Metro Jabodetabek

TANGERANG – Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tangerang, Ahmad Taufik mengatakan, bahwa saat ini ada sekitar 13.000 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) yang sudah terpasang di Kabupaten Tangerang.

Selain pemasangan PJU baru Taufik mengatakan pihaknya berencana akan mengganti bohlam-bohlam PJU dengan lampu LED. Dengan mengganti bohlam dengan LED, kata Taufik, setidaknya 50 persen dari pengeluaran biaya listrik diatas bisa dipangkas.

“Pergantian bohlam dengan lampu LED dilakukan guna menghemat biaya daya bohlam yanh dinilai boros. Dalam setahun, kami menganggarkan dana sebesar Rp 13 miliar sampai Rp 14 miliar untuk bayar listrik PJU,” katanya.

Taufik juga mengtakan, saat ini PJU 25 persen lagi mati menurutnya disebabkan oleh kerusakan teknis, pengaruh cuaca dan usia lampu yang menjadi sebab PJU mati.

“Dari jumlah tersebut, 25 persennya saat ini mati. Penyebabnya faktor usia lampu, adanya kerusakan teknis, dan pegaruh cuaca,” jelasnya.(*Did)

BOGOR – Pekan Olahraga Nasional (PON) XIX yang akan di selenggarakan pada tahun 2016. Kabupaten Bogor menjadi salah satu tuan rumah. Dalam rangka percepatan persiapan PON XIX di Jawa Barat khususnya Kabupaten Bogor persiapan pembangunan infrastruktur hal yang menjadi penting dan mendesak.

Beberapa hal yang penting dan menjadi perhatian khusus dan harus segera dilaksanakan yaitu:

1. Ruas Jalan Kandang Roda-Sentul (sta 0+104 s.d sta. 2+354 di Kecamatan Cibinong sebagai akses langsung dari gerbang tol Sirkuit Sentul ke Stadion Pakansari dimana kondisinya saat ini perlu ditingkatkan.

2. Ruas Jalan Kandang Roda-Pakansari (Lingkar GOR II) di Kecamatan Cibinong sebagai akses lanjutan dari ruas jalan kandang roda Sentul dan merupakan jalan melingkar GOR Pakansari yang saat ini perlu penyelesaian pembangunannya.

3. Ruas Jalan Mayor Oking di Cibinong dan Citeureup merupakan jalan Provinsi Jawa Barat sebagai akses jalan dari Gerbang Tol Citeureup menuju Stadion Pakansari melalui jalan nasional (Ruas Jalan Raya Bogor) yang memerlukan pemeliharaan/ peningkatan oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat.

Dengan demikian hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi Provinsi Jawa Barat untuk segera menganggarkan dalam APBD nya, paling cepat diperubahan APBD 2015 ini dengan alasan sangat mendesaknya waktu pelaksanaan.

Ketua Fraksi PPP Provinsi Jawa Barat H. Teuku Hanibal Mengatakan akan memperjuangkan aspirasi tersebut hingga masuknya angaran dalam APBD Jawa Barat.

“Saya sebagai anggota DPRD Provinsi mewakili Kabupaten Bogor berjanji akan memperjuangkan aspirasi ini sampai masuknya anggaran tersebut dalam APBD Jabar. Agar pelaksanaan PON XIX dapat terlasksana dengan baik,” katanya kepada wartawan, Kamis (05/03/2015).

Sementara itu Arif Bahtiar dari LSM Komite Pemantau Pembangunan mengatakan mendukung langkah anggota DPRD dari Dapil Kabupaten Bogor yang akan memperjuangkan sampai masuknya anggaran dalam APBD perubahan untuk program percepatan pembangunan infrastruktur.

“Kami dari LSM Komite Pemantau Pembangunan mendukung langkah Anggota DPRD Dapil Kabupaten Bogor. Percepatan pembangunan jalan harus segera dibangun untuk persiapan PON 2016 sebab Kabupaten Bogor menjadi salah satu tempat penyelenggaran PON XIX. Oleh karena itu anggora DPRD Provinsi Jawa Barat dari Dapil Kabupaten Bogor harus segera memasukan program tersebut di APBD Perubahan,” kata Arif Bahtiar. (Adi)

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mendatangi kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pertemuan DPRD dengan Kemendagri ini untuk membahas RAPBD DKI Jakarta 2015.

