Ekonomi dan Bisnis

CIBINONG – Kali pertama Kecamatan Nanggung yang dipimpin Camat Ae Saepuloh mendapat penghargaan dari Bupati Bogor Iwan Setiawan, sebagai kecamatan dengan pencapaian target pajak daerah tertinggi pada acara Anugerah Pajak Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 dan Launching Aplikasi Lapor Pak di Pullman Ciawi Vimala Hills Resort, Kamis (19/10/23) kemarin.

“Alhamdulillah, keberhasilan ini tidak terlepas dari banyaknya dukungan, peran serta masyarakat dan pemerintah desa. Maka prestasi yang diterima, kami ucapkan terimakasih untuk masyarakat maupun para kepala desa,” kata Ae Saepuloh.

Kecamatan Nanggung pada anugerah tersebut bersaing dengan 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Ae Saepuloh menjelaskan penghargaan ini bukti kesadaran masyarakat Kecamatan Nanggung mengalami kemajuan dalam membayar pajak.

“Ya, ini bukti warga Kecamatan Nanggung semangat telah menunaikan kewajiban dalam membayar PBB atau pajak lainnya. Tentu dengan membayar pajak maka kita dapat berkontribusi nyata dan berpartisipasi dalam mendukung program pembangunan yang ada di Kabupaten Bogor,” jelasnya.

Sementara, Bupati Bogor Iwan Setiawan memberikan penghargaan kepada 101 wajib pajak di Kabupaten Bogor, mulai dari Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), camat, kepala desa hingga instansi atau organisasi yang telah mendukung optimalisasi penerimaan pendapatan daerah.

“Wajib pajak itu rutin tiap tahun diberikan apresiasi oleh Pemda dan wajib pajak dari berbagai jenis ada hotel, restoran, PPAT, notaris,” kata Bupati.

Dengan anugerah itu, Bupati berharap dapat memacu wajib pajak membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah. “Biar mereka berlomba-lomba dalam kebaikan, juga kebanggaan dapat penghargaan dari kita,” paparnya.

Iwan meminta semua yang berhubungan dengan pajak dapat ditingkatkan kembali kesadarannya dalam membayar pajak. Bupati juga mengapresiasi Bappenda Kabupaten Bogor yang mencapai target setiap tahunnya.(*/Art)

CIBINONG – Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyerahkan bantuan 60 ribu telur kepada 12 kecamatan intervensi stunting, di Kantor TP PKK Kabupaten Bogor, Cibinong, Senin (16/10/23).

Bantuan diserahkan secara simbolis Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan dan Direktur Umum Perumda Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor, Abdul Somad kepada Ketua TP-PKK Kecamatan Caringin.

Untuk diketahui, bantuan berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Perumda Tirta Kahuripan. Kecamatan yang mendapatkan bantuan diantaranya Cisarua, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Jasinga, Caringin, Leuwisadeng, Sukamakmur, Klapanunggal, Sukaraja, Cigudeg, dan Sukajaya.

Ketua TP-PKK Kabupaten Bogor, Halimatu Sadiyah Iwan menyampaikan terima kasih kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang sudah memfasilitasi bantuan ini untuk diberikan kepada lokus stunting sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Bogor.

“Ini merupakan langkah awal dan tidak hanya berhenti disini, insya Allah akan terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Halimatu Sadiyah Iwan.

“Terima kasih sudah mempercayai PKK Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ini, dimana Ketua PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa merupakan ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di wilayahnya masing-masing,” ucap Halimatu Sadiyah menambahkan.

Halimatu Sadiyah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang gencar dalam upaya penanganan stunting demi mewujudkan zero stunting di Kabupaten Bogor. Bantuan telur ini nantinya tidak hanya diberikan kepada anak yang terindikasi stunting, tapi juga kepada ibu hamil.

“Semoga penyaluran 60 ribu butir telur kepada ketua PKK kecamatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita dalam rangka perbaikan gizi, dan upaya pencegahan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Karena telur memiliki kandungan protein yang tinggi bagi balita untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan,” jelasnya

Selanjutnya, Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad mengatakan pihaknya percaya PKK Kabupaten Bogor bisa mendistribusikan bantuan ini untuk masyarakat, khususnya dalam program percepatan penurunan stunting. Karena PKK juga sedang fokus dalam kegiatan penurunan stunting.

“Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat, kami sangat terbuka kepada PKK Kabupaten Bogor, ketika ada kebutuhan lain, kita bisa bekerjasama. Jadi kami berharap kerjasama ini tidak hanya terbatas di program stunting saja namun bisa di program lainnya untuk kepentingan masyarakat,”jelas Abdul Somad.(*/Angg)

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semakin menjadi sorotan publik karena pelbagai masalah yang menyeret pimpinan. Firli Bahuri dan kawan-kawan telah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK, bahkan ke penegak hukum lain.
Paling anyar, pimpinan KPK dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan kepada mantan Menteri Syahrul Yasin Limpo (SYL) terkait penanganan kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Bukan kali ini saja pensiunan Polri jenderal bintang tiga itu dilaporkan ke polisi. Firli sebelumnya juga dilaporkan terkait dugaan kebocoran penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian ESDM. Laporan ini masih diusut penyidik Polda Metro.

Firli juga sudah pernah diberi sanksi ringan berupa Teguran Tertulis II oleh Dewas KPK terkait pelanggaran kode etik berupa gaya hidup mewah pada Juni 2020 lalu.

Firli pun kembali dilaporkan ke Dewas KPK terkait pertemuannya dengan SYL. Foto pertemuan mereka di lapangan bulu tangkis tersebar luas. Laporan dilayangkan oleh Komite Mahasiswa Peduli Hukum.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah Castro menilai standar moralitas dan etika KPK menurun. Hal itu disebabkan revisi Undang-Undang KPK dan terpilihnya Firli Cs.

Castro mengatakan saringan integritas KPK sudah jebol sehingga tidak heran kalau KPK sekarang cenderung rentan dengan negosiasi dan tawar menawar.

“Pembunuhan KPK dari luar dimulai dari revisi UU-nya. Dan pembunuhan KPK dari dalam dimulai saat Firli didesain sebagai ketua KPK, yang notabene bermasalah sejak awal. Bahkan sejak masih menjabat Deputi Penindakan. Ini yang sering disebut strategi kuda troya menghancurkan KPK,” ujar Castro kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/10) malam.

“Bahkan para malaikat yang masuk ke KPK, akan keluar jadi iblis. Lihat aja orang-orang di Dewas KPK, rekam jejaknya tidak diragukan. Tapi faktanya cuma jadi stempel Firli cs,” ujarnya.

Castro menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan melanggengkan kepemimpinan Firli Cs. Ia mengkritik Jokowi yang justru memperpanjang masa jabatan Firli Cs selama satu tahun menindaklanjuti perubahan periode komisioner KPK.

“Tapi lagi-lagi ini soal niat dan keseriusan presiden. Ini yang belum kita dapatkan dari seorang presiden, yakni ketegasan terhadap situasi yang makin buruk di KPK akibat ulah pimpinan-pimpinannya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Herdiansyah turut menyinggung Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 terkait perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari semula empat tahun menjadi lima tahun yang langsung berlaku. Oleh karena itu, Firli cs yang mestinya selesai bertugas pada 20 Desember 2023 menjadi 20 Desember 2024.

“Sadar tidak sadar, MK berkontribusi melanggengkan kekuasaan Firli cs. Apalagi MK menguji hal yang bukan kewenangannya, soal usia,” kata dia.

Sementara itu Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Firli sudah tersandung pelanggaran etik ketika menjadi Deputi Penindakan KPK.
Saat itu Firli dua kali bertemu dengan Gubernur NTB Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ketika KPK sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi terkait kepemilikan saham pemerintah daerah dalam PT Newmont pada tahun 2009-2016.

Kemudian Firli juga bertemu pejabat BPK, Bahrullah Akbar di Gedung KPK. Saat itu, Bahrullah bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus suap dana perimbangan.

Kemudian pelanggaran ketiga dilakukan ketika Firli bertemu dengan pimpinan partai politik di sebuah Hotel di Jakarta, 1 November 2018. Namun, saat akan dijatuhkan sanksi, Firli keburu ditarik kembali ke Polri.

Feri mengatakan sejak awal Firli telah memiliki catatan masalah. Ia pun menyoriti proses seleksi yang dilakukan oleh panitia seleksi (pansel) calon pimpinan KPK yang dibentuk oleh Jokowi.

“Karena sedari awal Firli dipilih dengan banyak masalah. Dan proses seleksi memang tidak memperlihatkan dan menunjukkan keinginan menghasilkan pimpinan KPK yang baik,” ujar Feri saat dihubungi Media, Senin (9/10) malam.

Feri mengatakan Firli bukanlah figur yang layak menjadi pimpinan KPK karena catatan yang luar biasa buruk dalam perjalanan kariernya. Firli, kata dia, semestinya tidak mungkin menjadi pimpinan KPK, kecuali didukung oleh kekuatan besar.

Menurut Feri, Jokowi turut bertanggung jawab karena berperan dalam proses pemilihan Firli Cs. Feri menilai Jokowi memiliki kepentingan besar dalam proses tersebut.

