Metro Jabodetabek

BOGOR – Guna meningkatkan kesejahteraan para pesapon (petugas penyapu jalanan), Bupati Bogor Ade Yasin memastikan Tahun 2020 akan menaikan upah para pasukan orange ini.

”Sebagai wujud rasa terima kasih dan apresiasi bagi para pesapon, saya naikan upah pesapon di tahun 2020, upah harian yang awalnya 40 ribu rupiah kita naikan menjadi 50 ribu rupiah, sedikit-sedikit kita naikan, yang penting ada kenaikan, kita juga berikan uang jaminan kesehatan sebesar 100 ribu rupiah perbulan.

walaupun kita tahu puskesmas dan RSUD sudah gratis, tapi uang jaminan kesehatn ini memang sudah saya alokasikan,” kata Ade Yasin saat berdialog dengan pesapon dari jajaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor di Taman Tegar Beriman Cibinong,(27/12/2019).

Ia menambahkan, peningkatan kesejahteraan dan jaminan kesehatan adalah bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada para pesapon.

“Penghargaan kepada para pesapon harus dibarengi dengan tanggung jawab dan etos kerja yang tinggi, pesapon adalah garda terdepan dalam menjaga kebersihan Kabupaten Bogor, para pesapon harus merasa bangga sudah berbuat untuk Kabupaten Bogor, sehingga dengan rasa bangga itu akan menumbuhkan rasa tanggung jawab,” tambahnya.

Terakhir, Ade Yasin menghimbau masyarakat untuk menghargai pesapon dengan tidak membuang sampah sembarangan. “Para pesapon sering dipandang sebelah mata, padahal peran mereka sangat penting bagi kehidupan sebuah kota atau kabupaten, para petugas ini bekerja hampir tanpa mengenal waktu, untuk itu saya mengajak kepada masyarakat menghargai para petugas kebersihan ini dengan cara membuang sampah pada tempatnya,” pungkasnya. (*/Hak)

BOGOR – Sekolah dan pasar di Kota Bogor dinilai rawan jadi korban pungutan liar. Tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Bogor memastikan operasi tangkap tangan bisa dilakukan jika praktik pungutan liar terus terjadi.

Ketua Pelaksana Tim Saber Pungli Ajun Komisaris Besar Arsal Sahban menuturkan, saat ini Tim Saber Pungli Kota Bogor sedang melakukan pemantauan terhadap delapan kasus dugaan pungutan liar.

Arsal enggan membeberkan secara detil perkara detil kasus pungli tersebut. Namun, Arsal memastikan, beberapa kawasan rawan pungli seperti sekolah, pasar, dan juga bidang perizinan akan mendapatkan perhatian khusus dari Tim Saber Pungli Kota Bogor.

“Fokus kita ke depan adalah pencegahan, kita akan lakukan preventif strike, jadi pencegahan tetapi posisinya menyerang, nanti semua pimpinan akakan turun langsung,” kata Arsal sesudah bertemu dengan Wali Kota Bogor Bima Arya di Balai Kota Bogor, Kamis (26/12/2019).

Arsal menjelaskan, Tim Saber Pungli Kota Bogor sendiri saat ini memang belum pernah melakukan operasi tangkap tangan karena sesuai dengan peraturan pemerintah pusat, tim saber pungli di daerah lebih mengedepankan pencegahan.

Akan tetapi, Arsal tetap meminta masyarakat untuk dapat kritis memberikan aduan.

Dengan demikian, seluruh tim saber pungli mulai dari tim penindakan, pencegahan, intelegen, dan yustisi dapat bergerak semua untuk melakukan pemantauan.“Kami butuh aduan masyarakat untuk melangkah, kami perlu tahu titik mana yang bermasalah. Misal perizinan, IMB, mungkin saja ada yang bermain dalam aturan.

