Ekonomi dan bisnis

JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) mengatakan pasokan barang-barang untuk kebutuhan pokok menjelang bulan ramandan dipastikan aman.

Sebab pihaknya dan beberepa lembaga kementerian di bawah Kemenko Perekonomian telah berkoordinasi untuk menjaga harga dan ketersediaan pangan menjelang hari-hari keagaaman seperti ramdana dan lebaran.

“Pemerintah memberikan perhatian yang all out. Tidak hanya ketersediaanya yang cukup tetapi juga harganya tidak memberatkan kepada konsumen, tetapi juga tidak menekan kepada produsen, itu yang kita jaga,” ujar Sekjen Kementan, Syukur Iwantoro.

Dia mengatakan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah soal ketersediaan pangan di daerah, khususnya yang menjadi produk-produk hortikultura seperti cabai, bawang merah, bawang putih, beras, jagung dan lain-lain.

Syukur menjelaskan beberapa kepala daerah seperti bupati sudah ikut membantu untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Hal ini dibuktikan dimana ada beberapa bupati melakukan langkah pada saat produk melimpah kemudian harga turun, mereka inisiatif mengambil stok sehingga harga naik.

“Dan produksi-produksi hortikultura seperti cabai, bawang kita sudah ada campion-campion yang selalu komunikasi secara intens dengan Dirjen hortikultura tentang bagaimana sentra-sentra produksi baik cabai maupun bawang ini yang cukup berpengaruh terhadap infalsi itu, sehingga kita selalu memonitor itu,” jelasnya.(*/Jun)

JAKARTA – Bawang Putih dan bawang merah impor digunakan untuk operasi pasar. Ini dilakukan karena terjadi lonjakan harga komoditas bahan pokok (bapok) itu di kisaran Rp 40ribu-Rp 50 ribu perkilogram.

“Operasi pasar dengan menebar bawang putih dan merah impor itu kami lakukan sejak Kamis (18/4). Targetnya dua harga komoditas itu normal kembali kisaran harga Rp 25.000 per kilogram,” ujar Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Tjahya Widayanti, kepada Pos Kota, Selasa (23/4/2019).

Namun begitu, Dirjen Tjahya meradang sewaktu dikonfirmasi lonjakan harga bawang itu lantaran adanya spekulan menjelang Bulan Puasa Ramadhan.

“Ndak ada itu. Spekulan itu konotasinya negative,” kelitnya.

Sementara itu Kemendag telah menerbitkan ijin kepada tujuh (7) perusahaan untuk impor bawang putih asal China sebanyak 100 ribu ton, sehari pasca Pemilihan Presiden & Legislatif (Pilpres/Pilleg) pada Kamis (18/4).

Hal itu menyusul ditundanya rencana penugasan Badan Urusan Logistik (Bulog) mengimpor 100ribu ton asal China kendati sudah menyiapkan anggaran Rp 500 milyar. (*/Jun)

JAKARTA – Menteri ESDM Ignatius Jonan mengaku malu kepada Bluebird yang lebih dulu mengaplikasikan kendaraan listrik untuk armada taksinya. Sementara, peraturan presiden (Perpres) mobil listrik belum terbit.

Sejatinya, Perpres tersebut penting untuk pengembangan mobil listrik di Indonesia. Nyatanya sampai saat ini Perpres belum kunjung terbit. “Pemerintah agak malu karena kami buat perpres setahun (belum) jadi. Bapak (PT Bluebird) langsung jadi mobilnya,” kata Jonan saat peluncuran taksi listrik milik Bluebird, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Klaim Jonan, membeli mobil listrik jauh lebih mudah ketimbang membuat aturannya.apalagi, banyak yang harus dipertimbangkan dalam membuat aturan tersebut.

“Jadi Pak Menko juga bilang ke saya kalau beli mobil lebih cepat dibandingkan bikin Perpresnya,” kata dia.

Dengan demikian, Jonan memberikan apresiasi kepada perusahaan angkutan umum tersebut. Apalagi perusahaan ini menjadi pelopor utama. “Kami ucapkan selamat kepada Blue Bird yang mempelopori dengan kendaraan listrik yang full station charging,” kata dia.

