Ekonomi dan bisnis

KARAWANG – PT Pupuk Kujang menyatakan alokasi pupuk bersubsidi untuk kebutuhan sektor pertanian di wilayah Jawa Barat (Jabar) pada tahun ini menurun dibandingkan tahun lalu.

“Alokasi pupuk bersubsidi itu ditentukan melalui Keputusan Gubernur Jabar Nomor 521.34/Kep.71-Rek/2020 tanggal 30 Januari 2020,” kata Kepala Bagian Hubungan Eksternal PT Pupuk Kujang Indra Gunawan, kepada Antara, di Karawang,(26/2/2020).

Ia mengatakan, berdasarkan Keputusan Gubernur Jabar Nomor 521.34/Kep.71-Rek/2020 tanggal 30 Januari 2020, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2020 pada sektor pertanian di wilayah Jawa Barat menurun dibandingkan 2019.

Untuk alokasi pupuk urea bersubsidi sebesar 249.748 ton pada tahun ini. Sedangkan tahun sebelumnya, alokasinya mencapai 531.043 ton. Kemudian alokasi pupuk NPK untuk 18 kabupaten/kota wilayah distribusi PT Pupuk Kujang pada tahun ini sebanyak 115.552 ton, menurun dibandingkan 2019 yang alokasinya mencapai 137.062 ton.

Sementara pupuk organik, alokasi tahun ini mencapai 66.230 ton atau menurun dibandingkan 2019 sebanyak 70.405 ton.

Ia mengatakan, sebagai produsen pupuk, pihaknya hanya mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan.

PT Pupuk Kujang menjamin ketersediaan pupuk bagi petani, termasuk kebutuhan gagal panen akibat banjir yg melanda diberbagai daerah di Jawa Barat, tapi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (*/Dang)

GRESIK – Stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur (Jatim) untuk tahun 2020 dipastikan hanya bertahan hingga semester pertama. Kondisi ini terjadi karena pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terbatas.

Berdasarkan data dari PT Petrokimia Gresik, pada tahun 2020 hingga tanggal 21 Februari, pupuk UREA terealisasi 80.520 ton dari alokasi 366.627 ton (22%). Sedangkan ZA terealisasi 51.487 ton dari alokasi 186.766 ton (28%), SP-36 terealisasi 21.383 ton dari alokasi 66.123 ton (32%), Phonska terealisasi 82.006 ton dari alokasi 437.809 ton (19%), dan Petroganik realisasi 27.419 ton dari alokasi 105.350 ton (26%).

“Dengan data seperti ini, maka semester pertama diperkirakan habis. Kalau ada tambahan alokasi dari Kementan, kami siap mendistribusikan,” kata General Manajer Penjualan Retail PT Petrokimia Gresik, Agus Susantyo, saat bertemu Komisi B DPRD Jatim, Selasa (25/2/2020).

Agus mengatakan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Jatim memang rendah dibanding tahun sebelumnya. Itu sebabnya, di beberapa daerah terjadi kelangkaan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi PT Petrokimia Gresik untuk mengetahui fakta sebenarnya tentang suplai pupuk di Jatim. Upaya ini dilakukan untuk menyikapi aksi masyarakat yang berunjuk rasa terkait kelangkaan pupuk di Gresik, Lamongan dan Tuban beberapa waktu lalu.

“Kami ingin tahu apakah stoknya pupuk ini benar-benar aman? Akan naif jika langka sementara Jatim punya pabrik pupuk yang besar,” kata Anik yang juga koordinator Komisi B DPRD Jatim ini

Hasil pertemuan Komisi B dengan Kementan beberapa waktu lalu bisa penggeseran alokasi pendistribusian pupuk. Diskresi ini bisa mencapai 10 persen. Artinya masih ada peluang untuk penambahan distribusi wilayah Jatim.

