Nusantara

MALANG – Maraknya penyebaran Covid-19 atau virus korona di Indonesia membuat sejumlah kepala daerah di Malang Raya mengingatkan pentingnya gaya hidup bersih.

Di Kota Malang, Walikota Sutiaji mengingatkan pentingnya hidup sehat dan bersih dengan melakukan pencegahan melalui mencuci tangan.

“Hal – hal yang terkait dengan cuci tangan sebelum makan. Setelah beraktivitas dan lainnya, membiasakan bersih itu menjadi keharusan,” ungkap Sutiaji saat ditemui di Balaikota Malang.

Terkait kondisi Kota Malang, Sutiaji hanya meminta warga untuk tetap tenang meskipun kewaspadaan selalu harus ditingkatkan. “Kita tetap waspada. Kami terus berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk itu (mengantisipasi masuknya virus korona ke Malang),” imbuhnya.

Sementara itu Walikota Batu Dewanti Rumpoko meminta masyarakat di Kota Batu tetap tenang meskipun Kota Batu merupakan kota wisata yang dikunjungi banyak wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

“Sebagai tempat wisata, tentunya anak wisatawan yang keluar masuk. Tapi kami minta warga Kota Batu tidak terlalu panik dan tetap tenang,” ucap Dewanti.

Dewanti juga mengingatkan perlunya terus menjaga daya tahan tubuh dengan mencuci tangan dengan sabun atau cairan berbasis alkohol yang mampu menghilangkan kuman penyebab virus.

“Kalau kondisi tubuh dalam keadaan tidak fit atau daya tahan tubuh lemah, itu bisa mudah terjangkit penyakit. Makanya kita jaga. Jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, karena mencuci tangan dengan sabun dan air atau menggunakan cairan pembersih berbasis alkohol bisa membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita,” jelasnya.

Sebagai informasi virus korona yang berawal di dataran China ini telah menyebar ke puluhan negara di dunia dengan jumlah penderita tak kurang mencapai 90 ribuan jiwa.

Di Indonesia sendiri dua orang terdeteksi positif menderita virus korona.(*/Gio)

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan status siaga satu setelah dua warganya dipastikan terpapar virus corona. Menurut Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, semua sumber daya yang berhubungan dengan potensi penyebaran virus diminta untuk meningkatkan pengawasan.

Baca Juga
Dua Warga Positf Virus Corona, Ini Imbauan Wali Kota Depok Pasien Dicurigai Corona di RSUP M Djamil Sudah Membaik Dua Orang Pasien Corona Dirawat di RSPI Sulianti Saroso

Ridwan Kamil pun, menginstruksikan semua kepala daerah menyiagakan rumah sakit di 27 kabupaten/kota. Ia pun meminta masyarakat untuk memeriksakan diri ketika mengalami gejala penyakit virus corona.

“Kita sekarang posisinya siaga satu virus corona di Jawa Barat. Saya imbau warga yang melihat dan mengalami gejala yang mirip, kan susah dibedakan, mana flu mana corona untuk sgera mengecek (kesehatan),” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, Senin (2/3/2020)

Emil mengatakan, Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) pun dipastikan siap melayani pemeriksaan hingga mengirimkan sampel uji bagi warga yang diduga terpapar virus corona. Semua koordinasi, dengan pihak Kementerian Kesehatan ditingkatkan.

Namun, kata dia, ia masih belum menutup akses bagi warga negara asing ke wilayahnya selama mereka datang bukan dari negara yang penyebaran virus corona masif. Pihak imigrasi pun, diminta untuk melakukan pemeriksaan dengan lebih maksimal.

“Saya kira sesuai kebutuhan, selama yang tidak masuk travel warning nggak masuk. Kemudian imigrasi sudah ditingkatkan, supaya mereka yang datang dari pelabuhan dicek temperaturnya,” paparnya.

Menurut Emil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertras) Jabar juga sudah diinstruksikan mengecek keberadaan tenaga kerja asing, khususnya yang berasal dari China.

“Yang dari China, posisinya dimana (harus) rajin dikoordinasikan,” tegasnya.(*/Hend)

JEMBER – Sejumlah bangunan ruko dan jembatan di Jalan Sultan Agung, Kelurahan Jember Kidul, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, ambruk pada Senin dini hari tadi. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari BPBD setempat, ambruknya bangunan ruko dan amblesnya jalan terjadi sekira pukul 03.30 WIB.

Menurut salah seorang warga bernama Anto, sebelum ambruk ada bunyi gemuruh di sekitar lokasi kejadian. Sesaat kemudian jembatan dan sejumlah ruko ambruk.

