Ekonomi dan Bisnis

JAKARTA – Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid -19 Doni Monardo mengungkapkan, jutaan warga sudah tidak bekerja akibat dampak pandemi corona. Menurutnya, jutaan orang itu sebagian terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan terpaksa dirumahkan akibat banyak sektor usaha yang tertekan.

“Dari beberapa laporan para menteri, sekitar 1,6 juta orang kena PHK,” ujar Doni dalam konferensi pers seusai rapat terbatas via teleconference bersama Presiden Widodo hari ini, Senin (13/4/2020).

Untuk itu, lanjut Doni, Presiden Joko Widodo memerintahkan jajaran menteri untuk mempercepat penyaluran insentif program Kartu Prakerja kepada warga yang terkena PHK dan dirumahkan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.

Selain itu, seluruh bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 harus mulai disalurkan pada pekan ini. Bansos itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai, Kartu Sembako.

“Dimulai juga pekan ini program jaring pengaman sosial, sehingga masyarakat terdampak, terutama di Jabodetabek mendapat dukungan terutama sembako dari Kementerian Sosial,” ujar Doni

Tak hanya bagi warga yang tinggal di Indonesia, Doni menambahkan, Presiden juga meminta agar TKI yang berada di Malaysia dijamin kebutuhannya.

“Termasuk TKI kita yang ada di Malaysia, telah diperintahkan Presiden untuk segera diperhatikan terus menerus sehingga mereka tidak kekurangan bahan makanan,” terangnya.(*/Ind)

SOLO – PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero Daop VI Yogyakarta membatalkan 14 perjalanan KA mulai 10 hingga 23 April 2020. Ke-14 perjalanan kereta yang dibatalkan perjalananya itu seluruhnya rute Solo–Jakarta.

Di antaranya KA Argo Dwipangga, Senja Utama Solo, Fajar Utama Solo, dan Bengawan.

Humas PT KAI Daop VI Yogyakarta Eko Budiyanto mengatakan pembatalan perjalanan 14 kereta api tersebut terpaksa dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan persebaran corona virus disease (covid-19). Kemudian juga dikarenakan jumlah penumpang yang semakin berkurang.

“Untuk efisiensi operasional karena jumlah penumpang makin menurun, maka perjalanan kereta dari Solo menuju Jakarta, begitu juga sebaliknya, terpaksa dibatalkan,” papar Eko, Kamis (9/4/2020).

Ia melanjutkan, ada juga KA Gajayana jurusan Surabaya–Jakarta PP, Matarmaja rute Malang–Jakarta PP, dan Brantas jalur Blitar–Jakarta PP juga ditangguhkan.

Eko menambahkan, KA Bengawan yang merupakan public service obligasi (PSO) perjalanannya juga dibatalkan. Sehingga tinggal 8 kereta api yang beroperasi di Daop VI Yogyakarta.

“Masing-masing Batara Kresna, Prameks, Joglosemarkerto, Kahuripan, Sriitanjung, Ranggajati, Sancaka dan Wijaya Kusuma,” terangnya.

Sementara itu, jumlah pemudik yang terpaksa dikarantina mengalami penambahan. Informasi yang diterima Okezone ada sebanyak 22 orang yang baru turun di Bandara internasional Adi Soemarmo terpaksa diangkut menuju lokasi karantina.

Ke-22 orang yang terpaksa dibawa untuk menjalani karantina selama 14 hari ini berasal dari 18 orang penumpang Batik Air ID 7368 yang mendarat pukul 09.45 WIB dan 4 penumpang Citilink QG 122 yang mendarat pada pukul 11.43 WIB.(*/D Tom)

JAKARTA – Pemerintah memutuskan memperluas jaring sosial untuk membantu masyarakat miskin, rentan miskin, dan kelompok yang ekonominya terdampak Covid-19. Melalui Polri, pemerintah akan meluncurkan ‘Program Keselamatan’ yang ditujukan bagi pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet. Mereka semua akan mendapat program pelatihan kerja dan insentif dengan total nilai Rp 600 ribu per orang per bulan, selama tiga bulan.

