Metro Jabodetabek

CIBINONG – Pembangunan 516 kios plus masjid, menara pandang maupun fasilitas sosial maupun umum lain di Rest Area PKL Puncak akan segera dimulai. Pemerintahan Desa Tugu Selatan pun mengharapkan agar penyedia jasa mengakomodir kepentingan masyarakat setempat.

Proyek pembangunan Rest Area PKL Puncak ini sejak 2017 direncanakan. Namun, baru mulai terealisasi pada 2019 lalu dengan pekerjaan cut and fill berikut pengaspalan jalan.

“Hari ini PT Subota International Contractor selaku kontraktor pelaksana meminta petunjuk kepada Pemdes Tugu Selatan, saya selaku Kepala Desa Tugu Selatan pun meminta mereka mengakomodir kepentingan masyarakat setempat agar tidak ada konflik,” kata Kades Tugu Selatan Eko Windiana kepada wartawan, Senin (7/9/2020).

Pria yang baru 8 bulan menjabat sebagai Kades ini menerangkan contoh kepentingan masyarakat yang harus diperhatikan penyedia jasa atau kontraktor pelaksana adalah tidak rusaknya mata air warga.

“Warga RW 01, 02, 04, 05, 06 dan 08 meminta agar sumber air warga jangan terganggu baik terutama disaat proses pembangunan kios, masjid, menara pandang dan lainnya. Kami juga berkeinginan dampak banjir seperti sebelumnya dan adanya penyerapan tenaga kerja dari warga Desa Tugu Selatan,” terangnya.

Eko menuturkan secara umum, masyarakatnya menyambut baik proyek pembangunan Rest Area PKL Puncak, apalagi banyak juga warganya yang menjadi PKL di Kawasan Puncak.

“Masyarakat terutama yang mencari nafkah hidup sebagai PKL kan memang sejak Tahun 2017 menunggu pembangunan Rest Area PKL Puncak ini, apalagi mereka yang sudah terdata dan terkena penggusuran. Semoga proyek ini bisa tuntas di akhir Tahun 2020 ini,”jelasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Nuradi membenarkan proyek pembanguan kios di Rest Area PKL Puncak akan segera dimulai. Ia menjelaskan setelah tuntas terbangun, maka 516 kios akan diserahkan tanpa biaya kepada ratusan PKL.

“Pembangunan Rest Area PKL Puncak ini dalam rangka penataan PKL dan juga demi keamanan ratusan PKL Puncak karena dilokasi usaha mereka sebelumnya rawan akan bencana alam tanah longsor maupun kecelakaan lalu lintas. Tempat mereka usaha sebelumnya juga akan dijadikan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan dibangunkan trotoar hingga nantinya wisatawan nantinya bisa berjalan-jalan di trotoar tersebut tanpa khawatir tersenggol kendaraan bermotor,” ungkapnya. (*/T Ab)

CIBINONG – Zona merah sudah mengepung wilayah Kabupaten Bogor sebab itu Bupati Bogor, Ade Yasin menaruh perhatian lebih pada wilayah perbatasan untuk mencegah penularan Covid-19.

Pasalnya, beberapa wilayah perbatasan di Kabupaten Bogor yang awalnya dikategorikan zona hijau kini menjadi zona merah.

Seperti di Kecamatan Tenjo, yang berbatasan dengan Tangerang, Banten, kini menjadi zona merah. Padahal, selama pandemi Covid-19 kecamtan di belahan barat Kabupaten Bogor ini, hampir tidak tersentuh kasus positif.

“Di Kabupaten Bogor sendiri dari 40 kecamatan, Covid-19 menyebar di 32 kecamatan dengan jumlah kasus beragam. Paling banyak tetap di wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, Depok, Bekasi dan Kota Bogor yang menjadi zona merah,” kata Ade Yasin, Senin (7/9/2020).

Kata dia, sebagai bentuk antisipasi, Pemkab dan Pemkot Bogor, sepakat melakukan pengetatan di wilayah perbatasan, salah satunya mengintensifkan razia protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.

Selain itu, Kabupaten Bogor juga akan melakukan kerjasama dengan Kota Bogor dalam penyediaan ruang isolasi bagi pasien konfirmasi dari kota.