“Kejadiannya sebelum subuh, pukul 03.30 WIB. Ada suara gemuruh sebelum ambles jembatan dan merobohkan rukonya,” ungkap Anto kepada wartawan, Senin (2/3/2020).

Sementara Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Jember Heru Widagdo mengatakan kejadian memang berlangsung cepat pada Senin dini hari.

“Senin pagi tim sudah terjun ke lokasi. Kami sudah memberi garis pembatas supaya warga tidak melintasi lokasi,” ujar Heru saat dikonfirmasi wartawan.

Akibat kejadian tersebut, BPBD mencatat ada setidaknya sembilan bangunan ruko yang terdampak amblesnya jembatan dan jalan.

“Tapi tak ada korban jiwa akibat kejadian tersebut. Kami masih melakukan pemantauan hingga siang ini,” tandasnya.(*/Gio)

SURABAYA – Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur (Jatim) mencatat, total produksi padi di Jatim pada 2019 mencapai 9,58 juta ton gabah giling kering (GKG).

Angka tersebut turun 622.279 ton GKG atau 6,10 persen dibandingkan 2018. Produksi padi tertinggi terjadi pada Maret yang sebesar 341.660 dan produksi terendah terjadi pada bulan Desember, yaitu sebesar 44.950 ton.

Sama halnya dengan produksi pada 2019, produksi padi tertinggi pada 2018 terjadi pada bulan Maret, yaitu sebesar 391.630 ton. Sementara produksi terendah terjadi pada bulan Januari, yaitu sebesar 36.120 ton. Kenaikan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Ngawi, Mojokerto, dan Gresik.

“Sementara itu, penurunan produksi padi tahun 2019 yang relatif besar terjadi di Kabupaten Sumenep, Jember, Banyuwangi, dan Bojonegoro,” kata Kepala Bidang Statistik Produksi BPS Jatim, Mohammad Farikhin dalam rilisnya, Senin (2/3/2020).

Tiga kabuapten atau kota dengan produksi padi (GKG) tertinggi pada tahun 2018 dan 2019 adalah Kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, dan Jember. Namun pada 2019, terjadi penurunan produksi pada tiga kabupaten dan kota tersebut dibandingkan dengan produksi 2018.

Hanya Kabupaten Ngawi yang mengalami peningkatan produksi. “Untuk produksi beras juga turun. Pada 2018 mencapai 5,86 juta ton. Sedangkan di 2019 sebanyak 5,50 juta ton,” tandas Farikhin.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area KSA, pola panen padi di Jatim selama 2019 relatif sama dengan pola panen tahun 2018. Puncak panen padi terjadi pada bulan Maret, sementara luas panen terendah terjadi pada bulan Januari. Total luas panen padi pada 2019 seluas 1,70 juta hektar.

Luas panen tertinggi terjadi pada Maret, yaitu sebesar 0,34 juta hektar dan luas panen terendah terjadi pada Desember, yaitu sebesar 0,04 juta hektar. Dibanding dengan total luas panen padi pada 2018, luas panen padi pada 2019 turun 48.770 hektar atau 2,78 persen.(*/Gio)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendukung penghentian sementara proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dikerjakan oleh konsorsium Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Pria yang akrab disapa Emil ini menilai, cara kerja yang dijalankan pihak kontraktor proyek kereta cepat Jakarta-Bandung itu masih serabutan, sehingga merugikan masyarakat.

“(penghentian proyek) KCIC, saya setuju karena ini mengingatkan agar KCIC jangan terabas terobos tanpa memperhatikan K3 (kesehatan dan keselamatan kerja), bikin banjir, dan sebagainya,” kata Ridwan Kamil di Sentul, Kabupaten Bogor, Senin (2/3/2020).

Diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menginstruksikan untuk menghentikan sementara proyek pembangunan kereta cepat Jakata-Bandung mulai tanggal 2 Maret 2020 hingga dua pekan ke depan.

“Ini mengingatkan kontraktor, cara kerja di lapangan masih serabutan, tolong direview. Dikasih waktu dua minggu atau kurang oleh Kemenhub dan PUPR Perbaiki metode kerja baru boleh dikerjakan. Jadi ini cara bekerjanya. Amdal udah beres, tapi gaya bekerja kurang optimal,” bebernya.

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu memaparkan, PT KCIC beserta kontraktor kurang memperhatikan sistem manajemen konstruksi terkait keamanan, keselamatan, kesehatan, hingga lingkungan.

Namun, dia menekankan, pernyataannya itu bukan berarti pihaknya tidak mendukung proyek infrastruktur di sektor transportasi tersebut. Apalagi, proyek KCIC masuk dalam proyek strategis nasional.

