Metro Jabodetabek

BOGOR – Bencana gempa berkekuatan magnitudo 5.0 yang terjadi di wilayah Sukabumi, Selasa (10/03/2020), hingga terdampak ke wilayah Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor dan membuat rumah-rumah warga mengalami kerusakan.

Membuat DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bogor bergerak cepat memberikan bantuan.

Iman Sunandar selaku Wakil Ketua Bidang Sosial menyatakan, pihaknya bersama pengurus kecamatan (PK) Pamijahan langsung melakukan peninjauan ke daerah terdampak gempa.

“Saya hari ini meninjau langsung ke lokasi bencana, ada puluhan rumah yang rusak, dan masyarakat di evakuasi ke tempat pengungsian, bantuan pun mulai berdatangan baik dari pihak pemerintah daerah maupun dari pihak swasta,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/03/2020).

Isun sapaan akrabnya, menyatakan keprihatinan kepada warga korban bencana gempa yang ada di wilayah barat Bumi Tegar Beriman tersebut.

Dirinya berharap adanya partisipasi dari berbagai elemen untuk memberikan bantuan kepada seluruh korban.

“Saya sangat prihatin dengan kejadian musibah ini, terlebih ini terjadi di wilayah saya sendiri.

Semoga masyarakat yang terdampak musibah gempa ini tabah dan sabar.

Saya mengajak kepada seluruh elemen untuk senantiasa ikut berpartisipasi dalam penanggulangan bencana ini, untuk menunjukkan kepekaan sosial kita terhadap sesama,” beber Isun.

Lebih lanjut, Isun menambahkan pula bahwa pihaknya juga akan melakukan penggalangan dana. Untuk membantu meringankan derita dari korban bencana tersebut.

“Kami juga dari DPD KNPI kabupaten Bogor akan melakukan penggalangan dana untuk membantu korban bencana di wilayah Pamijahan,” tandasnya.(Iw)

BOGOR – Masih melakukan penyelidikan terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Dinas

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Polisi Resort (Polres) Bogor melakukan koordinasi dana hibah dengan Pemerintah Kabupaten Bogor (Pemkab) Bogor.

Dikabarkan ada pemanggilan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dimintai keterangan, dua pegawai berbaju cokelat Pemkab Bogor terlihat duduk di ruang tunggu Markas Polres Bogor, Selasa (10/3/2020).

Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy mengatakan, keberadaan dua ASN tersebut tidak ada sangkut pautnya terhadap perkara OTT beberapa waktu lalu.

“ASN itu mau koordinasi kaitannya sama anggaran hibah Polres, karena sudah diagendakan dari tahun lalu.

Beda lagi, jangan semua ASN dianggap untuk dimintai keterangan,” ujar AKBP Roland kepada awak media usai rilis perkara Narkoba, kemarin.

Ia menerangkan, pihaknya masih tetap konsisten melakukan pengembangan terhadap perkara yang telah menetapkan tiga tersangka itu.

“Masih, intinya kalau masalah korupsi nanti pada saat sudah final, saya akan panggil. Untuk sekarang saya belum dapat laporan dari Reskrim, makanya nanti, kalau setiap hari saya ekspose, setiap hari nanyain juga,” katanya.

Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini mengungkapkan, pihaknya meminta kepada awak media agar tidak setiap hari menanyakan perkembangan OTT tersebut.

“Jangan setiap hari ditanya masalah korupsi, saya sih udah beres itu. Jangan membuat gaduh,” tuturnya.

Terpisah, Wakil Bupati (Wabup) Bogor, Iwan Setiawan menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang dilakukan pihak kepolisian atas kasus yang telah menetapkan dua ASN sebagai tersangka.

“Saya menghormati proses hukumnya. Jadi ada beberapa ASN yang diminta keterangan untuk melengkapi berkas perkara dan saya ada laporan dari beberapa yang sudah memenuhi panggilan itu, ya normatif lah,” kata Iwan.

Lebih lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor ini memaparkan, Pemkab Bogor dan Polres Bogor adalah mitra dalam bekerja untuk pelayanan publik.

“Kita ini mitra, justru harus membangun komunikasi karena saling membutuhkan, kami juga memahami. Kami mendukung dengan adanya bantuan hibah untuk kepolisian makin meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Kami juga sepakat agar Pemkab ini bersih dari KKN,” jelasnya.(T Abd)

BOGOR – Dalam kegiatan sosialisasi bulan panutan dan program Zona Integritas Taat Pajak Kendaraan Bermotor (Zonita Pamor) 2020, Bupati Bogor Ade Yasin meminta jajaran aparatur sipil negara (ASN) menggunakan pelat nomor F.