Beberapa tempat di Kabupaten Bogor akan disiapkan sebagai bentuk antisipasi jika kapasitas ruang isolasi di kota tidak memadai.
“Kerjasama ini penting. Kita akan terus bersinergi, bahu membahu menekan penularan Covid semakin meluas.
Bantu kami dengan terus mengenakan masker saat beraktivitas di luar rumah,” tukasnya.(*/T Ab)

BEKASI – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengonfirmasi empat wilayah di Provinsi Jawa Barat sudah masuk zona merah Covid-19.

Empat wilayah yang masuk zona merah tersebut, Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi. Penambahan Covid-19 sudah sangat mengkhawatirkan.

”Daerah Bodebek (Bogor, Depok, Bekasi) statusnya zona merah, kecuali Kabupaten Bogor yang tidak masuk zona merah,” kata Ridwan Kamil usai meninjau kegiatan rapid test di Kawasan Industri Greendland International Industrial Center (GIIC) Blok AC, Nomor 1 Kota Deltamas, Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi, Jumat (4/9/2020).

Pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, tim Gugus Tugas Jawa Barat saat ini sedang fokus dalam penanganan sebaran corona di wilayah tersebut. Sehingga, perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bodebek dilanjutkan kembali hingga Oktober mendatang.

Meski demikian, Kang Emil memastikan wilayah Jawa Barat masih dalam situasi terkendali. Alasannya, karena risiko penyebarannya rendah dan sedang lebih banyak daripada risiko tinggi.

”Wilayah Jawa Barat hampir 80 persen zona rendah dan sedang, artinya saya boleh mengklaim relatif terkendali,”tukasnya.(*/Eln)

BEKASI – Pemerintah Kota Bekasi dengan tegas menyatakan enggan untuk menerapkan jam malam seperti daerah penyangga lainnya guna memutus mata rantai penyebaran covid-19. Padahal, secara angka jumlah kasus terkonfirmasi positif di Bekasi mengalami peningkatan pada Jum,at (4/9/2020) pagi.

Sementara pelonggaran pengawasan dibiarkan dikarenakan pihak pemerintah Kota Bekasi sendiri lebih memilih agar ekonomi tetap berjalan.

Seperti diketahui, adanya peningkatan jumlah terkonfirmasi posifit di Kota Bekasi, Jawa Barat seperti munculnya kasus kluster keluarga, kluster industri di perusahan ban bridgestone serta meratanya zona merah di Wilayah Bekasi tidak membuat pemerintah Kota Bekasi untuk memperketat pengawasan, seperti memberlakukan jam malam seperti daerah penyangga ibukota lainnya.

Saat di temui di posko penanganan covid-19 yang terletak di stadion Patriot Chandra Baga, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi menyatakan sulit untuk mengubah zona dari merah ke hijau karena bekasi merupakan daerah transmisi. Namun dirinya memastikan penanganan covid tetap jalan dan tentunya yang terpenting adalah menjaga ekonomi tetap berjalan.

Adapun terkait adanya edaran Gubernur Jawa Barat, agar wilayah Bodebek untuk melanjutkan kembali PSBB transisi. “Sementara untuk PSBB akan melaksanakan sesuai instruksi gubernur hingga dua Oktober mendatang,” kata Rahmat Effendi.

Dari data data dinas kesehatan kota bekasi, kasus covid-19 di Kota Bekasi mengalami lonjakan kasus terkonfirmasi dan banyaknya kemunculan kembali zona merah, dimana terdapat 37 RW saat ini kembali menjadi zona merah dimana sebelumnya hanya 18 RW.

Kemudian adanya kemunculan kluster industri di pabrik ban bridgestone yang dari hasil tracing tes swab didapatkan 22 orang karyawannya positif.

Dengan kondisi yang terus meningkat ini, sangat disayangkan jika pihak pemerintah Kota Bekasi, tidak lagi mengetatkan pengawasan dalam menerapkan protokol kesehatan warganya.(*/Eln)

CIBINONG – Kepala Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bogor Sepyo Achanto hanya tersenyum saat ada anggapan dirinya menjadi penyumbat berkas permohonan sertifikat. Apalagi, isu itu disinyalir berawal dari oknum pegawainya sendiri.

Anggapan dirinya sebagai penyumbat itu juga dirasa aneh karena muncul setelah dirinya berupaya keras melakukan perbaikan layanan di Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor.

Menurut mantan Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang ini, dengan berbagai kesibukannya wajar kalau ada tumpukan berkas permohonan sertifikat yang belum di tanda tangani.

