Metro Jabodetabek

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor untuk segera melakukan mitigasi bencana di daerah yang dianggap rawan. Hal itu untuk mencegah jatuhnya korban jiwa.

Hal itu dikatakannya di lokasi longsor yang menewaskan dua warga di Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor.

“Saya berharap dengan kejadian ini, walaupun sekecil apapun bencananya, kalau ada korban jiwa tetap kita dalam penanganan bencana. Saya harap kepada tim, mitigasi itu sekarang, menghadapi bencana ini kasih tahu warga bila mana ada tempat yang rawan itu, dikasih warning. Tadi saya lihat juga bahaya, ini juga masih banyak yang rumah atasnya tebing. Jangan sampai terjadi lagi,” kata Iwan.

Kata dia, mitigasi bencana penting dilakukan sejak dini. Sehingga, warga yang tinggal di daerah rawan bisa lebih waspada bahkan mengungsi.

“Dari sekarang mitigasi tempat yang rawan, kasih edukasi, sosialisasi ke warga bila mana ada bencana ini minimal ngungsi atau waspada,” jelasnya.

Dengan mitigasi, setidaknya dapat meninimalisir adanya korban jiwa apabila terjadi bencana. Kalau perlu, dibuatkan surat edaran dari BPBD.
“BPBD segera buat edaran, mitigasi itu jangan setelah kejadian. Mitigasi itu untuk mengimbau masyarakat, kasih tau warga. Bila mana ada hujan besar, segera mengungsi, karena rumah bapak ibu sangat rawan (bencana) itu aja sosialisasinya,” tutur Iwan.

Dalam kesempatan ini, Pemkab Bogor jmemberikan sejumlah bantuan bagi korban bencana alam tanah longsor di lokasi tersebut yakni, alat-alat rumah tangga dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor dan Kemenkes RI. Kemudian bantuan keuangan dari Pemkab Bogor sebesar Rp5 juta rupiah dan bantuan keuangan pribadi dari Bupati Bogor sebesar Rp20 juta rupiah bagi masing-masing korban meninggal dunia.

“Tambahan Rp20 juta dari kami sifatnya spontanitas bukan mau mengganti, tapi meringankan beban yang berduka untuk biaya tahlilan hari ke-3 hari ke-7 dan hari ke-40. Mudah-mudahan bisa meringankan biaya keluarga korban sampai 40 hari ke depan,” tutupnya.

Sebelumnya, tanah longsor terjadi di wilayah Desa Petir, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor pada Minggu 26 November 2023. Tebingan setinggi 8 meter dengan lebar 12 meter longsor menimpa rumah dan pasangan suami istri meninggal dunia.(*/Wan)

CIBINONG – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor kembali mengamankan tersangka dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang terjadi di Desa Kranggan, Gunung Putri, Selasa, 28 November 2023.

Jika sebelumnya pada Kamis 19 Oktober lalu, yang diamankan aparat Kejari Bogor ialah Kepala Desa Kranggan periode 2017-2022 Adang. Kini AJ yang berperan sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ikut ‘diciduk’ Selasa 28 November 2023 pagi.

“Hari ini kami amankan AJ dan menetapkannya sebagai tersangka dugaan Tipikor, karena ikut berperan dalam memberikan fee dan lain sebagainya ke Kades Adang,” kata Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor Ate Quesyini Iliyas kepada wartawan.

Ate Quesyini Iliyas menerangkan bahwa penetapan tersangka AJ merupakan hasil pengembangan penyelidikan maupun penyidikan penyidik Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.

“Tersangka AJ mulai hari ini kami tahan, dan sekarang bersama Kades Adang dititip di Lapas Kelas I A Pondok Rajeg, Cibinong,” terang Ate Quesyibi Iliyas.

Ia menuturkan bahwa tersangka AJ ikut dalam mengelola keuangan Pemerintah Desa Kranggan Tahun Anggaran 2021 hingga 2022.

Baca Juga : Kunjungi Keluarga Korban Longsor di Dramaga, Iwan Setiawan Minta Utamakan Mitigasi Bencana Alam

“Tersangka AJ diduga telah membantu Kades Adanf dalam hal pembuatan laporan pertanggung jawaban yang diduga fiktif, dan dalam pelaksanaan kegiatannya juga terdapat beberapa kekurangan volume, serta memberikan fee kepada Kades Adang yang nengakibatkan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp1,2 Miliar,” tuturnya.

