Metro Jabodetabek

JAKARTA – DPRD DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) menghentikan operasional Light Rail Transit (LRT) Jakarta sambil menunggu pembangunan lanjutanya. Pasalnya, saat ini jarak tempuk LRT hanya 6 kilometer dan berada di kawasan perumahan elite.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik. Menurut dia, hal tersebut jelas tidak tepat sasaran dan tidak mengurai kemacetan.

“LRT Jakarta itu proyek merugi kalau tidak dilanjutkan,” kata Taufik kepada wartawan di Jakarta,(20/12/2019).

Politikus Partai Gerindra ini berharap, Pemprov DKI Jakarta segera melanjutkan pembangunan LRT Jakarta dan mengembangkan stasiun agar menjadi daya tarik penumpang LRT. Termasuk dengan integrasi angkutan umum lain.

“Jadikan wahana bermain saja itu LRT, sambil tunggu kelanjutan pembangunanya,” pungkasnya.

Sebelumnya, General Manager of Corporate Secretary PT LRT Jakarta, Arnold Kindangen mengatakan, peningkatan penumpang LRT yang beroperasi sejak awal Desember hingga 17 Desember lalu cukup positif. Berdasarkan catatannya, pada pekan pertama sedikitnya terdapat 31.433 orang, lalu pada pekan kedua ada 29.673 orang dan pekan ketiga mencapai 13.081 orang.

“Penumpang paling banyak, berada di Stasiun Velodrome, yakni mencapai 30.596 orang atau 41,2 persen karena terintegrasi dengan transportasi lainnya,” kata Arnold.(*/Joh)

BOGOR – Ratusan personel Satlantas Polres Bogor diturunkan untuk menjaga jalur kawasan wisata puncak, Sabtu (21/12/2019). Saat ini, Polisi masih menerapkan sistem one way atau satu arah bagi kendaraan dari arah Jakarta menuju puncak.

Kasat Lantas Polres Bogor, AKP Fadli Amri mengatakan, one way diberlakukan sejak pukul 07.30 WIB untuk kendaraan menuju ke kawasan wisata puncak dari arah Jakarta.

Situasi arus lalulintas saat ini terpantau mengalami kepadatan hingga 3 Km. Ekor kendaraan terlihat menyentuh gerbang tol Ciawi.

“Namun secara keseluruhan, situasi arus lalu lintas, masih terpantau lancar. Pengguna jalan di mohon berhati-hati dan mematuhi aturan,” kata AKP Fadli di pos Gadog.

Menurut AKP Fadli, one way akan kembali diberlakukan jelang sore bagi kendaraan dari atas menuju Jakarta.

Sistem satu arah ini, setiap hari akan terus diberlakukan sejak libur Natal. Mengingat puncak merupakan salah satu kawasan yang ramai di kunjungi warga untuk berwisata, maupun jalur lintasan menuju daerah lainnya di Jawa Barat maupun Jawa Tengah.

Bagi pengguna jalan, kepolisian juga sudah melakukan mapping dan menyediakan reast area, jika ingin beristirahat atau makan. (*/He)

BOGOR – Keberadaan kampung dengan nuansa Arab, di kawasan Puncak Bogor telah lama mengubah wajah desa itu.

Sekitar Kampung Sampay, satu dari tiga kampung di Desa Tugu Selatan, satu kilometer di atas Taman Safari, Cisarua, Kabupaten Bogor, misalnya.

Nama-nama atau plang papan nama usaha di sana, kebanyakan ditulis dalam huruf Arab dan dipasang di kaca atau pintu. Maraknya turis dari kawasan Timur Tengah ke Puncak Bogor, dapat dilihat dengan kasat mata.

Setiap hari warga beraktivitas berdampingan dengan pria dan wanita, berwajah dan berpakaian khas Arab. Itulah kenapa banyak juga restoran di sana yang menyajikan makanan halal khas Timur Tengah.

Namun rupanya fenomena ini cukup membuat jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor gerah.
Pemkab Bogor, seperti dikutip dari Antara, akan menertibkan kondisi kearab-araban di sana.

“Merek-merek semua yang berbahasa Arab, toko-toko yang berbahasa Arab, minimal ada terjemahannya. Agar tidak seolah-olah menjadi kampungnya sendiri. Ini harus kita tertibkan. Puncak sebagai tujuan wisata,” kata Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Bogor, Kardenal menyatakan, tulisan-tulisan berbahasa Arab di pertokoan, yang memberikan kesan sebuah permukiman Arab.

