HOAXS MARAK KARENA PENDIDIKAN POLITIK GAGAL

JAKARTA - Pengamat politik LIPI Syamsuddin Haris manyeoroti berbagai masalah Pemilu serentak yang bebakal berlangsung pada 17 April 2019 nanti.

Misalnya, caleg eks koruptor, hoax, kampanye hitam, kegagalan partai politik dan negara dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

Dalam persoalan caleg eks koruptor, Syamsuddin mengapresiasi langkah dan sikap tegas Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang merilis nama-nama caleg eks koruptor. Menurut dia, caleg koruptor tidak layak untuk dipilih.

"Karena ini melukai perasayaan publik. Publik berhak tidak memilih," ujar Syamsuddin dalam diskusi publik bertajuk "Hak Konstitusional Pemilih dalam Negara Demokratis" di kantor Jenggala Center, Jakarta, Kamis (28/2).

Pembicara lain, peneliti FORMAPPI Lucius Karus dan diskusi dipimpin Direktur Eksekutif Jenggala Center, Syamsuddin Radjab.

Terkait maraknya hoax dan kampanye hitam, baik yang dilakukan caleg, capres dan pendukungnya, Syamsuddin mengatakan hal tersebut sangat berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Tidak hanya mendidik, tidak mencerdaskan, tapi juga membodohi publik," katanya.

Menurut Syamsuddin, maraknya kampanye hoax merupakan akumulasi dari gagalnya pendidikan politik, baik dari parpol, negara dan elemen sivil socity. Dia mencontohnya kampanye hitam tiga ibu-ibu di Karawang yang melakukan kampanye anti Jokowi.

"Pendidikan politik untuk 2019 ini sudah tidak memungkinkan. Yang bisa kita lakukan menbatasi hoax," tandasnya.(*/Na)