Ate menjelaskan bahwa tersangka AJ, dikenakan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Sebelumnya Kades Adang diamankan karena diduga telah menyelewengkan atau korupsi dana desa, anggaran dana desa, anggaran bantuan keuangan insfrastruktur desa atau satu milyar satu desa (Samisade), Bantuan Provinsi Jawa Barat hingga Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BPHRD) hingga total kerugian negara mencapai Rp 1,2 miliar.

Dalam modus dugaan korupsinya, ia me mark up anggaran, membuat surat pertanggungjawaban palsu dan mengurangi spesifikasi teknis pembangunan insfrastruktur.

“Besar dugaan kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar, merupakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Bogor. Dimana telah terjadi marj up, pengurangan spesifikasi teknis dan membuat laporan atau surat pertanggungjawaban palsu,” papar Ate Quesyini Ilias.

Ia menambahkan jumlah saksi yang dimintai keterangan oleh Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor totalnya ada 30 orang, dan total ada 2 tersangka dalam dugaan Tipikor di Pemdes Kranggan. (Rez)

CIBINONG – Bupati Bogor Iwan Setiawan mengunjungi rumah duka korban bencana alam tanah longsor di Kampung Sempur Bates RT 01 RW 04, Desa Petir, Dramaga.

Iwan Setiawan pun meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemerintahan kecamatan pun melakukan mitigasi bencana alam seperti longsor ini hingga tidak merenggut korban jiwa.

“Saya minta di musim pancaroba, BPBD dan pemerintah kecamatan melakukan mitigasi bencana alam,” kata Iwan Setiawan kepada wartawan, Senin, 27 November 2023.

Iwan Setiawan menjelaskan dengan melakukan mitigasi bencana alam, maka setidaknya dapat menghindari terjadinya korban luka ataupun jiwa seperti yang terjadi pada kemarin sore hingga ada dua orang warga Desa Petir yang meninggal dunia karena tertimpa material longsor dan bangunan rumahnya.

“Dengan melakukan mitugasi bencana alam seperti memetakan wilayah rawan, maka BPBD dan pemerintah kecamatan bisa memberikan informasi maupun sosialisasi, agar warga yang rumahnya berpotensi terdampak bencana alam mengungsi ke tempat yang lebih aman atau minimal mereka bersikap waspada,” jelasnya.

Kepada keluarga almarhum Rahmat (38) dan Eva Hasanah (35), Pemkab Bogor lanjut Iwan memberikan bantuan paket sembako, alat-alat rumah tangga dan juga uang.

“Hari ini kami mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga almarhum dan almarhumah, Pemkab Bogor juga berupaya meringankan beban dengan memberikan Sembako, alat-alat rumah tangga dan uang sebesar Rp25 juta,” papar Iwan.

Ia melanjutkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dengan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) juga akan membangun empat Tanggul Penahan Tanah (TPT) di titik twam bencana alam longsor di Kecamatan Dramaga.

“BPBD akan membuat status bencana, lalu dengan anggaran BTT, DPUPR akan membangun 4 TPT di wilayah rawan longsor di Kecamatan Dramaga. Kedepan, skala prioritas pembangunan yang terkait mitigasi bencana alam harus diutamakan,” sambung pria berusia 53 tahun itu.(Rez)

CIBINONG – Sesuai prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa mulai bulan November akan memasuki masa peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau yang biasa disebut musim pancaroba.

Sejak awal Bolan November curah hujan mulai kembali normal sehingga debit sungai dan mata air mulai kembali normal, namun musim pancaroba seringkali ditandai dengan keadaan cuaca yang tidak menentu disertai angin kencang dan curah hujan tinggi.

Tentunya hal tersebut dapat mengganggu proses pengolahan air di Instalasi Pengolahan Air (IPA), apabila terjadi banjir dan kekeruhan tinggi sehingga proses produksi air bersih tidak berjalan maksimal, sedangkan di beberapa wilayah rawan bencana berisiko terjadi putusnya jaringan pipa air distribusi karena longsor yang berakibat pelayanan air bersih untuk pelanggan terganggu.

“Untuk mengantisipasi risiko tersebut diatas, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah melakukan mitigasi bencana untuk mencegah kerugian yang lebih besar baik dengan antisipasi jangka pendek maupun jangka menengah,” ujar Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan Abdul Somad kepada wartawan, Senin, 27 November 2023.

Abdul Somad menjelaskan, untuk jangka pendek, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan akan memastikan ketersediaan stok pompa, genset, perpipaan, bahan kimia yang sesuai dengan kondisi kekeruhan air baku sungai dan menyiagakan 11 unit mobil tangki apabila terjadi gangguan pengaliran.