“Lamongan, Gresik, Tuban dan Probolinggo sudah unjuk rasa. Kami tak ingin 34 kabupaten/kota lainnya ikut unjuk rasa. Kalau stok aman, apakah pendistribusiannya ini apakah juga aman untuk Jatim,” kata politisi PKB ini.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih mengatakan, pihaknya dan DPRD Jatim sebenarnya memiliki persamaan harapan agar alokasi pupuk bersubsidi ini bisa ditambah berdasarkan kebutuhan. Apalagi, produksi stok pupuk bersubsidi dari PT Petrokimia Gresik lebih dari kebutuhan nasional, hanya menunggu perubahan kebijakan pemerintah.

“Harapan kita sama, yaitu ingin ada penambahan alokasi (pupuk bersubaidi). Kalau misalnya hal itu tidak bisa, kita juga masih punya pupuk nonsubsidi yang stoknya juga ada,” katanya.

Diketahui, alokasi pupuk bersubsidi ini berasal dari Elektronik Rencana Definitif Kebututuhan Kelompok (e-RDKK). Komisi B pun sudah melakukan kunjunjungan dan membicarakan dengan Kementan beberapa waktu lalu.

Secara nasional kuota pupuk subsidi tahun 2020 hanya berkurang 9,4 persen. Pengurangan itu berdasar usulan Kemenkeu atas rekomendasi BPK dengan pertimbangan luasan lahan dan jumlah petani.

“Tahun 2019 jumlah petani sebanyak 8,4 juta. Sedangkan tahun 2020 berkurang menjadi 7,9 juta. Konsekwensinya, anggaran untuk pupuk subsidi juga harus dipotong tapi tidak sampai mengurangi alokasi pupuk subsidi pada petani,” kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah saat itu.

Namun, fakta di lapangan justru kuota pupuk subsidi di Pulau Jawa turun drastis. Sedangkan untuk luar Jawa sebagian justru bertambah atau antara permintaan dan suplai tak berimbang karena lebih banyak suplai.

“Makanya sempat muncul guyonan dari teman-teman, apa karena menterinya berasal dari luar Jawa sehingga luar Jawa mendapat lebih banyak,” katanya.

Sebagai pembanding, kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Jabar berkurang 45 persen, Jateng berkurang 24 persen dan Jatim lebih besar lagi berkurang 55 persen. Data tersebut mengacu Permentan No 1 tahun 2020 tentang alokasi harga pupuk di Indonesia.(*/Gio)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku bangga mengenai kebijakan Amerika Serikat yang Airlangga mengatakan pencabutan tersebut membuktikan Indonesia sekarang adalah negara maju.

“Justru kita berbangga. Kita ini masuk negara G20, kita sekarang negara kekuatan ekonomi nomor 15 di dunia. Purchasing power (kemampuan daya beli) kita nomor 7 di dunia.

Masak mau dianggap negara berkembang terus. Kita sudah jadi negara maju tapi ada yang enggak mau kita maju,” tandas Airlangga di Jakarta, Senin (24/2/2020).

Airlangga melanjutkan penghapusan Indonesia dan beberapa negara dari daftar internal negara-negara berkembang akan membuat produk Indonesia memiliki daya saing tinggi. “Tidak harus takut karena kita bisa berdaya saing,” jelasnya. Baca: AS Keluarkan RI dari Daftar Negara Berkembang, Menko Airlangga Tidak Khawatir

Sebagai informasi, kebijakan baru AS ini telah berlaku sejak 10 Februari 2020, dimana Indonesia dikeluarkan dari daftar Developing and Least Developed Countries.

Sehingga Special Differential Treatment (SDT) yang tersedia dalam WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures tidak lagi berlaku bagi Indonesia.

Dalam pemberitahuan yang dikeluarkan pada 10 Februari, United States Trade Representative (USTR) mengatakan pihaknya merevisi metodologi negara berkembang untuk investigasi atas bea balik, sebuah bea yang dikenakan pada impor, karena pedoman negara sebelumnya dianggap sudah usang.

