Metro Jabodetabek

BOGOR – Dalam kegiatan sosialisasi bulan panutan dan program Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor) 2020, Bupati Bogor Ade Yasin meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) menggunakan pelat nomor F.

Dia menyebutkan, hal itu agar hasil pembayaran pajak kendaraan bermotor pribadinya tidak lari ke mana-mana atau ke pemerintah daerah lainnya yang berada di sekitar Bumi Tegar Beriman.

“Khusus ASN Kabupaten Bogor, mohon pelat nomor kendaraan pribadinya tidak menggunakan letter dari daerah lain seperti B atau A dan diimbau menggunakan pelat nomor berletter F,” ucap Ade kepada wartawan saat ditemui di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor, Sukaraja, Selasa (10/3/2020).

Dia menambahkan, selain kendaraan pribadi ASN dirinya juga menyoroti kendaraan truk tambang yamg beroperasi di area pertambangan di Bumi Tegar Beriman.

“Di wilayah barat Kabupaten Bogor banyak kendaraan truk tambang bernomor polisi letter B dan A, kalau ratusam atau ribuan kendaraam truk tambang itu berletter F maka pajak kendaraan bermotornya akan masuk ke Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Ade menuturkan agar masyarakat lainnya ikut taat membayar pajak kendaraan bermotor, maka para tokoh masyarakat atau pejabat lainnya taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

“Saat ini kan masuk dalam bulan panutan dan program Zonita Pamor, hingga para tokoh masyarakat, pejabat dan juga kepala daerah harus menjadi contoh masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya,” paparnya. (* T Abd)

DEPOK – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan dan Cimanggis membuka pojok pajak di beberapa titik di Kota Depok. Upaya ini dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

“Kami berupaya memberikan pelayanan yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Termasuk membuka pelayanan pajak di tempat-tempat umum,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat (Jabar) III, Catur Rini Widosari di Balai Kota Depok, Senin (9/3/2020).

Pojok pajak tersebar di beberapa lokasi, yakni di Kantor Wali Kota Depok mulai dibuka pada 9-13 Maret, di RSUD Depok pada 11-12 Maret. Kemudian di Margocity pada 19-22 Maret, Hotel Santika Depok pada 24 Maret, dan di Depok Town Square (Detos) pada 26-31 Maret.

“Selain itu, kami juga menyediakan Pojok Pajak di beberapa universitas di Kota Depok, yakni di Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia,” ungkap Rini.

Kepala KPP Pratama Depok Sawangan, Mamik Eko Soessanto menambahkan, Pojok Pajak yang diadakan di Kantor Wali Kota Depok sudah kali ketiga dilaksanakan. Semua ini untuk mempermudah Aparat Sipil Negara (ASN) dalam melaporkan SPT.

“Kami melakukan upaya jemput bola pelayanan pajak, sehingga ASN juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk penyampaian SPT Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2020 dan untuk badan usaha pada 30 April 2020,” tandasnya.(*/Idr)

BOGOR – Saat membuka Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan di Aston Sentul. Bupati Bogor, Ade Yasin menekankan sinergitas semua pihak dalam membangun Kabupaten Bogor, Senin (9/3).

“Membangun sebuah daerah butuh sinergi semua pihak, para kepala dinas dan camat pun harus bersinergi dengan baik, tidak boleh ada lagi ego dari masing-masing pihak. Kita ini pelayan masyarakat, kita bekerja untuk masyarakat dan membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju kedepannya,’’ kata Ade Yasin.

Ade pun menekankan, sinergi dan komunikasi harus ditingkatkan di setiap dinas dalam menjalankan programnya.

“Setiap dinas itu kan punya program, saya ingin program-program yang dimiliki oleh masing-masing dinas bersinergi dengan dinas lain. Yang paling penting juga jangan kegiatan yang sudah biasa setiap tahun dilaksanakan, dimunculkan kembali. Kegiatannya itu-itu saja, pesertanya pun itu lagi itu lagi, tidak efisien dan membuang-buang waktu, tenaga dan biasa, kita harus coba mulai berbenah dan lebih maju lagi,” tegas Ade.

Lebih lanjut ia pun menambahkan, slogan Panca Karsa buka hanya untuk salam saja, tapi kita semua harus mengimplementasikan Panca Karsa itu sendiri.

