Ekonomi dan Bisnis

SRAGEN – Kementerian Perindustrian kembangkan program ‘Santripreneur’, yaitu program yang mendorong penumbuhan wirausaha baru di lingkungan pondok pesantren.

Program ini sekaligus menjadi implementasi dari Peta Jalan Making Indonesia 4.0 dalam pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM).

“Dengan program Santripreneur, santri masa kini dituntut untuk tidak hanya mendalami ilmu agama tetapi juga mampu berwirausaha,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah di Sragen, Jawa Tengah, akhir pekan lalu.

Airlangga menuturkan, upaya konkret yang dilakukan pemerintah untuk mendorong jiwa wirausaha para santri, antara lain memfasilitasi dengan alat-alat produksi.

“Misalnya, di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen ini, kami mengirimkan langsung mesin dan peralatan pembuat roti untuk dimanfaatkan para santri agar bisa produktif dan berwirausaha,” ujarnya.

Kemenperin melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (IKMA) memberikan sejumlah bantuan alat, yaitu satu unit planetary mixer, satu unit spiral mixer (mesin pencampur adonan), satu unit proofer (mesin pengembang adonan), satu unit oven, satu unit mesin potong roti, satu unit lemari es, dan satu unit impulse sealer (alat perekat plastik).

Kemudian, dua unit meja stainless, 10 unit unit loyang pelengkap oven, satu unit hand mixer, satu unit penggiling adonan manual, satu unit tabung gas beserta regulator dan LPG, satu unit timbangan digital, serta satu unit rak bakery pan. Alat-alat tersebut sudah dikirim sejak bulan lalu.

“Tadi saya memastikan barang yang diserahkan sudah sampai atau belum, ternyata peralatan untuk membuat roti bukan saja sudah sampai tapi sudah dipakai untuk memproduksi roti. Kemenperin dengan senang hati membantu pondok pesantren dengan berbagai peralatan agar bisa semakin produktif menjalakan usahanya,” ucap Menperin.

Airlangga berharap dengan bantuan peralatan produksi roti tersebut, setelah lulus dari pesantren, para santri dari Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen selain menjadi ahli dalam bidang ilmu agama, sekaligus bisa menjadi wirausaha yang andal. “Jadi, belajar di pesantren, sambil menimba ilmu agama sekaligus sambil berlatih membuat roti, tentunya harus juga bisa menjualnya,” imbuhnya.

Menurut Airlangga, pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan berbasis keagamaan yang telah dikenal sebagai lembaga yang mandiri sekaligus ‘Agent of Development’ yang menjadi panutan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, pondok pesantren telah dikenal menjadi tempat untuk menempa para santri yang berakhlak dan berbudi pekerti luhur, ulet, jujur, serta pekerja keras.

“Pondok pesantren juga memiliki potensi pemberdayaan ekonomi, mengingat sudah banyak pondok pesantren yang mendirikan koperasi, mengembangkan berbagai unit bisnis atau industri berskala kecil dan menengah, dan memiliki inkubator bisnis. Seluruh potensi ini merupakan modal yang cukup kuat dalam menghadapi revolusi industri 4.0,” tandasnya.(*/D Tom)

PADANG – Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto menyatakan tiga daerah di Sumatera Barat memiliki cadangan migas dan batu bara yang berpotensi dieksplorasi yakni di wilayah Kabupaten Kepulauan Metawai, Kabupaten Sijunjung, dan wilayah Sumur Sinamar Blok Singkarak South West Bukit Barisan.

“Untuk wilayah South west Bukit Barisan saat ini sudah plant of development (POD) 1 yang digarap oleh PT Rizki Bukit Barisan Energi, tentu harapan kita dapat segera diproduksi,” kata dia selepas orasi ilmiah di Universitas Negeri Padang (UNP) di Padang, Sabtu (23/3/2019).

Ia mengatakan untuk Blok Singkarak terdapat kandungan gas dan pihaknya terus berupaya mencari sumber daya alam berupa minyak bumi.

Sementara di kawasan Sijunjung yang dinamakan GNB Sijunjung trerdapat sumber daya alam berupa gas metan dan batu bara yang coba diekplorasi secara mendalam.

Kemudian untuk wilayah Kabupaten Kepualauan Mentawai areanya masih sangat terbuka dan pihaknya terus mencari sumber daya yang ada di sana.