“Begitu dia (Firli) punya banyak masalah, bukan berarti presiden tidak tahu. Presiden yang mengizinkan orang bermasalah seperti Firli ini terpilih. Dan inilah konsekuensinya. Bukan tidak mungkin ini adalah upaya presiden mengelola dan mengatur KPK sehingga tidak bertaji dan diisi oleh orang-orang bermasalah,” ujarnya.

Feri menyinggung perkara dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan yang kini berstatus penyidikan. Ia menuding Firli merupakan sosok yang sengaja ditunjuk untuk merusak KPK.

“Nah, ini bukan sesuatu yang mengherankan kalau kemudian Firli juga memiliki masalah ketika menjadi pimpinan KPK saat ini. Ini hanya peristiwa berulang yang pernah dilakukan Firli sebelumnya. Tidak mengherankan dia melakukan pemerasan untuk kepentingan-kepentingan pribadinya. Jadi dari awal sudah ditujukan sebagai figur yang akan merusak KPK,” kata Feri.

Namun, Feri menegaskan kasus dugaan korupsi Syahrul harus terus diusut. Menurutnya, terdapat permasalahan besar dari jual beli jabatan di Kementan. Feri menduga tradisi jual beli jabatan ini juga terjadi pada kementerian yang lain.

“Perkara bagaimana SYL ditangani oleh berbagai pihak untuk diloloskan dari jeratan pemberantasan korupsi juga masalah serius yang semuanya adalah perbuatan melanggar hukum yang merusak upaya pemberantasan korupsi. Jadi tidak boleh kasus ini dari sudut salahnya Firli Bahuri saja,” imbuhnya.

Media telah meminta tanggapan Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin terkait pernyataan Feri Amsari tersebut, namun belum mendapat respons.

KPK Firli Bahuri menanggapi santai kritikan yang dilontarkan terhadap dirinya selama memimpin lembaga antirasuah. Ia mengaku sudah mengabdi 40 tahun lebih pada negara.

“Semua orang boleh membuat penilaian sesuai kepentingannya. Saya tidak ada urusan dengan yang bersangkutan. Tapi yang perlu diketahui saya ini sudah 40 tahun mengabdi kepada negeri ini. Saya mengabdi mulai dari pangkat sersan dua polisi tahun 1983,” ujarnya .

Firli telah membantah meminta uang kepada Syahrul Yasin Limpo terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Firli mengaku pernah bertemu Syahrul, namun sebelum kasus tersebut masuk ke tingkat penyelidikan.

Firli menjelaskan pertemuan dengan SYL di GOR badminton itu terjadi pada 2 Maret 2022 alias sebelum ada penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan yang dilakukan KPK sekitar Januari 2023. Menurut dia, pertemuan itu dilakukan di tempat ramai dan tidak hanya berdua.

Atas dasar itu, ia menganggap tidak ada masalah dengan pertemuan tersebut lantaran SYL belum menjadi pihak berperkara.

“Maka, dalam waktu tersebut, status Sdr. Syahrul Yasin Limpo bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK,” ujar Firli melalui pesan tertulis, Senin (9/10).

“Kejadian tersebut pun bukan atas inisiasi atau undangan saya,” sambungnya.

Firli menegaskan dirinya tidak melakukan pemerasan terkait penanganan kasus dugaan korupsi di Kementan sebagaimana yang ditudingkan. Ia merasa diserang balik oleh koruptor.

“Begitu banyak perkara korupsi yang sedang diselesaikan KPK. Sangat mungkin saat ini para koruptor bersatu melakukan serangan, apa yang kita kenal dengan istilah when the corruptor strike back, namun kami pasti akan ungkap semua,” kata Firli.(Cnn)

AYO KEMBALI INGIN JADI PELANGGAN TIRTA KAHURIPAN ADA PROGRAM DISKON PENYAMBUNGAN

CIBINONG – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan di wilayah Kabupaten Bogor akan mundur hingga bulan November, sehingga dampak kekeringan seperti air sumur yang mengering semakin terasa oleh masyarakat yang belum memilik akses air bersih perpipaan dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.

Oleh karena itu Perumda Air Minum Tirta Kahuripan memberikan program diskon penyambungan kembali kepada pelanggan yang instalasi meternya sudah diangkat atau dibongkar untuk mendapatkan kembali akses pelayanan air bersih yang sehat dan efisien dengan biaya yang relatif lebih murah.

Abdul Somad selaku Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menjelaskan bahwa program tersebut untuk mendukung program pemerintah daerah yakni memberikan akses air bersih yang layak kepada masyarakat Kabupaten Bogor terlebih di saat musim kemarau seperti ini.

“Segera datang ke cabang pelayanan terdekat dengan membawa kwitansi pembayaran air terakhir dan program ini berlaku hingga 20 Desember 2023 yang dikhususkan untuk kelompok pelanggan rumah tangga (domestik) dengan ketentuan:

1. Pemutihan tarif penyambungan kembali untuk periode tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya,

2. Diskon 50% tarif penyambungan kembali untuk periode tahun 2019-2020” ujar Abdul Somad.

Selama bencana kekeringan melanda wilayah Kabupaten Bogor, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak. Tercatat hingga tanggal 7 Oktober 2023 sebanyak 5.508.000 liter air bersih sudah disalurkan baik melalui BPBD Kab. Bogor, Damkar Kab. Bogor, Polres Bogor maupun yang langsung didistribusikan oleh tangki air milik Perumda Air Minum Tirta Kahuripan.(*/Angg)

JAKARTA – Plt Menteri Pertanian (Mentan), Arief Prasetyo, mendampingi Presiden Jokow Widodo (Jokowi) panen raya padi di Desa Ciasem Girang, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Dihamparan seluas 760 hektar. dengan produktivitas mencapai 8,4 ton pet hektar Presiden Jokowi memastikan panen padi tetap berjalan disejumlah lokasi dan produksi padi nasional maksimal meski ditengah ancaman iklim El Nino.

Usai menyaksikan panen dan meninjau langsung aktivitas petani di wilayah tersebut, Presiden Jokowi mengaku senang melihat hasil panen petani yang melimpah di periode kedua tahun ini (Indeks Pertanaman / IP2). Ia menekankan hasil panen kedua di sejumlah wilayah ini diarahkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan beras masyarakat.

“Saya senang melihat hasilnya, saya kira ini satu hektar bisa mencapai 9 ton, kita harapkan dari panen inilah pasokan beras bisa menambah cadangan kita,” kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut ia mengatakan meski El Nino berpotensi mengancam produksi padi, Presiden Jokowi memastikan stok beras dalam negeri dan cadangan beras Bulog dalam posisi yang aman. “Tetapi memang tetap masih kurang, sehingga dari stok yang ada di Bulog sekarang ini 1,7 juta ton, kita masih menambah lagi sampai akhir tahun kira kira 1,5 juta ton cadangan kita, karena apapun El Nino memberikan pengaruh pada produksi dan hasil panen yang ada,” ujar Jokowi.

Sementara itu, usai ditunjuk menjadi Plt. Menteri Pertanian, Arief Prasetyo mengatakan sinergi dan kolaborasi adalah kunci untuk menguatkan sektor pangan dan pertanian. Menurutnya, peran dan fungsi Kementan yang berfokus pada produksi pangan menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola pangan nasional.

“Tentunya dengan penugasan dari Bapak Presiden sebagai Plt. Mentan ini kita berharap dapat mengakselerasi pembangunan pertanian yang semakin menguatkan peran dan fungsi Kementan yang berfokus pada peningkatan produksi pangan, daya saing pertanian, dan kesejahteraan petani.” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Minggu(8/10/2023).

Sebagai informasi, Luas Panen Januari – September 2023 di Kabupaten Subang tercatat mencapai 131.423 ha dengan total produksi 893.366,24 ton GKP. Adapun harga jual gabah di lokasi mencapai Rp 7.200/kg dengan harga beras rata-rata sebesar Rp 13.500/kg. Presiden Jokowi menuturkan saat ini harga gabah ditingkat petani cukup tinggi,bahkan ada yang menyentuh harga Rp 7.600/kg.

“Petani senang harga gabahnya Rp 7.300 sampai Rp 7.600, kalau petaninya senang, tetapi pembeli berasnya yang harus kita atasi dengan memasok sebanyak – banyaknya pasar, sementara di Cipinang harga sudah turun,” katanya.(*/Fa)

JAKARTA — PT Pertamina (Persero) mempertahankan seluruh harga jenis BBM yang dipasarkan baik bahan bakar bersubsidi maupun nonsubsidi. Produk BBM Pertamina yakni Pertamax, Pertamax Green 95, Pertamax Turbo kemudian untuk bahan bakar diesel yakni Pertamina Dex dan Dexlite.

Serta terdapat BBM bersubsidi biosolar dan BBM penugasan Pertalite.

Pertamina maupun produsen BBM lainnya melakukan penyesuaian harga setiap bulan berdasarkan Surat Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 245 Tahun 2022 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.

Dikutip dari laman resmi MyPertamina, untuk di wilayah Jabodetabek, misalnya, harga jual Pertamax per 1 Oktober 2023 tetap sebesar Rp 13.300 per liter. Adapun Pertamax Green 95 yang baru diluncurkan Juli lalu masih dihargai Rp 15 ribu per liter.

Kemudian, untuk Pertamax Turbo wilayah Jabodetabek dibanderol sama Rp 15.900 per liter per 1 Oktober 2023.

Selanjutnya untuk bahan bakar diesel, harga Pertamina Dex sebesar Rp Rp 16.900 per liter dan harga Dexlite masih Rp 16.350 per liter.

Pertamina juga tetap mempertahankan harga bahan bakar bersubsidi dan penugasan, yakni Pertamina Biosolar tetap Rp 6.800 per liter dan Pertalite tetap Rp 10 ribu per liter di seluruh wilayah penjualan.(*/Ind)

JAKARTA – Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang dalam rangka mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah. Infrastruktrur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang.

“Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Senin (25/9/2023).

Seperti diketahui, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah. Bahkan, krisis air bersih juga mulai dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta.

Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) menyampaikan ada 17 kecamatan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang mengalami krisis air. Salah satu penyebabnya karena Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Hutan Kota dihentikan buntut kemarau panjang.

Salah satu wilayah yang paling terdampak terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Adapun krisis air bersih di wilayah ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Untuk mengantisipasinya, PAM JAYA akan memaksimalkan pelayanan air tangki gratis sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat yang mengalami kekurangan air.

Berkaca dari hal itu, Iwan Aras menilai pemaksimalan layanan air gratis melalui truk-truk pengangkut air merupakan solusi jangka pendek. Ia menyebut solusi tersebut hanya akan bertahan dalam waktu singkat sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi atau program jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih yang juga berpotensi terjadi di masa akan datang.

“Distribusi air bersih darurat ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh krisis air memang tepat dilakukan sebagai upaya siaga pemerintah dalam membantu masyarakat. Namun bukan di situ letak penyelesaiannya. Harus ada strategi yang disiapkan untuk jangka panjang, seperti teknologi pemurnian air,” ujarnya.

Terkait inftastruktur teknologi pemurnian air, Iwan mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara Reverse Osmosis (RO). Metode ini cukup efisien sebab menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air laut, termasuk garam, ion logam, dan senyawa organik.

“Jakarta yang lokasinya tidak jauh dari laut memungkinkan berinvestasi dengan teknologi pemurnian air yang menyaring kualitas air laut sehingga menjadi air bersih yang dapat didistribusikan ke masyarakat. Ini salah satu langkah konkret investasi infrastruktur yang bisa dilakukan,” tuturnya.

Iwan menegaskan, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, pemerintah pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.

“Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah,” katanya.

Selain teknologi pemurnian air, Iwan menilai diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah. Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.

Komisi V DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan infrastrukrur itu mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.

“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Iwan menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.(*/Joh)

“Selain itu, penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional,” pungkasnya.

Ada yang berbeda dengan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di periode kepemimpinan komisioner saat ini. Lembaga demokrasi itu terasa kian bernuansa militeristis. Penjagaan keamanan dinilai terkesan berlebihan. Nuansa militerisme itu kian terasa dengan berlapisnya penjagaan bagi semua tamu yang masuk, tak terkecuali para peliput atau wartawan.

Berdasarkan pengalaman jurnalis yang hari-hari biasa meliput di kantor KPU RI, dalam setahun terakhir memang pengamanan di sana semakin hari semakin ketat. Terbaru, satpam KPU, yang saban hari mengenakan baret merah, selalu memeriksa jok sepeda motor para jurnalis yang datang meliput. Setiap wartawan juga diharuskan membuka helm dan jaket.

Dari sisi infrastruktur, perubahan dalam beberapa bulan terakhir tidak hanya terjadi pada pagar kantor KPU RI yang semakin tinggi dan kokoh. Di dekat pagar itu, dibuat pula dua pos kecil. Di setiap pos, selalu ada satu satpam yang berdiri tegap, menghadap ke jalan, dan diam mematung seperti petugas jaga markas militer.

Pada Desember 2022, KPU RI memberikan perlengkapan menyerupai pasukan antihuru-hara kepolisian kepada 100 satpam yang bertugas di lembaga penyelenggara pesta demokrasi itu. Mereka masing-masing mendapatkan rompi, helm, tameng, dan pentungan. Diberikan pula 10 sepeda motor trail. Ketika itu, diresmikan penanaman Pasukan Jagat Saksana bagi satpam KPU.

Pasukan itu lah yang sempat cekcok dengan sejumlah pimpinan partai politik ketika KPU RI menerima pendaftaran bakal caleg pada awal Mei 2023 lalu. Kejadian pertama adalah ketika Pasukan Jagat Saksana saling dorong dan adu mulut dengan sejumlah kader PAN di depan pagar masuk. Akibatnya, Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sempat kesulitan masuk.

Sehari berselang, Pasukan Jagat Saksana adu mulut dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerinda, Habiburokhman. Wakil ketua Komisi III DPR RI itu sempat cekcok karena merasa dipersulit masuk oleh Pasukan Jagat Saksana, meski sudah menunjukkan kartu identitas tamu KPU. Habiburokhman mengatakan, Pasukan Jagat Saksana seharusnya dievaluasi sejak terjadinya cekcok dengan kader PAN. “Baru dikasih kekuasaan sedikit sudah sangat otoritatif,” ujarnya melontarkan kritik, ketika itu.