“Ketika para pejabat salam panca karsa saya sama sekali tidak bangga, karena saya ingin panca karsa bukan hanya menjadi slogan atau salam saja, yang terpenting kita semua disini mampu mengimplementasikan panca karsa itu sendiri.

Mulai dari karsa bogor membangun, karsa bogor cerdas, karsa bogor sehat, karsa bogor maju dan karsa bogor berkeadaban, semuanya itu harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Acara sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), seluruh Camat se-Kabupaten Bogor dan BUMD. (*/Iw)

BOGOR – Munculnya Virus Korona atau COVID-19 di Indonesia dalam sepekan ini membuat sebagian masyarakat khawatir. Berbagai cara pun dilakuan untuk mengantispasi penyebaran virus asal Tiongkok tersebut tak terkecuali tempat umum seperti mal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina mengimbau kepada masyarakat khususnya di Bumi Tegar Beriman agar melaporkan segala informasi mengenai Virus Korona.

“Untuk setiap informasi terkait dugaan virus corona Pemkab Bogor membuka layanan di Dinas Kesehatan melalui sambungan cepat 24 Jam Sitegar 119 atau Posko layanan kegawatdaruratan medis 021- 87901590 dan WhatsApp 081212349911,” ucap Mike.

Mike menambahkan sesuai Intruksi Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 agar masyarakat menghindari berpergian ke daerah atau negara yang terjangkit.

“Apabila sudah terlanjur melakukan kontak dengan suspect yang diduga terjangkit wabah COVID-19 agar segara memastikan ke pihak terkait dalam rentang waktu 14 hari masa inkubasi virus,” ungkap Mike.

Terakhir, pihaknya berpesan kepada masyarakat untuk menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) atau Gerakan Masyarakat Sehat untuk mencegah penyebaran penyakit menular

Sementara itu, salah satu mal yakni Cibinong City Mall (CCM) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak munculnya Virus Korona, mal tersebut mulai menyiapkan hand sanitizer di zona strategis.

“Setelah Pak Jokowi umumkan positif Korona di Depok, kita langsung antisipasi dengan menyiapkan hand sanitizer di lokasi stategis khususnya di dekat loby. Kan kita ruang publik, jadi untuk antisipsi juga kita kan wilayahnya dekat Depok,” kata Marcom Dept CCM, Farah B. Tropera, Senin (9/3/2020).Tidak hanya itu, antisipasi penyebaran Virus Korona juga dilakukan dengan menyemprotkan cairan desinfektan di tempat-tempat yang kerap disentuh oleh pengunjung seperti hand rail dan eskalator.

“Kan kalau tangga eskalator itu sama hand rail paling sering dipegang pengunjung jadi kita semprot setiap hari pakai desinfektan. Cleaning service tadinya pakai cairan pembersih biasa, sekarang diganti pakai cairan desinfektan termasuk area toilet juga,” jelasnya.

Sementara, terkait dari merebaknya virus tersebut juga memberikan dampak terhadap kunjungan mall meski tidak signifikan terutama saat akhir pekan.

“Kalau penurunan data yang saya dapat itu memang ada, biasanya kalau weekend itu kan ramai sekali, parkira juga penuh tapi sekarang tidak seperti biasanya. Gak terlalu signifikan yah, masih sekitar bawah 10 persen lah penurunannya,” tandasnya.(*/Ind)

DEPOK – Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos) mendirikan posko kesehatan di Terminal Depok Jawa Barat, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan virus Corona Covid-19.

Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, posko ini dibuka mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Sementara petugas medis yang disiagakan sebanyak tiga orang.

Terdiri dari dua dokter dan satu petugas promosi kesehatan.

“Kami sebagai bagian dari tim penanganan dan pencegahan virus Corona yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Depok, bertugas untuk terus mensosialisasikan pencegahan virus tersebut. Kami pilih lokasinya di Terminal Depok karena merupakan simpul pergerakan masyarakat yang paling banyak,” kata Dadang, Sabtu (8/3/2020).

Menurut dia, di posko ini disediakan hand sanitizer, masker dan spanduk sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus corona dan gerakan hidup sehat. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai virus tersebut dan cara mencegahnya.