“Target kita saat ini adalah untuk mengeksplorasi sumber daya mineral yang ada untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Sementara untuk nasional, pihaknya baru menemukan cadangan gas di Sumur Kaliberau Dalam 2X (KBD2X) Blok Sakakemang, Sumatera Selatan disebut-sebut sebagai penemuan terbesar ke empat di dunia periode 2018-2019.

“Kalau di dunia periode tahun 2018-2019, temuan ini adalah temuan terbesar nomor empat di dunia setelah Calypso 1 di Siprus, Obskaya Sevemaya 1 yang berada di Rusia, kemudian 1-STAT-010A-SPS di Brazil,” kata dia.

Menurut Dwi, sumur KBD2X di Blok Sakakemang ini diperkirakan memiliki potensi kurang lebih dua Tcf (trillion cubic feet).

“KBD2X, sebagaimana disampaikan pada saat ekspos yang lalu bersama Repsol, memiliki potensi kurang lebih dua Tcf, ini asumsi sekarang,” tuturnya.

Dwi Soetjipto menjelaskan bahwa penemuan cadangan signifikan di KBD2X tersebut harus disyukuri dan mudah-mudahan menjadi angin baru untuk penemuan-penemuan mendatang.

“KBD2X ini di Indonesia dengan potensinya, sesungguhnya hal tersebut setelah 18 tahun itu adalah temuan yang signifikan,” katanya.(*/Joh)

PATI – Perum Bulog menambah dua gudang baru di Jawa Tengah, yakni di Bumirejo (Kabupaten Pati) dan Sokaraja (Kabupaten Banyumas). Waduh mahal juga ya.

Peresmian kedua gudang anyar itu dilakukan secara bersamaan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso yang dipusatkan di Kabupaten Pati, Senin (4/3/2019).

“Kedua gudang baru ini juga telah mempertimbangkan aspek strategis dan ekonomis. Lokasi komplek gudang yang dekat dengan lahan persawahan petani serta akses jalan, membuatnya makin mudah dijangkau oleh masyarakat,” kata Buwas, sapaan akrab Budi Waseso dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Untuk gudang Bulog di Bumirejo, Kabupaten Pati, merupakan perluasan dari gudang lama yang menempati area seluas 1,5 hektar. Gudang ini memiliki kapasitas hingga 5.500 ton. Atau naik 2.000 ton ketimbang kapasitas gudang lama.

Dalam area tersebut juga terdapat unit pengolahan, kantor gudang, laboratorium pemeriksaan kualitas, rumah dinas, mushola, toilet umum, dan pos jaga. Untuk membangun gudang baru ini, menelan dana Rp4,9 miliar, dengan waktu pengerjaan 6 bulan.

Sementara gudang Bulog di Klahang, Sokaraja, Kabupaten Banyumas, memiliki kapasitas 3.500 ton. Lebar bangunan mencapai 30 meter, panjang 54 meter, serta tinggi 7 meter. Gudang ini diprioritaskan untuk menampung komoditas kedelai.

Buwas menjelaskan, pembangunan gudang baru ini sejalan dengan komitmen Perum Bulog dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal ini dipertegas dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perusahaan Umum (Perum) Bulog dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional.

Menurut mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) ini, penambahan gudang baru ini sangat penting untuk menjaga ketersediaan, keterjangkauan dan stabilisasi pangan. Hal tersebut sekaligus sebagai langkah antisipasi, mengingat kedua wilayah tersebut merupakan pusat produksi beras maupun kedelai terbesar diantara kabupaten yang berada di sekelilingnya.

“Gudang baru ini juga sejalan dengan komitmen, di mana untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen serta produsen, Perum Bulog harus dilengkapi dengan ketersediaan maupun pengembangan infrastruktur pascapanen, terutama padi, jagung dan kedelai,” ungkapnya.

Kabupaten Pati merupakan pusat produksi beras paling luas dibanding kabupaten lain di wilayah eks Karesidenan Pati, yang meliputi Jepara, Kudus, Rembang, dan Blora. Begitu pula Kabupaten Banyumas menjadi salah satu sentra penyuplai kedelai terbesar diantara kabupaten lain di sekelilingnya.

“Saat musim panen berlangsung, gudang baru ini sudah dapat dimanfaatkan untuk menampung serapan pengadaan beras maupun kedelai secara maksimal,” tambah Buwas.