Dia menyebutkan, hal itu agar hasil pembayaran pajak kendaraan bermotor pribadinya tidak lari ke mana-mana atau ke pemerintah daerah lainnya yang berada di sekitar Bumi Tegar Beriman.

“Khusus ASN Kabupaten Bogor, mohon pelat nomor kendaraan pribadinya tidak menggunakan letter dari daerah lain seperti B atau A dan diimbau menggunakan pelat nomor berletter F,” ucap Ade kepada wartawan saat ditemui di Kantor Cabang Pelayanan Pendapatan Daerah Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor, Sukaraja, Selasa (10/3/2020).

Dia menambahkan, selain kendaraan pribadi ASN dirinya juga menyoroti kendaraan truk tambang yamg beroperasi di area pertambangan di Bumi Tegar Beriman.

“Di wilayah barat Kabupaten Bogor banyak kendaraan truk tambang bernomor polisi letter B dan A, kalau ratusam atau ribuan kendaraam truk tambang itu berletter F maka pajak kendaraan bermotornya akan masuk ke Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Ade menuturkan agar masyarakat lainnya ikut taat membayar pajak kendaraan bermotor, maka para tokoh masyarakat atau pejabat lainnya taat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

“Saat ini kan masuk dalam bulan panutan dan program Zonita Pamor, hingga para tokoh masyarakat, pejabat dan juga kepala daerah harus menjadi contoh masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotornya,” paparnya. (* T Abd)

DEPOK – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok Sawangan dan Cimanggis membuka pojok pajak di beberapa titik di Kota Depok. Upaya ini dilakukan guna memudahkan masyarakat dalam melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

“Kami berupaya memberikan pelayanan yang bisa menjangkau seluruh masyarakat. Termasuk membuka pelayanan pajak di tempat-tempat umum,” ujar Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat (Jabar) III, Catur Rini Widosari di Balai Kota Depok, Senin (9/3/2020).

Pojok pajak tersebar di beberapa lokasi, yakni di Kantor Wali Kota Depok mulai dibuka pada 9-13 Maret, di RSUD Depok pada 11-12 Maret. Kemudian di Margocity pada 19-22 Maret, Hotel Santika Depok pada 24 Maret, dan di Depok Town Square (Detos) pada 26-31 Maret.

“Selain itu, kami juga menyediakan Pojok Pajak di beberapa universitas di Kota Depok, yakni di Universitas Gunadarma dan Universitas Indonesia,” ungkap Rini.

Kepala KPP Pratama Depok Sawangan, Mamik Eko Soessanto menambahkan, Pojok Pajak yang diadakan di Kantor Wali Kota Depok sudah kali ketiga dilaksanakan. Semua ini untuk mempermudah Aparat Sipil Negara (ASN) dalam melaporkan SPT.

“Kami melakukan upaya jemput bola pelayanan pajak, sehingga ASN juga bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Untuk penyampaian SPT Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2020 dan untuk badan usaha pada 30 April 2020,” tandasnya.(*/Idr)

BOGOR – Saat membuka Sosialisasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilaksanakan di Aston Sentul. Bupati Bogor, Ade Yasin menekankan sinergitas semua pihak dalam membangun Kabupaten Bogor, Senin (9/3).

“Membangun sebuah daerah butuh sinergi semua pihak, para kepala dinas dan camat pun harus bersinergi dengan baik, tidak boleh ada lagi ego dari masing-masing pihak. Kita ini pelayan masyarakat, kita bekerja untuk masyarakat dan membangun Kabupaten Bogor yang lebih maju kedepannya,’’ kata Ade Yasin.

Ade pun menekankan, sinergi dan komunikasi harus ditingkatkan di setiap dinas dalam menjalankan programnya.

“Setiap dinas itu kan punya program, saya ingin program-program yang dimiliki oleh masing-masing dinas bersinergi dengan dinas lain. Yang paling penting juga jangan kegiatan yang sudah biasa setiap tahun dilaksanakan, dimunculkan kembali. Kegiatannya itu-itu saja, pesertanya pun itu lagi itu lagi, tidak efisien dan membuang-buang waktu, tenaga dan biasa, kita harus coba mulai berbenah dan lebih maju lagi,” tegas Ade.