“Proyeknya penting karena proyek strategis nasional, tapi kalau dikerjakan merugikan masyarakat itu berarti cara kerja di lapangan (yang bermasalah), bukan proyeknya,” pungkasnya.(*/Hend)

LUMAJANG – Pemerintah Kabupaten Lumajang akan menjadikan event ‘Serbu Durian Lumajang’ sebagai agenda tahunan di Kabupaten Lumajang. Hal itu, disampaikan Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, pada sambutannya di kegiatan Serbu Durian Lumajang, Sabtu (29/2/2020).
“Event ini luar biasa dan akan digelar tiap tahun agar semakin menarik minat masyarakat baik lokal maupun mancanegara datang ke Lumajang,” katanya dalam keterangan tertulis.

Event yang digelar di SUB Terminal Agribis (STA), Pasar Agropolitan, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang ini merupakan event pertama dalam Calender Event Tahunan Kabupaten Lumajang 2020. Sukses menarik antusiasme masyarakat, event ini bahkan dihadiri oleh ribuan pengunjung.

Tiap Tahun Pemkab Akan Adakan Event Serbu Durian LumajangBupati Lumajang, Thoriqul Haq hadir dalam event Serbu Durian Lumajang
Selain untuk mengenalkan produk durian Lumajang, lanjut Thoriq, gelaran ini juga merupakan salah satu upaya untuk menggelar berbagai produk pertanian khas Lumajang.Baik untuk produk tanaman pangan, hortikultura, peternakan maupun perkebunan, serta produk hasil olahan pertanian.

“Acara ini sebagai upaya untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten Lumajang,” ujarnya.

Menurut data yang berhasil dihimpun melalui Dinas Pertanian Lumajang, produk durian Lumajang mencapai 3.923 ton per tahun atau sekitar 1,42 persen dari total produksi durian Jawa Timur.

Lumajang memiliki berbagai jenis varietas durian lokal, di antaranya durian kukus, durian bungkik, durian santri dan durian senja pelangi. Namun ada varietas yang menurut Thoriq sangat spesial, yakni durian kembang yang memiliki rasa legit, pahit dan manis. Durian ini apabila dibelah ada bunga atau kembang dalam bahasa Jawa.

“Kita mengajukan durian kembang sebagai durian khas Kabupaten Lumajang,” ucapnya.

Tiap Tahun Pemkab Akan Adakan Event Serbu Durian LumajangDurian Lumajang
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, yang juga hadir dalam kegiatan tersebut, mengatakan bahwa pihaknya akan turut mempromosikan varietas durian yang ada di Lumajang. Bahkan ia juga siap membantu varietas durian lokal Lumajang bersertifikat.

“Khusus durian dari Lumajang ini kami siap membantu untuk bersertifikat,” tuturnya.

Ia mengaku takjub karena event tersebut dikemas dengan konsep wisata yang tentunya tidak hanya dapat dijadikan wadah promosi produk hortikultura Lumajang, tetapi juga dapat mempromosikan potensi budaya Lumajang.

“Event yang bagus sekali yang dikemas dengan destinasi wisata, saya pikir ini konsep yang menarik untuk terus ditingkatkan ke depannya,” tandasnya.(*/Gio)

CIANJUR – Perceraian di Kabupaten Cianjur masih terbilang tinggi. Pasalnya, dalam kurun waktu dua tahun terakhir terjadi peningkatan. Pada tahun 2018 tercatat ada 3.961 kasus perceraian yang ditangani yang terdiri dari 3.94 cerai gugat dan 567 cerai talak.

Sementara pada tahun 2019, angka tersebut merangkak naik menjadi 4.415 kasus yang terdiri dari 3.370 cerai gugat dan 645 cerai talak. Namun, di awal tahun 2020 pada periode 1 Januari hingga 24 Februari 2020 tercatat sudah ada 497 perkara cerai gugat dan 83 cerai talak.

“Di awal tahun 2020 ini, kami sudah menerima ratusan permohonan perceraian dalam kurun waktu periode 1 Januari hingga 24 Februari 2020 dengan jumlah 497 perkara cerai gugat dan 83 cerai talak,” ujar Hakim sekaligus Humas Pengadilan Agama Kabupaten Cianjur, H Asep.

Kasus atau perkara cerai gugat lebih banyak dilakukan pihak pasangan perempuan dibandingkan kasus cerai talak. Faktor dari kasus gugatan tersebut disebabkan ekonomi yang dikarenakan suami tidak menafkahi istri, penghasilan suami lebih kecil dari istri hingga permasalahan rumah tangga yang berujung perceraian.