“Selain itu, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan telah bekerjasama dengan Komunitas Peduli Sungai Cileungsi Cikeas (KP2C) untuk mendapatkan infomasi keadaan debit air di hulu sungai untuk antisipasi awal dan informasi cemaran limbah di sungai tersebut yang nantinya akan dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor untuk dilakukan penindakan,” jelas Abdul Somad.

Sedangkan untuk antisipasi jangka menengah, ia menuturkan bahwa Perumda Air Minum Tirta Kahuripan melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam hal peningkatan teknologi pengolahan air sekaligus untuk menjawab tantangan risiko krisis atas air di saat kondisi musim ekstrim.

“Perumda Air Minum Tirta Kahuripan juga melakukan mitigasi bencana hingga diperlukan juga keterlibatan pelanggan untuk menjaga ketersediaan air di rumah dan peran masyarakat untuk menjaga kelestarian sungai sebagai sumber air baku,” tuturnya.

Somad menambahkan mengantisipasi gangguan pengaliran diharapkan pelanggan dapat menampung air dengan toren disaat pengaliran masih lancar, memantau info gangguan dan progres perbaikannya di media sosial Instagram perumdaairminumtirtakahuripan. (*/Agga)

DEPOK – Aksi Bela Palestina yang digelar di Ruko Verbena dan Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC) berhasil menggalang dana sebesar Rp2,2 Miliar. Dana yang dikumpulkan sejak dua minggu lalu digalang untuk masyarakat Palestina.

Sekretaris MUI Depok Khaerullah Ahyari mengatakan, acara diperkirakan dihadiri oleh lebih dari 100 ribu orang. Dana sebesar Rp2,2 miliar tersebut terkumpul dari masyarakat yang memberikan melalui transfer maupun tunai..

“Total dana yang terkumpul sebanyak 2,2 miliar sementara, untuk sementara. Itu dari cash dan transfer. Nanti kita udpate terus,” kata Khaerullah Ahyari, Minggu (26/11/2023).

Dia menjelaskan dana tersebut dikumpulkan sejak dua minggu lalu. Dana akan diserahkan kepada masyarakat Palestina melalui Baznas.

“Melalui Baznas,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut pembawa acara menyampaikan dana tersebut dikirim oleh sejumlah kelompok masyarakat. Sejumlah kelompok yang menyumbangkan ternyata terdiri dari Dewan Kemakmuran Masjid (DKM), sekolah, karang taruna, dan sejumlah masyarakat lainnya.

Sebelumnyq, masyarakat Depok tumpah ruwah melakukan aksi bela Palestina menyusul di Ruko Verbena dan Jalan Boulevard Grand Depok City (GDC) Minggu, 26 November 2023. Aksi diklaim dihadiri 100 ribu orang dari berbagai unsur masyarakat.

Pantauan dilapangan warga Depok menuju GDC menggunakan kendaraan pribadi, baik motor, dan kendaraan angkot, dan yang berdekatan dengan lokasi memilih berjalan kaki lengkap dengan atribut Palestina.

Massa sudah mengibarkan bendera Palestina memadati ruas jalan tersebut. Acara yang diawali dengan pembacaan ayat Al-Qur’an dan lagu Indonesia Raya itu dihadiri tokoh yang berjuang membantu Palestina asal Indonesia Abdullah Onim atau Bang Onim.

“Kami bersama Palestina. Palestina Palestina,” dan disambut massa “Merdeka, merdeka. Kami bersama Palestina,” teriak MC yang berada di atas panggung disambut masa.

Kemudian Kemudian dilanjutkan “Penjajah Israel” dibalas “Hancurkan, hancurkan,” teriak massa serentak.(*/Idr)

BOGOR – Pembangunan Bumi Ageung Batutulis atau Museum Pajajaran di Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor mencapai 75 persen. Diharapkan bangunan utama dari museum ini bisa diresmikan Desember mendatang.

“Alhamdulillah secara fisik konstruksi sudah mencapai 75 persen. Harapannya untuk sarana atau konstruksi utama sudah bisa diresmikan pada akhir Desember 2023,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dalam keterangannya, (25/11/2023).

Dedie mengatakan, hingga saat ini belum ada kurasi terkait isi dari Museum Pajajaran. Karena pembangunan awal ini lebih fokus kepada memprioritaskan tempat.

Selain itu, kata dia, pengisian museum harus berkoordinasi dan berbicara juga dengan beberapa museum yang sudah eksis. Di antaranya, Museum Sri Baduga Maharaja di Bandung yang koleksi peninggalan benda-benda sejarah terkait kerajaan Pajajaran hingga museum lainnya ada di Sumedang.

