Metro Jabodetabek

DEPOK – Ketua Bidang Informasi Komunikasi Pengurus Pusat Perempuan Hanura (Organisasi Sayap DPP Partai Hanura) selaku perwakilan dari DPP Hanura,  Lis Sugeng menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mengentervensi kasus yang dialami  Ketua DPC Partai Hanura, SM yang kini ditahan di Polres Depok.

“Kita tidak akan entervensi kasus pemukulan anggota yang dilakukan kadernya.

Jika memang bersalah, semuanya diserahkan secara proses hukum,” jelas Ketua Bidang Informasi Komunikasi Pengurus Pusat Perempuan Hanura, Lis Sugeng kepada wartawan saat dikonfirmasi , (24/12) .

Lis Sugeng mengatakan permohonan maaf kepada masyarakat sekaligus anggota polisi yang menjadi korban pemukulan saat demo terjadi di bawah pimpinan SM.

“Apa yang dilakukan kadernya tersebut sudah dalam perbuatan pidana. Sesuai Aturan Dasar Rumah Tangga (ADRT) DPP Hanura, tidak akan melindungi kadernya jika sudah kena masalah hukum. Sehingga terancam akan segera dikeluarkan,” katanya.

Dalam kesempatan dengan bertemu secara langsung Kasat Reskrim Polresta Depok, Kompol Agus Salim bersama ibu Lis Sugeng hanya ingin mendengar kejelasan hukum yang menimpa kader partainya.

“Selain disangkakan memukul anggotanya saat sedang berunjuk rasa di depan gedung Walikota Depok, tapi juga pemakai shabu. Terkait pengguna shabu, terbukti hasil test urine positif dan ditemukan alat hisap shabu “bong” yang disembunyikan di rumahnya saat dilakukan penggrebekan anggota,” tukasnya.

Sebelumnya, massa berorasi menuntut kemunduran walikota Depok Nur Mahmudi Ismail depan Balaikota. Demo berjalan ricuh dan ada anggota yang dipukul.

Kemudian oknum Ketua DPC Partai Hanura setempat, sekaligus koordintor aksi, diamankan petugas.

Berdasarkan informasi warga, SM pengguna shabu-shabu saat tes urine diketahui positif. Selain itu bukti kuat ditemukan anggota saat penggeledehan di rumahnya di Jalan Kavling, RT. 02/15, Rangkapan Jaya, Pancoran Mas Kota Depok, Senin (23/12) malam, petugas menyita alat hisap shabu (bong) di dalam lemari.(*Darl)

BOGOR – Kawasan puncak menjadi favorit untuk tunjuan wisata dari berbagai daerah .

Liburan anak sekolah bersamaan dengan libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2014 membuat arus lalu lintas di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor mengalami kemacetan yang cukup parah.

Untuk mengurai kemacetan, Polres Bogor memberlakukan sistem satu arah ke Puncak dan sebaliknya ke arah Jakarta.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor Ajun Komisaris Polisi Muh Chaniago mengatakan, sistem buka tutup selama musim liburan di lakukan secara situasional.

“Jika kondisi arus lalu lintas sangat padat, baru kita berlakukan satu arah,” katanya kepada wartawan,(24/12).

Chaniago menjelaskan, untuk Rabu (25/12) yang bertepatan dengan perayaan Hari Raya Natal, Polres Bogor akan memberlakukan satu arah mulai pukul 08.00 WIB hingga pukul 11.00 untuk kendaraan yang menuju ke Puncak.

“Dan sebaliknya dari Puncak yang menuju Jakarta akan kita berlakukan mulai pukul 15.00 sampai 18.00 WIB,” katanya.

Kasat Lantas mengimbau kepada seluruh pengendara agar mentaati peraturan lalu lintas, agar tidak terjadi kemacetan yang semakin parah.

“Jangan saling serobot, karena bisa membuat arus lalu lintas terkunci,” tukas Kasat Lantas.

Pantauan dilapangan , antrean kendaraan mulai terjadi sekitar 500 meter sebelum gerbang tol (GT) Ciawi hingga ke simpang Gadog.