“Faktor ekonomi itu paling besar sekitar 70 persen dari total kasus perceraian, selain itu ada masalah akhlak dan KDRT dengan persentase 10 persen, lalu mengenai perselingkuhan dan lainnya,” ungkapnya.

Lanjutnya, dari permasalahan penghasilan, dari pihak istri merasa dieksploitasi oleh pasangannya. Disebabkan suami hanya antar jemput istri yang bekerja di pabrik. Sementara saat pulang, suami meminta untuk dilayani secara batin yang kurang mengerti istri karena lelah bekerja. Hal tersebut yang menjadi awal keributan dalam rumah tangga jika komunikasi antar pasangan kurang baik.

Selain pihak wanita yang bekerja menjadi karyawan pabrik, ada pula wanita yang bekerja ke luar negeri turut menjadi korban eksploitasi. Tidak sedikit penghasilan dari istri yang mengirimkan untuk suami dimanfaatkan dengan baik, atau dalam hal ini tidak bertanggungjawab. Sehingga perasaan dieksploitasi pun muncul.

“Makanya dari faktor ekonomi itu merembet, baik ke percekcokan yang berkepanjangan hingga dampak lainnya. Tapi pada intinya kembali ke masalah ekonomi. Ada juga yang karena istrinya berpenghasilan lebih besar, suaminya jadi minder,” paparnya.

Dirinya pun mengimbau, perlu ada peran dari semua pihak dalam menekan angka perceraian di Kabupaten Cianjur seperti dengan membuka lapangan pekerjaan bagi kaum pria dan pelatihan keterampilan, sehingga suami bisa berwirausaha.

“Kalau sekarang kan yang banyak bekerja itu perempuan. Mungkin bukan suaminya yang tidak mau bekerja tapi karena faktor perusahaan yang lebih banyak menerima buruh perempuan. Makanya ini jadi ‘PR’ bersama,” tandasnya.(*/Yan)

CIREBON – Banyaknya cagar budaya Cirebon yang rusak maupun hilang. Akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Kota Cirebon, beserta Tim Kesultanan Cirebon, Laskar Macan Ali, Budayawan, Akademisi, dan Peneliti Cagar Budaya, menginginkan Pemkot Cirebon segera membuat Raperda terkait Kota Pusaka.

Pihaknya mencontohkan, kejadian perusakan terhadap situs bersejarah Situs Petilasan Sultan Matangaji di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Ketua Laskar Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz mengungkapkan, meskipun secara Undang-Undang Cagar Budaya bahwa Situs Petilasan Sultan Matangaji belum ada surat keputusan dari walikota atau instansi, tapi dari material situs dan sejarahnya.
Jika tempat tersebut memang layak disebut cagar budaya yang harus dilindungi. Karena Sultan Matangaji berasal dari abad 18 atau sekitar tahun 1700an,” jelasnya Jumat (28/2/2020).

Prabu Diaz melanjutkan, mereka membuat kesepakatan terkait Raperda Kota Pusaka, dan meminyak kepada DPRD Kota Cirebon, untuk mengkaji dan mengesahkannya.
Mereka pun siap untuk membuat draf Raperdanya. Dan apabila ada kendala biaya, mereka siap patungan. Adanya Kota Pusaka, artinya kita sebagai member kota pusaka akan bergaul dengan kota pusaka lainnya. Kalau kita berjuang sendiri tidak bisa. Karena itulah regulasi tersebut sangat penting,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemilik tanah tempat situs Petilasan Sultan Matangaji berada, untuk dibangun kembali dan merevitalisasi situsnya, walaupun tidak sama.
“Kita akan membuka dompet bantuan sosial untuk membayar iuran kepada jaringan kota pusaka.Apabila pemerintah daerah tidak punya sarana untuk itu, maka kita akan buka koin,” tuturnya.

Sementara menurut Ketua Forum Komunikasi Putra putri Purnawiran ABRI/POLRI (FKPPI) Kota Cirebon, Dany Jaelani, dirinya mendorong agar adanya regulasi atau payung hukum terkait situs-situs bersejarah, terutama untuk melengkapi pemeliharaan situs.

“Apalagi untuk pemeliharaan butuh regulasi atau payung hukum agar semuanya menjadi jelas dan terang,” ungkapnya.(*/Eln)

CIAMSI – Pemkab Ciamis hingga saat ini belum menerima pencairan Dana Desa. Padahal, Februari ini telah masuk dalam tahap pengajuan untuk pencairan Dana Desa.

Kendati demikian, rupanya bukan hanya Ciamis yang belum menerima pencairan Dana Desa. Pasalnya, seluruh kabupaten di Jawa Barat juga belum pencairan tersebut.