OTT bisa saja, tetapi kita juga harus menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, meskipun salah satu fokus kita OTT Kita ingin sistem betul-betul diperbaiki semua. Kecuali sudah diingatkan, tetap jalan terus, OTT akan berjalan,“ ujarnya.

Menurut Arsal, langkah pencegahan praktik pungli yang dilakukan tim saber pungli Kota Bogor saat ini mendapatkan apresiasi dari tim saber pungli Jawa Barat.

Dalam upaya pencegahan, tim saber pungli Kota Bogor meraih juara pertama.

Arsal mengklaim, predikat tersebut diraih karena kekompakan tim yang ada. Seluruh instansi yang terlibat mulai dari polisi, TNI, Pemkot Bogor, dan BIN bekerja dengan kompak.

“Semuanya searah, sejalan. Ketika ada informasi, ada tim telaah. Sistem yang dibangun, melalui Si Badra juga sudah digunakan masyarakat untuk menyampaikan aduan.
Bukan hanya masalah sampah, ini juga aduan pungli,”ungkapnya.(*/He)

BOGOR – Bupati Bogor Ade Yasin memastikan para pelaku yang terlibat dalam kawin kontrak bukan warganya. Mereka adalah warga daerah yang bersebelahan dengan Kabupaten Bogor dan ini sangat mencoreng warga asli puncak.

“Ini bukan orang Bogor. Bukan berarti warga setempat tutup mata, tapi ini hit and run. Mereka juga pasti menolak,” kata Ade Yasin.

Ia mengaku akan melakukan sejumlah langkah, salah satunya berkoordinasi dengan para kepala desa di kawasan Puncak untuk siaga memastikan lingkungannya steril dari praktik kawin kontrak maupun praktik prostitusi.

“Harus siaga dan melihat lingkungannya, apakah terindikasi prostitusi seperti ini atau tidak, jadi harus ada seperti dulu, tamu harus lapor 24 jam,” kata Bupati.

Dia bertekad untuk mengembalikan kawasan Puncak menjadi tujuan wisata nasional, setelah Puncak Bogor dicoret oleh Kementerian Pariwisata dari daftar daerah tujuan wisata atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) sejak 2015.

Karena, menurutnya, jika tidak akan menghambat Program The City of Sport and Tourism, yaitu meningkatkan angka kunjungan wisata Kabupaten Bogor menjadi 10 juta wisatawan per tahun, dari kondisi semula 7,3 juta wisatawan per tahun.

Keberadaan toko bertuliskan arab dan kawin kontrak antara pria Timur Tengah dengan wanita lokal yang masih berlangsung di kawasan wisata Puncak ia mengatakan segera melakukan penertiban. “Fenomena kawin kontrak yang masih berlangsung sekarang, jelas merusak citra Kabupaten Bogor, yang dijuluki Bumi Tegar Beriman,” ujarnya.

Bagi Bupati, perkawinan antara pria Timur Tengah dengan wanita lokal yang memakai penghulu bodong, merupakan paktik pernikahan ilegal. “Kenapa ilegal?, karena para penghulu yang menikahkan pria Timur Tengah dengan perempuan lokal, namanya tak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Mereka ini penghulu bodong. Kawin kok kontrak,” katanya.

Kawin kontrak ini, banyak yang menghasilkan keturunan. Anak dari hasil perkawinan tak resmi ini, oleh pemerintah di terbitkan akta kelahirannya dengan orangtua tunggal.

“Hanya nama ibunya yang dicatat dan ini menjadi masalah nanti bila anak udah dewasa,” tandasnya. (*/He)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani di seluruh Indonesia, khususnya bagi jamaat Gereja Katedral, Jakarta Pusat.

Dalam kunjungannya ke Gereja Katedral pada Selasa (24/12/2019) malam, Anies turut mendoakan umat kristiani yang tengah melaksanakan Misa Malam Natal.