“Namun tidak ribuan kata orang, dan saya sangat terbuka kalau ada yang mau tahu bagaimana saya bekerja,” ujar Sepyo kepada wartawan, jumat (4/9/2020).

Dia menambahkan, anggapan seperti itu muncul sebenarnya sangat wajar. Sebab, tidak bisa dipungkiri di internal Kantor ATR/BPN sendiri ada oknum yang sudah terbiasa berada di zona nyaman. Sehingga begitu ada pimpinan baru yang berupaya untuk merubah kebijakan yang lebih baik maka kepentingannya akan terganggu.

“Saya tidak bisa kalah dengan oknum pegawai seperti itu. Karena saya masuk ke Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor membawa mandat besar dari pimpinan,” tambahnya.

Selain itu, lanjut Sepyo, BPN Kabupaten Bogor tidak sama dengan Kantor ATR/BPN di daerah lain. Secara geografis, ATR/BPN Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar menyamai satu provinsi di wilayah luar Pulau Jawa.

“Dengan kondisi seperti itu otomatis jumlah pemohon sertifikat dengan segala kerumitan dan masalahnya tentu sangat besar. Hal inilah yang jarang dilihat orang, bahwa kita tidak bisa lihat kepentingan orang per orang tapi kita harus lihat secara umum.

Dan itu tugas saya sehingga saya harus membawa Kantor ATR/BPN Kabupaten Bogor lebih baik apapun risiko dan tantangannya,” tutur Sepyo.

Dia menyayangkan ada pihak tertentu menjatuhkan orang lain dengan mengatakan sesuatu yang tidak bisa di buktikan. Apalagi lembaga seperti ATR/BPN telah berjalan atas dasar sistem sehingga tidak bisa berjalan hanya karena satu atau dua orang.

“Jadi, kalau saya di atas semua bisa berjalan karena ada yang di tengah dan di bawah, secara umum ATR/BPN harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses permohonan supaya kebijakan yang dikeluarkan tidak akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar lagi.

Terutama terhadap fungsi sosial atas tanah, dimana tanah itu sendiri harus dapat memberikan kesejahteraan untuk masyarakat hingga kalau tanah itu ‘clear’ kenapa saya harus tahan permohonannya,”ujarnya. (*/T Ab)

BOGOR – Pemerintah Kota dan Kabupaten Bogor bersepakat untuk saling membantu dalam upaya penanganan Covid-19. Kesepakatan itu, terjalin usai Wali Kota Bima Arya dan Bupati Ade Yasin bersua di Kebun Raya Bogor, Jumat (4/9).

Kesepakatan, terkait penggunaan ruang isolasi dimana Pemkot Bogor meminta izin kepada Pemkab Bogor agar pasien Covid-19 maupun Orang Tanpa Gejala (OTG) bisa diisolasi di beberapa fasilitas yang ada di Kabupaten Bogor.

“Saya dengan Wali Kota Bogor, bertemu dan membahas terkait penanganan Covid-19 di Kota dan Kabupaten Bogor. Tidak dapat dipungkiri dua daerah ini sebetulnya menyatu,” kata Bupati Ade Yasin.

Ade menjelaskan, mobilitas kedua daerah saling berkaitan. Jadi kerja sama merupakan hal yang wajar dan perlu dilakukan, demi menyelamatkan masyarakat dari paparan Covid-19.

Kata Ade, Pemkot Bogor bisa memanfaatkan ruang isolasi di BNN Lido, Cigombong, Kabupaten Bogor, maupun fasilitas rumah sakit darurat di Wisma Kementerian Dalam Negeri dan di Cibogo, Kecamatan Megamendung.

“Kabupaten Bogor juga memiliki empat rumah sakit daerah yang bisa dimanfaatkan. Intinya, demi warga Bogor semua fasilitas bisa dimanfaatkan,” tegasnya.

Meski begitu, Ade mengakui Kabupaten Bogor tidak memiliki banyak dokter untuk menangani pasien Covid-19. Saat ini, kata dia, jumlah tenaga medis di Bumi Tegar Beriman, sebanyak 2.239 orang.