Lebih lanjut ia pun menambahkan, slogan Panca Karsa buka hanya untuk salam saja, tapi kita semua harus mengimplementasikan Panca Karsa itu sendiri.

“Ketika para pejabat salam panca karsa saya sama sekali tidak bangga, karena saya ingin panca karsa bukan hanya menjadi slogan atau salam saja, yang terpenting kita semua disini mampu mengimplementasikan panca karsa itu sendiri.

Mulai dari karsa bogor membangun, karsa bogor cerdas, karsa bogor sehat, karsa bogor maju dan karsa bogor berkeadaban, semuanya itu harus dirasakan manfaatnya untuk masyarakat Kabupaten Bogor,” tambahnya.

Acara sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah ini dihadiri oleh Wakil Bupati Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, para Kepala Perangkat Daerah, para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), seluruh Camat se-Kabupaten Bogor dan BUMD. (*/Iw)

BOGOR – Munculnya Virus Korona atau COVID-19 di Indonesia dalam sepekan ini membuat sebagian masyarakat khawatir. Berbagai cara pun dilakuan untuk mengantispasi penyebaran virus asal Tiongkok tersebut tak terkecuali tempat umum seperti mal.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Mike Kaltarina mengimbau kepada masyarakat khususnya di Bumi Tegar Beriman agar melaporkan segala informasi mengenai Virus Korona.

“Untuk setiap informasi terkait dugaan virus corona Pemkab Bogor membuka layanan di Dinas Kesehatan melalui sambungan cepat 24 Jam Sitegar 119 atau Posko layanan kegawatdaruratan medis 021- 87901590 dan WhatsApp 081212349911,” ucap Mike.

Mike menambahkan sesuai Intruksi Bupati Bogor Nomor 90 Tahun 2020 agar masyarakat menghindari berpergian ke daerah atau negara yang terjangkit.

“Apabila sudah terlanjur melakukan kontak dengan suspect yang diduga terjangkit wabah COVID-19 agar segara memastikan ke pihak terkait dalam rentang waktu 14 hari masa inkubasi virus,” ungkap Mike.

Terakhir, pihaknya berpesan kepada masyarakat untuk menjadikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) atau Gerakan Masyarakat Sehat untuk mencegah penyebaran penyakit menular

Sementara itu, salah satu mal yakni Cibinong City Mall (CCM) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sejak munculnya Virus Korona, mal tersebut mulai menyiapkan hand sanitizer di zona strategis.

“Setelah Pak Jokowi umumkan positif Korona di Depok, kita langsung antisipasi dengan menyiapkan hand sanitizer di lokasi stategis khususnya di dekat loby. Kan kita ruang publik, jadi untuk antisipsi juga kita kan wilayahnya dekat Depok,” kata Marcom Dept CCM, Farah B. Tropera, Senin (9/3/2020).Tidak hanya itu, antisipasi penyebaran Virus Korona juga dilakukan dengan menyemprotkan cairan desinfektan di tempat-tempat yang kerap disentuh oleh pengunjung seperti hand rail dan eskalator.

“Kan kalau tangga eskalator itu sama hand rail paling sering dipegang pengunjung jadi kita semprot setiap hari pakai desinfektan. Cleaning service tadinya pakai cairan pembersih biasa, sekarang diganti pakai cairan desinfektan termasuk area toilet juga,” jelasnya.

Sementara, terkait dari merebaknya virus tersebut juga memberikan dampak terhadap kunjungan mall meski tidak signifikan terutama saat akhir pekan.

“Kalau penurunan data yang saya dapat itu memang ada, biasanya kalau weekend itu kan ramai sekali, parkira juga penuh tapi sekarang tidak seperti biasanya. Gak terlalu signifikan yah, masih sekitar bawah 10 persen lah penurunannya,” tandasnya.(*/Ind)

DEPOK – Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Kesehatan (Dinkes), dan Dinas Sosial (Dinsos) mendirikan posko kesehatan di Terminal Depok Jawa Barat, untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan virus Corona Covid-19.

Kepala Dishub Kota Depok, Dadang Wihana mengatakan, posko ini dibuka mulai pukul 07.00-17.00 WIB. Sementara petugas medis yang disiagakan sebanyak tiga orang.

Terdiri dari dua dokter dan satu petugas promosi kesehatan.

