Uncategorized

JAKARTA – Para keluarga dan korban tragedi Talangsari keberatan dengan adanya deklarasi damai sepihak dari Tim Terpadu Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Mereka pun mengadukan Kemenko Polhukam dan beberapa pejabat lokal di Lampung ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Jakarta, Senin (4/3).

Koordinator Paguyuban Keluarga dan Korban Talangsari Lampung (PK2TL) sekaligus korban, Edi Arsadad mengatakan, dirinya dan beberapa keluarga geram dengan deklarasi damai itu.

“Deklarasi damai lalu tidak terlibat sama sekali korban Talangsari,” katanya. Para korban mengetahui adanya deklarasi dari media online,” katanya.

’Deklarasi Damai’ versi pemerintah digelar pada 20 Februari 2019 lalu di Kantor Pemkab Lampung Timur, yang dihadiri Ketua DPRD Lamtim, Wakil Bupati Lamtim, Kepala Kejaksaan Negeri Lamtim, Kapolres Lamtim, dan Dandim 0429 Lamtim.

Selain itu juga hadir KPN Sukadana Lamtim, Camat Labuhan Ratu, Kades Rajabasha Lama, dan tokoh masyarakat Talangsari. Serta, Ketua Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM dan Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Rudy Syamsir.

Edy menegaskan, seorang warga asal Talangsari yang dihadirkan dalam deklarasi damai itu bukan korban tragedi pada tengah malam menjelang 7 Februari 1989.

“Dia bukan korban Talangsari, warga saja. Kami sangat marah karena perjuangan sejak 30 tahun lalu dimentahkan dengan deklarasi damai yang kami tidak tahu,” katanya.

Edy juga mempertanyakan urgensi keterlibatan pejabat daerah setempat dalam deklarasi.”Apa urgensinya mereka ikut deklarasi damai,” katanya.

“Kami meminta Komnas HAM untuk mengabaikan deklarasi damai itu karena menurut kami tidak sesuai dengan undang-undang yang ada,” pintanya.(*/Adyt)

LAMPUNG – Pasca tsunami Selat Sunda 22 Desember 2018 yang menerjang propinsi Lampung, berdampak pada wisata di wilayah pesisir pantai sepanjang kabupaten Lampung Selatan kecamatan Kalianda dan Kecamatan Rajabasa hingga ke kabupaten Pesawaran.

Wisata pesisir pantai lumpuh total dengan tersapunya lokasi wisata, bahkan ada beberapa tempat wisata rata dengan tanah.

Untuk lokasi wisata di kabupaten Lampung Selatan yang hancur yakni di Pantai Maja, pantai Batu Kapal, Pantai Canti, Banding Resort, Cottage Alau Alau dan Pantai Wartawan.

Salah satu tempat wisata yang hancur yakni Alau Alau Resort Hotel terletak di Pantai Laguna di Kalianda yang menawarkan pemandangan Selat Sunda.

Tempat wisata itu kini tinggal kenangan, karena seluruh cottage hancur bahkan para tamu ada yang menjadi korban. Ada yang ditemukan meninggal dan ada yang hilang. Seluruh kendaraan mobil para tamu juga tersapu gelombang tsunami bersama cottage yang sekarang sudah diratakan alat berat.

Alamsah (30) salah seorang karyawan Resort Alau mengungkapkan bahwa tempatnya bekerja hancur, terlebih cottage yang didirikan bahannya dari bahan kayu semua.

“Saat tsunami datang para tamu sedang menikmati keindahan laut. Tiba-tiba saja ombak menghitam datang membuat para tamu keluar cottage menuju parkir namun dengan cepat gelombang hitam yang lebih tinggi menghantam seluruh bangunan, mobil. Mereka dihempas air laut lalu menyeret semua yang ada. Para tamu yang selamat berpegangan kuat memeluk batang pohon. Saya ngeri kalau ingat itu, kami bisa selamat karena pertolongan Allah,” cerita Alam.

Sejak terjadinya tsunami bukan hanya berdampak pada wisata di pesisir Pantai kabupaten Lampung Selatan tapi juga di pesisir Pantai Kabupaten Pesawaran yakni di Pantai Mutun, pantai Ringgung, pantai Kelapa Rapet.