Selepas simpang Gadog, kondisi arus lalu lintas cukup padat dari kedua arah.(Jun)

JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan penandatanganan keputusan bersama tentang Pelaksanaan Kampanye Anti-Korupsi di Gedung Kominfo, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Keputusan itu ditandatangani bersama oleh Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar dan Menteri BUMN yang diwakilkan oleh pejabat Eselon I yang disaksikan langsung oleh Ketua KPK Abraham Samad.

Saat penandatanganan berlangsung, Tifatul menjelaskan bahwa pertimbangan utama dikeluarkannya keputusan ini dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2013, tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013.

“Memasuki periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pemerintah semakin intensif menjalankan aksi-aksi anti Korupsi. Maka itu kami memandang perlu untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan sinergitas dalam pelaksanaan kampanye anti korupsi bersama dengan beberapa menteri terkait,” papar Tifatul.

Menurutnya, keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia tentunya bergantung pada pencapaian pelaksanaan aksi-aksi yang dikembangkan berdasarkan enam strategi. Yakni pencegahan, penegakan hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, kerjasama Internasional dan penyelamatan aset hasil tipikor, pendidikan dan budaya antikorupsi, serta mekanisme pelaporan pelaksanaan pemberantasan korupsi.

“Pada prinsipnya keenam strategi ini tidak dapat dipisahkan, melainkan harus dilaksanakan secara terintegrasi. Selain itu, dalam pelaksanaan aksi-aksi dalam setiap fokus strategi harus diwujudkan sinergitas program yang dilakukan secara bersama-sama oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Berikut isi keputusan bersama Kampanye Anti Korupsi yang baru saja ditandatangani :

1. Melaksanakan kampanye antikorupsi sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Menetapkan rencana aksi kampanye antikorupsi, seperti melakukan sosialisasi pendidikan budaya anti korupsi untuk pemerintah daerah, kampanye di sektor pelayanan publik dan sebagainya.
3. Keputusan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (art)

JAKARTA – Sebanyak 65 Rancangan Undang-undang (RUU) pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) belum mulai dibahas karena masih harus menunggu Amanat Presiden (Ampres) yang menunjuk wakil pemerintah membahasnya bersama DPR. Namun, DPR menambah lagi 22 RUU DOB.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Arif Wibowo mengatakan, dengan adanya tambahan 22 Rancangan Undang-undang Daerah Otonomi Baru (DOB) usulan inisiatif DPR yang disahkan saat Sidang Paripurna akhir tahun pekan lalu, total ada 87 DOB yang menunggu Amanat Presiden (Ampres) untuk dibahas menjadi UU.

Sebelumnya, dalam sidang Paripurna 24 November 2013, sebanyak 65 RUU DOB usulan inisiatif DPR sudah lebih dulu disetujui DPR menjadi RUU DOB untuk segera dibahas dengan pemerintah. Namun, dikatakan Arif, sampai saat ini Ampresnya belum dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Total ada 87 DOB yang menunggu Ampres dari Presiden. Kita belum tahu kapan keluarnya. Sama dengan 65 RUU DOB sebelumnya, pemerintah harus menentukan sikap,” tegas Arif.

Dalam sidang Paripurna pekan lalu yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Pramono Anung Wibowo, sebanyak RUU 22 DOB usulan inisiatif DPR telah disetujui. Persetujuan itu diberikan dalam waktu singkat tanpa ada pembacaan sikap fraksi-fraksi karena padatnya agenda sidang saat itu.

Pramono yang memimpin sidang saat itu hanya meminta masing-masing fraksi menyerahkan pandangan tertulisnya kepada pimpinan sidang untuk diverifikasi kemudian. Namun, pada prinsipnya 9 fraksi di DPR setujui 22 RUU DOB itu untuk dibahas dengan pemerintah.

Di antara 22 RUU DOB usulan inisiatif DPR itu seperti pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara, pemekaran dari Sumut, Kabupaten Kepulauan Natuna Selatan, dan Natuna Barat sebagai pemekaran dari Kabupaten Natuna, Kepualauan Riau. Kabupaten Cilangkahan, Caringin pemekaran Kabupaten Lebak, Banten. Kabupaten Cibalium, pemekaran Padeglang, Banten.