Untuk memperbarui daftar internalnya, USTR mengatakan telah mempertimbangkan beberapa faktor ekonomi dan perdagangan, seperti tingkat perkembangan ekonomi suatu negara dan bagian negara dari perdagangan dunia.(*/Tya)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, belum ada rencana pemerintah untuk merevisi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020. Sebelumnya seperti diketahui sebelumnya Bank Indonesia (BI) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,1-5,5% menjadi 5-5,4% dimana penyebabnya virus corona dinilai bakal berdampak ke perekonomian Tanah Air.

“Kita mengatakan kalau pengaruh ekonomi China turun 2%, kita bisa kena 0,3%. Ya tingga dikurangin saja, Corona saja belum selesai nanya-nanya revisi. Selesaikan dulu satu-satu, kita masih akan lihat,” ujar Menko Bidang Perekonomian Airlangga di Jakarta, Jumat (21/2/2020).

Lebih lanjut Ia menekankan, bakal terus mengawasi sektor ekonomi yang mengalani tekanan terkait wabah virus corona. Lantaran BI memperkirakan devisa akan tergerus dengan adanya virus mematikan tersebut.

“Ya kalau masalah virus corona kita masih monitor sampai akhir bulan bagaimana, kemudian trennya seperti apa. Dan Indonesia kan dapat mengandalkan domestic market,” ungkapnya.

Sambung Airlangga mengungkapkan, bakal menjaga harga dan ketersedian barang agar tidak mengganggu fundamental ekonomi. Salah satunya menggenjot produksi lokal dalam menggantikan bahan baku asal China yang saat ini terhenti akibat wabah virus corona.

“Indonesia terkait impor dari China itu bahan baku kosmetik atau bahan baku pharmacytical. Jadi tentunya yang perlu kita jaga adalah buying power di dalam negeri agar ekonomi tidak terlalu turun,” ungkapnya.(*/Nia)

JAKARTA – Ekonom INDEF Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, permasalahan hambatan investasi selama ini memang masih berputar pada koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Di sisi lain, sumber daya manusia yang ada di daerah juga harusnya mampu diimbangi dari pusat melalui bimbingan atau asistensi.

“Masalahnya memang hampir tak pernah selesai. Bukan cuman koordinasi antara pusat dan daerah, namun juga secara kualitas SDM di daerah masih tertinggal,” ungkap Bhima kepada awak media di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Selain masalah koordinasi pusat dan daerah serta kualitas SDM, masalah lain ada pada banyaknya peraturan daerah yang masih belum sinkron dengan peraturan investasi di pusat. Menurutnya, pemerintah pernah bermaksud menganulir peraturan-peraturam yang ada di daerah agar tak menghambat investasi.

“Namun akhirnya dianulir juga, karena bertentangan dengan otonomi daerah. Sekarang sudah terdesentraslisasi tapi masih juga yang belum sinkron dengan aturan di daerah,” ucapnya.

Dia menambahkan pemerintah pusat dan daerah harus mampu melihat peluang-peluang yang menciptakan lahirnya sektor-sektor ekonomi baru. “Caranya ya tingkatkan SDM melalui anggaran bimbingan dan pelatihan, agar kualitasnya sama,” terang dia.

“Di sisi lain, memang harus ada kemauan yang besar terutama daerah dalam melihat potensi dan peluang ekonomi dari investor yang masuk.

Jadi tidak berdiam diri, lalu dikasih aturan macam-macam, sebaliknya justru harus dipermudah selama manfaatnya besar buat perekonomian daerah itu sendiri,” pungkasnya.(*/El)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) menilai elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah (pemda) dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Hal itu berdasarkan pengalaman BI dalam melakukan elektronifikasi di beberapa daerah.

Gubernur BI, Perry Warjiyo, menerangkan elektronifikasi dapat dilakukan pada pengelolaan anggaran di pemda. “Itu akan menjadi sumber penerimaan daerah, termasuk juga penguatan data base pemda,” ujarnya di Jakarta, (14/2/2020).

Menurut Perry, dengan elektrifikasi transaksi maka akan mendorong efektifitas dan efisiensi dari pengelolaan keuangan di daerah, termasuk pada anggaran dari pusat ke daerah.

“Kita melihat transaksi pemda itu juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan tingkat inklusi, baik di dareh maupun pusat,” jelasnya.

