STOK PUPUK BERSUBSIDI DI JATIM HANYA BERTAHAN SEMESTER PERTAMA

GRESIK - Stok pupuk bersubsidi di Jawa Timur (Jatim) untuk tahun 2020 dipastikan hanya bertahan hingga semester pertama. Kondisi ini terjadi karena pasokan pupuk bersubsidi dari pemerintah yang terbatas.

Berdasarkan data dari PT Petrokimia Gresik, pada tahun 2020 hingga tanggal 21 Februari, pupuk UREA terealisasi 80.520 ton dari alokasi 366.627 ton (22%). Sedangkan ZA terealisasi 51.487 ton dari alokasi 186.766 ton (28%), SP-36 terealisasi 21.383 ton dari alokasi 66.123 ton (32%), Phonska terealisasi 82.006 ton dari alokasi 437.809 ton (19%), dan Petroganik realisasi 27.419 ton dari alokasi 105.350 ton (26%).

"Dengan data seperti ini, maka semester pertama diperkirakan habis. Kalau ada tambahan alokasi dari Kementan, kami siap mendistribusikan," kata General Manajer Penjualan Retail PT Petrokimia Gresik, Agus Susantyo, saat bertemu Komisi B DPRD Jatim, Selasa (25/2/2020).

Agus mengatakan, jumlah alokasi pupuk bersubsidi di Jatim memang rendah dibanding tahun sebelumnya. Itu sebabnya, di beberapa daerah terjadi kelangkaan.

Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah mengatakan, pihaknya sengaja mendatangi PT Petrokimia Gresik untuk mengetahui fakta sebenarnya tentang suplai pupuk di Jatim. Upaya ini dilakukan untuk menyikapi aksi masyarakat yang berunjuk rasa terkait kelangkaan pupuk di Gresik, Lamongan dan Tuban beberapa waktu lalu.

"Kami ingin tahu apakah stoknya pupuk ini benar-benar aman? Akan naif jika langka sementara Jatim punya pabrik pupuk yang besar," kata Anik yang juga koordinator Komisi B DPRD Jatim ini

Hasil pertemuan Komisi B dengan Kementan beberapa waktu lalu bisa penggeseran alokasi pendistribusian pupuk. Diskresi ini bisa mencapai 10 persen. Artinya masih ada peluang untuk penambahan distribusi wilayah Jatim.

"Lamongan, Gresik, Tuban dan Probolinggo sudah unjuk rasa. Kami tak ingin 34 kabupaten/kota lainnya ikut unjuk rasa. Kalau stok aman, apakah pendistribusiannya ini apakah juga aman untuk Jatim," kata politisi PKB ini.

Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih mengatakan, pihaknya dan DPRD Jatim sebenarnya memiliki persamaan harapan agar alokasi pupuk bersubsidi ini bisa ditambah berdasarkan kebutuhan. Apalagi, produksi stok pupuk bersubsidi dari PT Petrokimia Gresik lebih dari kebutuhan nasional, hanya menunggu perubahan kebijakan pemerintah.

"Harapan kita sama, yaitu ingin ada penambahan alokasi (pupuk bersubaidi). Kalau misalnya hal itu tidak bisa, kita juga masih punya pupuk nonsubsidi yang stoknya juga ada," katanya.

Diketahui, alokasi pupuk bersubsidi ini berasal dari Elektronik Rencana Definitif Kebututuhan Kelompok (e-RDKK). Komisi B pun sudah melakukan kunjunjungan dan membicarakan dengan Kementan beberapa waktu lalu.

Secara nasional kuota pupuk subsidi tahun 2020 hanya berkurang 9,4 persen. Pengurangan itu berdasar usulan Kemenkeu atas rekomendasi BPK dengan pertimbangan luasan lahan dan jumlah petani.

"Tahun 2019 jumlah petani sebanyak 8,4 juta. Sedangkan tahun 2020 berkurang menjadi 7,9 juta. Konsekwensinya, anggaran untuk pupuk subsidi juga harus dipotong tapi tidak sampai mengurangi alokasi pupuk subsidi pada petani," kata Wakil Ketua DPRD Jatim, Anik Maslachah saat itu.

Namun, fakta di lapangan justru kuota pupuk subsidi di Pulau Jawa turun drastis. Sedangkan untuk luar Jawa sebagian justru bertambah atau antara permintaan dan suplai tak berimbang karena lebih banyak suplai.

"Makanya sempat muncul guyonan dari teman-teman, apa karena menterinya berasal dari luar Jawa sehingga luar Jawa mendapat lebih banyak," katanya.

Sebagai pembanding, kuota pupuk subsidi untuk Provinsi Jabar berkurang 45 persen, Jateng berkurang 24 persen dan Jatim lebih besar lagi berkurang 55 persen. Data tersebut mengacu Permentan No 1 tahun 2020 tentang alokasi harga pupuk di Indonesia.(*/Gio)