“Melihat masyarakat yang begitu antusias, kami akan evaluasi terkait berapa lama posko ini ada di sini,” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran posko tersebut juga diharapkan dapat memberi ketenangan dan tidak menimbulkan kepanikan kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang di Terminal dan Stasiun Depok yang tidak mengalami penurunan.

“Kami sudah cek langsung. Alhamdulillah, di dalam stasiun juga sudah ada posko kesehatannya, demikian pula di simpul transportasi lainnya. Sebagai contoh pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di Terminal Terpadu Jatijajar,” ucapnya.

Ia berharap warga untuk tidak panik serta tetap meningkatkan kewaspadaan dan berdoa, agar kondisi seperti ini bisa cepat dipulihkan.(*/Idr)

BOGOR – Tingginya minat masyarakat mengakses manfaat keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Graha Tiyasa Kota Bogor, mendorong pemerintah kota (pemkot) terus menambah layanan. Sebelumnya hanya ada 145 layanan kini menjadi 203 dari 14 instansi pelayanan publik.

Hal tersebut membuat MPP Kota Bogor dijadikan pilot project atau proyek percontohan nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pasalnya, sejak diluncurkan 26 Agustus 2019 lalu, hingga kini MPP Graha Tiyasa telah dikunjungi puluhan ribu orang warga.

“Awalnya adalah tantangan dari Kemenpan-RB. Menantang apakah Kota Bogor siap untuk membuat MPP. Setelah melalui berbagai kajian dan perbandingan, bismillah kita mulai MPP pertama di Jawa Barat pada Agustus 2019 lalu.

Pada perjalanannya, ternyata apa yang kita khawatirkan bahwa warga akan kesulitan mengakses, warga belum tentu datang, akan ada komplikasi teknologi dan lain sebagainya, itu tidak terjadi,” ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Minggu (8/3/2020).

Bima menyebutkan, sejak diresmikan hingga sekarang, MPP telah dikunjungi oleh sekitar hampir 50 ribu pengunjung, dengan rata-rata sekitar 200-350 orang per hari. “Jadi, sangat disambut oleh warga, warga dimudahkan. Yang paling populer, bisa menikah di sini,” katanya.

Bima mengaku bangga dengan MPP Graha Tiyasa karena bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lain yang melakukan studi banding ke Kota Bogor. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh muspida, instansi vertikal, mudah-mudahan tidak saja memberikan kemudahan bagi warga, tapi juga memberikan kebahagiaan bagi seluruh warga,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Firdaus menyatakan, penambahan 58 layanan di MPP Graha Tiyasa ini merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkot Bogor sangat dirasakan betul oleh warga.

“Alhamdulillah, tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya 145 layanan, sekarang meningkat 203 jenis layanan. Salah satu layanan baru adalah perpanjangan SIM. Kami laporkan bahwa sampai dengan 6 Maret 2020 ini kunjungan sudah 49.026 pemohon. Yang paling banyak dikunjungi Disdukcapil, Samsat, BPJS, Kejaksaan. Ini menunjukan bahwa indeks kepuasan masyarakat di MPP Kota Bogor itu mengalami kenaikan menjadi 3,8,” ujarnya.

Kata dia, MPP Graha Tiyasa ditunjuk oleh Kemenpan-RB menjadi pilot project MPP nasional yang akan di-launching pada Mei 2020 mendatang. “Kota Bogor dijadikan pilot project dan diadopsi aplikasinya. Semoga ke depan kita menjadi contoh ataupun layanan yang baik bagi teman-teman di daerah lain,”tandasnya.(*/De)

BOGOR – Salah satu BUMD di Kabupaten Bogor jatuh bangun dikarenakan kredit macet, Bank Tegar Beriman (BTB) Syariah mengalami kerugian sebesar Rp1,1 miliar pada 2017 dan 2018 sebesar Rp400an juta.

Mengatasi kerugian tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor ini pun mengambil langkah-langkah strategis berupa beralihnya rencana bisnis bank dari nasabah perseorangan menjadi nasabah perusahaan seperti para developer perumahan.

“Segmen nasabah BTB Syariah yang dulu hanya ASN (aparatur sipil negara) dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), mulai tahun 2019 awal kami ekspansi ke nasabah developer perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau pengembang rumah bersubsidi.

