Nusantara

CIANJUR – Untuk penanganan dan pencegahan virus corona yang terjadi di Kabupaten Cianjur, pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur telah menyiapkan anggaran yang fantastis.

Tak tanggung-tanggung, kabupaten yang masih berada di zona hijau ini bakal menggelontorkan anggaran Rp100 miliar.

Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman mengatakan, efesiensi anggaran belanja langsung perangkat daerah yang dialihkan ke covid-19 diantaranya anggaran perjalanan dinas dan rapat perangkat daerah diefisiensikan senilai Rp10,2 miliar.

Lalu perjalanan dinas anggota DPRD Rp2 miliar, proyek fisik se-Kabupaten Cianjur Rp30,5 miliar, program Cianjur Ngawangun Lembur (CNL) Rp300 juta, pergeseran pada kegiatan perangkat daerah khususnya di rumah sakit dan Puskesmas Rp21miliar.

“Total efisiensi untuk anggaran belanja langsung perangkat daerah Rp64 miliar,” kata Herman, Senin (6/4).

Herman menjelaskan, untuk belanja penyertaan modal ke Bank Jabar yang semula akan diberikan Rp5 miliar, akan dialihkan ke covid-19. Selain itu belanja bagi hasil pada pajak desa, Rp8,4 miliar dialihkan untuk penanganan covid-19, belanja hibah dan baksos Rp4 miliar, dan juga digeser hibah bansos senilai Rp8,4 miliar.

“Kesediaan kas daerah Rp10,1 miliar dialihkan ke covid-19, jadi jumlah keseluruhan untuk penanganan covid-19 Rp100 miliar,”tandasnya.(*/Yan)

LAMONGAN – Puskesmas Turi, di Kabupaten Lamongan, menutup layanan kesehatan untuk masyarakat selama tujuh hari ke depan, sejak Senin (6/4/2020).

Hal ini dilakukan, setelah satu perawatnya dinyatakan positif terpapar virus Corona baru, Covid-19.

Akibatnya seluruh pegawai puskesmas yang pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid-19 diwajibkan melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing.

Jubir Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Lamongan, Taufik Hidayat mengatakan, isolasi mandiri tersebut berlangsung selama dua minggu. Tak hanya itu para pegawai juga sudah menjalani rapid test.

“Bagi masyarakat Kecamatan Turi yang ingin berobat rawat jalan bisa mendatangi puskesmas lainnya. Ada dua puskesmas terdekat dari Turi yakni Puskesmas Sukodadi dan Deket,” kata dia.

Sementara hasil laporan yang diterima hanya satu puskesmas yang tutup di Lamongan. “Pelayanan kesehatan di puskesmas di kecamatan lain tetap berlangsung seperti biasa,” terangnya.(*/Gio)

PURWAKARTA – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat akhirnya menutup sementara pendaftaran pernikahan di semua Kantor Urusan Agama (KUA) yang ada. Penutupan ini, terkait masih merebaknya wabah virus corona (Covid-19). Kebijakan ini, mulai berlaku terhitung 1 April 2020 lalu.

Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purwakarta, Tedi Ahmad Junaedi, mengatakan, saat ini untuk permohonan pernikahan yang didaftarkan terhitung 1 April, untuk sementara waktu tidak dilayani dulu. Hal itu, menyusul masih berlakunya tanggap darurat Covid-19.

“Jadi, kami tutup pelayanan di semua KUA untuk sementara waktu,” ujar Tedi, kepada Okezone, Senin (6/4/2020).

Meski demikian, akad nikah yang didaftarkan sebelum 1 April 2020, masih tetap dilayani oleh para petugas. Karena saat ini tidak ada pelayanan, pihaknya mengimbau masyarakat agar sementara menunda dahulu pernikahan. Sebab, situasi saat ini tidak memungkinkan untuk menggelar pernikahan.

Kebijakan ini, lanjut Tedi, merujuk pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor P003/DJ.lll/Hk.00.7/04/2020 tanggal 2 April 2020.

Namun, lanjut Tedi, pendaftaran layanan pencatatan nikah masih tetap dibuka. Hanya, mekanisme pendaftarannya tidak dengan tatap muka di KUA. Melainkan ecara online melalui website simkah.kemenag.go.id.