Sementara itu, khusus untuk pengadaan beras, pada tahun ini, Bulog telah menetapkan target serapan sebanyak 1,8 juta ton di seluruh Indonesia. Dengan adanya gudang baru, setidaknya sudah ada antisipasi lokasi penampungan, sehingga serapan pengadaan setara beras secara maksimal dapat dilakukan.(*/D Tom)

JAKARTA – Aktivitas manufaktur di Tanah Air terus menujukkan tren positif sepanjang Februari 2019, dibuktikan dengan indeks manajer pembelian (Purchasing Managers’ Index/PMI) manufaktur Indonesia yang berada di level 50,1.

Angka tersebut naik dari bulan sebelumnya yang berada di level 49,9, menandakan sektor manufatur tengah ekspansif.

“Kabar gembira dari sektor industri adalah pertumbuhan yang bisa membuat kita terus optimis. Kalau kita lihat PMI manufaktur mengalami kenaikan, kemudian investasi juga terus tumbuh,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa (5/3/2019).

Indeks manufaktur yang dirilis setiap bulan tersebut memberikan gambaran tentang kinerja industri pengolahan pada suatu negara, yang berasal dari pertanyaan seputar jumlah produksi, permintaan baru, ketenagakerjaan, inventori, dan waktu pengiriman. Apabila data indeks di atas 50 menunjukkan peningkatan di semua variabel survei.

Survei PMI manufaktur menggunakan data respons para manajer di bidang pembelian yang berasal dari 300 perusahaan manufaktur berbagai sektor, di antaranya industri logam dasar, kimia dan plastik, tekstil dan pakaian, serta makanan dan minuman.

PMI manufaktur Indonesia pada Januari 2019 sempat mengalami sedikit penurunan dibanding Desember 2018, namun menurut Airlangga, itu merupakan hal yang wajar.

“Itu semacam siklus di setiap tahun, indeks PMI turun sedikit di Januari, tetapi nanti akan naik lagi. Jadi ini sesuatu yang biasa saja. Tahun-tahun sebelumnya juga semuanya indeks di atas 50 kecuali Januari,” ujarnya.

Airlangga menegaskan, aktivitas industri manufaktur mesti dilihat dalam jangka waktu lebih panjang. Stagnansi aktivitas dalam hitungan sebulan tak serta merta menjadi kesimpulan.

Pada tahun ini, Kementerian Perindustrian memproyeksi pertumbuhan industri manufaktur sebesar 5,4 persen.

Subsektor yang diperkirakan tumbuh tinggi, antara lain industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika.

“Kemenperin berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk terus mendorong industri berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas sosial dan pengembangan sektor swasta yang dinamis,” imbuhnya.

PMI Indonesia Februari lalu terlihat lebih baik dibanding kawasan Asia Tenggara yang turun ke posisi 49,6 dari bulan sebelumnya 49,7 atau terendah sejak Juli 2017. Di tingkat global, indeks manufaktur berada pada level 50,6 atau terendah sejak Juni 2016. Pelambatan ini diduga menggambarkan produksi manufaktur dunia yang stagnan di tengah perang dagang China versus Amerika Serikat.

“Indonesia mencatat ekspansi ketenagakerjaan paling kuat, sementara tiga dari tujuh negara peserta survei melaporkan penurunan tenaga kerja,” ujar Ekonom IHS Markit David Owen dalam laporan surveinya.

Secara umum, Nikkei mencatat, para responden tetap cukup antusias terhadap perkiraan bisnis tahun mendatang. Responden berharap, aktivitas manufaktur akan membaik seiring dengan variasi produk yang lebih banyak, investasi kapital dan ekspansi bisnis yang terencana.(*/Na)

PACITAN – Bupati Pacitan Indartato memantau langsung panen raya jagung di Dusun Mrayung, Desa Ploso, Kecamatan Punung, Jumat (1/3/2019). Luas panennya mencapai 12.824 hektar.

“Diperkirakan panen jagung di Pacitan mencapai 7 ribu hektare. Sedangkan sisanya sekitar 5 ribu hektare akan habis dalam 2 minggu ke depan. Adapun provitas rata-rata 6-7 ton/ha dan diperkirakan saat panen raya tersedia jagung sekitar 70 ribu ton,” kata Indartato di Pacitan, Jawa Timur.