Dia juga menyoroti maraknya turis berbanding lurus dengan praktik kawin kontrak wisatawan dengan warga. Hal ini juga tak lepas dari ulah penghulu bodong atau penghulu yang namanya tak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

“Kita akan shock therapy amil (penghulu) bodong. Calonya juga coba kita tertibkan. Kita tidak ingin Puncak terkenal dengan kawin kontraknya. Itu bertentangan dengan Karsa Bogor Berkeadaban,” tegas Kardenal.

Menurut dia, langkah tersebut merupakan hasil kesepakatan antara Bupati Bogor, Ade Yasin dengan anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor lainnya.
Jajaran Forkopimda telah menggelar rapat bersama khusus menanggapi perkara kawin kontrak di Puncak, Kabupaten Bogor.

Penertiban ini menurutnya bukan semata membersihkan nama baik pariwisata Kabupaten Bogor, melainkan juga sebagai antisipasi terhadap dampak sosial yang diakibatkan atas kawin kontrak. Pasalnya, tak sedikit perkara kawin kontrak di kawasan Puncak yang menghasilkan keturunan, lantas anaknya terlantar.

“Ini jadi permasalahan sosial. Maka itu kita akan lakukan penertiban bersama Forkopimda operasi terpadu, termasuk memindahkan pengungsi UNHCR,” tandasnya.(*/Ju)

TANGSEL – Jajaran Pemkot Tangerang Selatan (Tangsel) melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) setempat tahun 2019 telah menyelesaikan perbaikan rumah warga miskin sekitar 205 unit tersebar di tujuh kecamatan.

“Alhamdulillah.. Target dan janji Pemkot Tangsel untuk menyelesaikan perbaikan rumah warga miskin di tahun 2019 ini selesai tepat waktu dengan jumlah sekitar 205 unit rumah warga dan ini program prioritas pemerintah, sekaligus salah satu janji kampanye,” kata Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany didampingi Plt Kepala Disperkimta setempat Teddy Meiyadi, (19/12/2019).

Perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan supaya masyarakat bisa merasakan tempat yang nyaman dan aman untuk beristirahat.

Airin meminta masyarakat untuk mendoakan pemerintah dan tim verifikasi untuk mampu melaksanakan tugas serta menjadi berkah maupun kebanggan bagi warga yang menerima.

Sementara itu, Plt Kepala Disperkimta Tangsel Teddy Meiyadi menambahkan, dari 205 rumah warga miskin yang diperbaiki antara lain berada di Kec. Ciputat sebanyak 55 unit, Kec. Ciputat Timur enam unit, Kec. Pamulang 15 unit, Kec. Pondok Aren 52 unit, Kec. Serpong sebanyak 31 unit, Kec. Serpong Utara 19 unit dan Kec. Setu 27 unit.

Untuk tahun 2020 mendatang pihaknya menargetkan sekitar 305 unit rumah warga miskin bakal diperbaiki.

Sedangkan, M. Sidik, warga Kampung Cadas Mapar RT 16/04, Kel. Setu, Setu, sangat berterima kasih dengan adanya perbaikan tempat tinggalnya oleh Pemkot Tangsel.

“Saya bersyukur … Rumah saya mendapatkan bantuan perbaikan rumah kini sudah tidak lagi bocor dan tidak lagi sulit untuk tidur dimalam hari setelah diperbaiki,” katanya usai berdialog dengan Wali Kota irin rachmi Diany yang melihat langsung rumahnya. (*/Dul)

BOGOR – Empat hari menjelang Natal, harga bahan pokok di Kabupaten Bogor relatif stabil. Pemerintah daerah berharap, harga terus stabil hingga tahun baru 2020.

Harga komoditi terdapat naik di beras premium, minyak goreng beberapa produk naik, terigu, tomat, gula pasir, bawang merah, kentang dan kelapa. Kenaikan beberapa komoditi ini berkisar mulai Rp500 hingga Rp10 ribu rupiah dari harga sepekan sebelumnya.

Nuradi, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor di Cibinong kepada wartawan mengatakan, hasil sidak bahan pokok di beberapa pasar tradisional, harga bahan-bahan pokok relatif stabil.

“Ada yang naik Rp500. Ada yang naik Rp10 ribu untuk komoditi beras premium. Kami anggap wajar,” kata Nuradi.

Dari sidak juga, pihaknya mendapatkan, ada beberapa komoditi bahan pokok yang turun harga seperti telur ayam negeri, cabe merah keriting, kol, timun dan kacang tanah kupas.

