Nusantara

SERANG – Harga rempah jahe merah di Pasar Induk Rau (PIR) di Kota Serang mencapai angka tertinggi sejak isu virus corona mulai menjangkit warga Indonesia. Sejak Senin (2/3) lalu, harga jahe merah meningkat hingga Rp 80 ribu dari sebelumnya Rp 40 ribu.

Staff Bidang Perdagangan, Dinas Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Serang Toro mengatakan, kenaikan ini belum pernah terjadi beberapa tahun terakhir.

Ia menilai kenaikan imbas dari info yang beredar di masyarakat terkait khasiat jahe merah dalam menangkal virus corona.

“Kenaikan jahe merah itu sejak ramai berita virus corona saja, ketika Presiden Jokowi mengumumkan kalau ada warga yang terkena corona. Kemungkinan karena katanya berkhasiat menyembuhkan, sebelum itu harganya normal aja,” ungkap Toro, Sabtu (8/3/2020).

Menurutnya, jahe merah saat ini bahkan mulai sulit didapatkan. Hanya sebagian kecil pedagang di PIR yang masih memiliki stok jahe merah. “Stok jahe merah selama ini memang hanya dari lokal saja, dari Pandeglang, dari Lebak. Sebelumnya cukup, hanya karena permintaan memang tinggi jadi banyak yang kosong,” katanya.

Selain jahe merah, jahe putih juga mengalami kenaikan harga hingga Rp 60 ribu dari harga normal sebelumnya Rp 35 ribu. Untuk itu, Toro mengatakan pihaknya akan berupaya memasok jahe merah dari para petani di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

“Minggu ini juga langsung ada kiriman petani, tapi memang seperti kemarin-kemarin begitu stok datang langsung habis. Akan kita pantau lagi, biasanya kan masyarakat kaget saja karena pengaruh informasi seperti kejadian di Serpong kemarin, nggak lama reda,” katanya.

Tidak hanya komoditas jahe, rempah lain yang dipercaya bisa menangkal corona seperti Temulawak juga mengalami penurunan. “Kenaikan nggak cuman jahe aja sih, Temulawak juga, tadinya Rp 6 ribu sekarang dampai Rp 20 ribu. Kita akan lihat perkembangannya nanti, ini kan biasa kalau permintaan naik,” jelasnya.

Imbas dari kenaikan harga jahe merah sangat dirasakan oleh para warga binaan di Lapas II Serang yang mempunyai program keahlian pembuatan jahe merah dalam kemasan. Program pembinaan yang sudah berlangsung sejak 2014 lalu ini disebut sempat kesulitan dalam kegiatan produksinya karena stok jahe merah yang langka.

“Kita kesusahan karena stok di Pasar Induk Rau sedikit bahkan sempat kosong. Sementara tanaman jahe merah yang kita punya masih usia empat bulan, belum bisa dipanen karena minimal satu tahun baru bisa konsumsi,” jelas Kepala Subseksi Pembinaan Dwi Riyanto.

Menurutnya, dalam sebulan para warga binaan di Lapas II Serang bisa menghasilkan 20 kilogram kemasan jahe merah untuk dipasarkan di tempat oleh-oleh atau di tempat penerimaan tamu di lapas. Karena kenaikan harga jahe merah, kemungkinan pohaknya akan menaikkan harga jahe merah kemasan yang dibuat.

“Biasanya maksimal saja Rp 35-40 ribu satu kilogram, sekarang sampai Rp 80 ribu. Ini kan berat karena kita jual satu kilogram sachetnya itu Rp 120 ribu ketika normal, berat kalau tetap harganya,” katanya.

Jahe merah buatan Lapas II Seranv disebutnya cukuo diminati banyak masyarakat selama ini yang dijual via daring hingga tempat oleh-oleh. Adanya isu virus corona disebutnya semakin membuat permintaan jahe merah kemasan meningkat.

“Jahe merah kemasan kita banyak yang suka, karrna ketika kita display di ruang pengunjung atau di tempat oleh-oleh itu ternyata banyak yang minat. Kemarin banyak pegawai BUMN setelah sosialisasi di Lapas mereka memborong jahe merahnya karena suka ketika kami suguhkan minuman jahe,” ungkapnya.

Dwi berharap agar stok jahe merah bisa kembali normal agar kreatifitas para warga binaan tidak terhenti. “Sementara ini masih ada stok, kita juga kan ada komunitasnya. Tapi kalau sudah habis terpaksa kita harus ambil yang di Depok dengan harga yang tinggi,” pungkasnya.(*/Dul)

SEMARANG – Bangunan SPBU di Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, rusak parah akibat diterjang angin puting beliung. Satu orang operator menderita luka di kaki akibat tertimpa material yang tertiup angin.