“Ini seperti kartu prakerja, yakni program keselamatan oleh Polri yang mengkombinasikan bansos dan pelatihan. targetnya 197 ribu pengemudi. Anggarannya Rp 360 miliar,” jelas Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangan pers, Kamis (9/4).

Selain memberikan bantuan kepada para pengemudi taksi, bus, truk, dan kernet, pemerintah juga telah mengumumkan pemberian jari pengaman sosial dalam berbagai wujud. Di antaranya, program keluarga harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima, dengan total anggaran Rp 37,4 triliun.

Kedua, penyaluran kartu sembako murah kepada 20 juta penerima. Per orang akan mendapatkan indeks bantuan Rp 200 ribu per bulan dan total anggaran Rp 43,6 triliun.

Ketiga, pemerintah juga akan mempercepat penyaluran kartu prakerja. Sasarannya adalah 5,6 juta orang, dengan nilai insentif pasca pelatihan sebesar Rp 600 ribu per orang selama 4 bulan. Total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 20 triliun.

Keempat, pembebasan tarif listrik bagi 24 pelanggan 450 Va dan diskon 50 persen tarif untuk 7 juta pelanggam 900 Va. Anggaran yang disediakan sebesar Rp 3,5 triliun.

“Selanjutnya, dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru,” kata Jokowi.

Bantuan sosial bentuk baru yang dirancang adalah paket sembako senilai Rp 600 ribu per keluarga per bulan, selama tuga bulan ke depan, untuk warga Jabodetabek. Rinciannya, 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK di DKI Jakarta dan 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK di wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 3,2 triliun untuk Jabodetabek.

“Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bansos tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH dan bansos sembako. Sebesar Rp 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran Rp 16,2 triliun,” imbuh Presiden.

Selain itu, bantuan sosial juga akan memanfaatkan sebagian alokasi dana desa. Bansos dengan dana desa ini akan menyasar 10 juta keluarga dengan indeks nominal Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Anggaran yang disiapkan adalah Rp 21 triliun.

“Sejalan dengan hal tersebut kita akan perkuat program padat karya tunai di kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun,” ungkapnya.(*/Ind)

PURWOREJO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo tidak pernah mengambil kebijakan untuk menutup pasar. Menyusul isu liar yang berkembang di masyarakat bahwa sejumlah pasar akan ditutup terkait wabah virus corona yang kini sedang menjangkit.

“Memang isu itu sempat muncul bahkan sudah meresahkan pedagang, tapi kami yakinkan bahwa di Purworejo tidak ada kebijakan menutup pasar dalam kondisi seperti sekarang ini,” kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Purworejo Bambang Susilo, Ssos belum lama ini.

Dikatakan, sejumlah pedagang pasar sempat meminta agar pasar tidak ditutup, karena mereka tetap ingin berdagang. Mereka mengandalkan hidup dari pasar. “Intinya mereka tetap akan taat terhadap berbagai aturan, asal pasar tidak ditutup,” tandasnya.

Hanya saja karena kondisi yang tidak memungkinkan sehingga suasana pasar tetap sepi. Bahkan omzet perdagangan di Purworejo diperkirakan turun drastis hingga sekitar 50 persen dibanding sebelum adanya wabah penyakit.

“Hanya Pasar Suronegaran yang tetap normal karena merupakan pasar grosir atau pasar bongkar muat dagangan, terutama sayuran dan bahan pangan lainnya di Purworejo,” katanya.

Pasar Suronegaran setiap hari tetap ramai, mulai sekitar pukul 03.00 sehingga sekitar pukul 08.00. “Pasar ini aktif pada pagi hari, dan siangnya memang sepi karena sebagai tempat bongkar muat dagangan,” kata Bambang Susilo.

Diakui pula bahwa penurunan omset perdagangan ini, kecuali Pasar Suronegaran, terjadi di hampir seluruh pasar di Purworejo, 27 pasar yang tersebar hingga kecamatan.

“Hanya saja warga yang berbelanja di pasar tetap dihimbau untuk tetap berperilaku bersih, mengenakan masker, dan lebih sering cuci tangan, karena di pasar juga sudah disediakan wastafel lengkap dengan sabunnya,”paparnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Keuangan (Kemenkeu) memastikan gaji ke-13 dan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pegawai negeri akan dicairkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, alokasi anggaran untuk THR dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri telah disiapkan dan tengah diusulkan kepada Presiden Joko Widodo.