Pimpinan DPRD DKI datang sekitar pukul 14.30 WIB, Rabu (4/3). Pimpinan DPRD diwakili M. Taufik, Haji Lulung, Ferrial Sofyan, anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, dan ketua komisi.

Anggota DPRD yang ikut ke Kemendagri seperti Ketua Fraksi PKS Selamat Nurdin, anggota Golkar Ashraf Ali, fraksi Gerindra M. Sanusi dan lainnya.

Pertemuan ini, merupakan pertemuan lanjutan Kemendagri untuk menengahi kisruh soal APBD DKI 2015. Jajaran DPRD DKI diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri RI, Yuswandi A. Tumenggung dan Direktorat Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah Reydonnyzar Moenek.(*Har)

DEPOK – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Depok meminta tambahan pasokan elpiji 3 kg ke Kota Depok hingga dua kali lpat. Permintaan penambahan pasokan gas melon sudah dilayangkan ke Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswanamigas) Kota depok. Hal tesebut dilakukan untuk mengantisipasi banyaknya masyarakat yang beralih dari gas elpiji 12 kg ke elipiji 3 kg akibat kenaikan harga elipiji 12 kg.

Kenaikan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 5.000 rupiah, yakni dari Rp 129.000 per tabung menjadi Rp 134.000 per tabung mulai 1 Maret 2015.

Kepala Disperindag Kota Depok Agus Suherman mengatakan, pasokan gas melon atau elpiji 3 kilogram ke Kota Depok sebulannya adalah 1.425.000 tabung.

“Itu dalam situasi normal. Karena kenaikan elpiji 12 kg, kami minta ke Hiswana agar pasokan gas melon ditambah sampai dua kali lipat. Permintaan resmi sudah kami layangkan,” kata Agus, di Balai Kota Depok, kemarin.

Agus berharap, pasokan gas melon ke Depok pasca kenaikan 12 kg mencapai 2,8 juta tabung per bulan atau sekitar 90.000 tabung perhari.

“Ini supaya masyarakat tidak menganggap gas melon langka,” katanya.

Menurutnya, akibat kenaikan harga elpiji 12 kg, sangat mungkin warga ekonomi menengah ke atas yang biasa menggunakan elpiji 12 kg beralih ke gas 3 kg.

“Kami akan tetap melakukan monitoring ketat ke pasar dan agen untuk mengontrol jual beli gas 3 kilogram apakah memenuhi kebutuhan masyarakat atau tidak. Yang terpenting harus dilakukan tepat sasaran,” jelasnya.

Agus juga mengatakan, pemilik restoran atau untuk penggunaan komersial tidak boleh menggunakan gas melon yang merupakan gas bersubsidi.

“Saya pastikan, stok gas 3 kilogram di Depok tetap ada, karena Hiswana Migas berupaya memenuhi permintaan kami,” pungkasnya. (*Fad)

BEKASI – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi optimis Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan akan mencapai target pada tahun 2015. Meski pada tahun 2014 pendapatan PBB Kota Bekasi tidak tercapai. Namun Pemkot Bekasi akan menaikan target pendapatan PBB sebesar 8,6 persen di tahun 2015.

Wakil Wali Kota Bekasi, Ahmad Syaikhu mengatakan, pendapatan Kota Bekasi melalui PBB pada. tahun 2014 lalu mencapai Rp 170 miliar. Padahal target yang dipatok Pemkot Bekasi saat itu sebesar Rp 180 miliar. Meski demikian, Ahmad optimis tahun ini pendapatan PBB akan memenuhi target sebesar Rp 277 miliar.

“Kita optimistis dengan pencapaian angka tersebut, karena sudah mengevaluasi kekurangan-kekurangan dari tahun lalu seperti mengupdate data jumlah wajib pajak,” katanya kepada wartawan, kemarin.

Berdasarkan data yang dimilikinya, jumlah Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB bagi wajib pajak mencapai 636.000 surat. Tak tercapainya target pajak pada tahun 2014, kata Ahmad, disebabkan banyaknya para wajib pajak yang tak mengerti kewajibannya. Oleh karenanya, pihaknya akan lebih memacu lagi menagih para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya.