Ada juga pemekaran Kota Sebatik pemekaran Kalimantan Utara, Kabupaten Balanipa pemekaran Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Kabupaten Mimika Barat dan Mimika Timur pemekaran Kabupaten Mimika, Papua.

Kemudian Kabupaten Moni pemekaran dari Paniai, Papua. Kabupaten Yamu pemekaran Puncak Jaya, Papua, hingga yang terakhir Kabupaten Indragiri Selatan pemekaran Kabaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.(adi)

DEPOK – Hukum seolah tak bisa diterapkan di negeri ini ,masih ada saja yang membangkang walau keputusan hukum sudah jelas .
Masyarakat Peduli Penegakan Supremasi Hukum Kota Depok meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail turun dari jabatannya. Karena, kemenangannya di Pilkada Kota Depok 2010 dinilai ilegal.

“Kami menuntut Nur Mahmudi segera turun dari jabatannya,” jelas koordinator aksi Edi Faisal saat orasi di depan Balai Kota Depok, (23/12).

Bahkan, para demonstran itu menggembok pintu gerbang Balai Kota Depok. Tak sampai disitu, salah seorang pendemo lalu menelan kunci gembok tersebut.

Berdasarkan pantauan di lokasi, water canon sudah disiapkan dalam area Balai Kota Depok. Karena tak berhasil masuk ke Balai Kota, maka terjadi bentrok antara massa dengan petugas keamanan.

Akhirnya, massa aksi hanya bisa berorasi di depan gerbang Balai Kota. Mereka menggunakan mobil bak yang disulap menjadi mimbar orasi. “Kami menuntut jabatan Wali Kota Depok di PLt (pejabat pelaksana) kan oleh Mendagri,” kata Ketua Masyarakat Pedulu Hukum Depok Suryadi Boges.

Menurut Suryadu, permasalahan sengketa Pilkada sebenarnya sudah jelas bahwa Nur Mahmudi tidak sah. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan KPUD Depok beberapa waktu lalu yang mencabut surat keputusan pemenangan Nur Mahmudi dan wakilnya Idris Abdul Shomad 2010. “Ini kenapa dibiarkan, seakan-akan hukum dipermainkan,” katanya.

Berdasarkan pantauan di lapangan, para demonstran itu menggembok pintu gerbang Balai Kota Depok. Tak sampai disitu, salah seorang pendemo lalu menelan kunci gembok tersebut.

Bahkan, dalam pengamanan aksi tersebut, Balai Kota Depok juga dijaga oleh water canon. Karena tak berhasil masuk ke Balai Kota, maka terjadi bentrok antara massa dengan petugas keamanan.(Dar)

TANGSEL – Plt Lurah yang satu ini begitu nekad memalsukan surat tanah dan menjuaknya pada pihak lain .

Diduga memalsukan dokumen jual beli tanah, Nasan Wijaya Plt Lurah Ciater, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan ditangkap Polresta Tangerang.

Sebelumnya, polisi mendapat laporan dari seorang warga yang merasa dibohongi oleh lurah tersebut.

Saat akan mengurus tanah, sertifikat warga tersebut malah dijual oleh Nasan.

“Seorang warga tersebut katanya mau ngurus tanah, mau dibuatkan sertifikat. Tapi ternyata tanah itu dijual, tanpa ada tanda tangan si pemilik tanah tersebut,” jelas Kasat Reskrim Polresta Tangerang, Kompol Siswo Yuwono.(23/12).

Luas tanah yang dipalsukan penandatangannya tersebut seluas 100 meter persegi.

Karena merasa tak pernah menandatangani, akhirnya si pemilik tanah melaporkan tindakan oknum Plt lurah tersebut ke Polresta.

“Saat ini oknum lurah tersebut masih kami tahan, dan tengah dikembangkan pelaporan warganya,” tuntas Kompol Siswo.