Akan tetapi, dia mengatakan, gaji ke-13 hanya akan dibayarkan kepada aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri golongan I, II, dan III. “Untuk gaji ke-13 dan THR kami sudah mengusulkan kepada Presiden, yang nanti akan diputuskan di sidang kabinet.

Perhitungannya untuk ASN, TNI, dan Polri yang terutama kelompok pelaksana golongan I, II, dan II. THR dalam hal ini sudah disediakan,” ujar Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (7/4/2020).(Baca Juga: APBN Tertekan, Menkeu Berencana Tunda THR dan Gaji ke-13 PNS)

Dia melanjutkan, untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi PNS untuk golongan IV dan pejabat negara akan ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk THR dan gaji ke-13 untuk para menteri, anggota DPR, hingga pejabat eselon I dan II di kementerian dan lembaga (K/L).
“Jadi dalam hal ini kami akan menyampaikan kepada Presiden. Presiden minta kalkulasinya difinalkan agar nanti diputuskan dalam sidang kabinet dalam minggu-minggu ke depan,” jelasnya.

Dia menegaskan, saat ini prioritas belanja tengah difokuskan pada penanganan Covid-19.
“Kami bersama Presiden mengkaji untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara yang meningkat,” paparnya.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam paparannya di rapat dengan Komisi XI DPR, memperkirakan penyebaran virus corona atau Covid-19 akan memasuki skenario terburuk pada bulan Mei, mendatang. Saat ini sendiri pasien positif corona di Indonesia sudah mencapai 2.273 pasien positif corona per Minggu 5 April 2020.

Ia memproyeksi eskalasi pandemi covid-19 memuncak di semua negara pada April dan Mei. Untuk itu, kata Menkeu Sri Mulyani dilakukan berbagai kebijakan dengan mengeluarkan stimulus yang extraordinary juga termasuk Indonesia.

“Di bidang penanganan covid, penyempurnaan langkah-langkah dan saat ini tidak ada satu rumus yang sukses. Semua saling melihat antar negara,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Senin (6/4/2020).

Terang dia, peningkatan jumlah itu bisa diminimalisir, kendati sulit untuk dihilangkan sama sekali. Pemerintah, jelasnya, berupaya agar penyebaran Covid-19 melambat atau melandai.

“Pandemi covid-19 merupakan kejadian extra ordinary dan belum selesai episodenya, jika pun selesia itu bersifat sementara atau akan masih akan ada lagi ceritanya,” ungkapnya.

Menurutnya pemerintah Indonesia sudah melakukan tindakan penanganan covid-19 sesuai kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, termasuk imbauan tidak mudik Lebaran 2020.

“Kita tidak boleh panik karena tidak boleh tularkan kepanikan yang bisa tingkatkan risiko kematian. Atau salah langkah seperti lockdown di India, jadi chaos,” pungkasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perekonomian dunia dan Indonesia terdampak oleh wabah virus Corona atau Covid-19. Hal ini dikarenakan memberikan ruang gerak yang sempit untuk kegiatan ekonomi.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengatakan, berbagai kebijakan dikeluarkan untuk memitigasi dampak covid ini. Hal ini agar membuat ekonomi Indonesia bertahan dengan memitigasi lebih awal.

“Tentunya (dampak virus Corona) menjadikan ekonomi keuangan dan kehidupan kita menjadi sangat kena dan sulit untuk bergerak,” ujar Wimboh dalam telekonferensi, Jakarta, Minggu (5/4/2020).

Oleh karena itu, lanjutnya, Pemerintah bersama Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan OJK memberikan berbagai kebijakan.

Di mana, untuk mengurangi dampak negatif agar tidak menjadi lebih buruk.
“Kemenkeu telah memberikan insentif perpajakan, BI menurunan GWM, OJK kemarin mengeluaran kebijakan,” ujarnya.