“Izinkan kami menyampaikan selamat memperingati Hari Natal. Semoga ibu/bapak sekalian berada di keteduhan. Mampu mewujudkan ibu kota menjadi teduh dan damai,” kata Anies.

Selanjutnya, tidak lupa Anies mendoakan umat Kristiani di seluruh Jakarta agar mendapatkan kebagiaan dalam perayaan Natal di tahun 2019.

“Semoga ibu dan bapak sekalian mendapatkan keberkahan,” tuturnya.

Anies melanjutkan, perayaan Natal di tahun 2019 diharapkan dapat berjalan lancar, aman dan damai. Melalui perayaan Natal, Anies berharap semangat kelahiran Yesus Kristus dapat dijadikan sebuah momentum bagi umat kristiani untuk ikut berperan dalam memajukan Ibu Kota tercinta.

“Di malam yang tenang, teduh dan damai, semoga ini penanda Tuhan memberkati kita semua. Masyarakat di Jakarta juga merasakan kebahagiaan menyaksikan saudara bisa menyambut kedatangan Natal dengan perasaan suka cita,” ucapnya.

Anies menyampaikan pesan kesederhanaan untuk jadikan nilai kemewahan.

“Jadikan kesederhanaan sebagai barang mewah. Mari kita bangun Jakarta menjadi kota yang sejuk bagi semuanya. Kedamaian jadi ciri kota kita waktu-waktu yang akan datang,” pungkas Anies.

Sebelumnya, Anies telah mendatangi tujuh gereja di Jakarta, yakni Gereja Katolik Santo Kristoforus Jakarta, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Petojo Grogol, Gereja Katolik Keluarga Kudus Rawamangun, Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Rawamangun.

Kemudian, Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Immanuel, Gereja Katedral Jakarta dan Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Paulus Jakarta.(*/Fet)

BOGOR – Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Kota Bogor memantau pelaksanaan ibadah Natal 2019 di lima gereja pada Selasa (24/12/2019) malam.

Titik pertama yang dikunjungi adalah Gereja Zebaoth yang sudah berusia 100 tahun di Jalan Juanda. Setelah itu rombongan melanjutkan pemantauan ke sejumlah gereja lain dengan menggunakan sepeda motor.

Dalam setiap kunjungan ke gereja, Wali Kota Bogor Bima Arya menegaskan komitmen Pemkot Bogor untuk terus menjaga kebersamaan dalam keberagaman di kota hujan. Bima Arya juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Natal kepada jemaat yang hadir.

“Seperti tahun-tahun sebelumnya, malam ini dan selamanya ke depan, kami hadir untuk menyapa, untuk merasakan kebahagiaan, terutama untuk mengucapkan Selamat Hari Natal kepada jemaat semuanya. Damai di hati, damai di bumi, dan tentunya damai di Kota Bogor tercinta pada Natal tahun ini,” ungkap Bima Arya.

Bima melanjutkan, walaupun sempat turun hujan dan di beberapa titik mengalami kepadatan lalu lintas, tidak akan menghalangi niat Pemkot Bogor bersama jajaran Muspida untuk merasakan dan berbagi kebahagiaan bersama jemaat semua pada malam hari ini.

“Kami juga merasa sangat perlu menyampaikan terimakasih kami. Rasa terimakasih dari Muspida kepada jemaat GKI Pengadilan dan umat Kristiani di Kota Bogor karena ada peran, jasa juga ikhtiar bapak serta ibu semua dibalik semua cerita sukses tentang kebersamaan di Kota Bogor tercinta ini,” tambahnya.

Bima menegaskan, tiada hari tanpa ujian bagi kebersaman masyarakat Kota Bogor, tiada hari tanpa persoalan yang menghadang dikeseharian, tiada hari tanpa perbedaan, karena perbedaan itu adalah keniscayaan.

“Tetapi yang membuat kita hari ini masih bersama-sama ada di sini tidak lain karena kita punya komitmen yang luar biasa untuk tetap menjaga kebersamaan dalam keberagaman kita,” tegasnya.