Adapun draf itu saat ini masih berada di kantornya, belum diserahkan ke Presiden Joko Widodo. Dia menargetkan secepatnya aturan ini selesai dan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).(*/El)

JAKARTA – Kemenperin memproyeksikan industri makanan dan minuman (mamin) tumbuh di atas 9% pada 2019, karena mendapatkan tambahan investasi.

“Pemerintah akan terus menggenjot kinerja dan menarik investasi sektor industri berorientasi ekspor dan substistusi impor,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto lewat keterangannya diterima di Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Tahun ini, industri makanan dan minuman, tekstil dan produk tekstil (TPT), serta alas kaki siap untuk menanamkan modalnya total sebesar Rp79 triliun. Industri mamin menggelontorkan investasi Rp63 triliun, naik 11% ketimbang 2018.

Kemudian industri alas kaki dan TPT menyiapkan investasi masing-masing Rp2,8 triliun dan Rp14 triliun, melonjak hampir dua kali lipat dari tahun sebelumnya. Pemerintah menjadikan subsektor industri padat karya tersebut sebagai motor pertumbuhan menufaktur serta penyumbang ekspor pengolahan nonmigas yang signifikan.

Pada 2018, ekspor nonmigas tercatat di angka US$130 miliar, atau naik 3,98% dibanding 2017. “Pada 2018, kontribusinya mencapai 72,25 persen. Selama ini memang industri menjadi penyumbang terbesar. Selain itu, artinya bahwa produk-produk industri manufaktur dalam negeri sudah banyak berbicara di level global,” tuturnya.

Kemenperin mencatat, investasi sektor industri manufaktur terus tumbuh signifikan. Pada 2014, penanaman modal masuk sebesar Rp195,74 triliun, kemudian naik mencapai Rp222,3 triliun di 2018.

Peningkatan investasi ini mendongkrak penyerapan tenaga kerja hingga 18,25 juta orang pada 2018, berkontribusi 14,72% terhadap total tenaga kerja nasional. “Dari 2015 ke 2018, terjadi kenaikan 17,4 persen dan ini diperkirakan bisa menambah lagi penyerapan tenaga kerjanya di tahun 2019 seiring adanya realisasi investasi,” ungkap Airlangga.

Kemenperin menargetkan, sepanjang 2019 pertumbuhan industri manufaktur dapat mencapai 5,4%. Subsektor yang diperkirakan tumbuh tinggi, antara lain industri makanan dan minuman, industri permesinan, industri tekstil dan pakaian jadi, industri kulit, barang dari kulit, dan alas kaki, serta industri barang logam, komputer dan barang elektronika.(*/Nia)

BANYUMAS – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sudah mengingatkan jika pada2019 diprediksi Indonesia akan menghadapi fenomena El Nino. Kementerian Pertanian (Kementan) pun meminta petani waspada dan terus berkoordinasi dengan dinas pertanian setempat.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan tim khusus penanganan Kekeringan. Tim khusus ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.

“Tugas dan fungsi dari tim khusus ini nanti untuk melakukan koordinasi dengan pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR serta pemerintah daerah setempat,” ujar Sarwo Edhy, Kamis (18/4).

Tujuannya, untuk memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari bendung atau bendungan serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring air sesuai jadwal yang telah disepakati. “Secara umum permasalahan kekeringan yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sedikit dan kondisi penggelontoran debit air dari bendung atau bendungan mengalami penurunan,” kata Sarwo Edhy.

Sementara, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah meminta petani segera melakukan percepatan masa tanam. Hal ini bertujuan untuk menghindari dampak El Nino. Selain itu, petani juga disarankan untuk menanam varietas padi berumur pendek dan tahan kering.

“Karena di Banyumas tidak akan lama lagimemasuki musim kemarau. Oleh karena gunakan bibit tanaman yang tahan terhadap kekeringan,” kata Kepala Dinpertan dan Ketahanan Pangan Banyumas, Widarso.

Oleh karenapetani yang sudah selesai panen, disarankan segera mengolah sawahnya untuk ditanami kembali. Sebab dengan adanya fenomena El Nino petani harus segera tanam. “Sebab petani harus bekejaran dengan datangnya musim kemarau,” tambah Widarso.

