BANYAK INFRASTRUKTUR KOTA BOGOR RUSAK AKIBAT BENCANA

BOGOR - Infrastruktur di Kota Bogor banyak yang rusak akibat bencana sepanjang 2019.

Dari 38 titik bencana yang diusulkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor untuk diperbaiki, baru 24 titik yang sudah diselesaikan.

Sementara sisanya akan diusulkan kembali pada 2020 lantaran anggaran pasca bencana tak memadai.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bogor Juniarti Estiningsih menuturkan, beberapa infrastruktur yang mengalami kerusakan didominasi jembatan roboh, dan turap yang longsor.

Juniarti berharap ada percepatan pasca bencana untuk wilayah prioritas seperti Kelurahan Mulyaharja, Bondongan, dan Kelurahan Menteng untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

“Kita ingin dorong melalui Dinas PUPR, karena banyak pekerjaan PUPR. Kalau Dinas Perumkim hanya bencana yang terjadi di permukiman,” ujar Juniarti Estiningsih kepada awak media, Rabu, 18 Desember 2019.

Esti mengatakan, perbaikan infrastruktur yang rusak karena bencana sebenarnya dapat dilakukan melalui alokasi dana tidak terduga.

Pada 2019, anggaran kedaruratan mencapai Rp 5 miliar. Sementara anggaran tersebut sudah menipis pada Oktober 2019.Ada dana tanggap darurat, namun dana tersebut digunakan sebagai dana darurat, dan tidak hanya diakses oleh BPBD, namun juga dinas lainnya.

“Pada tahap awal, ada 10 lokasi yang sudah diperbaiki, Oktober kemarin, kita usulkan 38 titik untuk diperbaiki, karena keterbatasan anggaan, usulan yang disetujui ada 14 titik,” kata Esti.

Pada 2020 mendatang, Pemerintah Kota Bogor menganggarkan dana tidak terduga kurang lebih Rp 15 miliar.

Esti berharap anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan pasca bencana di daerah prioritas yang sangat membutuhkan.

BPBD Kota Bogor, lanjut Esti, juga akan merencanakan usulan perbaikan di awal tahun agar infrastruktur vital yang dibutuhkan masyarakat bisa segera diperbaiki.

“Sebenarnya bisa saja ya dari dinas, tetapi musrembang kan terbatas. Masyarakat juga butuh urgenitas, kalau tidak juga dibetulkan akan jadi dampak yang tidak baik bagi masyarakat. Mereka juga butuh ketenangan, awal tahun, kita akan dorong PURPR untuk sesegera mungkin dapat SK Wali Kota Bogor, agar bisa menggunakan dana melalui tanggap darurat,”tuntasnya.(*/He)