Akan tetapi, pelaksanaan akadnya tidak bisa dilangsunkan dalam masa darurat Covid-19. Dijelaskan Tedi, pada masa darurat Covid-19, pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum 1 April 2020.

“Pelayanan akad nikah itu pun hanya akan dilaksanakan di KUA, sementara layanan di luar KUA ditiadakan,” ujarnya.

Dia berharap masyarakat bisa memahami dan menyesuaikan. Sebab, aturan ini dibuat dalam kondisi kedaruratan kesehatan karena wabah virus corona.

Apalagi, tingkat kedaruratan di tiap daerah berbeda. KUA wajib meningkatkan koordinasi, mematuhi, serta menyelaraskan penyelenggaraan layanan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran Covid-19 di wilayahnya.Sehubungan dengan adanya wabah virus corona, Kemenag Purwakarta memerpanjang sistem bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sampai 21 April 2020.

Meski demikian, kepada jajarannya di KUA, Tedi meminta tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring (online). Termasuk, setiap KUA harus memberitahukan nomor kontak atau e-mail petugas, sehingga memudahkan masyarakat mengakses informasi.

“Adapun, pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, video call, atau penggunaan aplikasi berbasis website lainnya tidak diperkenankan,” ungkapnya.(*/As)

KOTA MALANG – Satu per satu penumpang dan pengemudi dari mobil pribadi serta kendaraan umum di Kota Malang diharuskan turun kemudian menjalani pemeriksaan kesehatan. Hal ini untuk mengantisipasi persebaran corona virus disease atau covid-19 di sana.

Para penumpang dan pengemudi mobil pribadi serta kendaraan umum diperiksa di posko pemantauan kesehatan Covid-19. Bagi pemudik di sisi utara pintu kedatangan Kota Malang, tepatnya di Kelurahan Balearjosari, Kecamatan Blimbing, yang berbatasan dengan Singosari, Kabupaten Malang.

Secara bergantian mereka dihentikan petugas gabungan yang terdiri dari kepolisian, TNI, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, dan relawan. Mereka diminta melakukan pengecekan kesehatan yang dimulai dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih yang telah disediakan.

Selanjutnya penumpang dan pengemudi menjalani pemeriksaan suhu tubuh menggunakan thermal gun scanner dan didata tujuannya hendak ke mana.
Sementara kendaraan mobil pribadi dan bus disemprotkan cairan disinfektan ke beberapa bagian untuk mengantisipasi adanya partikel virus corona yang menempel.

Bagi para penumpang yang memiliki suhu tubuh 38 derajat Celsius ke atas, petugas akan memberikan catatan supaya bisa langsung direkomendasikan memeriksakan diri ke puskesmas terdekat dari tempat tujuannya.

Wali Kota Malang Sutiaji yang berkesempatan meninjau sejumlah posko di wilayah perbatasan kembali mengingatkan pentingnya memeriksa kesehatan pendatang yang tiba dari luar Malang, terutama asal daerah zona merah covid-19.

“Mobilitas orang dari luar akan kita pantau. Akan lebih disiplin lagi (memantau) orang dari luar, baik pakai mobil pribadi maupun kendaraan umum. Kalau suhu badan melebihi 38 derajat, maka sesuai protap dari Dinas Kesehatan direkomendasikan ke puskesmas terkait,” jelas Sutiaji, Senin (6/4/2020).

Dalam pemantauannya di Pos Perbatasan Kelurahan Balearjosari ditemukan ada dua orang terindikasi mengalami suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celsius.

“Tadi sudah ada yang 38 (38 derajat) empat sampai lima orang,” imbuhnya.

Ia mengatakan, pemeriksaan pendatang ini sebagai langkah antisipasi penularan virus corona melalui para pendatang di luar Malang Raya.
Salah seorang penumpang bus, Harianto, menyatakan tidak keberatan bila harus turun dan menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan oleh petugas medis.