Kegembiraan petani saat panen, kata dia, masih dihinggapi rasa was-was. Lantaran harga jagung yang terus menerus jatuh. Kekhawatiran ini sangat beralasan, harga pipilan kering turun hingga kisaran Rp3.200-Rp3.300/kg. “Padahal 2 minggu sebelumnya masih Rp3.600-Rp3.800/kg. Jadi, permintaan saya mewakili para petani jagung cuma satu, yaitu harga jagung tetap stabil saat panen raya,” ujar Indartato.

Terkat harapan sang bupati, Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian, Andriko Noto Susanto meminta Perum Bulog sebagai wakil pemerintah hadir di tengah petani. Khususnya saat panen raya yang berpotensi harga semakin jatuh.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan harga acuan pembelian di tingkat produsen dan konsumen melalui Permendag 96/2018 untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan. Dalam hal ini Bulog mesti bergerak cepat manakala harga jagung di petani turun dibawah harga acuan” terang Andriko.

Menurut dia, beberapa pabrik sebenarnya sudah melakukan pembelian secara langsung. Namun, Andriko berharap transaksi pembelian itu lebih ditingkatkan lagi supaya harga jagung tetap stabil mengingat margin yang cukup besar.

“Sudah saatnya petani melalui poktan/gapoktan menjual jagung hasil panen langsung ke pabrik pakan agar pendapatannya bertambah. Hal ini karena perbedaan harganya tinggi antara harga di petani dengan di pabrik pakan, yajnu sekitar Rp 700-800/kg,” katanya.

Panen raya jagung di Kabupaten Pacitan ini turut dihadiri Wakil Bupati, Ketua Komisi IV DPRD, Sekretaris Daerah, seluruh Staf Ahli Bupati, para Kepala Dinas, Kasubdivre Bulog Ponorogo, Dandim Pacitan, Kapolres Pacitan, Camat Punung, Kepala Desa, serta petani masyarakat Desa Ploso.

Selain di Pacitan, panen raya juga terjadi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Di sana, masa panen diperkirakan berlangsung selama satu bulan yang dimulai pada pertengahan Februari sampai pertengahan Maret. “Sama halnya seperti di Pacitan, untuk mencegah harga jagung jatuh maka perlu sinergi antar lembaga baik pemerintah maupun swasta,” ujar Andriko.

Sekedar informasi, Ponorogo merupakan sentra produksi jagung terbesar di Jawa Timur. Saat ini, sedang memasuki puncak panen raya. Andriko berharap, produksi jagung Ponorogo mampu mensuplai wilayah lainnya.

Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perikanan Kabupaten Ponorogo, menjelaskan bahwa luas panen Jagung periode Februari-Maret 2019 ini kurang lebih mencapai 23.398 hektarr, dimana luas panen Februari 15.921 Ha dan Maret 7.478 Ha.

“Sampai saat ini luas panen jagung di Ponogoro baru sekitar 9 ribu hektar, artinya masih ada sisa sekitar 14 ribu hektar yang akan dipanen sampai dua pekan kedepan,” jelas Harmanto.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani LMPSDH Wonorejo Setijo Budi, mengatakan produksi Jagung di wilayah Jawa Timur sangat melimpah karena didukung produktivitas yang cukup tinggi.

“Provitas Jagung di wilayah Sidoarjo karena monokultur bisa mencapai 10-12 ton/ha, sedangkan di wilayah lainnya dengan sistem tumpangsari berkisar 7-9 ton/ha. Jadi kami protes keras jika provitas jagung di Ponorogo hanya disebut 4-5 ton/ha, itu gak mungkin, bisa bangkrut petani,” tukasnya.(*/Gio)

JAKARTA – Dinas Pertanian Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mencatat pada saat ini terdapat lahan yang dapat ditanami bawang putih oleh importir seluas 3.750 hektar (ha).

Kepala Bidang Perkebunan dan Hortikultura Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan (Dispaperkan) Kabupaten Wonosobo, Sidik Widagdo mengatakan, importir bawang putih yang melakukan tanam 5 persen di wilayah Wonosobo sekarang sudah ada 10 importir.

“10 importir itu sudah tanam bawang putih di lahan seluas 380-an hektare, di berbagai kecamatan dan kemarin sudah panen perdana,” kata Sidik saat dihubungi, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Menurut Sidik, hasil panen perdana kemarin menghasilkan 14,7 ton bawang putih per hektare untuk lahan seluas 55 hektare dan nantinya akan terjadi panen kembali pada tiga bulan berikutnya.