Pada liburan Natal dan Tahun Baru pesisir pantai di Pantai Mutun yang biasanya diserbu wisatawan baik domestik maupun luar terlihat hanya 5 kendaraan saja yang masih mau menikmati keindahan pantai.

Padahal sebelum tsunami Pantai Mutun pavorit dikunjungi wisatawan sampai mengalami kemacetan sebelum pergantian Tahun saat ini sepi pengunjung. Wisatawan lebih memilh tempat wisata yang jauh dari pantai. (*/Kris)

SUKABUMI – Bencana gerakan tanah berpotensi terjadi di lima dari tujuh kecamatan di Kota Sukabumi, Jawa Barat. Kelima kecamatan itu yakni Lembursitu, Cikole, Cibeureum, Gunungpuyuh, dan Citamiang.

Di samping itu, untuk Cibeureum dan Gunungpuyuh ada tambahan potensi bencana banjir bandang atau aliran bahan rombakan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapasiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Zulkarnain Barhami, menuturkan lima kecamatan masuk kategori potensi gerakan tanah berdasarkan data Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Januari tahun 2019.

Di kelima wilayah itu kategori potensi gerakan tanah menengah. Artinya, jika hujan di atas normal dapat terjadi gerakan tanah. Terutama berdekatan lembah, sungai, gawir, tebing jalan atau jika lereng mengalami gangguan.

“Berdasarkan data PVMBG tidak terdapat potensi tinggi gerakan tanah. Disebut potensi gerakan tanah tinggi jika terjadi hujan di atas normal dan gerakan tanah lama dapat aktif kembali,”paparnya, (13/1/2019).

Ditegaskannya, potensi pergerakan tanah harus disikapi secara serius oleh semua elemen masyarakat. Terlebih, intesitas hujan yang tinggi akhir-akhir ini.

“BPBD melakukan sejumlah langkah pencegahan dan kesiapsiagaan untuk mengurangi resiko bencana,” tuntasnya. (*/Yan)

JAKARTA – Sebab, ternyata pengguna media sosial lebih dari dua jam dalam satu hari dikategorikan sebagai manusia yang mengalami sakit kejiwaan atau sakit mental.

Hal itu diutarakan praktisi media Maman Suherman alias Kang Maman dalam pembicara sebuah talkshow yang diselenggarakan oleh Galang Keadilan Ladies (GK Ladies) Bersama Perempuan Karo dan Komunitas-Komunitas Perempuan di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Maman Suherman, para pengguna media sosial paling aktif di Indonesia kebanyakan berasal dari kalangan perempuan.

“Lah di Indonesia, terutama kaum perempuan, ada yang melaporkan bisa sampai tiga jam lebih per hari main media sosial. Hati-hati, jangan sampai sudah masuk kategori mengalami gangguan mental,” ujarnya.

Dia juga memaparkan, laporan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia menyebut ada sebanyak 35 kasus kekerasan per 24 jam.

“Jadi ada sekitar 20 laporan pemerkosaan per dua jam,” ujarnya.

Ketua Penggerak PKK Pekalongan, Munafah Asip Kholbihi dalam talkshow itu mengingatkan kaum perempuan diminta bijak dan tidak terjebak informasi-informasi maupun publikasi yang melanggar hukum. Paling tidak, kata dia, kaum perempuan Indonesia harus mengerti dua sisi penggunaan media sosial.

Dari sisi positif, media sosial bisa bermanfaat banyak bagi kaum perempuan. Terutama untuk memperoleh informasi yang positif, ilmu pengetahuan, pendidikan, kesehatan. Termasuk informasi mengenai bidang-bidang usaha atau bisnis

Sedangkan dari sisi negatif, kaum perempuan harus waspada terhadap penyebaran informasi hoax, pencemaran nama baik, isu SARA, pornografi dan berbagai wujud informasi buruk dan negatif lainnya.

“Semua itu ada hukumannya. Ada regulasi yang ketat. Ada undang-undang ITE, ada undang-undang anti SARA dan pidana lainnya. Maka, kaum perempuan harus bijak dan berhati-hati bermedia sosial. Sebelum menuliskan status di Facebook atau media sosial, hendaknya dipikirkan dan bijak,” tuturnya.(*Ind)

JAKARTA – Auerel Hermansyah semakin sibuk mendalami bisnis kosmetiknya. Aurel mengatakan selain belajar ilmu bisnis, dirinya juga banyak belajar dari kesuksesan sang bunda. Nantinya ilmu yang ia peroleh akan diterapkan pada produk kecantikannya.