Karena ekspansi bisnis ini, pada 2019 kami meraih deviden sebesar Rp958 juta dan tambahan nilai aset dari Rp21 miliar menjadi Rp53 miliar,” papar Direktur Utama BTB Syariah Dedin Nazarudin kepada wartawan, beberapa waktu lalu.(6/3/2020)

Dia menegaskan, BTB Syariah tidak melayani kredit pemilikan rumah (KPR) dan hanya membiayai pinjaman pembangunan konstruksi yang diajukan developer atau pengembang perumahan.

“BTB Syariah tidak punya modal besar untuk melayani KPR hingga kami mengambil langkah menawarkan program pinjaman developer perumahan MBR atau bersubsidi, BTB Syariah yang masuk dalam kategori Bank Perkereditan Rakyat (BPR) melakukan split dengan bank konvensional, misalnya rumah laku lima, lalu mereka melunasi pinjamannya ke kami hingga kami menyerahkan sertifikat kavlingnya ke bank konvensional tersebut,” tegasnya.

Dedin menuturkan, dengan naiknya tren deviden ini BTB Syariah berharap pada 2021 mendatang bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemkab Bogor sebesar Rp100 miliar.

“BTB Syariah sudah mengajukan permohonan pertambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar, tambahan penyertaan modal tersebut rencananya selain sebagai dana segar, memenuhi ketersediaam dana pinjaman juga akan kami gunakan untuk membangun kantor utama, kantor cabang dan ekspansi target nasabah,” tutur Dedin.

Selain memohon pertambahan penyertaan modal, dirinya juga menginginkan Pemkab Bogor melakukan proses seleksi calon direktur bisnis karena saat ini dirinya cukup kewalahan dengan posisi merangkap tugas seperti saat ini.

“Saya sudah dua tahun rangkap jabatan dan sesuai persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh ada rangkap jabatan direksi hingga BTB Syariah meminta Pemkab Bogor segera membentuk panitia seleksi kursi direksi bisnis BTB Syariah yang kosong,” tandasnya. (T Abd)

BOGOR – Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Bogor saat ini perlu untuk untuk meningkatkan kinerja dan
program yang lebih baik lagi agar tercapai program Pemerintah Kabupaten Bogor yang lebih maju.

Pasalhya, untuk menggelar di dinas terkait belum representatif maka agar lebih fokus dan menghasilkan dalam forum rapat
kerja maka dialihkan ke hotel supaya semua bisa lebih baik dihasilkan .

SKPD dilingkungan Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun sudah menganggarkan kegiatan untuk mendukung segala aspek dan
output yang baik terencana dengan matang .

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor , Nuradi saat dihubungi mengatakan,” Disperdagin
menggelar rapat dan mengalihkan tempat menyewa hotel sebab ruang rapat yang ada belum representatif dan juga agar rapat
tersebut menghasilkan yang terbaik ,” terangnya.

Sambungnya ,” rapat seperti ini bukan hanya Dinas kami tapi banyak perangkat daerah yang lain juga mengadakan rapat
diluar luar kantornya tapi bila ada usulan yang baik lagi kami akan mempertimbangkan untuk peningkatan kinerja SKPD di
Kabupaten Bogor ,” tandasnya.(T Abd)

BEKASI – Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto menegaskan, pihaknya akan menyuruh pulang bila ada Aparatur Sipil Negara (ASN), yang menggunakan masker ketika bekerja.

Hal itu, kata Tri, sama saja membuat khawatir warga Kota Patriot ini. ASN, seharunya memberi contoh dengan tidak membuat khawatir.

“Ya, mending pulang aja nggak usah kerja. Kalau memang dia nggak sehat, ya bikin surat keterangan tidak sehat untuk tidak membuat pobia,” tutur Tri kepada wartawan di RSUD Kota Bekasi, Kamis (5/3/ 2020).

Terlebih, pihaknya telah mensosialisasikan kepada ASN agar tidak menggunakan masker bila memang kondisinya sehat.

“Memang kita sudah sosialisasikan dimulai dari aparatur, kita tidak usah pakai masker,” jelas dia.

Bila ASN memang dalam kondisi sakit, sebaiknya membuat surat keterangan. Ketimbang mereka harus menggunakan masker.