Perry menambahkan, beberapa daerah sudah menunjukkan elektrifikasi transaksi meningkatkan penerimaan daerah tersebut. Seperti di Kabupaten Sleman, Yogyakarta, yang pendapatannya naik lima kali lipat dalam 5 tahun terakhir karena elektronifikasi.

“Pengalaman kami elektronifikasi di berbagai provinsi dan kabupaten yang sudah berhasil, itu penerimaan daerahnya naik berlipat-lipat,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Gubernur BI, Dody Budi Waluyo, menambahkan hingga akhir 2019 sudah sekitar 90% pemda menerapkan elektronifikasi transaksi. Seperti pada sistem pembayaran gaji (payroll) sudah 100% diterapkan pemda.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga didorong melakukan payroll. Menurutnya, BUMD di 31 provinsi sudah menerapkan payroll dengan capaian 91%, lalu di 84 kota dengan capaian 90%, serta 290 kabupaten dengan capaian 70%.

“Jadi relatif memang elektronifikasi sudah banyak dilakukan di banyak daerah, utamanya dorong optimalisasi penerimaan pemda sekitar 4-5 kali meningkat dengan adanya ini,” jelasnya.

Oleh sebab itu, kedepannya BI bersama pemerintah akan mendorong percepatan dan perluasan elektronifikasi di berbagai daerah. “Kemudian masuk ke ekspansi transaksi lain oleh pemda, yakni kami akan batasi minimal 1-2 transaksi baru sebagai perluasan,”tuntasnya.(*/Joh)

JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin mengatakan kelangkaan gula pasir di pasar tak lain karena permainan mafia. Mereka sengaja menimbun, karena tahu permintaan pasar meningkat jelang Bulan Ramadhan.

“Bisa jadi ada yang nimbun untuk ambil untung besar karena pasokan gula berkurang baik produksi dalam negeri maupun gula impor,” kata politisi PKS ini, Kamis (13/2/2020).

Untuk itu, Satgas Pangan harus bertindak tegas kepada mafia atau spekulan yang nakal yang ingin mengambil untung besar. “Satgas Pangan harus bertindak tegas mengatasi spekulan yang sengaja menumpuk gula pasir yang mengakibatakan langkanya gula di pasar,” ucapnya.

Andi Akmal mengingatkan persiden Jokowi untuk turun tangan terkait kian banyak kasus penimbunan pangan seperti gula pasar dan bawang putih dan bahan pokoknya lainnya.

Ia juga mengingatkan Presiden Jokowi jangan hanya mendengar orang di sekitarnya saja, tapi juga mendengar dari berbagai kalangan. Dengan demikian akan mengetahui kondisi objektif mengenai pangan.

“Ya harus mendengar banyak kalangan. Jangan hanyan ABS (asal bapak senang, red). Jika itu terjadi, maka yang sengsara adalah rakyat kecil,” katanya.

Andi Akmal juga mengingatkan Presiden Jokowi jangan hanya konsen kepada pemindahan Ibu Kota Negara, tapi juga harus memikirkan bagaimana supaya harga sembilan bahan pokok tetap stabil.

“Presiden Jokowi jangan konsen kepada pemindahan Ibu Kota Negara saja, tapi juga bisa menjaga harga pangen stabil,” katanya.

Sebelumnya, ada kelangkaan gula pasir di pasar dan mini market. Kondisi ini jelas membuat masyarakat khawatir karena bukan hanya harga yang naik tapi pembelian un dibatasi.

Bukan hanya di Jakarta, di berbagai daerah juga demikian. Sejak hampir dua pekan ini, sejumlah konsumen, khususnya di Bandar Lampung, mengeluhkan kesulitan mencari gula pasir, baik di supermarket modern maupun minimarket. Bahkan di pasar tradisional, gula pasir kemasan dan bermerek seolah menghilang, alias kosong.