Dirinya menjelaskan, adapun kebijakan tersebut terutama untuk ruang untuk sektor keuangan agar tidak berdampak. “Di mana sektor ini ruang geraknya sudah mulai menurun,” ungkapnya.(*/Tri)

SEMARANG – Pemerintah menghapuskan sanksi administrasi atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, sampai dengan 30 April 2020.

Hal tersebut menjadi salah satu dari tiga kebijakan di bidang perpajakan, yang diberikan oleh Pemerintah kepada sektor- sektor yang terdampak oleh pandemi Covid-19, di Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Biro Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Eddy S Bramiyanto mengungkapkan, seiring dengan makin meluasnya pandemi Covid-19 di Indonesia maupun Jawa Tengah, telah berdampak yang luar biasa di sektor perekonomian.

Menyikapi hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menggelar pertemuan secara video conference bersama dengan beberapa ketua asosiasi dan pemangku kepentingan terkait dengan perpajakan, guna membahas kebijakan relaksasi perpajakan dampak Covid-19 terhadap Perekonomian di Jawa Tengah. Antara lain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I, Suparno dan Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah II, Rudy Gunawan Bastari.

Sebagai upaya untuk mengatasi dampak tersebut, lanjut Eddy, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan, di antaranya insentif perpajakan untuk sektor- sektor terdampak, relaksasi kredit untuk masyarakat terdampak dan lainnya.

Setidaknya ada tiga hal yang menjadi kebijakan pemerintah terkait dengan relaksasi pajak yang digulirkan untuk memberikan keringanan bagi sektor- sektor terdampak di Jawa Tengah yang dimaksud.

Pertama, berupa Insentif Pajak Bagi Sektor Manufaktur yang meliputi PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah, pembebasan PPh 22 impor, pengurangan PPh pasal 25 serta restutitusi PPN yang dipercepat.

Kedua berupa kebijakan pajak seperti Penurunan Tarif PPh Badan Secara bertahap dan Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan atas keterlambatan pelaporan SPT Tahunan dan pembayaran pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sampai dengan 30 April 2020

“Dan yang ketiga berupa Pelayanan Tanpa Tatap Muka, seperti memperpanjang masa pencegahan penyebaran Covid-19 hingga 21 April 2020,” ujar Edi dalam keterangan persnya, Sabtu (4/4).

Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Suparno mengungkapkan, secara umum pada periode bulan Januar- Maret 2020, penerimaan pajak mengalami pertumbuhan sebesar 3,79 persen.

Pada bulan Januari penerimaan masih tumbuh sebesar 13,9 persen, terutama pada dua sektor dominan yaitu Industri Pengolahan dan Perdagangan. Namun pada bulan Februari dan Maret dampak pandemi Covid-19 mulai terasa, hal ini sejalan dengan pertumbuhan minus dari penerimaan pajak sebesar -2,66 bulan Februari 2020 dan -1,43 persen untuk bulan Maret 2020.

Dari segi kepatuhan penyampaian SPT Tahunan, lanjutnya, juga mengalami penerunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2019 lalu. Di mana, sampai dengan 3 April 2020 penyampaian SPT Tahunan baru mencapai 506.779 SPT.

Sementara untuk periode Januari hingga 3 April 2019, jumlah SPT yang masuk mencapai 630.248 SPT.
“Secara persentase, Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WP Badan dan OP di Kanwil DJP Jawa Tengah I adalah sebesar 60,22 persen,” ungkapnya.(*/ D Tom)

JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan mendatangkan mesin besar dari Swiss untuk tes corona. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan kedatangan mesin besar tes corona akan dilakukan secara bertahap.

“Insya Allah Sabtu besok akan datang satu mesin besar dengan kapasitas 1.300 sampai 1.400 tes per hari, dipasang di RS Pertamina Jaya,” ujar Budi saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR secara digital di Jakarta, Jumat (3/4).

Budi mengatakan, 10 mesin besar lainnya direncanakan menyusul pada pekan depan dengan kapasitas mampu untuk 1.000 tes per hari. Budi menyebut mesin-mesin ini nantinya akan didistribusikan ke rumah-rumah sakit milik BUMN di daerah yang juga mengalami penyebaran virus corona.

