BOGOR – Anggota DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menilai, laju pemerintahan daerah Kabupaten Bogor saat ini harus dikritisi. Hal ini tak lepas dari banyaknya kinerja yang dinilai belum memuaskan dan selaras dengan program Pancakarsa Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Ade Yasin-Iwan Setiawan.
Terlebih dari data yang diperoleh, ada 14 dinas yang masuk dalam kategori hitam alias berkinerja buruk. “Tentunya, eksekutif harus mau dikritisi. Jangan kayak anak kecil yang asal tunjuk kesalahan. Kami juga sebagai legislatif tentunya akan memberikan rekomendasi yang sesuai dengan tupoksi kami,” kata anggota DPRD Kabupaten Bogor dari PPP, Usep Supratman.
Tak dipungkiri, kata Usep, saat ini tak sedikit dari ASN yang kurang berkompeten dibidangnya. Karenanya berharap kedepan, Pemkab Bogor dalam hal ini Bupati Ade Yasin mau mendengar dan membaca evaluasi kinerja dewan dalam menempatkan ASN sesuai dengan posisi dan skill kompetensinya.
Selain itu, ia juga menilai saat ini, struktur kedinasan yang ada di Pemkab Bogor harus direvisi karena banyak yang tak sesuai dengan tupoksi. Hal ini berakibat pada mandeknya sejumlah program yang dicanangkan oleh Bupati Bogor.
“Tentunya akan kita usulkan agar orang-orang yang ditempatkan nantinya bisa sesuai dengan kemampuannya. Begitu juga dengan regulasi prosedural masing-masing dinas. Contoh, konsultan dalam hal pembangunan harus ada di Bappeda. Konsultan ini juga harus tahu kondisi lapangan sehingga dalam merencanakan pembangunan bisa sesuai dengan kebutuhan di lapangan,” paparnya.(Fuz)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro