KEMARAU PANJANG, DPR DORONG PEMERINTAH SIAPKAN STRATEGI ANTISIPASI KRISIS AIR BERSIH

JAKARTA - Komisi V DPR RI mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi jangka panjang dalam rangka mengantisipasi krisis air bersih yang tengah melanda masyarakat di sejumlah daerah. Infrastruktrur teknologi pemurnian air menjadi salah satu cara yang diharapkan bisa menjadi solusi dari dampak kemarau panjang.

"Teknologi pemurnian air memiliki peran penting dalam memastikan pasokan air bersih yang aman dan dapat diandalkan bagi masyarakat, industri, dan lingkungan," kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, Senin (25/9/2023).

Seperti diketahui, kemarau panjang berdampak pada krisis air bersih di banyak daerah. Bahkan, krisis air bersih juga mulai dirasakan di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Jakarta.

Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM JAYA) menyampaikan ada 17 kecamatan di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara yang mengalami krisis air. Salah satu penyebabnya karena Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Hutan Kota dihentikan buntut kemarau panjang.

Salah satu wilayah yang paling terdampak terjadi di Kalideres, Jakarta Barat. Adapun krisis air bersih di wilayah ini sudah terjadi selama dua pekan terakhir. Untuk mengantisipasinya, PAM JAYA akan memaksimalkan pelayanan air tangki gratis sebagai bentuk bantuan untuk masyarakat yang mengalami kekurangan air.

Berkaca dari hal itu, Iwan Aras menilai pemaksimalan layanan air gratis melalui truk-truk pengangkut air merupakan solusi jangka pendek. Ia menyebut solusi tersebut hanya akan bertahan dalam waktu singkat sehingga pemerintah perlu menyiapkan strategi atau program jangka panjang dalam mengatasi krisis air bersih yang juga berpotensi terjadi di masa akan datang.

"Distribusi air bersih darurat ke daerah-daerah yang paling terdampak oleh krisis air memang tepat dilakukan sebagai upaya siaga pemerintah dalam membantu masyarakat. Namun bukan di situ letak penyelesaiannya. Harus ada strategi yang disiapkan untuk jangka panjang, seperti teknologi pemurnian air," ujarnya.

Terkait inftastruktur teknologi pemurnian air, Iwan mengatakan salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan cara Reverse Osmosis (RO). Metode ini cukup efisien sebab menggunakan membran semi-permeabel untuk menghilangkan zat-zat terlarut dari air laut, termasuk garam, ion logam, dan senyawa organik.

"Jakarta yang lokasinya tidak jauh dari laut memungkinkan berinvestasi dengan teknologi pemurnian air yang menyaring kualitas air laut sehingga menjadi air bersih yang dapat didistribusikan ke masyarakat. Ini salah satu langkah konkret investasi infrastruktur yang bisa dilakukan," tuturnya.

Iwan menegaskan, diperlukan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah guna mengatasi permasalahan krisis air. Dengan menyiapkan langkah jangka panjang, pemerintah pusat diharapkan menjadi ujung kebijakan dalam mengatasi krisis air bersih.

"Jadi krisis air bersih bukan hanya tanggung jawab pemda saja, tapi pusat pun harus bisa turut berperan. Termasuk dengan mencakup investasi infrastruktur pengelolaan air yang berkelanjutan sehingga pusat tidak seperti lepas tangan terhadap kendala di daerah," katanya.

Selain teknologi pemurnian air, Iwan menilai diperlukan langkah lain yang dapat dilakukan pemerintah. Mulai dari memperluas ruang tampung air dengan pembangunan bendungan hingga menyediakan tempat titik suplai air di berbagai daerah terdampak.

Komisi V DPR RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan infrastrukrur itu mendorong Pemerintah untuk cepat bergerak melakukan langkah aktif dalam mengatasi masalah krisis air. Iwan mengatakan, kesulitan air bersih yang dialami warga dapat berdampak pada banyak hal.

“Karena air bersih adalah kebutuhan dasar sehari-hari masyarakat. Dengan meluasnya masalah krisis air, harus ada intervensi yang akurat dari Pemerintah sehingga kesulitan yang dihadapi warga tidak berkepanjangan,” tegasnya.

Di sisi lain, Iwan menyoroti dampak negatif dari krisis air bersih. Ia menilai, ketidakstabilan pasokan air dapat mengganggu produksi pertanian, mengurangi hasil panen, dan meningkatkan harga makanan yang pada akhirnya berdampak pada ketahanan pangan masyarakat.(*/Joh)

"Selain itu, penurunan pasokan air bersih dapat mengganggu operasi industri, mengurangi produksi, dan meningkatkan biaya operasional. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan ekonomi di tingkat lokal dan nasional," pungkasnya.