“Dengan demikian, alat tes ini bisa dimanfaatkan kota tersebut dan atas arahan Pak Menteri BUMN, kami diminta kerja sama dengan laboratorium dan RS daerah dan swasta di kota tersebut,” ucap Budi.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menyoroti minimnya polymerase chain reaction (PCR) atau alat deteksi corona yang memeriksa spesimen dari swab tenggorokan dan mulut di daerah-daerah. Erick menilai fasilitas yang dimiliki sejumlah RS rujukan di Jakarta seperti PCR belum terdapat di daerah-daerah.

Erick menjelaskan, banyak negara yang menawarkan pengadaan alat deteksi corona. Kendati begitu, BUMN mengedepankan prinsip kehati-hatian sebelum memesan alat deteksi corona dari negara lain.

“Pada hari ini banyak sekalil penawaran untuk membeli test kit, tapi kita juga menjaga yang kualitasnya kita jaga,” kata Erick.

Oleh karena itu, menurut Erick, BUMN melibatkan banyak tenaga ahli dari dokter hingga BUMN farmasi dan Kementerian Kesehatan dalam memutuskan pembelian alat tes cepat deteksi corona. Erick menyebut BUMN telah memesan alat deteksi corona dari Swiss berdasarkan rekomendasi dari para ahli.

“Kita (sudah) beli juga dari Swiss, itu kita juga sudah pesan dan akhir bulan ini datang dan kita akan keluarkan,” ungkap Erick.(*/Nia)

Erick enggan mengungkapkan jumlah dan merek alat deteksi corona karena dikhawatirkan akan menimbulkan perdebatan yang kontraproduktif. Menurut Erick, yang terpenting saat ini adalah mampu memberikan penanganan maksimal bagi masyarakat yang terduga terjangkit corona maupun yang sudah dinyatakan positif.

“Yang sekarang harus ada (test kit) karena kita tidak mau warga panik, itu kenapa Pak Presiden buat pernyataan seluruh anggaran akan direvisi untuk hal-hal kesehatan, social safety, dan menjaga daya beli masyarakat, baik APBN (maupun) APBD,” kata Erick.

JAKARTA – PLN langsung menjalankan langkah taktis untuk melaksanakan bagi 24 juta pelanggan dengan daya 450 Volt Ampere (VA) dan memberikan diskon 50% bagi 7 juta pelanggan dengan daya 900 VA bersubsidi.

Keringanan biaya listrik ini akan berlaku selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni 2020.

Hal ini dilakukan sebagai tindakan konkrit dan kepedulian PLN dalam upaya untuk meringankan beban masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19. “Kemarin, PLN langsung menyiapkan pelaksanaan teknis atas kebijakan Bapak Presiden.

Pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi di PLN ada dua jenis, yakni yang memakai kWh meter pascabayar dan prabayar atau menggunakan token. Untuk yang pascabayar, tidak ada masalah, karena pembebasan tagihan akan diterima pelanggan pada setiap periode pembayaran,” kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, Rabu (1/4/2020).

Sementara untuk pelanggan prabayar akan diberikan token gratis sebesar pemakaian bulanan tertinggi dari pemakaian tiga bulan terakhir.

Zulkifli Zaini mengatakan, saat ini ada sekitar 24 juta data pelanggan 450 VA, ditambah 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi yang harus dimasukkan ke dalam sistem.

“Proses ini akan tuntas dalam sepekan ke depan, sehingga seluruh pelanggan yang digratiskan dan mendapatkan diskon sudah dapat terlayani seluruhnya. Mekanismenya kami buat yang paling mudah dan mungkin, sehingga tidak menyulitkan pelanggan,” imbuhnya.

Sementara itu pelanggan yang terlanjur membeli token, untuk token gratis akan tetap diperhitungkan pada pembelian bulan berjalan. “Jadi token yang telah dibeli tidak hilang,” ujarnya.

Program pembebasan tagihan dan keringanan pembayaran tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyakarat yang paling terdampak pandemi. “Harapan kami, ini bisa meringankan ekonomi untuk masyarakat ditengah menghadapi pandemi virus Covid-19,” tandasnya.(*/Tya)