Diakui para petani di sebagian wilayah Banyumas, seperti Lumbir dan Sumpiuh sudah ada yang tanam kembali. Sedangkan wilayah lainnya ada yang baru persiapan tanam dan ada pula yang akan memasuki masa panen.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Sri Jaya, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Banyumas, Sartam mengakui sejak April hujan sudah mulai jarang.Oleh karena setelah panen, petani langsung melakukan persiapan untuk menanam kembali bekejaran dengan datangnya musim kemarau, mengantisipasi terjadinya gagal panen akibatkekeringan.

“Sebagian besar lahan sawah di Tinggarjawa sudah ditraktor sebagian lainnya membuat persemaian.Diperkirakan sebelum bulan puasa masa tanam sudah selesai semua,” katanya.

Ia mengatakan, petani di Desa Tinggarjaya menanam berbagai varietas padi usia pendek berkisar 90-94 hari, antara lain Mekongga, Ciherang, dan Inpari 32.

Berdasarkan prediksi BMKG, awal musim kemarau 2019 diprakirakan mulai April ini. Tahun ini diprediksi Indonesia akan menghadapi fenomena El Nino sebesar 55%-60%. Kemudian pada periode Juli-September 2019, iklim diperkirakan lebih kering. Akibatnya 25,5% wilayah berpotensi mengalami musim kemarau lebih maju, sedangkan 24% wilayah berpotensi mengalami musim kemarau di atas normal.(*/D Tom)

KOTABUMI – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mensosialisasikan program Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS). Terbaru di Kabupaten Lampung Utara, menargetkan sebanyak 750 ekor sapi dan kerbau ikut serta program AUTS tahun ini.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, program AUTS bertujuan untuk mengamankan indukan yang selama ini banyak dipotong. Apalagi pemerintah sudah membuat peraturan pelarangan pemotongan betina produktif. “Jadi yang kita targetkan adalah komoditas yang mudah terkena risiko. Yaitu sapi betina, agar tetap dipertahankan untuk berkembang biak,” kata Sarwo Edhy, Rabu (17/4/2019).

Sarwo Edhy pun memberikan dukungan dan motivasi bagistakeholderpelaku bisnis peternakan untuk ikut asuransi ternaksapi.”Kita semua tahu bahwa risiko berusaha di bidang peternakan begitu rentan, misalnyasapiterkena penyakit, yang menyebabkan kematian, serta rawan pencurian, sehingga perlu ada upaya khusus untuk melindungi peternak dan keberlangsungan usaha ternak tersebut,” tuturnya.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Lampung Utara Sofyan mengatakan, data hingga pertengahan April peternak yang ikut program asuransi ternak sebanyak 374 ekor sapi dan kerbau.

“Dari total tersebut, rinciannya sebanyak 124 ekor yang sudah terbit polis asuransi, 199 ekor ternak sedang proses polisnya, dan 51 ekor ternak sapi masih proses input data,” jelas Sofyan.

Sofyan mengungkapkan, program AUTS di kabupaten Lampung Utara masuk tahun ketiga. Periode 2017 dari target 225 ekor sapi realisasi mencapai 325 ekor sapi. Periode 2018 target 525 ekor sapi/kerbau realisasi mencapai 823 ekor. “Program AUTS menyasar peternak memiliki sapi betina produktif,” tambahnya.

Sofyan menuturkan, dari total biaya premi sebesar Rp200 ribu per ekor per tahun, 80 persen uang premi atau sekitar Rp160 ribu di tanggung pemerintah melalui Kementerian Pertanian. Sementara, 20 persen atau nominal Rp40 ribu ditanggung peternak sebagai pihak penerima manfaat.

“Ada keuntungan bagi peternak yang mengikuti program ini. Bila terjadi sesuatu pada hewan ternak yang diusahakan seperti mati atau hilang karena tindak kriminal seperti pencurian, peternak akan menerima klaim uang pertanggungan (UP) sebesar Rp 10 juta per ekor,” ujarnya.

Sofyan menambahkan, peternak yang akan mengikuti program AUTS dapat menghubungi petugas di unit pelaksana teknis daerah (UPTD) Distan di kecamatan atau petugas penyuluh dan peternak.