Terpisah, suasana kantor Kelurahan Ciater Kecamatan Serpong terlihat biasa. Dikatakan Kasie Pemerintahan Kelurahan Ciater, Kudin H.Amat, pelayanan kelurahan masih seperti biasa.

“Tidak ada yang terganggu, pelayanan masih seperti biasa. Segala kebijakan masih dipegang sekretaris lurah,”pungkasnya.(Elk)

JAKARTA – Tawuran yang belum jelas penyebabnya membuat sejumlah kendaraan dan hunian menjadi rusak .

Polisi mengidentifikasi pelaku tawuran di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur adalah warga Kelurahan Ciracas dan warga Kelurahan Cijantung.

Akibat bentrokan warga yang terjadi Minggu (22/12) pukul 03.30 WIB ini, sejumlah kendaraan dan pemukiman warga dirusak kedua kubu yang terlibat perselisihan tersebut.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Rikwanto mengatakan kerusakan dari keributan warga di wilayah Ciracas itu mengakibatkan banyak kendaraan rusak.

Sebuah mobil truk boks bernomor polisi B 9471 TU pecah kaca depan, truk Fuso B 9316 GYT pecah kaca depan, truk boks B 9422 FV terbakar, mobil colt Mistsubishi B 9513 TAL pecah kaca depan dan samping. Kendaraan yang rusak ini berada di sekitar area keributan warga tersebut.

Selain itu, rumah tinggal milik warga bernama Nia di RW 10 Kelurahan Cijantung rusak pada bagian asbes dan kaca rumah bagian depan, dan dua buah gerobak yang dijadikan warung rokok juga terbakar.

“Untuk warga yang jadi korban kita masih cek,” kata Rikwanto.

Rikwanto mengatakan, hingga kini petugas masih mendalami latar belakang terpicunya bentrokan yang terjadi antar dua kubu warga tersebut. Adapun pertemuan dengan tokoh masyarakat setempat tengah berlangsung saat ini.

“Kedua warga yang terlibat keributan sedang dilakukan penyelesaian atau rembukan yang difasilitasi muspika, masih berlangsung,” jelas Rikwanto.

Sebelumnya, aksi saling serang antar warga ini menyebabkan lalu lintas Jalan Raya Bogor sempat ditutup.
Warga saling serang menggunakan senjata tajam dan petasan hingga pukul 06.30 WIB.

Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung membubarkan kedua massa yang bentrok dengan menembakan gas air mata. Jalan Raya Bogor yang ditutup lima jam tersebut akhirnya dibuka kembali.(*Adyt)

JAKARTA – Sosok seorang ibu saat ini begitu penting ditengah degradasi moral ,posisi perempuan kini tidak lagi dipandang sebelah mata.

Seorang perempuan sejatinya akan menjadi ibu meskipun mereka tetap dituntut untuk mandiri dan setara dengan kaum adam.

Bagi pegiat dan aktifis perempuan Sri Woerjaningsih atau yang akrab disapa Giwo Rubianto Wiyogo, sosok perempuan masa kini dapat berperan sebagai pemimpin bahkan penentu masa depan.

Sosok perempuan sebagai pemimpin, kata Giwo, tidak harus melulu berada di depan, tetapi dapat menjadi pendukung, pemantau, bahkan sosok yang bisa mengevaluasi setiap masalah.

“Kedudukan istri sebagai pemimpin tak harus berada di depan, tetapi bisa menjadi pendukung. Kerjasama yang baik antara keluarga sehingga permasalahan anak dapat dientaskan dari rumah tangga,” jelasnya kepada wartawan, (22/12).

Mantan Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) ini juga mengungkapkan degadrasi moral kini banyak terjadi pada anak-anak Indonesia.

“Ibu adalah suatu pendidik yang utama bagi anak-anak, pola asuh yang baik terhadap anak-anak, menjadi yang utama dan pertama dalam mendidik anaknya agar berkarakter dan bermoral melalui momentum Hari Ibu ini,” tandasnya.(*Fet)

BOGOR – Selama ini  perhatian dan keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten bogor pada bidang kesehatan tidak berjalan dengan baik sebab masih ada warga Desa Banyuwangi kp Panggeleseran kecamatan Cigudeg warga miskin ini selama 17 tahun tidak ada perhatian dan tindakan untuk mengobati penyakit kulit yang diderita Junaedi  .(22/12)

Penyakit kulit tersebut sudah sejak umur tiga tahun sampai saat ini masih diderita Junaedi dan belum pernah tersentuh oleh para ahli medis dan specialis.