“Karena aku punya produk juga. Aku lebih fokus ke produk aku,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Kemarin.

Disinggung mengenai kemampuannya bermain kuas make up, Aurel mengaku tidak kursus memoles wajah secara resmi. Kemampuannya ia peroleh sendiri dari beberapa make up tutorial luar negeri. Sebelum terampil menguasai hal tersebut, Aurel pun juga pernah melalui masa-masa sulit ketika memasang bulu mata untuk pertama kali.

Selain jago make up dan memiliki merk dagang kosmetiknya sendiri, gadis berusia 19 tahun ini kerap diminta untuk membantu Ashanty berdandan.

“Kalau bunda kayak bulu mata, kak tolong aku bantuin,”tuturnya.

Mengingat saat ini Ashanty Beauty Cream turut meluncurkan produk berupa lip cream, Aurel justru tak merasa tersaingi. Pemilik brand lip cream Aurelloly ini mengatakan bahwa kedua merk dagang ini saling melengkapi di pasaran.

“Jadi misalnya aku punya lipstik cream, bunda punya apa, jadi aku saling melengkapi aja,” pungkasnya.(*Rez)

BOGOR – Mentah sudah wacana Kabupaten Bogor yang termaju karena begitu banyak masalah yang belum selesai dan dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupten Bogor.
Bupati Bogor kembali digugat oleh warganya. Beberapa pekan lalu, bupati beserta sejumlah pihak di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bogor digugat empat mantan sopir dan kondektur truk sampah karena dianggap memberhentikan pegawai tak sesuai prosedur.

Kini, giliran sembilan warga mengajukan gugatan terkait rusaknya ruas-ruas jalan di Kabupaten Bogor. Sidang pertama gugatan terkait jalan rusak ini digelar di Pengadilan Negeri Kelas IB Cibinong, Kabupaten Bogor, Selasa 28 Juni 2016 siang.

Dalam gugatan bernomor 140/Pdt.G/2016/PN.Cbi tersebut, terdapat tiga pihak yang menjadi tergugat. Ketiga pihak ini adalah bupati Bogor sebagar tergugat I, Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bogor sebagai tergugat II, serta Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor sebagai tergugat III.

Gugatan itu dilatarbelakangi kerusakan jalan yang tak kunjung diperbaiki, setidaknya di sembilan area yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Mulai dari kawasan Cibinong, Citeureup, Bojonggede, Gunungsindur, Leuwiliang, Sentul, sampai Gunungputeri. Kerusakan jalan dianggap menimbulkan kerugian bagi masyarakat, baik berupa terganggunya aktivitas maupun banyaknya kecelakaan.
Namun di sidang perdana ini, dua kuasa hukum dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor dianggap tidak sah. Pasalnya keduanya belum mengantongi surat kuasa baik dari bupati, kepala dinas, maupun ketua DPRD yang dalam perkara ini menjadi tergugat.

“Secara materil memang hadir tapi belum sah, kapan surat kuasa bisa siap?” tanya Ketua Majelis Hakim Eko Julianto dalam sidang kepada para kuasa hukum tergugat. Karena belum sahnya status para kuasa hukum tersebut, pengadilan akan melakukan pemanggilan kedua pada ketiga tergugat. Proses persidangan akan dilanjutkan pada Selasa, 16/7/2016.

Sementara itu, pada hari yang sama, digelar pula sidang mediasi gugatan empat mantan sopir dan kondektur truk sampah. Sayangnya, mediasi yang dipimpin hakim mediator Istiqomah Berawi itu dinyatakan gagal mencapai kata sepakat. Para tergugat dan turut tergugat tidak mau memenuhi permintaan mantan sopir dan kondektur truk sampah. Mereka memilih melakukan perlawanan dalam proses sidang selanjutnya.(PR/Daus)

JAKARTA – terkait kelanjutan perdamaian atau islah. Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie (Ical) menyerahkan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

JK dipercaya mampu memediasi kedua kubu di internal partai berlambang pohon beringin itu.

“Kedua belah pihak percaya dan mempercayakan kepada Pak JK. Kita serahkan kepada Pak JK yang memediasi,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar kubu Ical, Ade Komarudin di Jakarta, Kamis (4/6).