“Kami sebagai bagian dari tim penanganan dan pencegahan virus Corona yang telah ditunjuk melalui Surat Keputusan Wali Kota Depok, bertugas untuk terus mensosialisasikan pencegahan virus tersebut. Kami pilih lokasinya di Terminal Depok karena merupakan simpul pergerakan masyarakat yang paling banyak,” kata Dadang, Sabtu (8/3/2020).

Menurut dia, di posko ini disediakan hand sanitizer, masker dan spanduk sosialisasi tentang pencegahan penyebaran virus corona dan gerakan hidup sehat. Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai virus tersebut dan cara mencegahnya.

“Melihat masyarakat yang begitu antusias, kami akan evaluasi terkait berapa lama posko ini ada di sini,” jelasnya.

Ia menambahkan, kehadiran posko tersebut juga diharapkan dapat memberi ketenangan dan tidak menimbulkan kepanikan kepada para penumpang yang akan melakukan perjalanan. Hal tersebut terlihat dari jumlah penumpang di Terminal dan Stasiun Depok yang tidak mengalami penurunan.

“Kami sudah cek langsung. Alhamdulillah, di dalam stasiun juga sudah ada posko kesehatannya, demikian pula di simpul transportasi lainnya. Sebagai contoh pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) telah melakukan berbagai langkah untuk mencegah penyebaran virus corona di Terminal Terpadu Jatijajar,” ucapnya.

Ia berharap warga untuk tidak panik serta tetap meningkatkan kewaspadaan dan berdoa, agar kondisi seperti ini bisa cepat dipulihkan.(*/Idr)

BOGOR – Tingginya minat masyarakat mengakses manfaat keberadaan Mall Pelayanan Publik (MPP) Graha Tiyasa Kota Bogor, mendorong pemerintah kota (pemkot) terus menambah layanan. Sebelumnya hanya ada 145 layanan kini menjadi 203 dari 14 instansi pelayanan publik.

Hal tersebut membuat MPP Kota Bogor dijadikan pilot project atau proyek percontohan nasional oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan-RB).

Pasalnya, sejak diluncurkan 26 Agustus 2019 lalu, hingga kini MPP Graha Tiyasa telah dikunjungi puluhan ribu orang warga.

“Awalnya adalah tantangan dari Kemenpan-RB. Menantang apakah Kota Bogor siap untuk membuat MPP. Setelah melalui berbagai kajian dan perbandingan, bismillah kita mulai MPP pertama di Jawa Barat pada Agustus 2019 lalu.

Pada perjalanannya, ternyata apa yang kita khawatirkan bahwa warga akan kesulitan mengakses, warga belum tentu datang, akan ada komplikasi teknologi dan lain sebagainya, itu tidak terjadi,” ungkap Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Minggu (8/3/2020).

Bima menyebutkan, sejak diresmikan hingga sekarang, MPP telah dikunjungi oleh sekitar hampir 50 ribu pengunjung, dengan rata-rata sekitar 200-350 orang per hari. “Jadi, sangat disambut oleh warga, warga dimudahkan. Yang paling populer, bisa menikah di sini,” katanya.

Bima mengaku bangga dengan MPP Graha Tiyasa karena bisa menjadi inspirasi daerah-daerah lain yang melakukan studi banding ke Kota Bogor. “Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh muspida, instansi vertikal, mudah-mudahan tidak saja memberikan kemudahan bagi warga, tapi juga memberikan kebahagiaan bagi seluruh warga,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bogor Firdaus menyatakan, penambahan 58 layanan di MPP Graha Tiyasa ini merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi yang dilakukan Pemkot Bogor sangat dirasakan betul oleh warga.

“Alhamdulillah, tahun ini ada peningkatan yang cukup signifikan. Dari sebelumnya 145 layanan, sekarang meningkat 203 jenis layanan. Salah satu layanan baru adalah perpanjangan SIM. Kami laporkan bahwa sampai dengan 6 Maret 2020 ini kunjungan sudah 49.026 pemohon. Yang paling banyak dikunjungi Disdukcapil, Samsat, BPJS, Kejaksaan. Ini menunjukan bahwa indeks kepuasan masyarakat di MPP Kota Bogor itu mengalami kenaikan menjadi 3,8,” ujarnya.