“Hasil rapat koordinasi kemarin, kabupaten/kota se-Jawa Barat belum ada yang cair, dana desa,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis, Dian Kusdiana, ditemui di kantornya, Jumat (28/2/2020).

Dian mengungkapkan, progres pencairan Dana Desa yang dinilai paling cepat baru ada di dua kabupaten, yakni Bogor dan Ciamis. Kedua kabupaten tersebut telah membuat rinciannya penggunaan dana desa.

“Jadi hanya ada dua yang progresnya cepat. Ciamis dan Kabupaten Bogor. Yang sudah membuat petunjuk teknis penggunaan dana desa dan rincian pagu dana desa,” ucapnya.

Dijelaskan Dian, mulai tahun 2020 skema dan mekanisme pencairan Dana Desa akan berubah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Skema penyaluran dari 20 persen, 40 persen dan 40 persen menjadi 40 persen, 40 persen dan 20 persen,” ujarnya.

Disamping itu, nilai Dana Desa untuk Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar Rp263.028.754.000. Menurutnya, setiap tahun besarannya selalu bertambah.(*/Dang)

LUBUKLINGGAU – Harapan Masyarakat Kelurahan Betanang Ulu, dan Kelurahan Belalau 1 Kecamatan Lubuklinggau Utara I, Kota Lubuklinggau, untuk dapat memiliki jalan yang mulus hingga kini masih sebatas harapan dan angan-angan, karena sampai saat ini jalan Malus penghubung dua Kelurahan tersebut masih rusak tidak kunjung diperbaiki.

Diketahui bahwa jalan yang merupakan akses utama yang selalu digunakan oleh warga Malus, hingga kondisi jalan tanah merah bercampur batu kondisinya sangat memprihatikan, banyak warga yang melintas mesti berhati-hati, sebabnya apabila dalam kondisi hujan jalan licin dan becek.

“Dulu kalau tidak salah pernah dibangun, namun hingga saat ini Jalan tidak dibangun lagi,” kata Isar warga Kelurahan Petanang Ulu yang berpropesi sebagai tukang ojek.

Menurutnya, jalan yang rusak tidak hanya satu tempat tetapi banyak, jalan Malus yang diperkirakan sepanjang kurang lebih 10 kilometer itu apabila dimusim hujan rusak parah. Kalau ditelusuri dikatakan ia, banyak sekali bahkan ada seperti gorong-gorong juga dalam kondisi rusak, sehingga mobil yang melintas harus extra hati-hati.

Tentunya dengan kondisi jalan yang rusak parah seperti ini, membuat warga yang melintasi di Jalan Malus hanya bisa mengeluh, tetapi mau bagaimana lagi inilah kondisi jalan yang harus dilalui.

Karena kesal, ia berharap kepada Pemerintah untuk tidak memberikan perhatian kepada warganya dan tidak usah lagi perbaiki jalan Malus.

“Ya harapan kami biarkan saja jalan seperti ini, percuma dibangun, dan diusul tapi belum ada perhatian,” tegasnya.Bahkan disambung ia, kepada anggota DPRD Kota Lubuklinggau juga sudah pernah diusulkan, dan bahkan anggota dewan pernah masuk melihat secara langsung kondisi jalan ini namun hanya lewat-lewat saja dan belum ada kepedulian.

Ia mengungkapkan juga, apabila dimusim hujan warga terpaksa harus menggunakan celana pendek, karena saat jalan kondisi rusak dan becek, celana panjang warga bisa kotor.

Sementara itu, Lurah Belalau I Saprizal saat dikonfirmasi mengatakan untuk jalan malus itu biso masuk Kelurahan Belalau I, Kelurahan Talang Bandung, Kelurahan Sumber Agung dan Betanang Ulu.

“Jadi aku kan lurah disini 2016 akhir, jadi wewenang aku untuk mengajukan jalan malus yang masuk Kelurahan Belalau I,” kata Saprizal.

Dijelaskan ia, jika jalan tersebut sudah diusulkan dan dimasukan di Musrembang dan sudah dimasukan berulang kali pada setiap tahunnya disusulkan atas nama Hotmix atau aspal beton jalan malus. Dan diusulkan dengan panjang lebih kurang satu kilometer. Selain itu ia juga, mengusulkan setiap reses DPRD Kota Lubuklinggau.

“Namun untuk saat ini belum bisa dipastikan kapan jalan dibangun karena anggaran bukan kita yang pegang,” sambungnya.

Tetapi sambungnya dari informasi yang ia dapat dalam waktu dekat jalan akan dibangun dan mudah-mudahan saja.(*/Sam)