“Pendapatan di sekotr PBB masih jadi penyumbang terbesar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bekasi,” pungkasnya.(*Elan)

BOGOR – Sejumlah water barrier dipasang di Jalan Pajajaran depan gedung Bale Binarum. Barrier yang dipasang sekitar 30 meter. Dengan dipasangnya pembatas jalan ini, kendaraan yang keluar dari arah Jalan Durian Raya yang akan masuk ke Jalan Pajajaran tidak terlalu mengambil lajur ke kanan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kemacetan di sejumlah ruas jalan di Kota Bogor.

Kepala Seksi Rekayasa Manajemen Lalu Lintas DLLAJ Kota Bogor Dody Wahyudin mengatakan, pihaknya sudah memetakan beberapa kawasan yang rawan terjadi kepadatan lalu lintas.

“Bersama Satlantas Polres Bogor Kota, kita sudah menyiapkan rekayasa lalu lintas di beberapa ruas jalan yang kerap terjadi kemacetan,” kata Dody Wahyudin, Selasa (3/3).

Dody juga mengatakan, untuk rekayasa lalu lintas modelnya tidak jauh berbeda dengan pengaturan lalu lintas sebelumnya. Selain melakukan buka tutup sejumlah ruas jalan, juga dilakukan pengalihan arus. Menurutnya, yang berbeda saat ini adalah pemasangan water barrier di sejumlah ruas jalan.

Pemasangan water barrier itu untuk mengantisipasi kendaraan berbelok arah sembarangan atau mengambil jalur terlalu ke kanan sehingga menghambat arus lalu lintas.

“Sudah kami pasang water barrier dan supaya lalu lintas tetap lancar,” jelasnya.

Selain di Jalan Pajajaran, barrier juga dipasang di Jalan Mayor Oking. Tujuan pemasangan ini, sama seperti di Jalan Pajajaran, yaitu agar pengendara dari Jalan Mayor Oking yang akan ke Jalan Kapten Muslihat tidak terlalu mengambil lajur ke kanan jalan.(Dung)

BEKASI – Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Air Kota Bekasi Tri Adiyanto mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekas berencana memasang alat pengukur kecepatan aliran sungai Kali Bekasi.

Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi dini terjadinya banjir di kawasan bantaran.

“Kami memang sedang membutuhkan alat pengukur kecepatan air, sehingga penanganan banjir bisa segera dilakukan sejak dini,” kata Tri Adiyanto di Bekasi, kemarin.

Tri juga mengatakan, pemasangan alat ukur kecepatan di Kali Bekasi sangat mendesak direalisasikan mengingat banyaknya pihak yang terpengaruh dengan keberadaan kali tersebut.

Menurutnya, salah satu pihak yang bergantung pada Kali Bekasi adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Patriot yang memanfaatkan air Kali Bekasi sebagai bahan baku untuk keperluan produksi air bersih. Tri mengatakan, persoalan itu belum termasuk ribuan pemukiman penduduk yang ada di bantaran sungai tersebut.

Menurut Tri, perusahaan air itu sangat bergantung pada pengaturan pintu air Bendung Kali Bekasi di Jalan M Hasibuan, Bekasi Timur.

“Apabila pintu air terlalu lama dibuka saat terjadi lonjakan volume, PDAM juga tidak punya air untuk keperluan air baku karena airnya dialihkan ke bagian hilir,” jelasnya.(*Elan)

TANGERANG – Penderita tumor M Ali Abidin yang tinggal di Gang Kinikijan RT 006/02 Kampung Nerogtog, Kelurahan Nerogtog, Pinang, Kota Tangerang, sudah tujuh bulan ini terbaring di dipan rumahnya karena terserang tumor.Pemerintah Kota Tangerang, Banten, akan menanggung seluruh biaya pengobatannya.

“Biayanya nanti ditanggung semuanya oleh Pemkot Tangerang,” kata Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah, Senin (23/2).

Informasi di lapangan menyebutkan, yang bersangkutan sebelumnya ditangani oleh puskesmas Kunciran pada September 2014 dan sudah difasilitasi melalui BPJS.

Wali Kota memerintahkan supaya Ali segera dibawa ke Rumah Sakit (RS) untuk dirawat sambil menunggu hasil koordinasi dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta.