Bima memaparkan, malam ini dan seterusnya, siapapun wali kotanya, siapapun kapolresnya dan siapapun dandimnya, akan berjuang sekuat tenaga untuk memastikan semua warga Kota Bogor dengan latar belakang dan agama apapun berhak untuk menjalankan ibadahnya di Kota Bogor.

“Khusus untuk GKI Pengadilan, kami memahami, kami sangat menyadari dan kami pun merasakan kebutuhan dari jemaat, kebutuhan dari majelis jemaat untuk menghadrikan tempat ibadah baru yang lebih memadai untuk kedepannya. Karena itu, kami berterima kasih kepada majelis jemaat bersama-sama dengan Sinode yang selama ini terus membangun komunikasi dengan Pemkot dan Muspida untuk mencari solusi yang betul-betul memberikan manfaat bagi semua. Sebagai wali kota adalah tanggung jawab saya untuk memastikan kebutuhan bapak dan ibu sekalian atas hadirnya rumah ibadah yang dibutuhkan itu menjadi terealisasi dalam waktu tidak lama,” paparnya.

Selain itu, Bima Arya memberikan kue Natal kepada pengurus gereja sebagai simbol cinta kasih Pemkot Bogor kepada semua jemaat yang merayakan Natal.

“Atas nama cinta, atas nama kasih, atas nama pesan damai, izinkan kami memberikan sedikit tanda cinta kasih kami kepada bapak ibu semua sebagai simbol bahwa seluruh warga Bogor berhak untuk menikmati ‘kue pembangunan’ yang ada di Kota Bogor ini. Kalau dipotong-potong tentunya tidak cukup untuk dibagikan ke ribuan jemaat, tapi terimalah ini sebagai tanda cinta kasih kami. Selamat natal, salam cinta bagi keluarga di rumah,” pungkasnya. (*/He)

BOGOR – Pemerintah Kabupaten Bogor mendapat limpahan dana dari pengelola jalan tol. Pajak PBB – P2 dari PT Jasa Marga didapat Pemkab Bogor, karena wilayahnya dilintasi Tol Jagorawi maupun Tol Bocimi (Bogor, Ciawi, Sukabumi).

Dedi A Bachtiar, Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, mengaku untuk tahun 2019, pemerintah Kabupaten Bogor mendapatkan pajak PBB – P2 dari PT Jasa Marga untuk jalan tol Jagorawi sebesar Rp22 miliar. Sementara besaran angka untuk lintasan tol Bocimi, baru efektif di tahun 2020.

“Untuk pajak jalan Tol Jagorawi dari PT Jasa Marga di tahun 2019 sebesar Rp22 miliar. Untuk Tol Bocimi baru kita dapat pada tahun 2020.

Walau Tol Bocimi telah diresmikan pada Sabtu (1/12/18) lalu, namun awalnya gratis. Nah baru dikenakan tarif bagi pengguna tol Bocimi pada tahun 2019 ini. Jadi kita hitungnya di tahun depan,” kata Dedi kepada wartawan di Cibinong.

Kata Dedi, dari hasil perhitungan sementara, pada 2020 mendatang Kabupaten Bogor mendapatkan pajak PBB – P2 sebesar Rp1,9 miliar dari pengelola jalan Tol Bocimi.

“Ini Perkiraan kasar kita. Angkanya dari pendapatan pajak PBB – P2 Jalan Tol Bocimi sebesar Rp1,9 miliar. Maka kalau ditambah dengan pajak PBB – P2 tol Jagorawi, mencapai angka Rp24 miliar,” ungkap Dedi.

Ketika ditanya besaran angka tol Jagorawi dengan tol Bocimi, Dedi mengatakan, pajak PBB – P2 dari jalan Tol Jagorawi lebih besar, di karenakan ruas jalannya lebih panjang dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahannya juga lebih besar.