“Satu hektar itu mencapai 14,7 ton bawang dan untuk di Desa Pulosaren, Kepil, tadi kita mengecek bisa mencapai 20,6 ton bawang putih,” ujar Sidik.

Sidik mendorong, importir untuk masuk ke Wonosobo dalam menanam bawang putih, mengingat luas yang tersedia masih banyak. “Kami mendorong untuk tanam di Wonosobo, kami juga ucapkan terimakasih kepada importir yang menanam di Wonosobo karena mereka juga melakukan pelatihan kepada petani,” kata Sidik.

Diketahui, terdapat kebijakan pemerintah yang mewajibkan importir menanam bawang putih sebanyak 5 persen dari volume permohonan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) per tahun. Kebijakan tersebut dinilai dapat mensejahterakan petani, menguntungkan pengusaha, dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor.(*/Na)

JAKARTA – Ketika Anda berbelanja di toko ritel, jangan kaget bila dikenakan biaya kantong plastik Rp200 per lembar. Aturan ini berlaku sejak hari ini (Jumat, 1/3/2019).

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Mandey bilang, pengenaan biaya kantong plastik per Maret 2019 merupakan dukungan peritel modern dalam mensukseskan program pembatasan penggunaan plastik demi menjala keberlangsungan lingkungan.

“Aprindo siap mendukung usaha pemerintah yang bertujuan mengurangi konsumsi plastik khususnya kantong belanja plastik sekali pakai di masyarakat. Kami merupakan bagian dari masyarakat yang harus ikut bertanggung jawab,” ungkap Roy di Kantor Aprindo, Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Kebijakan ini mulai disosialisasikan di gerai-gerai ritel modern melalui poster, sosial media, dan ajakan langsung dari kasir. Kantong belanja plastik yang kini menjadi barang dagangan juga akan memberikan kontribusi kepada negara berupa pajak pertambahan nilai (PPN). “Konsumen akan kita sarankan untuk menggunakan tas belanja pakai ulang yang disediakan di setiap gerai ritel modern,” ujar Roy.

Aprindo juga merekomendasi penggunaan kantong belanja plastik sesuai SNI yang dikeluarkan Badan Standar Nasional atas rekomendasi Pusat Standarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu plastik yang telah mempunyai kriteria mudah terurai (oxe-degradable atau bio-debradable).

Tutum Rahanda, Wakil Ketua Umum Aprindo, menambahkan, mengubah budaya masyarakat yang selama ini sudah akrab dengan kantong plastik, bukanlah perkara mudah. “Dengan tidak gratis ini bukan harus beli. Konsumen tidak beli kan kalau tidak butuh. Kami imbau konsumen bawa kantong ramah lingkungan dari rumah masing-masing,” kata Tutum.

Sedangkan, Marwoto, Supervisor The Kem Chicks Swalayan mengaku pernah menerapkan pembatasan penggunaan plastik sejak 2016 hingga 2017. “Kami sudah edukasi ke konsumen sejak lama. Banyak yang sudah membawa kantong dari rumah masing-masing. Untuk dampaknya ke jumlah konsumen sih nggak ada ya. Mereka paham,” tandasnya.(*/Na)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan konstruksi pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak bisa mulai dikerjakan pada 2019.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan sesuai desain, sebagian Jalan Tol Semarang-Demak akan berfungsi sebagai tanggul laut Kota Semarang.

“Diharapkan apabila Jalan Tol Semarang-Demak sudah selesai maka banjir rob di Semarang akan tertangani karena sekaligus berfungsi sebagai tanggul rob dan bersinergi dengan pembangunan tanggul, polder, dan rumah pompa yang dikerjakan oleh Ditjen Sumber Daya Air,” katanya , Rabu (27/2/2019).

Selain itu, ujar dia, keberadaan tol tersebut juga diharapkan untuk meningkatkan aksesibilitas dan menambah kapasitas jaringan jalan yang sudah ada untuk melayani kawasan utara Jawa.

Pembangunan jalan tol dengan nilai investasi sekitar Rp15,3 triliun ini ditargetkan akan berlangsung selama dua tahun.

Kebutuhan lahan Jalan Tol Semarang-Demak seluas 188,7 ha yang terbagi menjadi dua seksi yatu Seksi I Kota Semarang dan Seksi II Kabupaten Demak.

Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit mengatakan banjir rob di Kota Semarang, kerap terjadi dan menggenangi jalan nasional sehingga menimbulkan kemacetan lalu lintas dan mengganggu perekonomian antara lain di sekitar wilayah Genuk dan Kaligawe.