Setidaknya, Pemkot Bogor sementara bisa memenuhi kebutuhan ruang isolasi terlebih dahulu. “Untuk kekurangan tenaga medis, dipersiapkan bersama-sama dengan Pemkot Bogor. Kalau ruangan tidak ada, malah lebih repot. Kita akan bertukar pelayanan,” tukasnya.(*/Iw)

CIBINONG – Tokoh masyarakat asal Kecamatan Rumpin E Jurjani siap menyukseskan tanah kelahirannya menjadi ibu kota Calon Kabupaten Bogor Barat. Bahkan mantan anggota DPRD Kabupaten Bogor ini mengusulkan Desa Suka Mulya dan Suka Sari menjadi pusat pemerintahannya.

“Ada 5 desa yang bisa menjadi pusat pemerintahan seperti Desa Suka Mulya, Desa Suka Sari, Desa Rumpin, Desa Mekarsari dan Desa Taman Sari , namun yang ideal itu Desa Suka Mulya dan Desa Rumpin,” kata R Jurjani kepada wartawan, Kamis, (3/9).

Jika Bupati Bogor Ade Yasin menuturkan bahwa alasan pengalihan ibu kota dari Kecamatan Cigudeg ke Kecamatan Rumpin karena sudah banyak investor yang masuk, politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa beberapa investor tersebut bahkan siap membangun fasilitas sosial dan fasilitas umum ibu kota Kabupaten Bogor Barat.

“Investor salah satunya Grup developer perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) sudah siap kok membangun fasilitas sosial dan fasilitas umumnya, dengan begitu mungkin meringankan beban Pemkab Bogor Barat untuk membangun ibu kotanya,” tambahnya.

Jurjani menjelaskan bahwa Kecamatan Rumpin sangat cocok menjadi ibu kota karena selain alasan demografi, di sama banyak juga perkantoran institusi negara seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas), Balai Latihan Kerja (BLK) dan lainnya

“Kecamatan Rumpin itu tidak rawan bencana alam longsor dan banjir, lalu dekat dengan DKI Jakarta, Provinsi Banten, Lapangan Udara Atang Sanjaya dan juga Tol BSD. Selain cocok sebagai daerah perkantoran, juga ada potensi pertambagan yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelas Jurjani.

Ia melanjutkan dalam waktu dekat, dirinya bersama Tokoh Kecamatan Rumpin akan sowan dengan Ketua Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Bogor Barat (KPPKBB) Yana Nurheryana.

“Kami akan sowan ke kang Yana dan lainnya dari KPPKBB, agenda pertemuan ialah rencana pembuatan kajian ilmiah Kecamatan Rumpin untuk menjadi ibu kota calon Kabupaten Bogor Barat,” lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Bogor Joko Pitoyo juga menyetujui apabila Kecamatan Rumpin menjadi ibu kota calon Kabupaten Bogor Barat.

“Jangan sampai investasi di ibu kota Calon Kabupaten Bogor Barat terkendala akan kerawanan bencana alam, hingga saya melihat Kecamatan Rumpin dengan lahan yang lebih stabil dari Kecamatan Cigudeg menjadi ibu kotanya Calon Kabupaten Bogor Barat, apalagi dari segi insfrastruktur kedekatan Kecamatan Rumpin dengan BSD di Kota Tanggerang Selatan menjadi nilai yang positif.
Kalau mengenai banyaknya insfrastruktur jalan di Kecamatan Rumpin yang rusak karena banyaknya truk tambang itu tinggal diperbaiki lalu mengalihkan rute arus lalu lintas truk tambang,” katanya.(*/T Ab)

DEPOK – Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Depok terus melonjak. Menurut laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) Kota Depok, Kamis (3/9), pasien terkonfirmasi positif Covid-19 bertambah sebanyak 45 orang.
Saat ini, jumlah total pasien positif di Depok menjadi 2.338 orang.

Untuk pasien positif yang meninggal dunia bertambah satu orang lagi, jadi jumlah total keseluruhan pasien yang meninggal dunia menjadi 80 orang.

Untuk jumlah pasien terkonfirmasi positif yang sembuh bertambah cukup banyak yakni 58 orang. Total pasien sembuh menjadi 1.641 orang.

“Masih terus terjadi penambahan kasus positif Covid-19, bertambah 45 orang. Tapi, alhamdulillah pasien sembuh juga bertambah. Ada sebanyak 58 orang sembuh,” ujar Jubir GTPPC Kota Depok Dadang Wihana.

Sebelumnya, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyampaikan Kota Depok menyumbang tertinggi kasus positif di Provinsi Jawa Barat. Ia mendetailkan, per 2 September, Kota Depok menyumbang kasus sebesar 1.764, kemudian disusul Kota Bekasi sebesar 1.626, dan Kabupaten Bekasi sebesar 1.105.