“Ya tidak apa-apa. Kan ini demi kebaikan. Justru senang kalau ada pemeriksaan. Tadi di Bungurasih juga sudah. Sekarang di sini (Kota Malang) diperiksa lagi,” tutur pria yang akan menuju Jalan Cakalang Kota Malang ini.(*/Gio)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mulai menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat akibat dampak penyebaran virus corona baru penyebab COVID-19. “Penyaluran bantuan beras itu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” kata Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lebak Dede Jaelani di Lebak, Sabtu kemarin (4/4/2020)

Pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan intruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam percepatan penanganan penyebaran virus Corona. Pelaksanaan percepatan pencegahan Corona akan mengalokasikan anggaran akibat dampak penyebaran COVID-19, di antaranya alokasi anggaran untuk penyaluran beras maupun bahan pokok lainnya.

Masyarakat dipastikan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berada di dalam rumah dan tidak boleh ke luar rumah. Sebab, pemerintah daerah tidak menerapkan sistem karantina wilayah (lockdown) sejalan dengan pemerintah pusat.

“Kami berharap dalam waktu dekat akan menghitung anggaran percepatan penanganan penyebaran Covid-19. Anggaran itu secepatnya dialokasikan dari APBD tanpa persetujuan DPRD setempat, tetapi cukup melaporkan saja,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, penyaluran beras tersebut untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19, terutama warga yang terpukul dari kalangan strata ekonomi bawah. Diantaranya penarik ojeg, penarik becak, pedagang kecil, buruh bangunan, buruh panggul hingga petani.

Mekanisme penyaluran beras tersebut nantinya diserahkan kepada desa maupun kelurahan yang melibatkan rukun tetangga (RT) lingkungan setempat. Penyaluran beras tersebut, kata dia, hingga kini masih dalam penghitungan, baik jumlah penerima juga berapa kilogram dibagikan beras pada setiap kepala keluarga. “Kami berharap bantuan beras dapat meringankan beban ekonomi keluarga akibat dampak penyebaran Covid-19,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini, masyarakat Kabupaten Lebak belum ditemukan teridentifikasi positif terpapar Covid-19. Namun jumlah kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 meningkat dibanding hari sebelumnya 248 orang.

Saat ini, warga Kabupaten Lebak yang mengalami ODP tercatat 262 orang terdiri atas 180 orang berstatus pemantauan dan 82 orang aman. Juga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tiga orang berdasarkan keterangan laman siagacovid19 lebakkab.go.id, Sabtu (4/4/2020).

“Kami berharap masyarakat dapat mentaati aturan pemerintah untuk percepatan pencegahan Covid-19, di antaranya dengan tidak menggelar kegiatan yang mengundang massa banyak juga tidak mengunjungi tempat keramaian,” ujarnya.

Sementara itu, Udin (64) seorang warga Sentral Kabupaten Lebak mengaku bahwa dia menyambut positif masyarakat yang terdampak penyebaran Covid -19 akan menerima bantuan beras dari pemerintah daerah. Namun, pembagian beras tersebut dilakukan secara adil sehingga tidak terjadi tebang pilih. Sebab, dirinya sebagai buruh bangunan juga tidak menerima bantuan beras keluarga sejahtera atau raskin.

“Kami minta pembagian beras itu jangan sampai warga benar-benar dari kalangan keluarga miskin tidak menerimanya,” kata Udin sambil mengaku dirinya sejak dua pekan menganggur.(*/Dul)

SEMARANG – Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, meminta warga yang bekerja di luar daerah tidak pulang dulu ke kampung halaman. Sebab, meskipun ada pengecekan suhu tubuh pada beberapa posko kesehatan di sepanjang jalur yang dilewati, Covid-19 dapat dibawa seseorang tanpa gejala.

“Sekali lagi saya mengimbau kepada seluruh sedulur Semarang yang saat ini sedang bekerja di luar Semarang, demi keamanan dan keselamatan keluarga kita semua, sebaiknya urungkan niat untuk mudik dulu,” kata pria yang akrab disapa Hendi itu, Minggu (5/4/2020).

Dia menyampaikan, hingga saat ini terjadi peningkatan pergerakan masyarakat, dari DKI Jakarta menuju ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui jalur darat. Menurutnya, jika masyarakat nekat mudik, memiliki potensi untuk membahayakan keluarga di kampung halaman.