Pasalnya ,warga miskin tersebut sangat jauh dari Puskesmas dengan jarak hampir 18 kilometer dan kampung Panggeleseran tersebut sangat terisolir ,jalan desanya pun masih batu dan tanah bila musim hujan tidak bisa dilalui kendaraan roda empat .

Untuk itu orang tua dari Junaedi , Sanata dan ibunya Hae mengharapkan uluran tangan untuk sibuah hatinya agar ada yang bisa peduli dan uluran tangan dari semua pihak .Sebab anak tersebut sangat menderita yang dirasakan oleh Junaedi .

Saat dikonfirmasi Kepala Dinkes tidak bisa dihubungi hanya telpon genggamnya berdering dan tak diangkat .(Gus)

JAKARTA – Ani Yudhoyono pada Ahad (22/12) pagi melepas ribuan peserta “Fun Bike dan Fun Walk” dalam rangkaian peringatan

Hari Ibu ke-85 yang terdiri atas perwakilan dari kementerian-lembaga serta organisasi profesi.

Ibu Negara mengibarkan bendera ‘start’ di halaman gedung Kementerian Pertahanan, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, dengan
didampingi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta Ibu Herawati Boediono.

Kegiatan “Fun Bike dan Fun Walk” itu sekalipun dilakukan di tengah guyuran hujan gerimis yang membasahi sebagian besar
wilayah Jakarta sejak fajar tidak menyurutkan semangat para peserta, yang terdiri atas 7000 peserta yaitu lima ribu peserta
“Fun Walk” dari sejumlah kementerian-lembaga, 500 orang peserta “Fun Bike” dari berbagai elemen antara lain TNI, komunitas
bersepeda, Kowani dan polisi, serta 2000 orang dari Kementerian Pertahanan.

Ibu Ani dan para tamu VVIP tampak mengenakan kaos abu-abu dalam acara yang mengusung tema “Gerakan Indonesia Bersih, Sehat,
Ramah Lingkungan, Rapi dan Indah (BerSeRRi).

Sementara itu acara puncak peringatan Hari Ibu ke-85 telah diselenggarakan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada Kamis
(18/12).

Acara puncak itu dibuka oleh Presiden Yudhoyono dimana Presiden secara simbolis memberikan penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE) kepada 40 pihak yang mewakili kementerian-lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten-kota yang
telah berkomitmen dan melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai sektor pembangunan.

Peringatan tahun ini bertemakan “Peran Perempuan dan Laki-laki dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipatif dan Pembangunan
yang Inklusif”. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari, tema itu dipilih dengan
melihat situasi dan kondisi bangsa Indonesia tahun 2013 yang bersiap menuju tahun politik 2014, dengan harapan di tahun
depan semakin banyak warga negara yang terlibat dalam pemilihan umum.

“Ada pun tema pembangunan inklusif, kami tetapkan agar pembangunan yang sedang dijalani prosesnya hingga hari ini dapat
optimal menjangkau semua kelompok dan elemen masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki, anak perempuan maupun anak
laki-laki, termasuk kelompok penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus di seluruh Indonesia,” paparnya.

Presiden Yudhoyono pada kesempatan itu menyatakan apresiasinya pada jerih payah dan upaya kaum perempuan dalam memajukan
harkat, martabat, kemuliaan kaum perempuan, dan bersama pemerintah melakukan pembangunan berkelanjutan. Presiden juga
menyaksikan Ibu Ani Yudhoyono menerima penghargaan Yayas Buddhimat Patnika sebagai bentuk penghargaan atas gagasan dan
perubahan yang dilakukannya terhadap masyarakat, terutama perempuan dan anak di bidang pendidikan, ekonomi, dan
lingkungan.(ART)