Selanjutnya, peternak akan menerima nomor rekening dari PT Jasa Asuransi Indonesia (Jasindo) sebagai pihak rekanan yang ditunjuk kementerian untuk melakukan setoran via rekening bank. Bukti transfer itu ditunjukkan ke petugas UPTD Distan untuk dilakukan pemrosesan kepesertaan peternak di programAUTS.

Peternak sapi di Lampung Utara menyambut positif program AUTS. Wiyono, seorang peternak menjelaskan, ikut asuransi ternak dinilai melindungi hewan ternaknya dari kematian serta penyakit.

“Tahun 2018 kelompok peternak di Desa Ibul Jaya, Hulu Sungkai ada empat ekor sapi yang terkena penyakit. Semua premi asuransinya sudah keluar. Tahun 2019 kami ikut lagi program ini,” ujarnya.

Proses pendaftaran AUTS menurut Wiyono cukup mudah. Peternak cukup mendaftarkan hewan ternaknya ke kelompok peternak desa setempat.(*/Kris)

JAKARTA – Utang luar negeri Indonesia pada akhir Februari 2019, tercatat US$388,7 miliar. Atau bertambah US$4,8 miliar ketimbang posisi akhir bulang sebelumnya. Didorong neto transaksi penarikan utang luar negeri.

Utang luar negeri Indonesia itu terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral sebesar US$193,8 miliar, serta utang swasta termasuk BUMN sebesar US$194,9 miliar. Demikian data Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) dalam info terbarunya di Jakarta, Senin.

Dikatakan, secara tahunan utang luar negeri Indonesia tumbuh 8,8% (year on year/yoy) pada Februari 2019. Meningkat dibanding bulan sebelumnya yang mencapai 7,2% (yoy). Peningkatan pertumbuhan utang luar negeri tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan utang luar negeri pemerintah.

Utang luar negeri pemerintah, katanya, meningkat pada Februari 2019 untuk membiayai sektor-sektor yang produktif. Posisi utang luar negeri pemerintah pada Februari 2019 sebesar US$190,8 miliar atau tumbuh 7,3% (yoy), meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 3,9% (yoy).

Pertumbuhan utang luar negeri pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh arus masuk dana investor asing di pasar SBN domestik selama Februari 2019, yang menunjukkan peningkatan kepercayaan investor asing terhadap perekonomian Indonesia.

Selain itu, pada Februari 2019 pemerintah juga menerbitkan Global Sukuk, untuk mendukung pembiayaan fiskal dalam kerangka Green Bond dan Green Sukuk.

Masuknya aliran dana utang luar negeri kepada pemerintah memberikan kesempatan lebih besar bagi pembiayaan belanja negara dan investasi pemerintah.

Sektor-sektor prioritas yang dibiayai melalui utang luar negeri pemerintah merupakan sektor-sektor produktif yang mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat, antara lain sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor konstruksi, sektor jasa pendidikan, sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta sektor jasa keuangan dan asuransi.

Sementara itu, kata BI, posisi utang luar negeri swasta pada Februari 2019 sebesar US$1,3 miliar, atau tumbuh 10,8% (yoy). Relatif stabil dibandingkan dengan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

Utang luar negeri swasta sebagian besar dimiliki oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa utang luar negeri di keempat sektor tersebut terhadap total utang luar negeri swasta mencapai 74,2 persen.

BI dan pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan utang luar negeri dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian, kata BI.(*/Fet)

LAMPUNG – Kementerian Pertanian (Kementan) melepas ekspor pisang segar ke China dan nanas kaleng asal Provinsi Lampung ke Spanyol. Pelepas ekspor ini dilakukan Direktur Jenderal Hortikultura, Suwandi bersama Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil di Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, (12/4/2019).

Suwandi menjelaskan ekspor ini merupakan bukti dari kerja nyata Kementan dalam akselerasi ekspor komoditas pertanian. Ekspor merupakan salah satu upaya pemerintah guna meningkatkan neraca perdagangan dan mendatangkan devisa negara.

“Sesuai dengan arahan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, agar ekspor semakin kencang, kami terus mendorong membangun kawasan buah dan sayuran berkualitas untuk genjot ekspor,” jelasnya.