Unit Manager Communication, Relation & CSR PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV wilayah Jateng-DIY, Anna Yudhiastuti mengatakan, peristiwa itu melanda SPBU 44.507.16 yang beralamat di Jalan Raya Bawen-Pingit, KM 41.5, Ngampin, Ambarawa.

Peristiwa terjadi pada Minggu (8/3/2020), sekira pukul 13.20 WIB.

“Hingga informasi ini disampaikan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara ini kerugian belum dapat diperkirakan,” kata Anna.

Untuk sementara, SPBU tersebut dan tidak melayani konsumen. Bagi konsumen yang ingin mendapatkan layanan BBM, disarankan ke SPBU terdekat yaitu SPBU 44.506.10 di Jalur Lingkar Ambarawan (berjarak +/- 1,5 kilometer dari lokasi kejadian), serta SPBU 44.506.02 di daerah Jambu (berjarak 2 kilometer).

“Terkait bencana puting beliung ini, kami mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan selalu berhati-hati jika berada di luar ruangan,”ungkapnya.(*/D Tom)

SUKABUMI – Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum meresmikan Seminar Pameran Kujang & Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin dan Pertanian (UPJA) serta Gerakan Santri Tani Jabar Juara di Pondok Pesantren Dzikir Al Fath, Kota Sukabumi, Sabtu (7/3/2020).

Rangkaian seminar dan pameran kujang pada 7-14 Maret ini terdiri dari Seminar Pesona Kujang, Launching buku 130 Jenis Kujang, hingga pelantikan pengurus Asosiasi Musim Indonesia Daerah (Amida) Jabar.

Menurut Kang Uu, seminar kujang merupakan hal yang perlu dilakukan karena senjata tradisional Sunda itu memiliki filosofi yang menggambarkan kekayaan Jabar. Kujang pun, lanjutnya, menjadi lambang dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar.

“Bicara kujang artinya bicara Jabar dan bicara pemprov dan pemda kabupaten/kota. Kami yakin kegiatan ini akan membangkitkan semangat orang Sunda dan rasa kepemilikan terhadap kujang,” kata Kang Uu.

“Kujang juga filosofi orang Sunda, yang punya makna duniawi dan ukhrawi (akhirat), sangat luar bisa untuk membangkitkan semangat Jabar. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, masyarakat paham dan melaksanakan apa makna yang terkandung dalam kujang,” tambahnya.

Sementara Kang Uu yang juga Panglima Santri Jabar pada kali ini mendeklarasikan Gerakan Santri Tani (Santani) Jabar Juara bersama 35 orang Santani Pondok Pesantren (Ponpes) Dzikir Al Fath berusia 17-20 tahun.

Kang Uu mengatakan, pertanian menjadi sektor yang cocok bagi santri untuk meningkatkan ekonominya di pesantren saat menjadi seorang kiai.

“Kenapa? Karena menurut kami, satu-satunya yang paling afdol dalam memenuhi kebutuhan ekonomi kiai adalah petani, tidak menggangu waktu, mengajar. Karena yang namanya kiai harus ada di pesantren,” katanya.

“Jadi kami dorong dengan Santani, termasuk juga OPOP (One Pesantren One Product) untuk dijual sekarang dengan bahan baku pertanian. Sehingga di Jabar, ekonomi pesantren didorong oleh OPOP sektor pertanian dan Santani bisa berkontribusi dalam kemajuan pertanian Jabar,” harap Kang Uu.

Dalam acara tersebut, Kang Uu juga berpesan kepada para santri agar mengamalkan nilai Pancasila sebagai Warga Negara Indonesia. Selain dasar negara, Pancasila bisa menyatukan kekuatan sebagai bangsa Indonesia.

“Sila kesatu, Ketuhanan yang Maha Esa, tauhid yang kuat. Orang yang taat beragama masing-masing, pasti akan menerapkan Pancasila,” ujar Kang Uu.

“Pancasila merupakan hasil kesepakatan bersama. Ribuan suku tetap utuh dan kuat karena Pancasila. Kita butuh bersatu kekuatan menuju Jabar Juara Lahir Batin, Indonesia Maju SDM Unggul,” tuturnya.

