Nusantara

BANDUNG – Ifrastruktur yang baik dan menunjang segala aspek hal ini sangat begitu penting sebab semua desa di Jawa Barat akan mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah setemat dengan total Rp1 miliar pada tahun 2015.

Dengan adanya dana itu, setiap desa diharapkan akan jauh lebih maju dalam berbagai aspek.

“Pada 2015 akan dapat dana pengelolaan desa (dari pemerintah pusat) sebanyak Rp750 juta (per desa),” jelas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Bandung, Jawa Barat, (24/12).

Selain itu, dana untuk desa akan berasal dari Pemprov Jawa Barat di antaranya sekira Rp100 juta per tahun plus dana ADB dari pemerintah daerah setempat. “Jadi kelihatannya bantuan yang diterima rata-rata Rp1 miliar per desa per tahun,” ungkapnya.

Fokus dari penggunaan dana itu diharapkan dipakai untuk membangun infrastruktur dan berbagai hal bermanfaat lainnya. Hal itu diharapkan menunjang perekonomian desa ke arah yang lebih baik.

“Harapan yang ingin dicapai adalah infrastruktur desa bagus, perekonomian desa terdongkrak. Dampaknya masyarakat desa kan akan lebih makmur,” paparnya.

Jika desa menjadi makmur dan perekonomiannya tumbuh dengan baik, hal itu diharapkan bisa menekan lajur urbanisasi. Warga desa akan bertahan di desanya masing-masing tanpa harus memadati perkotaan.

Tapi Aher memberi penekanan khusus untuk penggunaan anggaran itu. “Semua pihak harus saling mengawasi satu sama lain sehingga dana tersebut digunakan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur desa, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan Rp100 juta per tahun untuk sejumlah desa. “Kemudian tahun 2014 akan kita lanjutkan,” ucapnya.

Setiap tahun, pemerintah pusat juga mengucurkan bantuan untuk Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPIP) yang berasal dari pemerintah pusat. Sejak 2005 hingga 2013 sudah ada 3.379 desa yang mendapat bantuan PPIP atau sekira 63,5 persen dari 5 ribuan desa di Jawa Barat.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Bambang Rianto, mengatakan PPIP sudah memberdayakan sekira 2,5 juta penduduk desa.

“Dana alokasi PPIP di Jawa Barat sampai 2013 ini sudah mencapai Rp844,75 miliar. Tahun 2013 ini Jawa Barat juga mendapat bantuan untuk 1.294 desa dengan nilai dana sebesar Rp323,5 miliar,” pungkasnya.(*Asp)

YOGYAKARTA – Hingga Senin (23/12) ini, belum ada satupun partai politik peserta Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta yang melaporkan dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Padahal sesuai dengan Peraturan KPU 17/ 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, parpol harus sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU sebelum 27 Desember 2013 mendatang.

“Hingga hari ini (Senin) belum ada yang menyerahkan laporannya ke kami. Kalau sekedar konsultasi pelaporan banyak tetapi belum menyerahkan,” tegas Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto, Senin (23/12).

Pihaknya memperkirakan Parpol baru akan menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU pada hari terakhir atau 27 Desember mendatang. Apalagi kata dia, pada 25 dan 26 Desember mendatang ada hari libur nasional.

Menurut dia, pada berkas laporan dana kampanye tersebut, parpol juga harus melampirkan data caleg yang menerima sumbangan untuk kegiatan kampanyenya. Begitu pula dengan pemberi sumbangan, baik untuk parpol maupun caleg harus jelas identitasnya.

“Jika terdapat sumbangan yang tidak jelas sumbernya, maka tidak boleh dipergunakan,” ujarnya.

KPU kata dia, akan melakukan pengawasan intensif secara periodik terkait penggunaan dana kampanye tersebut.

Terpisah, Humas DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Yogyakarta Ardianto mengatakan, partainya saat ini tengah melakukan finalisasi

berkas laporan dana kampanye. Sebelum batas akhir, katanya, laporan sumbangan dana kampanye tersebut sudah diserahkan ke KPU.

Menurut Ardianto, sumbangan dana kampanye hingga saat ini hanya didominasi dari caleg serta kader partai. Besarannya bervariasi, mulai Rp 5 ribu hingga Rp 30 juta. Sedangkan penyumbang dari pihak lain, masih belum ada.

“Kami terbuka. Sumbangan juga tidak mengikat karena itu tergantung dengan kemampuan masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPD Hanura Kota Yogyakarta, Edy Jarkasih mengatakan, untuk bantuan kampanye partainya hingga kemarin belum mendapatkan bantuan dalam bentuk dana dari pihak manapun. Bantuan yang diterima baru dari internal partai berupa bendera dan kaos kampanye.

Sementara untuk bantuan yang diterima caleg, hingga kemarin masih dalam proses pengumpulan. “Secara teknis belum siap dilaporkan karena masih dalam proses,” paparnya.