Dirjen penggemar pangan lokal ini menekankan ekspor hortikultura terus didorong dan ditingkatkan karena potensi sangat luar biasa. Selain itu juga agar terus direplikasi di wilayah lainnya se Indonesia.

Melansir data BPS, volume ekspor nanas 2018 sebesar 228.537 ton naik 8,80 persen dibandingkan 2017 sebesar 210.046 ton. Ini tahun 2019 target ekspor lebih tinggi lagi naik bisa 30 persen.

“Eksisting ada 65 negara tujuan ekspor adalah Jepang, Hongkong, Korea, Taiwan, China, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam, India, Pakistan, Srilanka, Iran, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Australia dan lainnya dengan nilai ekspor nanas 2018 sebesar Rp 2.77 triliun,” sebutnya.

“Sedangkan pada Januari-Februari 2019 ekspor nanas 32.053 ton,” tambah dia.

Lebih lanjut Suwandi menyebutkan produksi nanas Indonesia 2018 sebesar 1,85 juta ton dengan luas areal 53.800 hektar. Produksi naik 0,1 persen dibandingkan 2017 sebesar 1.84 juta ton.

Beberapa sentra produksi nanas adalah Lampung Selatan, Pesawaran, Lampung Timur, Lampung Tengah, Subang, Pemalang, Purbalingga, Kediri, Blitar, Lombok Timur, Kuburaya, Kutai Kertanegara, Majene, Bulukumba, Sinjai, Wajo, Bolmong, Ogan Ilir, Prabumulih, Simalungun, Kampar, Muaro Jambi, Muara Enim dan lainnya.

“Nanas disukai konsumen baik dalam bentuk segar maupun olahan. Nanas mengandung vitamin C, B1, Potasium, Mangaan, Bromelain bagus untuk kesehatan,” terang Suwandi.

Masih di tempat yang sama, Kepala Badan Karantina Pertanian, Ali Jamil mendukung akselerasi ekspor melalui kegiatan AGRO GEMILANG (Ayo Gerakkan Ekspor Pertanian Generasi Milenial Bangsa).

Ini dalam bentuk pendampingan dan bimbingan teknis kepada petani dan calon eksportir, khususnya para pemuda milenial agar dapat ikut terjun meningkatkan eksportasi komoditas pertanian yang sesuai persyaratan negara tujuan.

“Langkah terobosan yang dilakukan pemerintah adalah menerbitkan Permentan sebagai payung hukum untuk bekerja menggarap eksportasi. Permentan nomor 19 tahun 2019 sudah ditandatangai pak Menteri Pertanian tanggal 2 April kemarin,” ujarnya.

Ali Jami menjelaskan Permentan tersebut bertujuan agar semua bersama untuk bekerja menggarap akselerasi dan pengembangan eksportasi. Salah satu regulasi dalam persaingan global yang digunakan sebagai non tarif barrier adalah Sanitary and Phytosanitary (SPS).

“Persetujuan SPS merupakan persetujuan yang mengatur kebijakan terkait dengan perlindungan kesehatan makanan (food safety -red) hewan dan tumbuhan,” jelas dia.

Pelepasan ekspor ini dihadiri Direktur External Affairs and Government Relations PT. Great Giant Pineapple (GGP), Welly Soegiono selaku tuan rumah. Hadir juga Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan Provinsi Lampung, Taufik Hidayat, Anggota Komisi IV DPR RI, Sudin, dan pihak Bea Cukai.

Welly mengungkapkan perusahaannya mulai melakukan ekspor pisang dan nanas pada tahun 1985. Tahun 2018 sudah ekspor nanas sebanyak 17 ribu kontainer dalam bentuk fresh fruit dan kalengan. Tentunya hal ini tidak mudah, namun penuh dengan perjuangan.

“Untuk tahun ini kami proyeksikan ekspor nanas kurang lebih menjadi 23 ribu kontainer,” tandasnya.(*/Kris)

JAKARTA – Ketua Pembina Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP), Siswono Yudo Husodo bilang, maju-mundur atau cepat-tidaknya perkembangan suatu negara dapat dilihat dari jumlah pengusahanya.