Turut mendampingi wakil gubernur dalam acara ini adalah Pimpinan Ponpes Dzikir Al Fath KH Fajar Laksana, Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kepala Balai Pengembangan Mekanisasi Pertanian Jabar Teguh Khasbudi, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi Andri Setiawan, serta ahli filologi sekaligus pakar perkujangan Tedi Permadi.
Sebelum meresmikan Seminar Pameran Kujang & UPJA serta Gerakan Santri Tani Jabar Juara, Kang Uu juga melakukan kunjungan ke Museum Prabu Siliwangi. Di sana, Kang Uu meresmikan koleksi museum 130 jenis kujang.(*/Yan)

CIREBON – Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra menyebutkan, ada 25 sungai di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat yang belum dinormalisasi selama kurun waktu dua tahun terakhir.

Dirinya menjelaskan, 25 sungai itu saat ini sudah mengalami pendangkalan dan sedimentasi. Sehingga, apabila hujan deras terjadi, maka air dari sungai tersebut bisa saja meluap dan merendam pemukiman warga.

Baca Juga: Sungai Ciwaringin Meluap, Desa Gintung Lor Cirebon Terendam Banjir

“Sudah pasti lah, pendangkalan, sedimentasi, penyempitan itu terjadi. Memang 25 sungai di Kabupaten Cirebon ini, dua tahun ini tidak ada normalisasi,” kata Dadang kepada wartawan, Sabtu (7/3/2020).

Ia melanjutkan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan normalisasi sungai adalah pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Dadang pun mengaku mempersilahkan pihak BBWS Cimanuk-Cisanggarung untuk menormalisasi sungai-sungai tersebut.

Masih kata Dadang, berdasarkan laporan cuaca dari BMKG, wilayah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih berpotensi dilanda cuaca ekstrem hingga akhir bulan Maret ini. Ia meminta, suapaya warga selalu waspada terhadap bencana yang bisa saia ditimbulkan dari adanya cuaca ekstrem itu.

“Sehingga boleh dikatakan sungai-sungai di Kabupaten Cirebon itu sedimentasi lah. Sehingga perlu di normalisasi atau dikeruk. Karena ini kewenangan BBWS, mangga silahkan BBWS melakukan normalisasi. Cuaca ekstrem masih berpotensi. Warga harus tetap waspada,” ujarnya.

Diungkapkannya, ada lima desa di empat kecamatan di Kabupaten Cirebon yang sempat direndam banjir pada Jumat 6 Maret 2020 malam.

Ia menyebutkan, ke lima desa itu adalah Desa Sarabau dan Desa Gamel di Kecamatan Plered, Desa Kebarepan di Kecamatan Plumbon, Desa Babakan Ciwaringin di Kecamatan Ciwaringin, serta Desa Gintung Lor di Kecamatan Susukan.

“Ketinggian dari 30 senti sampai 150 senti. Sekarang mulai surut. Warga juga sudah kembali ke rumah masing-masing,”pungkasnya.(*/Dang)

SERANG – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten menggerebek pabrik pembuatan masker yang diduga menyalahi aturan produksi di Kampung Hegarmanah, Desa Ciujung, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten.

Pabrik masker ilegal tersebut baru beroperasi sembilan bulan lalu.

“Secara legalitas mempunyai izin importir termasuk mengedarkan barang impor. Namun, pada nyatanya pabrik ini memproduksi sendiri yang diberi merk sama dengan merk impor,” kata Dirkrimsus Polda Banten Kombes Pol Nunung Syafrudin kepada wartawan. Jumat (6/3/2020).

Selain itu, berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen PT TGK tidak memiliki izin produksi dan izin edar terhadap masker yang beredar di Indonesia. “Pengepakan dan pengemasan (masker) bisa kita lihat sangat merprihatinkan. Ada kode khusus yang kita pelajari dan ini tidak pada tempatnya,” ujar Nunung.

Dari barang bukti yang berhasil diamankan yakni masker tali sebanyak 33.200 pcs dan masker karet sebanyak 58.000. Total yang diamankan petugas sebanyak 91.200 pcs.

“Saat ini kita sedang mendalami dengan melakukan pemeriksaan kepada staf dan karyawan yang ada di perusahaan ini,” ujar Nunung.

Akibatnya, pengelola terancam UU tentang kesehatan dan UU perlindungan konsumen dengan ancaman penjara selama 20 tahun. “Saya mohon waktu, dua hari akan didalami sampai sejauh mana kaitannya dengan produk masker ini akan kita sampaikan di rilis kedua,” ungkapnya.