“Harga komoditi di atas turun mulai Rp1.000 hingga Rp10 ribu. Relatif stabil. Tidak terlalu besar hingga harga pun tidak mengalami lonjakan,” ujarnya.

Nuradi menambahkan, perubahan cuaca yang tidak ekstrim juga berperan dalam stabilnya harga bahan-bahan pokok.

“Peralihan dari musim kemarau ke musim hujan yang tidak ekstrim membuat hasil panen para petani baik, hingga pasokan akan kebutuhan bahan-bahan pokok relatif aman. Kalau pasokan dan kebutuhannya seimbang, maka harga bahan pokok relatif stabil,” tandasnya. (*/He)

DEPOK – Sekitar 52 wanita pekerja malam di beberapa tempat hiburan dan 1.600 botol minuman keras siap edar berhasil dirazia Tim Operasi Pekat, yang terdiri dari Satpol PP, kepolisian, TNI dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok.

“Sebetulnya ada sekitar 92 orang wanita pekerja malam dan pria yang diamankan saat berada di tempat hiburan tersebut, namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 52 orang yang dimintai surat keterangan atau domisili bahkan ada 11 orang wanita dan tujuh pria dicurigai memakai obat obatan terlarang terpaksa dites urine atau diperiksa oleh BNN Depok,” jelas Kasatpol PP Kota Depok Lienda R didampingi Kasie Transtibum setempat Agus Muhammad,(19/12/19).

Ke 18 orang di lakukan tes urine karena ada indikasi mereka menggunakan obat-obatan terlarang dan prostitusi terselubung sehingga perlu dilakukan tes serta pendalaman kaitan prostitusi tersebut.

Sambung dia, tidak hanya merazia 52 orang saja namun pihaknya juga berhasil menyita sekitar 1.600 botol miras siap edar yang diperuntukan untuk natal dan tahun baru 2020.

Sebagian besar yang terjaring operasi pekat di Kota Depok adalah warga luar Kota Depok dan kebanyakan berprofesi sebagai pelajar serta pekerja lepas.

Hasil dari tes urine oleh BNN Depok beberapa jam kemudian ternyata hasilnya negatif dan mereka disuruh membuat surat pernyataan agar tidak lagi melakukan kegiatan yang dilarang di Kota Depok khususnya prostitusi terselubung.

Menurut dia, keberadaan apartemen dan kos kosan di Kota Depok menjadi masalah tersendiri dengan keberadaan prostitusi terselubung. Kegiatan razia di sejumlah tempat hiburan malam dan apartemen berasal dari informasi warga terkait banyaknya wanita malam yang mondar mandir dan menginap di lokasi tersebut.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada masyarakat bahwa dengan adanya aduan atau informasi masyarakat, kami bisa mengetahui adanya potensi gangguan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum (tranmastibum), mudah-mudahan dengan adanya operasi ini peredaran miras diKota Depok semakin berkurang,” katanya.

Sedangkan, Ny. Nuraini, warga Depok, mengaku sangat setuju dengan tindakan Satpol PP Depok yang kerap melakukan razia kios atau toko yang menjual minuman keras termasuk wanita malam yang menjajakan diri di beberapa tempat hiburan malam maupun apartemen.

“Kota Depok harus dijaga dengan kegiatan seperti itu karena tidak sesuai dengan moto Depok sebagai Kota Aman, Nyaman dan Relegius,”pungkasnya. (*/Idr)

BOGOR – Polresta Bogor gelar pasukan pengamanan operasi Lilin Lodaya 2019, Kamis (19/12/2019).

Pada apel gelar pasukan ini , kepolisian juga melakukan pemusnahan barang bukti berupa minuman keras (Miras) dan narkotika yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap di pengadilan.

Hadir pada apel kegiatan Ops Lilin Lodaya 2019 ini yakni, Walikota Bogor, Bima Arya, Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Hendri Fiuser, Dandim 06/06 Kota Bogor, Kolonel Arm Teguh Cahyadi, Muspida Kota Bogor, personil gabungan TNI Polri, Dishub Kota Bogor, Polmas Raya, Personil Senkom Kota Bogor dan Personil KBP3.

Kegiatan diawali dengan pemeriksaan pasukan, dan dilanjutkan penandatangan berita acara pemusnahan barang bukti oleh Walikota Bogor, Kapolresta Bogor Kota, Kajari Bogor Kota, Dandim 06/06 Kota Bogor, Dandenpom Kota Bogor, Ketua PN Kota Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Ketua DPRD Kota Bogor, Sekda Kota Bogor, Ketua MUI.