Ade juga mengatakan, apapun hasil islah akan menjadi keputusan terbaik untuk Golkar pada masa mendatang. Ade juga yakin proses perdamaian tidak akan menemui jalan buntu.

Terkait kubu yang dinilai berhak untuk daftar menjadi peserta pilkada, Ade menandaskan akan melihat perkembangan selanjutnya.

Ketua Fraksi Partai Golkar itu yakin kedua kubu akan duduk bersama membahas permasalahan ini.

“Pak JK yang koordinasikan. Kemarin kan enam kali pertemuan baru tanda tangan kesepakatan. Jadi tunggu saja,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Biaya pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang diajukan sejumlah Kabupaten, Kota dan Provinsi terjadi pembengkakan. Namun Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pembengkakan biaya itu masih dalam taraf wajar, yakni secara nasional hanya 30 persen.

“Bisa sampai 30% secara nasional. (Karena) Ada usulan membeli sarana kendaraan bermotor. Ada yang setuju ada yang tidak. Itu kan APBD yang anggarkan APBD,” kata Tjahjo kepada wartawan, di Jakarta, Senin (11/5).

Meski terjadi pembengkakan biaya, Tjahjo yakin Pilkada serentak akan tetap terlaksana tepat waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai anggaran prioritas lain terpotong. Caranya adalah dengan melakukan verifikasi.

Meski akhirnya verifikasi itu membuat sejumlah kabupaten,kota dan provinsi terlambat menandatangani nota perjanjian hibah daerah.

“Makanya ada yang belum diteken. Perlu dicek kembali. Sepanjang rasional oke oke saja sepanjang enggak ada yang motong anggaran infrastruktur, kesehatan, boleh boleh saja,” katanya.

Kalkulasi mengenai pembengkakan anggaran Pilkada serentak dilakukan oleh Kemendagri. Namun Tjahjo belum mau mengungkap angka anggaran tersebut.(*Fad)

JAKARTA – Untuk mendapatkan berat badan yang normal hindarilah pola makan tidak sehat. Penyajian menu yang memicu kegemukan pada anak pun kerap dilakukan.

Dr dr Inge Permadhi MS SpGK, di sela kampanye sehat Nestle di Atrium Royal Plasa, Minggu (08/05) mencontohkan nasi goreng misalkan adalah menu yang sering dihidangkan pada anak.

“Paling banyak di antara kita suka makan nasi goreng. Tahu tidak berapa kandungan lemaknya nasi goreng itu? Isinya karbo dan lemak. Memang enak tapi tidak sehat,” katanya.

Dampaknya penyakit degeneratif ini mudah menyerang usia muda, karena banyak makan itu akhirnya terjadi kegemukan. Kegemukan dianggap para orangtua itu sehat, padahal justru bisa menimbulkan penyakit-penyakit akut.

Karena itu sejak dini mulai saat ini harus dilatih mengonsumsi makanan bergizi dan baik. Makanan yang baik itu kata dr Inge adalah makan makanan yang sesuai dengan kebutuhan sehingga didapat berat badan yang normal.

Porsi makanan sehat yang baik itu adalah karbohidrat, protein, lemak, buah dan sayur.

“Dan memasaknya jangan digoreng,” jelasnya.(*Nia)

JAKARTA – Mengenai isu akan adanya perombakan atau reshuffle kabinet Ketua DPR Setya Novanto mempercayakan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya semua harus menghormati soal reshuffle hak prerogatif Presiden.

“Reshuffle itu hak prerogatif Presiden. Kita harus hormati,” kata Setya Novanto di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (7/5).

Sebagai Pemimpin DPR bersama legislator, diakui Setya, pihaknya sudah melakukan tugas selain anggaran, tentu tentang undang-undang dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah.

“Ada hal yang saya lihat beberapa menteri perlu jadi satu evaluasi dan kita harapkan semua ada di kantong Presiden. Mudah mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama ada pergantian. Tentu kita serahkan pada Presiden,” katanya.

“Tentu sudah diberikan satu evaluasi kepada seluruh kabinet yang ada. Tentu reshuffle ini kita harapkan segera, meskipun kita tahu sudah enam bulan para menterinya dalam menjalankan program,” tandasnya.(*Fad)