Salah seorang pegawai PT TGK, Nu mengaku bahwa pabrik pembuatan masker sudah beroprasi 9 bulan untuk kebutuhan ekspor ke beberapa negara seperti Hongkong, Singapura, Malaysia dan beberapa negara asia lainnya. “Kita sudah beroperasi sejak 9 bulan lalu untuk kebutuhan ekspor. Bahan baku dari impor,”tandasnya.(*/Dul)

MAGELANG – Fenomena alam tanah bergerak memaksa 200-an orang warga Dusun Kranjang Lor, Desa Sidorejo, Kecamatan Salaman, Magelang, mengungsi. Pergerakan tanah menyebabkan bangunan retak dan ambles hingga 20 cm.

Salah satu warga Sidorejo, Rahmah menuturkan, pergerakan tanah mulai dirasakan warga sejak Rabu hingga Kamis (4-5/3/2020). Beberapa titik di lokasi juga longsor. “Rasanya tanahnya gerak, terasa banget jadi khawatir.

Makanya saya pilih mengungsi di sini (lapangan),” katanya, Jumat (6/3/2020).

Dia berharap pemerintah setempat bisa memberikan tempat relokasi bagi warga yang rumahnya terancam longsor. Namun, tempat relokasi yang baru tidak jauh dari kampung halaman mereka.

“Saya mau dipindah tapi jangan jauh-jauh juga,” ucapnya.

Sementara itu, menurut data pemantauan di lokasi tanah gerak tersebut dikarenakan kontur tanah yang gembur. Karena curah hujan tinggi, air tidak bisa mengalir dengan sempurna sehingga terjadi longsor dan pergerakan tanah.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Magelang, Pranowo mengatakan, untuk sementara pihaknya baru bisa memberikan bantuan logistik dan kesehatan. Untuk relokasi masih dibutuhkan koordinasi dengan pihak Pemkab Magelang.

“Langkah kami memberikan bantuan kebutuhan pokok dan kesehatan bagi para pengungsi. Kami pantau dan selalu memberikan informasi terbaru kepada warga,” ungkapnya.(*/D Tom)

KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, meluncurkan program pemagangan vokasi dengan melibatkan 26 perusahaan di sekitar Karawang.

“Ada 501 peserta yang mengikuti program ini,” kata Bupati setempat Cellica Nurrachadiana, di Karawang, Jumat (6/3/2020).

Ia menyampaikan agar para peserta program pemagangan menunjukkan kualitas dan kinerja yang baik.

Hal tersebut dia sampaikan, katanya, karena ke depan, setelah masa pemagangan, peserta yang dinilai baik dan sesuai kriteria perusahaan bisa direkrut menjadi karyawan.

“Jadi para peserta harus serius. Setelah masa pemagangan selesai, peserta magang yang memiliki kemampuan sesuai kriteria dan kebutuhan perusahaan, bisa direkrut,” katanya.

Kalaupun tidak direkrut menjadi karyawan, kata Bupati, sertifikat magang itu menjadi bukti memiliki kompetensi dan pengalaman bekerja di perusahaan.

Bupati menyampaikan kalau program pemagangan itu merupakan kesempatan terbaik bagi mereka yang belum memiliki pengalaman bekerja di perusahaan.

“Ada 26 perusahaan yang terlibat dalam program ini. Jadi 501 peserta itu akan disebar di 26 perusahaan tersebut,”tandasnya.(*/As)

SERANG – Pemkot Serang akan menutup seluruh peternakan ayam di wilayahnya, pada April 2020. Penutupan dilakukan karena permintaan masyarakat di sekitar area peternakan ayam yang merasa tergangu dengan bau dan pencemaran lingkungan yang timbul.

Penutupan ini sesuai dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang yang saat ini sedang dibahas dan ditargetkan rampung pada April tahun ini.

Desakan masyarakat, dikatakan Wali Kota Serang Syafrudin, sudah sejak lama disampaikan, hanya terkendala RTRW yang masih membolehkan adanya peternakan. “Secara pribadi sebenarnya saya ingin segera menutup karena mambu (bau), kita inginnya peternakan ini pindah saja, bisa ke Kabupaten Serang misalnya.

Tapi secara yuridis, kita masih menunggu selesainya revisi RTRW, mudah-mudahan bisa selesai April ini,” kata Syafrudin saat sidak ke peternakan ayam di Kelurahan Cikoneng, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (5/3/2020).

Peternakan ayam di Kota Serang tersebar di Kecamatan Curug, Walantaka, dan Kasemen yang semuanya masih memiliki izin dari RTRW lama ketika Kota Serang masih menjadi bagian dari Kabupaten Serang. Hal ini yang membuat pemkot belum bisa menutup sektor industri ini di daerahnya.