“NJOP lahan ini sudah ditentukan oleh Pemkab Bogor. Semakin tinggi NJOP dan semakin panjang ruas jalan tol maka akan semakin besar nilai pajak PBB – P2nya. Kami hitungnya dari sana,” tandasnya. (*/He)

JAKARTA – PT KAI Daop 1 Jakarta menyebut ada gangguan perjalanan KA Pangrango lintas Bogor – Sukabumi sebagai dampak cuaca buruk yang mengakibatkan bencana longsor di KM 17+400 jalur KA antara Stasiun Maseng – Cigombong.

Eva Chairunisa, Kepala Humas PT KAI Daops I, mengatakan atas kondisi tersebut PT KAI Daop 1 Jakarta menetapkan beberapa KA yang masih beroperasi dibatalkan demi keselamatan. KA Pangrango (229) relasi Sukabumi-Bogor yang masih beroperasi pada saat kejadian dibatasi hanya sampai Cigombong, dan lintas Cigombong – Bogor dibatalkan.

Selanjutnya KA Pangrango (230) lintas Bogor – Cigombong dibatalkan, dan perjalanan hanya sampai Cigombong -Sukabumi.

Atas pembatalan beberapa perjalanan tersebut, penumpang KA Pangrango (229) tujuan Bogor, bea dikembalikan 100 persen. Dan, sebaliknya bagi penumpang KA Pangrango (230) dari Bogor tujuan Sukabumi, sehubungan relasi KA hanya Cigombong-Sukabumi maka bea dikembalikan 100 persen.

Saat ini petugas prasarana PT KAI Daop 1 bekerjasama dengan Satker DJKA Kemenhub terus mengupayakan percepatan perbaikan jalur rel yang terdampak longsor agar perjalanan KA dapat kembali dilakukan.

PT KAI Daop 1 Jakarta mengimbau untuk sementara waktu pengguna jasa dapat menggunakan moda transportasi lain.

Untuk Informasi perjalanan KA masyarakat dapat mengetahui melalui saluran resmi milik PT KAI (Persero) diantaranya aplikasi KAI Access, website resmi kai.id, Contact Center 121 line (021)121, Layanan pelanggan cs@kai.id dan Sosial media @keretaapikita. (*/Ag)

BOGOR – Bank bjb Cabang Cibinong tidak mempermasalahkan proyek pembangunan Taman Olahraga Panca Karsa berhenti sejak akhir November. Pembangunan di wilayah Kelurahan Tengah, Cibinong, tersebut menelan dana dana Corporate Social Responsibility (CSR) bank bjb sebesar Rp3,4 miliar.

“Tidak masalah. Proyek pembangunan yang didanai CSR itu boleh meluncur ke tahun selanjutnya. Kalau sumber dananya dari APBD, baru tidak boleh meluncur ke tahun berikut,” kata Kepala bank bjb Cabang Cibinong Boy Panji Sudrajat saat dihubungi wartawan,(22/12/2019).

Mengenai permasalahan sengketa lahan di lokasi pembangunan, dirinya percaya Pemkab Bogor memiliki sertifikat hak milik atas lahan seluas 1,3 hektare. Boy berharap masalah sengketa lahan ini bisa segera diselesaikan.

Mantan Kabid Aset Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Iman Budiana mengatakan, klaim kepemilikan lahan oleh warga tidak berdasar.

“Proses penerbitan SHM nomor 41 tahun 2018 sudah sesuai prosedur dan semua dokumen proses jual beli dan lainnya ada di Bidang Aset DPKAD. Saya yakin klaim warga tidak punya dasar kuat,” kata Iman.

Informasi yang diperoleh wartawan, Taman Olahraga Panca Karsa akan memiliki fasilitas olahraga mumpuni, seperti basket 3 on 3, fitnes center, jump track dan lainnya.