Namun demikian, sambung Dedie, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan mencoba mengelaborasi, mensinergikan untuk kemudian mencari benda apa saja yang bisa ditampilkan. “Ternasuk narasi apa yang bisa dijadikan sebagai metode pembelajaran seni budaya dan sejarah, bagi generasi muda mendatang ketika museum sudah rampung dibangun,” ujarnya.

Sementara itu, untuk interior dan isi museum, menurut Dedie harus ada kajian dan pelaksanaan hal-hal lain yang melibatkan pihak lintas sektoral. Di antaranya melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

“Selain itu, untuk memberi penjelasan kepada masyarakat akan dipersiapkan panel-panel lintasan sejarah, mulai dari zaman prasejarah, kerajaan, zaman kolonial portugis, belanda dan jepang sampai zaman kemerdekaan,” ucapnya.

Dedie mengakui, anggaran dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya tidak sedikit. Saat ini Pemkot Bogor berkomitmen untuk menyiapkan tempat yang cukup representatif dan diharapkan bisa memenuhi keinginan walaupun tidak bisa mengakomodir semua kepentingan.

“Pemkot Bogor sangat terbuka dan berharap apa yang diikhtiarkan menjadi milik bersama, dijaga dan dikembangkan secara bersama-sama para budayawan, dinas terkait serta masyarakat pada umumnya,”terangnya.(*/Jun)

CIBINONG – Usai dilantik sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri sudah miliki strategi khusus, diantaranya dengan melakukan pembenahan internal di Sekretariat DPRD (Sekwan) Kabupaten Bogor.

Hal tersebut menurut Yunita sapaan akrabnya itu, sebagai tugas awal dirinya, usai dilantik oleh Bupati Bogor Iwan Setiawan, di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah (Setda), pada Rabu (14/11/23) lalu.

Menurut Yunita, pembenahan secara internal merupakan bentuk strategi serta optimalisasi dalam menjalankan tugas, karena tugas Setwan dari segi tanggung jawab berbeda dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

“Perlu diketahui, selain pertanggungjawaban kepada bupati melalui sekda, Sekwan juga memiliki pertanggungjawaban pada pimpinan dewan. Ini butuh kerja maksimal sehingga yang saya lakukan adalah pembenahan secara internal dahulu,” ujarnya,(24/11/23).

Untuk penguatan internal, kata Yunita, kekurangan Sekwan sebelumnya bisa diperbaiki, sehingga dirinya sudah menyusun aturan ketika diberi tugas oleh pimpinan.

“Untuk memperbaiki sejumlah kekurangan, langkah awal kita akan lakukan pembenahan dari dalam dulu. Personil ASN-nya kita benahi, aturan tugas kita fokuskan termasuk komunikasi kepada para anggota dewan,” ujarnya.

Menurut Yunita, jabatan Sekwan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan.

“Ini adalah sebuah kepercayaan kepada saya, selaku pegawai secepatnya saya akan menyesuaikan dengan tugas-tugas yang baru,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Yunita Mustika Putri sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perundang-undangan dan Persidangan DPRD Kabupaten Bogor. Jadi untuk melakukan pembenahan serta meningkatkan kinerja paran ASN dibawahnya, tak akan begitu sulit dilakukan, karena sudah saling mengenal satu sama lain.(*/Rul)

DEPOK – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengimbau kepada seluruh Warga Negara Asing (WNA) yang menetap di Kota Depok untuk mengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) khusus WNA lamanya ke KTP-el khusus WNA yang baru. Saat ini model KTP-el khusus WNA yang baru berwarna orange.

Diketahui kepemilikan KTP-el khusus WNA tersebut sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik Serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital.

“Kami mengimbau kepada seluruh WNA yang sudah memiliki kartu izin tinggal tetap (Kitap) atau KTP-el berwarna biru untuk menggantinya dengan KTP-el berwarna oranye khusus WNA,” kata Nuraeni dalam keterangannya, (25/11/2023).

Nuraeni menyebut berbeda dengan KTP-el Warga Negara Indonesia (WNI) yang berlaku seumur hidup, masa berlaku KTP-el untuk WNA disesuaikan dengan masa berlaku Kitap yang dikeluarkan dari kantor imigrasi. Kemudian, pada status kewarganegaraan KTP-el WNA tercantum negara asalnya.

Nuraeni menambahkan KTP-el WNA tersebut memiliki data keterangan yang sama dengan KTP-el WNI. Hanya yang membedakan yaitu menggunakan Bahasa Inggris.