“Harapannya, pembangunan tol ini sekaligus merevitalisasi kawasan industri di sana. Begitu jalan tolnya dibangun kawasan industri tidak lagi terdampak rob, sehingga bisa kembali membangkitkan ekonomi baru di sana,” ujarnya.

Saat ini, masih dalam tahapan lelang investasi dengan sudah ada empat konsorsium lulus pra kualifikasi dan selanjutnya akan memasuki tahapan pemasukan penawaran.

“Jika semua berjalan sesuai rencana lelang, proses penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) bisa dilakukan pada awal Mei 2019,” tandasnya.(*/Ag)

BOGOR – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menambah jaringan gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil (Jargas) untuk wilayah operasi Bogor, Serang, dan Cirebon.

Dari paket pengerjaan tersebut, hari ini, PGN meresmikan perampungan Jargas wilayah Bogor sesuai target pekerjaan yang dimulai sejak bulan Mei 2018.

Penambahan Jargas yang menyasar pengguna rumah tangga ini diharapkan akan meningkatkan penggunaan energi baik yang lebih terjamin dan murah.

Pembangunan Jargas di wilayah Bogor, Serang, dan Cirebon itu merupakan proyek yang didanai anggaran Kementerian ESDM.

Pada tahap pengoperasian nanti, PGN akan memanfaatkan sumber gas berasal dari PT Pertamina EP, dengan volume mencapai 0,2 MMSCFD. Dalam rencana pengoperasian, Jargas tersebut akan mengaliri sebanyak 5.120 sambungan rumah atau SR, tepatnya di wilayah Kecamatan Cibinong dan Bojong Gede.

“Perluasan Jargas ini adalah upaya bersama untuk memperluas dan pemerataan pemanfaatan kekayaan alam negeri ini,” ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo seusai peresmian, (27/02/2019).

Dilo mengungkapkan, sejauh ini pemerintah dan PGN bahu membahu melakukan perluasan pembangunan Jargas. Ke depan, katanya, kian banyak skema yang bisa digunakan untuk merealisasikan pembangunan Jargas.

“Gas merupakan energi masa depan yang sangat membantu kehidupan masyarakat. Indonesia melalui PGN mempunyai potensi besar sebagai penyangga dan pelayan bagi masyarakat,” ungkapnya.

Di sisi lain, terdapat beberapa keunggulan gas pipa, khususnya yang didistribusikan PGN, antara lain berasal dari kekayaan gas bumi di dalam negeri. Artinya, dari sisi makro, penggunaan gas pipa bagi konsumsi rumah tangga, tak membebani neraca perdagangan lantaran impor gas yang terjadi pada gas elpiji.

Keunggulan lain khusus konsumen rumah tangga, akan menghemat ongkos penggunaan gas, dikarenakan tarif per kubik gas PGN lebih murah.
“Harga memang berbeda dengan Elpiji 3kg,” tandasnya.(*/DP Alam)

JAKARTA – Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setiyadi mengatakan pihaknya akan mengusulkan adanya rest area yang diperuntukan khusus untuk bus atau dijadikan terminal bus.

Dia pun telah melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR dan PT Jasa Marga untuk melihat rest area yang cocok dijadikan terminal bus.

“Rest area sebagai terminal saya sudah minta ke PUPR, Jasa Marga diantara sekian rest area ada yang kita fungsikan sebagai terminal. Artinya harus ada mengubah sedikit regulasi Peraturan Menteri PUPR,” kata Budi saat ditemui di Kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, (26/2/2019).

Menurutnya, langkah ini dilakukan sebagai upaya memfasilitasi masyarakat yang ingin menggunakan transportasi namun hanya melewati trayek tol Trans Jawa.

“Tidak keluar ke jalan nasional jadi tetap melalui tol. Tapi kalau melalui tol terus kan harus ada tempat istirahat di rest area. Jadi ada rest area yang fungsinya bisa menjadi terminal,” ujarnya.

Selain itu, dia mengungkapkan ada usulan lain dari masyarakat dari segi tarif. Diharapkan tarif bus tidak jauh lebih mahal dibandingkan tarif kereta api.

“Kalau sepintas saya katakan mungkin waktu harus lebih cepat, minimal sama dengan kereta api, kemudian harga mungkin di bawah kereta api,” tandasnya.(*/Ag)