“Kartu BPJS yang bersangkutan sudah tidak aktif, kita akan tanggung melalui program Pelayanan Kesehatan Masyarat Kota Tangerang, dan itu gratis,” terangnya.

Sebelumnya penderita tumor tersebut juga sempat di dirawat di RS. Dharmais, terus karena proses pelayanan BPJS di RS Dharmais memerlukan waktu lama maka untuk sementara yang bersangkutaan dirawat di RSU Kabupaten Tangerang sampai pertengahan Februari 2015.

“Oleh karenanya kita juga akan mendorong agar pemerintah pusat bisa menambah kapasitas RS yang menjadui rujukan pengguna BPJS, seperti RS Dharmais,” pungkasnya(*Far)

JAKARTA – Untuk menciptakan kawasan menjadi tertib Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Barat menertibkan bangunan liar (bangli) di pinggir Kali Angke, Tambora, Jakarta Barat.

Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengatakan, penggusuran itu untuk membuat saluran air Kali Angke, maupun kali hitam menjadi lancar. Selain itu penertiban bangunan juga agar kawasan itu menjadi tertib.

“Beberapa hari sebelumnya kami juga melakukan penertiban PKL di kawasan itu. Hari ini bangunan liar seperti pos, dan beberapa kafe di Jalan Jembatan Besi, dan Jalan Angke juga kami tertibkan,” kata Anas, kemarin.

Anas juga mengatakan, saat ini tidak kurang dari 1.500 bangunan liar masih berdiri di beberapa kali yang ada di wilayah hukumnya. Maka itu, dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan hal yang serupa.

“Kami akan lakukan di Kali Sekretaris, Kali Mookevart, dan Kali Pesanggrahan,” ujarnya.

Usai membersihkan, dia meminta, kepada RT dan RW di lingkungan itu agar menjaga kebersihan, terutama soal bangunan liar. Hal ini, agar bangunan yang telah ditertibkan tidak kembali tumbuh.

“Tidak mungkin kami (pemkot) harus selalu jaga di sini. RT dan RW harus menjaganya, jangan sampai bangunan kembali dibangung. Saya yakin, pemilik bangunan bukan warga sini,” tandasnya.(*Fad)

JAKARTA – Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Edison Sianturi menjamin seluruh warga DKI Jakarta memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) dalam waktu cepat. Sebab, Kemendagri telah memberikan wewenang kepada daerah untuk melakukan pencetakan e-KTP.

program e-KTP yang sebelumnya dicetak oleh Kemendagri dan berdampak pada proses jadi, membuat Kemendagri melimpahkan kewenangan percetakan kepada daerah masing-masing. Jakarta sendiri menjadi prioritas pelimpahan kewenangan tersebut dengan bukti pemberian 12 mesin percetakan e-KTP beberapa waktu lalu.

Edison mengatakan, warga DKI Jakarta yang belum memiliki e-KTP dipastikan dalam waktu dekat akan diganti dengan e-KTP.

“Sosialisasi itu kami mulai dua hari ini di DPRD DKI sebagai rumah rakyat. Hasilnya ada sekitar 1.000 e-KTP yang dicetak. Hari Jumat 20 Februari mendatang, masing-masing wilayah akan melayani percetakan e-KTP tersebut,” katanya, kemarin.

Edison juga mengatakan, dari 7,1 juta warga DKI yang wajib KTP, saat ini baru 85% atau 6,3 juta yang sudah tercetak e-KTP. Sisanya dipastikan akan rampung pada akhir tahun ini. Sebab, masing-masing Suku Dinas Dukcapil di wilayah akan mampu mencetak 200 e-KTP dengan dua mesin percetakan yang diberikan Jumat besok. Nantinya mesin-mesin percetakan tersebut akan didistribusikan di kantor kecamatan. Terpenting Kemendagri harus siap akan kebutuhan blangko e-KTP, selama proses pencetakan e-KTP tersebut.

“Dengan pelimpahan kewenangan ini, kami pastikan 80% proses pencetakan dan distribusi ke masyarakat, lebih cepat. Jika sebelumnya, warga harus menunggu tiga bulan untuk dapat e-KTP, nanti kalau cetaknya sudah di Sudin, cukup maksimal 10 hari,” pungkasnya.(*Fad)