“Saat ini bertahan di daerah sedulur-sedulur bekerja adalah sebuah sikap yang bijak. Untuk sementara waktu manfaatkan berbagai media komunikasi untuk menjaga silaturahmi dengan keluarga yang jauh tanpa perlu pulang ke kampung halaman,” sarannya.
“Jadi saya mengharap kelegawaan seluruh masyarakat, baik yang di Kota Semarang ataupun yang sedang merantau. Kalau ini disepelekan, persoalannya tidak akan selesai-selesai,” tandasnya.(*/D Tom)

BLORA – Jumlah orang dalam pemantauan (ODP) Covid-19 di Blora Jawa Tengah kian bertambah seiring para pemudik yang terus berdatangan.

Para pendatang pun diminta melakukan isolasi mandiri untuk mencegah penularan jika yang bersangkutan terpapar virus corona.

“Belum ada yang positif Corona. PDP (pasien dalam pengawasan) juga sudah tidak ada. Sedangkan yang ODP jumlah totalnya 558, yang selesai dipantau 85 orang, sehingga masih ada sisa ODP sebanyak 473 orang,” ujar Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Blora, Suryanto, Sabtu (4/4/2020).

Dia menjelaskan, banyaknya ODP dikarenakan semakin bertambahnya angka pemudik yang datang dari berbagai daerah. Berdasarkan data yang dihimpun, per 3 April 2020 jumlahnya mencapai angka 11.554 orang.

“Para pemudik kita mohon kerjasamanya untuk sementara melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari untuk memastikan bahwa Jenengan (Anda) semua benar-benar terbebas dari paparan virus ini,” lugas dia.

Pemerintah terus melakukan pendataan dan pemantauan terhadap pemudik yang baru datang. Proses pendataan melibatkan kepala desa atau lurah sehingga mengetahui pasti kondisi di lapangan. “Pemkab juga meminta seluruh camat, lurah dan lades selalu update tentang pemudik ini,” tandasnya.(*/D Tom)

SERANG – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Banten berdasarkan data pembaruan infocorona.bantenprov. go.id hingga Sabtu (4/4), sebanyak 122 kasus positif Covid-19 di Banten.

Sebanyak 18 orang di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan data di website tersebut dari jumlah 122 kasus positif Covid-19, sebanyak 94 masih dirawat, 10 orang sembuh dan 18 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 444 PDP, 380 masih dirawat 39 sembuh dan 25 orang PDP meninggal dunia.

Adapun, orang dalam pemantauan sebanyak 3.210 orang, 2705 masih dipantau dan 505 sembuh.

Adapun, sebaran kasus positif Corona di Banten berada di wilayah Tangerang Raya yakni di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang serta di Kota Tangerang Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, hingga Jumat (3/4) jumlah pasien yang dirawat di RSUD Banten sebagai rumah sakit khusus rujukan Covid-19 di Banten, total yang dirawat sebanyak 114 orang, sembuh 18 orang dan masih dirawat 81 orang.

“Ya, ada pasien di RSUD Banten yang meninggal tepatnya pukul 22.30 WIB asal Kabupaten Tangerang. Untuk swab PCR belum ada hasilnya dari Pusat sehingga tim dokter belum dapat memberikan kesimpulan meninggal karena Covid-19,” kata Ati Pramudji Hastuti saat menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya pasien yang meninggal dunia dari RSUD Banten.(*/Dul)

GARUT – Pasien positif terjangkit Covid-19 di Kabupaten Garut kini bertambah menjadi dua orang dengan ditemukannya pasien positif Covid-19 warga Kecamatan Garut Kota, menyusul ditemukannya seorang warga positif Covid-19 di Kecamatan Wanaraja beberapa hari sebelumnya.

Tak pelak, temuan pasien positif Covid-19 dikemukakan Wabup Garut Helmi Budiman pada Jum’at (3/4/2020) malam itu menghebohkan warga terutama warga Garut Kota.

Terlebih pada keesokan harinya, Sabtu (4/4/2020),

sejumlah ruas jalan di Pengkolan khususnya ruas Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Cikurai sempat ditutup petugas selama sekitar tiga jam karena dilakukan penyemprotan desinfektan.

Ironisnya, aktivitas warga di sekitar Pengkolan sendiri terbilang cukup ramai. Pertokoan, warung maupun para pedagang kaki lima (PKL) masih beraktivitas. Sampai-sampai petugas menyerukan mereka

menutup kegiatannya dan mengamankan makanan/minuman dagangannya ketika hendak melakukan penyemprotan desinfektan.