“Di Indonesia baru sekitar dua persen penduduk Indonesia yang jadi pengusaha. Apa yang dikerjakan bagus, sekarang mungkin sudah ketinggalan zaman. Karena itu kita harus terus mengikuti perubahan,” kata Siswono dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (12/4/2019).

Universitas Pancasila, kata dia, menghargai apa yang dilakukan Gatra group, yaitu mendorong generasi muda untuk berwirausaha. Perlu diingat bahwa jadi pengusaha itu selalu ada up and down, sukses dan gagal adalah bagian dari permainan.

Mantan Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan itu juga mengingatkan kepada para pengusaha agar jangan mabuk waktu sukses dan jangan putus asa waktu gagal, setiap pukulan selama tidak membuat anda mati akan membuat anda menjadi orang yang lebih besar.

Sementara itu pengusaha Bob Hasan sapaan Mohammad Hasan menambahkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya raya, namun harus disiplin dan pandai mengelola sumber daya baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA)-nya.

Ia mengatakan jika disiplin mengelola keduanya maka negara ini bisa menjadi lebih maju, tidak menjadi negara yang tertinggal. “Dengan usaha dan kerja keras saya yakin akan banyak anak-anak bangsa yang dapat membuat negeri ini disegani oleh dunia,” katanya.

“Jangan sampai ada keributan di dalam negeri agar negara ini tidak jadi hancur lebur dan jangan pernah menyerah untuk berbuat sesuatu yang lebih baik,” katanya.(*/Jun)

JAKARTA – Pedagang Pasar Induk Kramatjati, Jakarta Timur, mengeluhkan sikap pemerintah yang sampai saat ini masih mengimpor cabe. Akibatnya, harga cabe terjun bebas karena pasokan dari petani lokal juga melimpah dan masih mampu memenuhi kecukupan pangan.

Miftah, 39, pedagang cabe mengatakan, dampak impor yang dilakukan pemerintah membuat pedagang kecil sepertinya tak bisa meraup banyak untung.

Pasalnya, pasokan yang sangat banyak membuat harga jual terjun bebas. “Sekarang harga cabe perkilogramnya dibawah Rp10 ribu, harganya sudah terjun bebas,” katanya, Jumat (12/4).

Dikatakan Miftah, selain harganya yang di bawah harga pasaran, masyarakat juga lebih memilih cabe impor. Akibatnya, cabe lokal yang dihasilkan para petani menjadi kurang laku. “Kebanyakan pada beli cabe impor semua, nggak tahu kenapa,” ujarnya.

Menurutnya, ia tak tak keberatan dengan impor yang dilakukan pemerintah sejak beberapa pekan belakangan ini. Namun, keputusan itu harusnya diambil bila pasokan cabe dari petani lokal tak dapat memenuhi permintaan masyarakat dan membuat harga melonjak. “Ini yang dari daerah saja banyak kenapa harus impor,” keluhnya.

Atas kondisi yang terjadi, Miftah meminta pemerintah untuk melihat kondisi di lapangan sebelum melakukan impor. Jangan sampai atas masalah ini hanya menguntungkan satu pedagang saja.

“Harusnya lihat kondisi dulu, apa dari petani sekarang lagi susah panen atau enggak. Sekarang kan pasokan lagi cukup, harusnya enggak impor dulu. Saya juga enggak mau harga naik, pedagang juga rugi kalau harga naik,” ujarnya.

Selain itu, Annisatul, 43, pedagang bawang merah mengatakan, pasokan bawang merah dari petani lokal sekarang mampu mencukupi permintaan. Apalagi, harganya yang kini mencapai Rp35 ribu per kilogramnya terbilang normal. “Pasokan sekarang aman, harga masih normal, kalaupun naik masih dalam tahap wajar,” terangnya.

Yang diperlukan saat ini, kata Annisatul, adalah menjaga harga agar tetap stabil di pasaran. Karena dengan normalnya harga akan mensejahterakan petani dan para pedagang. “Jangan turun naik terus, kita juga bingung jualnya. Kalau naik yang beli dikit, kalau murah juga nggak terlalu banyak,” tandasnya. (*/Hak)