Baca Juga: Warga Bekasi Diminta Tenang Hadapi Virus Korona, Terapkan Hidup Sehat

“Sama saja membuat masyarakat menjadi khawatir, fobia, kemudian ikut-ikutan, kalau kita yang sehat ini kan enggak pakai masker nggak apa-apa,” kata dia.

Dia menyebutkan bahwa penyebaran virus korona ini paling penting setiap individu menjaga kesehatan tubuhnya dengan pola hidup sehat. Karenanya, masyarakat diminta Tri tidak panik selama mengahadapi virus ini.

Sebab, penyakit yang pertama kali muncul di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China ini memiliki proses yang tidak sederhana untuk menular dari individu ke individu lain.

“Kita juga tidak harus panik karena memang proses daripada penyeberannya pun melalui proses yang saya kira tidak sederhana,” ungkapnya.(*/Eln)

BOGOR – Selain dikabarkan dalam kondisi ‘sakit’, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor yaitu BTB Syariah ternyata belum memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu dibenarkan oleh Direktur Utama BTB Syariah Dedin Nuryadin, dan dalam waktu dekat untuk memenuhi aturan OJK tersebut jajarannya akan menseleksi calon direksi.

“Untuk memenuhi aturan OJK dalam waktu dekat kami akan melengkapi pengurus atau direksi BTB Syariah, dimana sekarang baru satu orang direksi dan satu orang komisaris,” ucap Dedin kepada wartawan, Kamis, (4/3/2020).

Mengenai dugaan atau tudingan bahwa kondisi keuangan BTB Syariah dalam kondisi sakit, Ia pun membantahnya karena menurutnya BUMD yang bergerak di perbankan ini dalam kondisi meningkat perolehan laba atau ‘sehat’.

“Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kantor Akuntan Publik dan Inspektorat Kabupaten Bogor alhamdulillah BTB Syariah dalam kondisi sehat,” terangnya

Hal ini juga sesuai dengan laporan keuangan publikasi per 31 des 2019 dimana bank syariah ini menunjukan laba bersih setelah pajak yaitu sebesar hampir Rp.1 milyar,” sambungnya.

Dedin menambahkan selain menghasilkan laba bersih, jajarannya juga berhasil meningkatkan nilai aset hingga diatas Rp 50 milyar.

“Pertambahan nilai aset Rp 50 miliar itu berdasarkan perhitungan dalam peraturan OJK nomor 20/POJK.03/2019 tentang tingkat kesehatan.

Perhitungan tersebut menunjukan BTB Syariah dalam kondisi baik kareba hasil pengelolaannya yang baik (peringkat 2),” tambah Dedin.

Walau pernah merugi pada tahun 2018 sebanyak 400 juta ,” terangnya.

Mengenai pihak Pemkab Bogor yang masih enggan menambahkan penyertaan modal, hal itu menurutnya adalah wewenang atau domain pemerintah daerah selaku pemilik saham.

“Untuk penambahan modal maka BTB Syariah selain wewenang Pemkab Bogor, kami juga harus mengubah dulu besaran modal dasar melalui perubahan Peraturan Daerah (Perda) karena modal dasar BTB Syariah berdasarkan Perda nomor 6 Tahun 2011 yang hanya sebedar Rp 30 milyar,” jelasnya.

Dedin melanjutkan berdasarkan parameter tingkat kesehatan sesuai peraturan OJK bahwa BTB Syariah dalam kondisi sehat dan berdasarkn analisis trend juga menunjukan posisi semakin meningkat.

“Walaupun baru beroperasi pada 15 Maret Tahun 2016, dari delapan BUMD milik Kabupaten Bogor, peringkat ‘kesehatan’ BTB Syariah ada di posisi 2,” ungkapnya.

Sementara Joko Pitoyo Aspem Ekbang saat ditemui diruang kerjanya mengatakan,” akan membenahi dan melakukan pembinaan BUMD di Kabupaten Bogor. Lebih lanjut pria kalem tersebut mengutarakan bahwa,” tidak hanya BTB tapi pembinaan terhadap semua BUMD secara umum, karena mereka terikat dengan UU No 40 tahun 2007 tentang perusahaan terbatas ,” pungkasnya.(Du)