“Jadi penutupan tetap harus dengan mekanisme yang benar, kita tidak bisa tergopoh-gopoh karena nanti bisa kita yang kena di PTUN,” katanya.

Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengaku, akan mencoba menyelesaikan pembahasan RTRW pada Maret ini. Perubahan tata ruang disebutnya memang sudah sangat diperlukan di Kota Serang karena menyanhkut perekonomian masyarakat.

“Keinginan kita bahkan mudah-mudahan selesai bulan ini, karena ini menyangkut dengan perekonomian warga, di situ ada industri, investasi dan lain-lain,” kata Budi.

Camat Curug Andi Heryanto mengatakan, penolakan warga atas peternakan ini mulai banyak dilakukan sejak akhir Desember 2019. Adanya pencemaran lingkungan dan bau tidak sedap, menjadi keluhan warga yang disebutnya semakin parah setiap harinya.

“Yang mengganggu baunya, lalatnya, tapi kita akan dapat bantuan alat untuk menghilangkan baunya, ini untuk solusi sementara sampai ada revisi RTRW,”tegasnya.(*/Dul)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meresmikan gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar setelah direnovasi sejak April 2019 di Kota Bandung, Kamis (5/3/20/2020).

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil mengatakan, gedung yang direnovasi menggunakan dana hibah dari Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar Tahun Anggaran 2019 itu lebih representatif.

“Alhamdulillah dengan hibah kami, renovasi gedung ini kita jadikan representasi karena Jabar mewakili umat islam di Indonesia, yang jumlahnya muslimnya lebih banyak dari Saudi Arabia,” katanya.

Kang Emil pun berharap, renovasi gedung yang menghabiskan dana Rp 3,5 miliar itu bisa meningkatkan kinerja para kiai dan ulama dalam memberikan nasihat kepada masyarakat Jabar.

“Kita butuh para ulama yang mengeluarkan nasihat-nasihat yang dibutuhkan untuk menjaga agar Jabar ibaratnya air yang selalu tenang dan jernih,” ucapnya.

Selain itu, Kang Emil mengajak MUI Jabar untuk ikut mengimbau masyarakat kembali menerapkan pola hidup sehat guna mencegah penyebaran COVID-19.

“Tadi sudah disampaikan imbauan dari MUI Pusat yang akan disebarkan oleh MUI Jabar agar dalam ceramah-ceramah mengingatkan masyarakat untuk menjaga kesehatan, karena virus ini (korona) tidak masuk ke orang yang badannya fit,” katanya.

Sedangkan, Ketua MUI Jabar Rahmat Syafei menyatakan, gedung baru tersebut akan difungsikan sebagai pusat pengendalian kegiatan MUI yang kian padat dan kompleks.(*/Hend)

CIREBON – Sebanyak 1,1 juta warga Kabupaten Cirebon masuk dalam kategori miskin. Artinya, separuh dari jumlah keseluruhan masyarakat daerah ini menjadi warga tak berkecukupan.

Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, Iis Krisnandar meminta, kesejahteraan masyarakat Kabupaten Cirebon, perlu mendapatkan perhatian serius.

“Dinsos ini mengurus hampir separuh orang miskin di Kabupaten Cirebon, yakni jumlahnya 1,1 juta warga miskin. Kalau Pemkab tidak memberikan perhatian serius, nanti akan sulit tertangani,” kata Iis, Kamis (5/3/2020).

Dengan jumlah warga miskin yang banyak itu, lanjut Iis, berarti 50 persenan penduduk miskin di Kabupaten Cirebon ditangani pihak Dinsos. Penanganan tersebut berupa Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“Saat ini kita sedang validasi data warga miskin. Ini karena data dari Kemensos dan data Dinsos ternyata tidak valid,” jelasnya

Ia melanjutkan, dengan kerja yang begitu besar dan anggran yang sangat minim di ditambah problem pegawai Dinsos yang sangat sedikit, pihaknya harus bekerja super ekstra. Minimnya anggaran, berimbas kepada kinerja pegawai. Dengan anggaran yang minim sedangkan beban kerja yang besar, Iis berharap Dinsos mendapat perhatian, baik dari bupati maupun DPRD setempat.

“Kerjaan banyak sementara anggarannya kecil. Minimal Rp75 milliarlah, karena banyak yang harus kami urus. Pendampingan untuk BPNT atau PKH saja belum ada. Jangan sampai Pemda ini banyak program kartu pepek dari pusat, tapi pendampingannya tidak ada,” tandasnya. (*/Dang)