Paur Humas Polresta Bogor Kota Ipda Desti Iryanty mengatakan, pada pemusnahan barang bukti di akhir tahun 2019 ini, sebanyak 15.250 botol miras dari berbagai macam jenis, merk dan ukuran, 20 derigen miras oplosan jenis arak, 250 gram narkotika jenis shabu dan 5 Kg narkotika jenis ganja.

Pemusnahan barang bukti miras dari berbagai merk, jenis dan ukuran dimusnahkan dengan cara menggunakan mesin stoom hingga hancur dan limbah nya dialirkan ke lubang yang sudah disediakan. Sementara untuk barang bukti jenis sabu dan jenis ganja dimusnahkan dengan cara di bakar.

Kapolresta Bogor Kota, Kombes Hendri meminta, agar personil yang bertugas dalam operasi Lilin Lodaya 2019 ini, agar tetap menjaga kesehatan.

“Semua personil yang terlibat dalam tugas mulia ini, saya minta, kerja dengan sungguh-sungguh dan niatkan setiap pelaksanaan tugas sebagi ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa,” kata Kombes Hendri.

Orang pertama di jajaran kepolisian Kota Bogor ini menegaskan, pelaksanaan pengamanan operasi Lilin Lodaya ini secara profesional. Untuk itu, ia menghimbau, agar petugas memberikan pelayanan terbaik serta meningkatkan kewaspadaan melalui penerapan body system.

“Mantapkan kerja sama, sinergi, dan soliditas para pihak yang terlibat demi keberhasilan pelaksanaan operasi,” tegas Kombes Hendri.

Ia menegaskan, petugas gabungan yang terlibat dalam pengamanan Ops Lilin Lodaya 2019 ini berjumlah 1.400 personil yang berasal dari TNI, Polri, dan gabungan instansi lain dengan 7 pospam 1 pos terpadu.

“TNI dan Polri maksimal dalam menjaga Natal tahun ini,”tandasnya. (*/Ha)

DEPOK – Malam tahun baru 2020, Pemerintahan Kota (Pemkot) Depok akan meresmikan alun-alun Kota Depok di Jl. Raya Garnd Depok City (GDC), Cilodong .

Alun-alun tersebut dibangun sejak tahun 2017 dengan biaya sekitar Rp 160.

“Kalau tidak ada masalah peresmian Alun Alun Kota Depok akan dilaksanakan 31 Desember 2019 atau malam tahun baru 2020 mendatang,” kata Penanggung Jawab Proyek Alun Alun Kota Depok, Ady Irawan, Rabu (18/12/2019).

Kegiatan pembangunan alun alun itu sendiri sudah mencapai sekitar 98 persen kini tinggal penyelesaian akhir saja.

“Mudah-mudahan pada akhir 31 Desember 2019, alun alun seluas 3,6 Ha tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat,” katanya.

Hal senada dikatakan, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) Kota Depok Dudi Mir’az, kegiatan pembangunan alun alun diatas lahan sekitar 3,6 Ha dengan menelan dana Rp 160 miliar dikerjakan sejak tahun 2017 hingga 2019.

Kegiatan pembangunannya juga dilaksanakan dengan cara dua tahap anggaran. Ia menambahkan ada sekitar 15 pembangunan di areal tersebut sebagai fasilitas alun alun kota Depok. Antara lain Greenhouse, jembatan utama, kolam retensi, lapangan terbuka hijau, pendopo, taman lansia, children playground, galeri UKM (2 lantai), Co-working space, menara pandang, halte bus, pintu masuk utama, parkir kendaraan dan lainnya.

“Jika tidak ada aral melintang Insya Allah peresmian alun alun kota Depok akan diresmikan 31 Desember 2019 mendatang oleh Wali Kota Muhammad Idris menjelang penutupan tahun atau tahun baru 2020 dengan berbagai atraksi menarik serta pesta kembang api,” tandasnya. (*/Idr)

BOGOR – Infrastruktur di Kota Bogor banyak yang rusak akibat bencana sepanjang 2019.

Dari 38 titik bencana yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor untuk diperbaiki, baru 24 titik yang sudah diselesaikan.

Sementara sisanya akan diusulkan kembali pada 2020 lantaran anggaran pasca bencana tak memadai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Juniarti Estiningsih menuturkan, beberapa infrastruktur yang mengalami kerusakan didominasi jembatan roboh, dan turap yang longsor.