Pihaknya juga tengah berusaha menyerahkan laporan dana kampanye tersebut sebelum ketentuan batas akhir yaitu 27 Desember 2013.(fad)

BANTEN – Kurangnya lapangan kerja dan juga SDM yang tidak menunjang salah satu penyebab tingginya pengangguran di Banten .Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno mengaku, angka pengangguran di Provinsi Banten masih cukup besar.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan, di acara peresmian pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco, Cilegon, Provinsi Banten, (23/12).

Acara tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta beberapa pejabat lainnya.

Rano Karno mengatakan, investasi yang ditanamkan di proyek tersebut, rencananya cukup besar, mencapai Rp6 miliar dolar Amerika.

“Nilai investasi yang cukup besar tersebut, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Banten.

Tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah penganggguran di Provinsi Banten, yang sementara ini masih cukup besar, yaitu mencapai 9,90 persen,” kata Wakil Gubernur dari PDIP ini.

Oleh karena itu, Rano memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT Krakatau Posco, yang sementara ini memberikan porsi kesempatan kerja yang cukup luas kepada warga Banten untuk bekerja di PT Krakatau Posco.

Seperti diketahui, pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait hal itu, lantaran Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendekam di rumah tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta, maka Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno mendampingi kegiatan Presiden SBY tersebut.(*Dul)

PURWAKARTA – Disebabkan kurangnya pengiriman terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg menyebabkan kaum ibu kesulitan untuk memasak .

Menjelang akhir tahun, warga di sebagian kecamatan di Kab Purwakarta, Jawa Barat, kesulitan memperoleh elpiji 3 kg.

Sejauh ini, warga belum mengetahui penyebab kelangkaan tersebut. Hanya saja diperoleh keterangan dari sejumlah pemilik warung penyedia elpiji 3 kg, bahwa ada pengurangan stok dari pangkalan.

Neneng, 35, warga Desa Palinggihan, Kec Plered mengaku, kelangkaan gas di kampungnya sudah terjadi lebih dari sepekan terakhir.

Sekalipun ada, diakuinya, elpiji tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal dari harga biasanya.

“Biasanya saya membeli dengan harga Rp17.000/tabung.

Tapi sekarang harganya bisa mencapai Rp18 ribu sampai Rp 19 ribu/tabung,”terangnya.

Kondisi serupa juga dialami warga Desa Mekarsari Kec Darangdan. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat itu juga dilanda kelangkaan elpiji 3 kg.

Kelangkaan elpiji 3 kg dirasakan warga sudah hampir dua minggu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga meradang. Pasalnya, warga harus mencari gas menggunakan kendaraan sejauh lebih dari satu sampai dengan dua kilometer dari tempat tinggalnya.

“Kemarin saya mencari gas dari warung satu ke warung lainya hingga ke perbatasan kecamatan ini, akhirnya nemu dengan harga selangit,” jelas Ny Dede, 45.

Diah, 37, pemilik warung penjulan elpiji 3 kg, menyebutkan tidak mengetahui penyebab kelangkaan. Hanya saja, diakuinya, terjadi pengurangan jatah pengiriman. Biasanya dikirim 10-15 tabung per tiga hari sekali, sekarang hanya diberi jatah 5 tabung.

Bahkan pengiriman tidak tepat waktu.(Eln)

LAMPUNG  – Kondusifitas prioritas utama sebab itu jelang Natal dan Tahun Baru 2014, Polda Lampung kerahkan 1.410 personel untuk menjaga keamanan.

Dari jumlah tersebut sebanyak 676 personel diprioritaskan menjaga gereja dan tempat hiburan rakyat yang berada di Lampung.

Kapolda Lampung, Brigjen Heru Winarko, mengatakan, sebanyak 1.410 personel akan melaksanakan tugas menjaga keamanan di 63 titik rawan di wilayah hukum Polda Lampung.

Sementara untuk menjaga gereja dan lainnya akan dikerahkan 676 personel.

Mengenai jumlah personel di setiap gereja, bervariasi tergantung besar kecilnya bangunan dan jumlah jemaat yang merayakan Natal di gereja tersebut.

Jika bangunan gereja besar dan jumlah jemaatnya banyak, akan menugaskan sebanyak 30 personel untuk menjaga keamanan.

Personel-personel tersebut bersenjata lengkap dan memiliki keahlian di bidangnya.

Tidak hanya di gereja atau lokasi hiburan saja, personel juga akan disiagakan dan menjaga sejumlah titik yang dianggap rawan kejahatan dan kecelakaan seperti terminal, bandara, pelabuhan dan jalan. Penjagaan kemanan Natal dan Tahun Baru 2014, sama dengan penjagaan keamanan arus mudik dan balik perayaan Idul Fitri lalu.

”Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk mendukung tugas ini, dengan mengutamakan keselamatan, berhati-hati, dan selalu waspada saat menempuh perjalanan mudik dan  saat liburan,” tandasnya.(*Ckis)

YOGYAKARTA – Desa wisata di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) perlu melakukan promosi bersama sebagai penguatan

pemasaran karena lebih efektif ketimbang promosi sendiri-sendiri dalam mengenalkan potensi desa wisatanya, kata praktisi
pariwisata Widi Utaminingsih.

“Para pengelola desa wisata di daerah ini hendaknya memiliki paket promosi bersama sehingga nilai jual desa wisata bisa
lebih meningkat. Selain itu melalui promosi bersama akan menghemat biaya,” jelas Ketua Yayasan Widya Budaya Yogyakarta Widi
Utaminingsih di Yogyakarta.

Ia mengatakan, pengelola desa wisata harus memiliki strategi yang cerdas dalam mempromosikan desa, agar wisatawan tertarik
mengunjungi dan menginap di desa itu.

“Wisatawan harus memiliki kenangan dan pengalaman hidup di alam perdesaan sehingga nantinya akan dibawa pulang dan
diceritakan kepada teman dan keluarga mereka,” Ungkap Widi yang yayasannya bergerak dalam studi pengembangan budaya dan
pariwisata berbasis potensi lokal.

Ia mengatakan, upaya menarik minat wisatawan agar bisa berlama-lama tinggal di desa wisata maka wisatawan selama menginap
harus disuguhi atraksi seni dan budaya lokal yang atraktif sekaligus memberi edukasi.

“Dengan demikian, desa wisata diharapkan selalu dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri,” imbuhnya.

Menurut dia, suguhan atraksi seni dan budaya lokal yang digarap dengan baik diharapkan dapat menjadi atraksi wisata yang
menarik bagi wisatawan yang berkunjung ke desa wisata dan menjadi kenangan bagi mereka.

“Dengan menampilkan atraksi seni budaya lokal diharapkan membantu kelangsungan hidup kegiatan berkesenian di desa wisata
setempat,” paparnya.

Widi mengatakan perlu keseriusan untuk mengembangkan dan melestarikan kegiatan seni dan budaya setempat agar mampu menjadi
atraksi wisata di desa/kampung wisata.

“Jika atraksi kesenian berkembang, tentu akan menjadi aset bagi desa wisata setempat dan diharapkan sajian atraksi seni
budaya lokal tersebut menjadikan objek wisata tersebut lebih hidup, dan diminati wisatawan,” tutupnya.(adi)

BANDUNG – Potensi zakat di Jawa Barat (Jabar) diperkirakan mencapai Rp 40 triliun. Melihat potensi tersebut, Gubernur Jabar

Ahmad Heryawan (Aher) mengusulkan agar potensi zakat menjadi solusi untuk mengatasi seluruh asuransi kesehatan masyarakat.

Mulai 1 Januari 2014, katanya, pemerintah akan melaksanakan Asuransi Kesehatan Nasional (AKN). Artinya, sekitar 116 juta
atau kurang-lebih 40 persen warga Indonesia bakal dijamin kesehatannya melalui asuransi.

“Tapi tersisa 60 persen penduduk yang belum ter-cover. Tentu ini masih banyak dan pemerintah harus mengupayakan mereka juga
terjamin kesehatannya, khususnya ketika sakit. Tentu berbahaya bila kita membiarkannya. Zakat, jadi solusinya,” tegasnya
saat menjadi panelis Silaturahim Nasional (Silatnas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Ia Mengatakan, zakat menjadi solusi tepat untuk menjangkau warga yang belum masuk AKN. Potensi zakat yang besar bisa
menolong sebagian besar masyarakat. Khususnya warga tidak mampu agar kesehatannya bisa segera terlindungi asuransi.

Ia menambahkan, zakat yang dikelola secara baik dapat dialokasikan untuk membayar premi asuransi warga yang belum terjangkau
asuransi tersebut. Zakat juga seharusnya lebih fokus dialokasikan ke sektor produktif. Misalnya, untuk membuka akses
seluas-luasnya kepada warga. Khususnya, usia sekolah agar bisa memperoleh pendidikan.

“Khusus di Jawa Barat, kami sekarang sedang mengupayakan agar seluruh warga minimal berpendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas). Dengan pendidikan minimal ini, insya Allah, kita akan memiliki SDM yang lebih unggul,” paparnya.(fad)

KARAWANG – Angka pengangguran di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, masih tinggi. Data yang tercatat di instansi terkait,

sekitar 116 ribu warga Karawang usia produktif dalam kondisi menganggur.

Padahal, selain jadi daerah lumbung padi, Karawang juga daerah industri. Plt Sekda Karawang Teddy Rusfendi Sutisna,
mengatakan, angka pengangguran itu masih cukup tinggi. Sehingga, pada 2014 mendatang perlu ada proyeksi, guna meminimalisasi
pengangguran.