Dosen ilmu politik Universitas Gadjah Mada (UGM) Abdul Gaffar Karim juga mengkritik KPU karena lembaga demokrasi itu semakin bernuansa militer. Kritik tersebut mencuat dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik tujuh komisioner KPU RI terkait regulasi kuota caleg perempuan di Ruang Sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, akhir pekan lalu.

Dalam sidang tersebut, Gaffar bertindak sebagai saksi ahli. Dalam bagian akhir pandangannya, Gaffar menyebut seluruh komisioner KPU RI berasal dari kalangan masyarakat sipil. Namun, mereka tidak menjadikan nilai moral masyarakat sipil sebagai rujukan dalam membuat kebijakan.

Dia juga menilai para pimpinan KPU diperlakukan bak pejabat negara dengan segala dukungan finansial, fasilitas, dan pelayanan yang melebihi pejabat eselon 1 pemerintahan. “Belakangan, bahkan nuansa militerisme terasa menguat di lembaga kepemiluan,” kata Gaffar, peneliti yang fokus meriset topik tata kelola pemilu dan masyarakat sipil itu.

“Angan-angan ideal bahwa mereka (komisioner KPU) akan membawa dan menjaga kegelisahan civil society di ranah negara sangat sulit terwujud dengan situasi ini. Yang cenderung terjadi adalah ilusi kenyamanan sebagai pejabat negara,” kata ketua Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM itu.

Merespons kritik tersebut, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mempertanyakan apakah nuansa militer yang dimaksud berkenaan dengan dipertingginya pagar kantor KPU RI dan diperbaruinya seragam satpam. Dia menjelaskan, satpam KPU memang mendapatkan seragam yang lebih bagus, bahkan pelatihan dari lembaga pendidikan kepolisian. “Selama ini satpam kita tidak pernah dilatih. Ini bukan dalam rangka menunjukkan gaya militerisme, tidak,” kata Hasyim.

Dia menjelaskan, penguatan satpam KPU bertujuan untuk meningkatkan pengamanan. “Kalau menggunakan teori yang sering disebut-sebut Mas Gaffar Karim kan ‘si vis pacem, para bellum’ (jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang). Jadi kami harus bersiap-siap untuk mengamankan diri,” ujarnya.

Berikutnya, Hasyim juga mempertanyakan apakah kritik nuansa militer itu karena orientasi tugas komisioner baru KPU provinsi dan kabupaten/kota melibatkan Resimen Induk Kodam Jayakarta (Rindam Jaya) dan digelar di markas resimen yang bertugas menggembleng prajurit TNI AD itu. Dia menjelaskan, pelibatan pihak militer itu bertujuan untuk menyeragamkan pemahaman komisioner KPU dari tingkat pusat hingga daerah.

“Kita buat orientasi tugas di Rindam Jaya dalam rangka karena situasi lapangan yang dihadapi memang keras. Supaya kemudian tetap sehat, tetap dalam organisasi yang tertib, dan untuk membangun pemahaman yang seragam,” kata mantan kepala Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser NU Jawa Tengah itu.

Meski KPU bekerja sama dengan TNI dan Polri, Hasyim menegaskan bahwa dirinya dan pimpinan KPU lainnya tidak bergaya militer ketika berkomunikasi dengan masyarakat sipil. Contohnya, dirinya tidak pernah memosisikan diri seolah-olah orang militer ketika berelasi dengan Gaffar.

“Jadi, tidak ada perubahan sikap, pandangan yang menjadikan kami ini dari masyarakat sipil kemudian berubah perilaku dan cara pandang menjadi militerisme,” kata Hasyim, sosok yang juga berprofesi sebagai dosen hukum tata negara di Universitas Diponegoro itu.*****

PUBLIKASI KINERJA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN BOGOR TAHUN 2023    

1. PROFIL BPBD

Terhitung mulai tanggal 11 Januari 2011 BPBD Kabupaten Bogor mulai beroperasi yang ditandai dengan pelantikan pejabat struktural BPBD Kabupaten Bogor mulai dari Eselon II, III dan IV.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Badan Daerah dan Struktur Organisasi Tatalaksana Kinerja BPBD, BPBD merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas :

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
5. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
6.  
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang, barang dan bantuan lainnya;
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat;
9. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, BPBD mempunyai fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulan gan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 , BPBD mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana. Pada fungsi komando, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana. Sedangkan pada fungsi pelaksana, BPBD melaksanakan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BPBD Tahun 2023