Setelah selesai dibangun, taman yang lokasinya berada di samping Kantor DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor ini bisa diakses masyarakat tanpa dipungut biaya. (*/Ha)

DEPOK – Sebanyak 191 bus dari 242 bus yang di rampcheck di terminal bus Jatijajar, Tapos Jalan Raya Bogor mendapatkan teguran dan sanksi untuk melengkapi kekurangan yang ada dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Depok.

“Ada 191 unit bus dari 242 unit bus yang dilakukan rampcheck mulai 25 November 2019 hingga pertengahan Desember 2019 yang ditegur dan diberikan sanksi untuk melengkapi kekurangan kelengkapan kendaraan,” kata Kepala Dishub Kota Depok Dadang Wihana, (21/12/2019).

Kegiatan rampcheck dilaksanakan oleh Dishub Depok, Polres Depok dan BPTJ untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan kelaikan kendaraan Bus yang akan melakukan perjalanan menjelang Natal dan Tahun Baru 2020.

Menurut dia, kebanyakan bus yang dikenakan sanksi dan teguran karena kelengkapan antara lain sabuk pengaman, APAR, sen, lampu mundur, wifer, kartu pengawasan belum diperbaharui, ban dan lainnya.

Selain melakukan pengecekan terhadap kendaraan atau bus pihaknya juga melakukan pengecekan kesehatan kepada pengemudi atau sopir seperti tekanan darah hingga pemeriksaan urine.

“Semua kendaraan yang ditegur dan dikenakan sanksi harus melengkapi kekurangan yang ada walaupun sifatnya kecil tapi berpengaruh pada jaminan keselamatan di perjalanan,” ungkapnya dan menambahkan, untuk lonjakan penumpang di terminal bus Jatijajar ada kenaikkan 40 persen dari hari biasa dan jumlah bus ke luar sangat cukup. (*/Idr)

BOGOR – Ibukota negara pasti akan pindah tempat maka diperlukan antar Pemda saling mendukung dalam pembangunan wilayah .

Guna mewujudkan pembangunan metropolitan Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur), Bupati Bogor, Ade Yasin mengajak pimpinan daerah di lima wilayah ini untuk berkolaborasi.

Ajakan Ade Yasin dihadapan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat/Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (PUPR/BPIW), ,dan disambut baik kepala daerah lain.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan (Bapppedalitbang) Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah, Bupati Ade Yasin melontarkan gagasan ini saat tampil sebagai nara sumber dalam acara ekspos di kementrian PUPR.

Dalam ajakanya, menurut Syarifah Sofiah, landasan ide ini dikarenakan pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan.

“Ibukota negara pasti pindah ke Kalimantan. Kenapa?, karena sudah menjadi kebijakan pemerintah,” kata Syarifah.

Untuk itu lanjut Syarifah, Bupati Bogor mengajak para pimpinan daerah baik gubernur maupun bupati/walikota untuk berkolaborasi memikirkan strategi/kebijakan pembangunan ke depan.

Alasan lain, Jabodetabek sebagai metropolitan dengan jumlah penduduk yang besar dengan kompleksitas persoalan yang cukup rumit.

Seperti kemacetan lalu lintas, banjir, pencemaran lingkungan, sampah, pengangguran dan lain sebagainya, merupakan pilihan perbaikan transportasi publik, konektifitas aksesibilitas jalan dan transportasi sampai ke pelosok, pembangunan kota yang lebih efisien (compac city) dan pintar (smart city), penggunaan energi terbarukan, menjadi keharusan yang harus dipikirkan sejak sekarang.

Untuk itu, Pemkab Bogor dalam ekspos di kementrian PUPR memerlukan penguatan kelembagaan badan kerja sama pembangunan Jakarta, Bogor, Depok Tangerang, Bekasi, dan Cianjur (BKSP Jabodetabekjur).

“Ibu Bupati juga skema pendanaan dalam mewujudkan pembangunan metropolitan jabodetabek ke depan. Semoga terealisasi,” ungkapnya. (*/He)