Juniarti berharap ada percepatan pasca bencana untuk wilayah prioritas seperti Kelurahan Mulyaharja, Bondongan, dan Kelurahan Menteng untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

“Kita ingin dorong melalui Dinas PUPR, karena banyak pekerjaan PUPR. Kalau Dinas Perumkim hanya bencana yang terjadi di permukiman,” ujar Juniarti Estiningsih kepada awak media, Rabu, 18 Desember 2019.

Esti mengatakan, perbaikan infrastruktur yang rusak karena bencana sebenarnya dapat dilakukan melalui alokasi dana tidak terduga.

Pada 2019, anggaran kedaruratan mencapai Rp 5 miliar. Sementara anggaran tersebut sudah menipis pada Oktober 2019.Ada dana tanggap darurat, namun dana tersebut digunakan sebagai dana darurat, dan tidak hanya diakses oleh BPBD, namun juga dinas lainnya.

“Pada tahap awal, ada 10 lokasi yang sudah diperbaiki, Oktober kemarin, kita usulkan 38 titik untuk diperbaiki, karena keterbatasan anggaan, usulan yang disetujui ada 14 titik,” kata Esti.

Pada 2020 mendatang, Pemerintah Kota Bogor menganggarkan dana tidak terduga kurang lebih Rp 15 miliar.

Esti berharap anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan pasca bencana di daerah prioritas yang sangat membutuhkan.

BPBD Kota Bogor, lanjut Esti, juga akan merencanakan usulan perbaikan di awal tahun agar infrastruktur vital yang dibutuhkan masyarakat bisa segera diperbaiki.

“Sebenarnya bisa saja ya dari dinas, tetapi musrembang kan terbatas. Masyarakat juga butuh urgenitas, kalau tidak juga dibetulkan akan jadi dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Mereka juga butuh ketenangan, awal tahun, kita akan dorong PURPR untuk sesegera mungkin dapat SK Wali Kota Bogor, agar bisa menggunakan dana melalui tanggap darurat,”tuntasnya.(*/He)

BUPATI ADE YASIN LANTIK 222 KADES TERPILIH

BOGOR – Bupati Bogor, Ade Yasin melantik dan mengambil sumpah 222 kepala desa terpilih dalam Pilkades Serentak 2019 di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Rabu (18/12/2019).

Hadir dalam pelantikan Kades diantaranya Danrem, 061/SKl diwakili May Inf Mulyadi Pasi bakti TNI, Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, Dandim 0621/Kab.Bogor Letkol Inf Harry Eko Sutrisno, Kapolres Bogor AKBP Muhammad Jhoni, Sekda Burhanudin, Kejari Kabupaten Bogor, Munaji, Kadis DPMD Drs.Ade Jaya Munadi dan para Ketua BPD Desa yang Kadesnya dilantik

Dari total 273 Kepala Desa terpilih, sebanyak 222 Kades dilantik pada gelombang pertama termasuk diantaranya kepala desa tergugat oleh calon Kades lainnya. Sementara 51 Kades lainnya akan dilantik pada Januari 2020.

Kepala Desa terpilih tergugat yang dilantik Bupati, diantaranya Kepala Desa terpilih Sukahati Kecamatan Citeureup, Desa Babakan Kecamatan Dramaga, Desa Cadasngampar Kecamatan Sukaraja, Desa Sirnagalih Kecamatan Tamansari, Desa Ragajaya Kecamatan Bojong Gede dan Desa Kertajaya Kecamatan Rumpin.

Bupati Ade Yasin dalam sambutannya mengatakan desa diberikan kewenangan yang cukup banyak untuk mengembangkan dana desa dan potensi desanya dan Sumber keuangan dana desa agar dilaksanakan secara tertib dan transparan.

Kepala desa tentunya membutuhkan perangkat desa yang handal dalam melaksanakan progam desa dan pemerintahan daerah Kabupaten Bogor yang mempunyai progam Panca Karsa, hal itu tentunya hal itu dapat dilakukan dengan pelatihan pelatihan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Bupati menjelaskan kepala desa yang terpilih hari ini adalah kepala desa yang siap membantu pemerintah Kabupaten Bogor.

“Saudara-saudara tidak usah takut dalam menggunakan dana desa tersebut yang penting sudah terarah dan transparan dalam penggunaannya,” ujar Bupati. (Omen)