Sebab, menurutnya, bila pengangguran ini tak segera teratasi, akan menjadi kendala bagi pembangunan di Karawang.

“Apalagi, mereka yang menganggur itu usia produktif,” papar Teddy.(fad)

LAMONGAN – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu dengan Pimpinan Pondok Pesantren se-Jawa

Timur di Pondok Pesantren Sunan Drajad, Lamongan, dalam kegiatan Konferwil PW GP Ansor Jawa Timur.

“Pak Prabowo diundang oleh pimpinan wilayah GP Ansor Jawa Timur untuk memberikan materi dan masukan mengenai visi kerakyatan
dan kebangsaan di Pondok Pesantren Sunan Drajad,” jelas Koordinator Media Center Prabowo Subianto, Budi Purnomo
Karjodihardjo di Jakarta.

Menurut Budi, calon presiden RI Partai Gerindra itu diminta untuk menyampaikan materi tentang “perlunya nasionalisme dalam
membangun bangsa sebagai perwujudan perjuangan NU dan peran GP Ansor sebagai organisasi kepemudaan penjaga NKRI dan keutuhan
bangsa”.

Panitia Konferwil GP Ansor Jawa Timur telah mengundang para Pengurus PBNU dan PW NU Jatim, kyai-kyai Pondok Pesantren
seluruh Jawa Timur dan peserta Konferwil seluruh PC dan PAC Ansor se-Jatim serta sejumlah organisasi kepemudaan Jatim.

Sebelumnya dilaporkan, Prabowo berkunjung ke PBNU bersama Ketua Umum Gerindra Suhardi, Wakil Ketua Umum Fadli Zon, Sekjen
Ahmad Muzani, dan beberapa fungsionaris partai itu. Sementara dari jajaran PBNU yang menerima, antara lain Ketua Umum KH
Said Aqil Siroj, Sekjen Marsudi Syuhud, dan salah satu ketua yakni Prof Muhammad Maksum Mahfudz.

Pada kesempatan itu Prabowo menyampaikan apresiasi kepada PBNU yang dinilainya berani bersikap tegas menyikapi KTT WTO di
Bali beberapa waktu lalu.(HAR)

“NU satu-satunya ormas yang mengambil sikap begitu tegas, daripada merugikan petani dan nelayan lebih baik Indonesia keluar
dari WTO. Alhamdulillah hasil WTO tak merugikan kita,” imbuh Prabowo.

Menurut dia, sikap PBNU tersebut merupakan sikap yang penting dan pantas dicontoh serta menjadi inspirasi bagi warga bangsa
dalam membela kepentingan rakyat dan bangsa.

“Kami hormat dan hargai keberanian NU membela kepentingan rakyat kecil, petani, nelayan,” papar mantan Danjen Kopassus itu.

Persoalan lain yang dibahas dengan PBNU, menurut Prabowo, adalah keinginan Gerindra mendirikan lembaga tabung haji jika
dipercaya sebagai pemimpin bangsa ini ke depan.

“Dengan lembaga tabung haji, rakyat kita bisa menabung sejak usia muda, sehingga tidak perlu menjual aset untuk pergi haji,”
imbuhnya.(har)

JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengklaim telah berhasil mengembangkan kawasan konservasi perairan, yang

dikelola secara berkelanjutan.

Konservasi tersebut luasnya mencapai 16,06 juta hektar serta penambahan kawasan konservasi seluas 661,4 ribu hektar

“Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan rakyat. Hal ini tentunya
menjadi amanah bagi kita semua untuk kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dalam menyelesaikan target-target
pembangunan pada RPJM 2010-2014,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Sutardjo.

Dia menjelaskan, jumlah pulau-pulau kecil termasuk pulau kecil kecil terluar yang telah dikelola sebanyak 60 pulau.
Sedangkan dalam bidang pengawasan, prosentase wilayah perairan yang bebas IUU Fishing dan kegiatan yang merusak sumber daya
KP dapat ditekan hingga 41 persen.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN dan RB) tahun 2013, KKP
memperoleh nilai A atau sangat memuaskan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Bahkan prestasi ini menjadikan KKP satu satunya pembina sektor yang memperoleh penghargaan Akuntabilitas sangat baik.

“Penilaian ini melengkapi raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2012 dari Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK) pertengahan Juli 2013 lalu,” imbuhnya.

Menurutnya, dukungan lintas kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah sangat diperlukan. Seperti pembangunan infrastruktur
dan konektivitas melalui penyediaan lahan bagi infrastruktur.

“Kerja sama antardaerah dalam pembangunan infrastruktur dan konektivitas, serta perubahan mindset masyarakat untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dan konektivitas,” paparnya.(ART)