Indikator kinerja bisa dimaknai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Dengan menggunakan indikator kinerja, suatu kinerja bisa dievaluasi apakah telah berhasil mencapai target yang telah ditentukan ataukah tidak.

pada tahun 2023 BPBD mengalami perubahan indikator Kinerja yang disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 (Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah) dan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 (Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah). Dari uraian diatas BPBD sendiri mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus dicapai pada tahun 2023, diantaranya adalah :

• Program Kegiatan BPBD Tahun 2023

Pada tahun 2023 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor mempunyai 2 program dan 12 Kegiatan yang terdiri dari 1 Program utama dan 1 Program pendukung, Program Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tahun 2023, dengan serapan anggaran sebagai berikut :

Program Utama pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1. Program Penanggulangan Bencana ( 4 kegiatan)

Realisasi     :    –  Keuangan    :          39,57 %

–  Fisik            :          52,26 %

Sedangkan Program Penunjang antara lain :

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( 8 kegiatan)

Realisasi     :    –  Keuangan    :          39,07 %

–  Fisik            :          12,50 %

Dengan total realisasi sampai dengan 31 Juni adalah :

• Keuangan :    39,41 %
• Fisik :      9,89 %

1. Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2023

Sampai dengan Tahun 2023 pelaksanaan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor secara umum telah berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2023.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2023 ini :

• Kegiatan Penyusunan laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD telah diselesaikan 1 Dokumen LAKIP;
• Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023, yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik Hukum dan Kesra, Bappedalitbang, peserta Perangkat Daerah dan Kecamatan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 bertempat di Lorin Sentul Hotel, Kawasan Sirkuit Internasional Exit Tol Sirkuit Sentul Km. 32, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
• Pelatihan penguatan kapasitas TRC BPBD, pada hari Rabu-Jumat tanggal  1 s/d 3 Maret 2023 bertempat di Grand Pesona Hotel dan Resort, dihadiri oleh narasumber dari Kemendagri, BPBD Jabar, Basarnas, Dinsos, PRB dengan peserta 117 orang;
• Pada tanggal 1 Maret 2023 Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan Tingkat Nasional dalam acara SPM Award yang diprakarsai oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) yaitu Juara 3 pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tingkat Nasional dan sekaligus BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Plt. Bupati Bogor yaitu Piagam Penghargaan Atas Kinerja Penerapan Standar Minimal SPM tahun anggaran 2022 dengan kategori Tuntas Paripurna yang diberikan kegiatan Bimtek SPM pada tanggal 22-23 Juni 2023 bertempat Cikopo Cisarua;
• Kegiatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di SDN 1 Tajurhalang Cijeruk, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2023 dengan peserta 50 orang;
• Pelatihan mitigasi bencana bertempat di Grand pesona pada tanggal 11-13, 14-16, 17-19 Mei dengan peserta 440 orang;
• Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Nanggung dengan tujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan bencana, pada tanggal 10-12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang;
• Pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di Desa Pangkaljaya Kecamatan Nanggung pada tanggal 12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang.

Penanganan Kedaruratan Bencana :

Bencana Alam yang terjadi di Wilayah Kabupaten Bogor Selama Tahun 2023 Tercatat sampai dengan 30 Juni sebanyak 323 kejadian yang terjadi dari tanah longsor 81 kejadian, banjir 26 kejadian, angin kencang 115 kejadian, kekeringan 6 kejadian, pergeseran tanah 20 kejadian dan lain – lain 75 kejadian, dari semua kejadian tersebut BPBD telah melakukan penanganan kedaruratan sebagaimana mestinya seperti pertolongan, penyelamatan korban bencana, evakuasi korban dan  puing, bahan material lainnya akibat bencana.

Berikut adalah rincian kejadian bencana di wilayah Kabupaten Bogor selama periode Semester I (01 Januari s/d 30 Juni Tahun 2023) :

Angka di Table dalam satuan Kejadian

Demikian Publikasi Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 ini dibuat dengan harapan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dalam rangka pencapaian tahapan Visi dan Misi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kabupaten Bogor pada umumnya.

1. Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023, yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 di Lorin Sentul Hotel, Kawasan Sirkuit Internasional Exit Tol Sirkuit Sentul Km. 32, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor;
2. Pelatihan penguatan kapasitas TRC BPBD, pada hari Rabu-Jumat tanggal  1 s/d 3 Maret 2023 bertempat di Grand Pesona Hotel dan Resort dengan peserta 117 orang;
3. Pada tanggal 1 Maret 2023 Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan tingkat nasional juara 3 pelaksanan standar pelayanan minimal tingkat nasional dalam acara SPM Award yang di prakarsai oleh Kemendagri dan BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Plt Bupati Bogor memberikan Piagam Penghargaan Atas Kinerja Penerapan Standar Minimal SPM tahun anggaran 2022 dengan kategori Tuntas Paripurna yang diberikan kegiatan Bimtek SPM pada tanggal 22-23 Juni 2023 bertempat Cikopo Cisarua;
4. Pelatihan mitigasi bencana bertempat di Grand pesona pada tanggal 11-13, 14-16, 17-19 Mei dengan peserta 440 orang;
5. Kegiatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) di SDN 1 Tajurhalang Cijeruk, pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2023 dengan siswa dan siswi 50 peserta;
6. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan melaksanakan kegiatan Destana di Desa Nanggung pada tanggal 10-12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang;
7. Pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan melaksanakan kegiatan Destana di Desa Pangkaljaya Kecamatan Nanggung pada tanggal 12 Juli 2023 dengan peserta 20 orang;
8. Foto kegiatan (terlampir).

Keterangan : Kegiatan Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja pada Badan

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Tahun 2023

Keterangan : Kegiatan pelatihan penguatan kapasitas TRC BPBD bertempat di Grand Pesona Hotel dan Resort

Keterangan : Kegiatan SPM Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan tingkat nasional juara 3 pelaksanan standar pelayanan minimal tingkat nasional dan BPBD Kabupaten Bogor mendapatkan penghargaan dari Plt Bupati Bogor memberikan Piagam Penghargaan Atas Kinerja Penerapan Standar Minimal SPM
tahun anggaran 2022

Keterangan : Kegiatan Pelatihan mitigasi bencana

Keterangan : Kegiatan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana) SDN 1 Tajurhalang Cijeruk

Keterangan : Kegiatan pembentukan penguatan DESTANA di Desa Pangkaljaya Nanggung

Keterangan : Kegiatan pembentukan penguatan DESTANA di Desa Nanggung Kecamatan Nanggung

CIBINONG – Turut mensemarakkan Hari Pelanggan Nasional yang jatuh pada tanggal 4 September 2023, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kembali memberikan kejutan istimewa untuk pelanggan yang selalu membayar tepat waktu dan diskon 50% untuk masyarakat yang ingin menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Kejutan ini dilakukan di seluruh cabang pelayanan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan secara serempak di loket cabang pelayanan dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional, mulai dari goody bag, minyak goreng hingga e-money dapat langsung dibawa pulang.

Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad pun memberikan apresiasi secara langsung kepada pelanggan terpilih yaitu ibu Ninuk Bektiningtyas dan ibu Nuryana Simanjuntak warga Perumahan Kota Wisata yang telah membayar tagihan rekening air pada tanggal 1 setiap bulannya selama satu tahun berturut-turut.

“Semoga perilaku membayar tepat waktu ini dapat dijadikan contoh kepada pelanggan lainnya. Dan sebagai apresiasi untuk Ibu Ninuk dan Ibu Nuryana, kami juga memberikan goody bag, minyak goreng dan e-money dan untuk para pelanggan setia kami yang datang melakukan pembayaran pada Hari Pelanggan Nasional melalui kantor cabang pelayanan akan mendapat merchandise lainnya” ungkap Abdul Somad kepada wartawan, Senin, 4 September 2023.

Ninuk pun mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kunjungan dari Perumda Air Minum Tirta Kahuripan kepada mereka sebagai pelanggan.

“Padahal membayar tagihan langganan air itu adalah kewajiban kami karena air sudah kami gunakan selama sebulan penuh dan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan mempunyai peran untuk menjaga kelestarian bumi dibandingkan menggunakan sumur yang dapat menyebabkan penurunan tanah ” ucap Ninuk.

Ninuk mengaku sudah menjadi pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan setia selama 13 tahun.

Selain pemberian apresiasi kepada pelanggan, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga meluncurkan Program Diskon 50% demi membantu masyarakat Kabupaten Bogor yang ingin mendapatkan pelayanan air bersih sekaligus menambah jumlah pelanggan dan program ini ditargetkan menambah jumlah pelanggan hingga 500 Sambungan Langganan.

Adapun ketentuan dalam program diskon penyambungan baru ini adalah besaran pemberian diskon adalah sebesar 50% dari biaya penyambungan normal, wilayah/perumahan yang sudah terdapat jaringan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, wilayah pelayanan memiliki sisa kapasitas air, berlaku untuk Kelompok Rumah Tangga dan Niaga Kecil dan Menengah dan tidak berlaku untuk perumahan yang terikat kerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor.

Abdul Somad pub melakukan pembacaan meter melalui aplikasi SiBatik “Sistem Pembacaan Meter Tirta Kahuripan” sebagai penerapan teknologi untuk membantu petugas pembaca meter mengurangi risiko terjadinya kesalahan pembacaan meter air pelanggannya, tentunya hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan. (*/Angg)