“Jadi perbedaannya ada pada masa berlaku, warna, penggunaan bahasa, dan keterangan negara asal, dan kami juga bekerja sama dengan kantor imigrasi Depok, untuk menghimbau dan mengingatkan para WNA di kota Depok untuk segera ganti KTP El warna biru menjadi KTP El warna oranye,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nuraeni menyebut penggantian KTP-el khusus WNA dapat dilakukan di Balai Kota Depok Gedung Dibaleka II Lantai 1.

“Kami ingatkan kepada WNA untuk mengganti KTP-elnya dengan mendatangi Kantor Wali Kota Depok Gedung Dibaleka II Lantai 1 pada loket WNA untuk penggantian KTP-el,” jelasnya.(*/Idr)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional 2023 ke-78, yang jatuh pada tanggal 25 November 2023.

“Selamat Hari Guru Nasional Tahun 2023 yang ke-78,” ucap Rudy Susmanto, Sabtu (25/11/23).

Rudy Susmanto mengajak semua pihak meneladani semangat dan dedikasi guru sebagai pendidik profesional dan bermartabat.

“Semangat dan dedikasi guru patut untuk diteladani. Pahlawan tanpa tanda jasa, guru yang tak kenal lelah selalu memberikan banyak ilmu untuk kita semua,” ucapnya.

Sesuai dengan tema Hari Guru Nasional 2023 “Bergerak Bersama Rayakan Merdeka Belajar”, Rudy Susmanto menyebutkan, bahwa Merdeka belajar adalah salah satu upaya kemerdekaan dalam berpikir dan berekspresi.

“Pada dasarnya program merdeka belajar ini memiliki tujuan memerdekakan guru dan siswa, itu sejalan dengan semangat Ki Hajar Dewantara yaitu memerdekakan manusia khususnya dalam hal pendidikan,” ungkap Rudy Susmanto.

Melalui tema tersebut, Rudy Susmanto juga berharap agar proses pembelajaran lebih menyenangkan dan berjalan dengan baik, sehingga kasus-kasus perundungan di sekolah dapat terhindar.

“Tentunya ini perlu dukungan peran orang tua sebagai penanggungjawab utama pendidikan anak-anaknya,” pungkas Rudy Susmanto.

Selain itu, Rudy Susmanto mengaku sangat mendukung terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan para guru. Ia berharap para pemangku kebijakan terus memprioritaskan pengangkatan guru honorer sebagai Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).(*/Wan)

CIBINONG – Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto minta agar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor melakukan evaluasi terhadap Konsultan Pengawas dan Perencana.

Hal itu dilakukan buntut banyaknya aduan masyarakat terkait adanya proyek yang dinilai tidak sesuai dengan spesifikasi atau berbeda dengan perencanaan. Salahsatunya ialah proyek Drainase atau saluran air di beberapa Wilayah di Kabupaten Bogor.

“Inikan pasti ada konsultan pengawas, konsultannya kan dari intansi terkait, tentunya dari Dinas PUPR sendiri harus segera mengambil langkah karena kejadian ini bukan yang pertama,” katanya kepada awak media. (24/11/23).

Politisi Partai Gerindra itu menyebut jika pengaduan terkait adanya pengerjaan yang diduga tidak sesuai itu, bukan kali pertama.

“Kita melihat beberapa kali di berbagai wilayah di Kabupaten Bogor, pasti menemukan beberapa kejadian yang sama,” ujarnya.

Seharusnya, tegas Rudy Susmanto, PUPR sendiri segera mengevaluasi beberapa konsultan pengawasnya, bukan hanya kontraktor yang selalu disalahkan karena pekerjaannya tidak sesuai.

“Saya harap DPUPR segera evaluasi konsultan, apa yang sudah dikerjakan, apakah sudah sesuai dengan perencanaan awalnya. Atau memang terjadi kesalahan dalam perencanaan awalnya,” tegasnya

“Pihak kontraktor tidak akan membangun dengan ketinggian seperti itu kalau memang du DED nya di perencanaan awalnya tingga harus segitu,” sambungnya.

Dengan melakukan evaluasi, lanjut Rudy Susmanto, maka akan ditemukan dimana letak kesalahannya. Apakah kontraktor atau perencana.

“Ini kan harus dipastikan, apakah perencanaan yang salah atau konsultan pengawasnya yang salah. PUPR harus segera mengambil langkah untuk melakukan evaluasi,” bebernya.

Rudy Susmanto berharap, evaluasi itu agar secepatnya dilakukan, agar pembangunan yang seharusnya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak melenceng dari yang seharusnya.

“Kami sangat berharap karena tujuan kita membangun dan memfasilitasi agar infrastruktur dapat digunakan dengan baik untuk kepentingan masyarakat, tapi kok selalu seperti ini,” tuntasnya.(*/Wan)