Sementara ada gula curah, namun harganya juga sudah melesat Rp14 ribu hingga Rp15 ribu /Kg.(*/Tub)

BOGOR – PD Pasar Tohaga kembali menggelar sosialisasi pembangunan Pasar Rakyat Parung Panjang. Bekerjasama dengan PT. Cipta Bayu Utama sebagai investor sekaligus developer.
Pasar perbatasan Kabupaten Bogor dengan Kota Tanggerang Selatan tersebut memiliki luas tanah 16.038 m2 dan memiliki pedagang tak kurang dari 1.600.

Direktur Utama PD Pasar Tohaga, Haris Setiawan dalam sambutannya mengatakan bahwa revitalisasi Pasar Parung Panjang mutlak dilakukan mengingat HGB (Hak Guna Bangunan) sudah habis sejak tahun 2017, juga kondisi pasar yang sudah tidak representatif mengharuskan dilakukannya revitalisasi.

” Ini juga merupakan amanat Pemerintah Daerah dan juga Bupati sebagai pimpinan daerah, masuk kedalam karsa Bogor Maju dan Bogor Membangun, dimana pembangunan harus dilaksanakan di semua sektor. Saat ini sudah dalam proses pemindahan pedagang ke TPS (Tempat Penampungan Sementara),” paparnya, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (13/2/2020).

Asisten Pembangunan Kabupaten Bogor, Ir Joko Pitoyo, CES yang juga hadir dalam sosialisasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan Pasar Rakyat Parung Panjang merupakan ikhtiar pemerintah daerah untuk mengubah peruntungan masyarakat pasar Parung Panjang.
“Dengan dibangunanya pasar dan segala fasilitasnya, kami harapkan semua semakin membaik, dan saya juga akan laporkan hasil sosialisasi ini kepada Bupati Bogor sebagai pimpinan, “ujar Joko Pitoyo

Hal senada juga dikatakan Camat Parung Panjang, Edi Mulyadi, “saat ini pasar parung panjang tidak hanya dikunjungi masyarakat Kabupaten Bogor, namun juga dari masyarakat Tangerang dan Tangsel, untuk itu lebih baik jika pasarnya lebih bagus secara fisik, “katanya

Aseh, pedagang daging Pasar Parung Panjang memandang Pasar Parung Panjang ini wajar direvitalisasi karena hak pedagang memang sudah habis.
“Selagi harga sesuai kesepakatan kami siap mendukung,” ungkap Aseh.(*/Angg)

PASURUAN – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta masyarakat tak panik akan adanya kelangkaan bawang putih di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini disebut Syahrul Yasin karena stok bawang putih masih aman dalam tiga bulan ke depan.

Menurutnya, kelangkaan bawang putih ini disebabkan karena kepanikan pasar akibat wabah virus covid-19.

“Sebenarnya potensi yang kita miliki cukup bertahan dua sampai tiga bulan ini, tanpa impor,” ungkap Syahrul Yasin Limpo, saat panen raya padi di Nguling, Kabupaten Pasuruan, Rabu 12 Februari 2020.

Ia menambahkan sebagai negara tropis Indonesia disebut memang memiliki keterbatasan pada komiditi bawang putih. Namun di sisi lain Indonesia punya kekayaan komiditi lain seperti bawang merah.

“Jadi bawang putih itu tanaman subtropis. Indonesia ini kan negara tropis, sehingga kita butuhkan,” imbuhnya.

Pihaknya memastikan meski ada pembatasan ekspor dan impor antara China dan Indonesia akibat virus korona. Namun ia memastikan hal itu tak berlaku dalam impor dan ekspor komiditi hortikultura, sebab virus korona tidak menular melalui tumbuhan.

“Yang menjadi keseriusan kita melalukan bio-security atau pengawasan yang ketat adalah hewan, yang lain tidak. Hortikultura tidak,” tuturnya.

Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta distributor bawang putih tak menimbuk stok yang dimilikinya.

“Kita minta jangan ditimbun. Kami sudah perintahkan satgas pangan turun mengecek ketersediaan bawang putih di gudang,” pungkasnya.