Tim Penanganan Covid-19 Kabupaten Garut sendiri tak memberikan keterangan cukup memadai berkaitan kebutuhan publik terutama warga sekitar tempat temuan pasien positif Covid-19. Sehingga warga terkesan dibiarkan memenuhi kebutuhan informasinya dengan mengandalkan informasi berseliweran melalui jejaring media sosial.

Wabup Helmi hanya menyebutkan bila pasien positif Covid-19 itu tak dirawat di rumah sakit melainkan lebih memilih menjalani perawatan di rumahnya sendiri. Tak ada informasi terutama seputar riwayat kontak penularan Covid-19 dari pasien bersangkutan.

Lebih ironis lagi, penelusuran akan riwayat perjalanan kontak pasien hingga terpapar Covid-19 itu malah baru akan dilakukan paska penyampaian adanya temuan kasus positif Covid-19 ke publik.

Hal itu tergambar dari pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Garut Farid Maskut kendati mengkalim sudah mengantongi semua data pasien bersangkutan.

“Untuk menindaklanjutinya, kita akan melakukan tracing dengan semua yang pernah kontak dengan pasien. Apakah pasien tersebut memiliki riwayat perjalanan ke daerah pandemik atau tidak.
Kita akan tracing sekaligus Rapid Test,” tandasnya.(*/Dang)

SURABAYA – Pemprov Jatim menyiapkan anggaran total sebesar Rp2,38 triliun untuk penanganan pandemi virus corona di Jatim. Anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan baik melalui upaya promotif, kuratif, tracing dan sosial ekonomi. Dana sebesar itu setara dengan 6,8 persen kekuatan APBD Jatim 2020.

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, dana itu merupakan hasil realokasi dan refocusing APBD Jatim. Untuk itu, orang nomor satu di Jatim itu berharap kepala daerah di Jatim juga merealokasi atau refocusing anggaran APBD- nya kisaran 6-7 persen untuk penanaganan Covid-19.

“Penanganan dampak sosial ekonomi khususnya, membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga tidak mungkin ditanggung Pemprov Jatim sendirian melainkan butuh kerjasama dan kebersamaan antara pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten/kota,” katanya, Jumat (3/4/2020).

Basis data penanganan dampak sosial ekonomi yang dipakai Pemprov Jatim, lanjut Khofifah adalah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Baik melalui program Bantuan Penerima Non Tunai (BPNT) maupun Program Keluarga Harapan (PKH). Di pedesaan ada sekitar 4,73 juta Kepala Keluarga (KK), dimana 3,73 juta KK sudah tercatat dalam DTKS.

Sementara 1 juta KK belum masuk DTKS. “Sedangkan di perkotaan (non agro) ada sekitar 3,8 juta KK, dimana 1 juta KK sudah masuk DTKS dan 2,8 juta KK belum masuk DTKS,” imbuhnya.

Dari 2,8 juta yang belum tercover DTKS di perkotaan itu, lanjut dia, pemerintah pusat sebelumnya sudah memberikan bantuan 1,040 juta. Jadi tugas Pemprov adalah menambah kekurangan dan memperkuat bantalan BPNT bersama dengan kabupaten/kota.

“Masyarakat di wilayah kepulauan juga perlu mendapat perhatian khusus. Sebab mereka tidak bisa menjual hasil ikan akibat pandemi corona. Begitu juga para ojek online (Ojol) perantau sudah banyak yang mudik karena penumpang merosot drastis,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak mengatakan, untuk wilayah perkotaan yang mayoritas non agro, meski sudah ada 1 juta KK penerima BPNT Pusat, nantinya tetap ditambah dari Pemprov Jatim pada kisaran 50 persen dari nilai yang mereka terima.

Sedangkan untuk yang non DTKS, juga akan mendapatkan bantuan nilainya setara dengan penerima BPNT. “Target sasaran bantuan untuk non BPNT ini ada sekitar 1 juta KK. Sedangkan besaran penerima di kabupaten/kota disesuaikan dengan kapasitas fiskal yang mereka miliki,” jelas Emil.(*/Gio)