Kata dia, MPP Graha Tiyasa ditunjuk oleh Kemenpan-RB menjadi pilot project MPP nasional yang akan di-launching pada Mei 2020 mendatang. “Kota Bogor dijadikan pilot project dan diadopsi aplikasinya. Semoga ke depan kita menjadi contoh ataupun layanan yang baik bagi teman-teman di daerah lain,”tandasnya.(*/De)

BOGOR – Salah satu BUMD di Kabupaten Bogor jatuh bangun dikarenakan kredit macet, Bank Tegar Beriman (BTB) Syariah mengalami kerugian sebesar Rp1,1 miliar pada 2017 dan 2018 sebesar Rp400an juta.

Mengatasi kerugian tersebut, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor ini pun mengambil langkah-langkah strategis berupa beralihnya rencana bisnis bank dari nasabah perseorangan menjadi nasabah perusahaan seperti para developer perumahan.

“Segmen nasabah BTB Syariah yang dulu hanya ASN (aparatur sipil negara) dan pelaku UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah), mulai tahun 2019 awal kami ekspansi ke nasabah developer perumahan MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) atau pengembang rumah bersubsidi.

Karena ekspansi bisnis ini, pada 2019 kami meraih deviden sebesar Rp958 juta dan tambahan nilai aset dari Rp21 miliar menjadi Rp53 miliar,” papar Direktur Utama BTB Syariah Dedin Nazarudin kepada wartawan, beberapa waktu lalu.(6/3/2020)

Dia menegaskan, BTB Syariah tidak melayani kredit pemilikan rumah (KPR) dan hanya membiayai pinjaman pembangunan konstruksi yang diajukan developer atau pengembang perumahan.

“BTB Syariah tidak punya modal besar untuk melayani KPR hingga kami mengambil langkah menawarkan program pinjaman developer perumahan MBR atau bersubsidi, BTB Syariah yang masuk dalam kategori Bank Perkereditan Rakyat (BPR) melakukan split dengan bank konvensional, misalnya rumah laku lima, lalu mereka melunasi pinjamannya ke kami hingga kami menyerahkan sertifikat kavlingnya ke bank konvensional tersebut,” tegasnya.

Dedin menuturkan, dengan naiknya tren deviden ini BTB Syariah berharap pada 2021 mendatang bisa mendapatkan tambahan penyertaan modal dari Pemkab Bogor sebesar Rp100 miliar.

“BTB Syariah sudah mengajukan permohonan pertambahan penyertaan modal sebesar Rp100 miliar, tambahan penyertaan modal tersebut rencananya selain sebagai dana segar, memenuhi ketersediaam dana pinjaman juga akan kami gunakan untuk membangun kantor utama, kantor cabang dan ekspansi target nasabah,” tutur Dedin.

Selain memohon pertambahan penyertaan modal, dirinya juga menginginkan Pemkab Bogor melakukan proses seleksi calon direktur bisnis karena saat ini dirinya cukup kewalahan dengan posisi merangkap tugas seperti saat ini.

“Saya sudah dua tahun rangkap jabatan dan sesuai persyaratan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak boleh ada rangkap jabatan direksi hingga BTB Syariah meminta Pemkab Bogor segera membentuk panitia seleksi kursi direksi bisnis BTB Syariah yang kosong,” tandasnya. (T Abd)

BOGOR – Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Bogor saat ini perlu untuk untuk meningkatkan kinerja dan
program yang lebih baik lagi agar tercapai program Pemerintah Kabupaten Bogor yang lebih maju.

Pasalhya, untuk menggelar di dinas terkait belum representatif maka agar lebih fokus dan menghasilkan dalam forum rapat
kerja maka dialihkan ke hotel supaya semua bisa lebih baik dihasilkan .

SKPD dilingkungan Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun sudah menganggarkan kegiatan untuk mendukung segala aspek dan
output yang baik terencana dengan matang .

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Kabupaten Bogor , Nuradi saat dihubungi mengatakan,” Disperdagin
menggelar rapat dan mengalihkan tempat menyewa hotel sebab ruang rapat yang ada belum representatif dan juga agar rapat
tersebut menghasilkan yang terbaik ,” terangnya.

Sambungnya ,” rapat seperti ini bukan hanya Dinas kami tapi banyak perangkat daerah yang lain juga mengadakan rapat
diluar luar kantornya tapi bila ada usulan yang baik lagi kami akan mempertimbangkan untuk peningkatan kinerja SKPD di
Kabupaten Bogor ,” tandasnya.(T Abd)