Jumlah kasus akumulatif di Provinsi Jawa Barat sendiri tercatat sebanyak 11.481 kasus dengan kasus aktif sebesar 42,38 persen atau 4.866 kasus. Sedangkan kasus sembuh sebanyak 6.339 atau 55,21 persen dan kasus meninggal sebanyak 276 atau 2,4 persen.

“Dengan angka tersebut kasus aktif di Jawa Barat masih termasuk tinggi, lebih tinggi dari persentase kasus aktif nasional yaitu 24,1 persen. Sedangkan kasus sembuh di Jawa Barat masih berada di bawah angka nasional yaitu 71,6 persen,” jelas Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden, Kamis (3/9/2020).

Wiku menyebut terdapat 13 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang masuk dalam kategori daerah risiko rendah, 10 kabupaten/kota dengan risiko sedang, dan empat kabupaten/kota risiko tinggi. Sementara, jumlah kematian akumulatif terbanyak juga tercatat ada di Kota Depok yakni sebanyak 51 kasus, Kabupaten Bekasi 33 kasus, Kota Bekasi 29, dan Kota Bogor 25 kasus.

“Kami mohon agar Pemprov Jabar dapat terus menekan kasus aktif menjadi minimal sama dengan kasus aktif nasional yaitu 24,1 persen dan meningkatkan kesembuhan yang minimal sama kesembuhan nasional yaitu 71,6 persen, serta mempertahankan atau menurunkan persentase kasus meninggal tetap rendah,”tukasnya.(*/Idr)

BEKASI – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bekasi, meminta pemerintah kota menunda rencana pembukaan bioskop di wilayah tersebut. Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi, Hasnul Pasaribu, mengatakan, penundaan pembukaan bioskop lantaran kondisi Covid-19 yang masih belum terkendali.

“Covid-19 belum turun, malah justru semakin belum terkendali,” kata Hasnul kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Dia menuturkan, alasan pembukaan bioskop untuk mendapatkan rasa bahagia sangat relatif. Sebab hal itu bergantung pada film yang ditonton.

Sebaliknya, justru ia mengimbau pada pemerintah kota untuk bisa memperketat penerapan protokol kesehatan di ruang-ruang hiburan terbuka, seperti pantai, puncak dan tempat rekreasi terbuka lainnya.

“Rasa bahagia itu relatif, sebab tergantung jenis film yang ditonton. Kalau hanya alasan rasa bahagia, lebih baik rekreasi di pantai, puncak, atau di tempat rekreasi yang suasana alam terbuka,” terang dia.

Lebih lanjut, Hasnul menyampaikan, seketat apapun protokol kesehatan yang diberlakukan untuk menonton bioskop, rasa waswas dan khawatir tertular virus akan tetap menggelayuti penonton.

“Hendaknya pengusaha bioskop bersabar dulu, untuk membuka lahan bisnisnya hingga suasananya benar-benar aman,”terangnya.(*/Eln)

CIBINONG – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Kodim 0621/Kabupaten Bogor, mengharuskan karya bakti TNI untuk membuka Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak II, diundur.

Awalnya, rencana pembukaan Jalur Poros Tengah Timur dilakukan akhir September 2020. Namun, ternyata jadwal berbenturan dengan rencana TMMD yang juga dimulai 22 September 2020.

Dandim 0621/Kabupaten Bogor, Letkol Inf Sukur Hermanto mengatakan, pihaknya masih harus melakukan survei lokasi dan hal lainnya sebelum membuka jalan yang direncanakan sepanjang 3 kilometer itu.

“Puncak II sementara belum bisa kita putuskan kapan. Karena kita juga mau survei dulu. Soal kelayakan dan kesiapan lainnya,” kata Sukur, Kamis (3/9).

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin mengaku tidak khawatir jika pembukaan Jalur Puncak II diundur sementara.
Pasalnya, program ini tidak memiliki tenggat waktu seperti TMMD.

“Iya itu kan program karya bakti TNI. Jadi bisa kapan saja dilakukan. Tapi mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun ini,” kata Burhan.

Pemkab Bogor sendiri telah menyiapkan anggaran Rp5 miliar untuk membuka Jalur Puncak II dalam APBD 2020. “Saya percaya Pak Dandim bisa setelah TMMD,” tukas Sekda Kabupaten Bogor.(*/T Abd)