Sebagai informasi harga bawang putih di sejumlah daerah mengalami kenaikan, di Jawa Timur misalnya rata-rata di pasar tradisional harga bawang putih menyentuh angka Rp50.000 per kilogramnya.(*/Gio)

SERANG – Astra Tol Tangerang-Merak telah melakukan penyesuaian tarif tol pada 12 Februari 2020, mulai pukul 00.00 WIB. Penyesuaian tarif ini memberikan ruang kepada badan usaha jalan tol untuk terus melakukan upaya peningkatan layanan.

Presiden Direktur PT Marga Mandalasakti, Krist Ade Sudiyono menyampaikan bahwa yang melatarbelakangi penyesuaian tarif tersebut di antaranya pembangunan infrastruktur Indonesia memerlukan sinergitas semua unsur anak bangsa, kebutuhan infrastruktur yang tinggi dan profile anggaran negara yang terbatas, sehingga membutuhkan partisipasi swasta.

“Salah satu model partisipasi swasta di penyediaan infrastruktur publik adalah model Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan secara khusus di sektor jalan tol dituangkan dalam model konsesi dan perjanjian pengusahaan jalan tol,” ujar Krist Ade pada acara pemberian apreasi kepada sejumlah wartawan di sebuah rumah makan di Tangerang Selatan, Rabu (12/2/2020).

Ia mengatakan, untuk menarik dan memberi kepastian usaha melalui pengembalian investasi dan tingkat keuntungan yang wajar bagi para investor jalan tol, setiap 2 tahun sekali dilakukan penyesuaian tarif tol berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan inflasi.

“Penyesuaian tarif ini untuk memenuhi kelayakan investasi yang diperjanjikan dan melakukan pemeliharaan dalam upaya memberikan layanan optimal. Ini adalah kegiatan rutin yang akan berlangsung setiap dua tahun,” ujar Krist.

Krist mengungkapkan, jalan tol Tangerang-Merak sepanjang 72,45km, yang dikelola oleh ASTRA Tol Tangerang-Merak mengunakan 2 sistem operasi, di antaranya sistem integrasi terbuka jaringan Tol Jakarta-Tangerang, Segmen Simpang Susun Tomang-Tangerang Barat-Cikupa dan sistem tertutup, untuk Segmen Cikupa-Merak.

“Sistem ini telah disesuaikan tarifnya pada tanggal 2 November 2019, sesuai KepMen PUPR no 874/KPTS/M/2019 dan KepMen PUPR No 20/KPTS/M/2020 tanggal 4 Februari 2020, telah diberlakukan penyesuaian tarif per kilometernya tanggal 12 Februari 2020. Penyesuai tarif ini dilakukan terakhir kali pada tanggal 21 November 2017 berdasarkan KepMen PUPR No 896/KPTS/M/2017 (tanggal 13 November 2017),” ujar Krist.

Reklasifikasi Golongan dan Rasionalisasi penyesuaian tarif tol kali ini juga dilakukan dengan melakukan penyederhanaan klasifikasi golongan tarif dari 5 golongan tarif menjadi 3 golongan tarif.

Hal ini merupakan kontribusi pelaku usaha jalan tol untuk meningkatkan kompetisi nasional (national competitiveness) khususnya melalui penurunan biaya logistik. Tarif golongan kendaraan logistik dengan sumbu roda yang semakin banyak justru mengalami penurunan.

“Upaya ini juga dimaksudkan untuk memberi insentif kepada pelaku logistik dalam menyesuaikan kendaraannya supaya tidak mengalami kelebihan muatan kendaraan dan kelebihan dimensi atau overload overdimension (ODOL), yang umumnya banyak terjadi pada golongan 2 dan 3,” terangnya.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) unsur Pemerintah Wakil dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Agita Widjayanto menyampaikan bahwa keberadaan jalan tol mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah sekitar jalan tol.

“Pembangunan infrastruktur di Indonesia perlu mendapat dukungan semua pihak, dan pihak swasta dalam hal ini menjalankan perannya untuk membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan melalui penyesuaian tarif dapat menjamin keberlangsungan investasi untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat,”paparnya. (*/Dul)