Nusantara

BANDUNG – Kota yang terkenal dengan sebutan varis van java begitu banyak cafe yang bermunculan namun tak seiring dengan perijinan yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah .

Kota Bandung dikenal dengan wisata kulinernya. Kafe-kafe dengan berbagai konsep dan menu menarik, mudah dijumpai. Sayangnya masih banyak kafe-kafe yang tak berizin.

Untuk itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memerintahkan Satpol PP Kota Bandung untuk menindak tegas kafe-kafe yang tak berizin.

“Saya minta Satpol PP menyisir kafe tak berizin khususnya yang memberikan dampak negatif kepada tetangga,” jelas Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, (26/8).

Kafe tidak berizin itu akan diberi surat peringatan dulu sebanyak tiga kali. Jika tak menggubris, maka akan langsung disegel.

“Akan dikasih surat dulu tiga kali, baru ditutup. Banyak sekali salah satunya di Jalan Nyland. Sudah saya instruksikan ke Satpol PP, tinggal monitor saja sama wartawan,” tuntasnya. (*Her)

SERANG – Tim Penanganan Orang Asing (Timpora) Provinsi Banten meminta menejemen PT Cemindo Gemilang terbuka dan transparan dalam perekrutan tenaga kerja yang diperkerjakan di pabrik semen Merah Putih. Permintaan itu berkaitan dengan informasi banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang dipekerjakan di pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

“Kita ingin adanya transparansi soal perekrutan tenaga kerja asing. Ini sangat perlu agar kami dapat menjelaskan informasi yang nyata soal tenaga kerja asing di pabrik semen ini kepada masyarakat,” kata Ramli, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Banten bersama Timpora Banten dalam kunjungan mendadak ke pabrik semen Merah Putih, (20/8).

Dikatakan Ramli, untuk transparansi keluar masuknya tenaga kerja asing, pihak perusahaan diminta untuk membuat rekapitulasi. Ini, kata Ramli, berkaitan dengan jabatan serta masa kerja. “Rekapitulasi ini bisa dibuat setiap bulan, kemudian disampaikan kepada instansi terkait untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah instansi ini yang akan membantu ,” kata Ramli didampingi Kepala Imigrasi Serang, MT Satiawan.

Di sela-sela pertemuan, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Susy Susilawati sempat menegur menejemen PT Cemindo Gemilang agar semua karyawan baik lokal maupun asing menggunakan bahasa Indonesia.

“Tadi saya mendengar banyak karyawan menggunakan bahasa Tiongkok. Kedepan, saya pingin suasana Indonesia, jadi semua yang ada di perusahaan menggunakan bahasa Indonesia,” tutur Susi.

Menanggapi Timpora, CSR Manager PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana mengakui ada sekitar 400 orang tenaga asal China yang berizin dari perusahaan Siomas dan China Harbour Indonesia. Sinoma telah dikenal sebagai kontraktor di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), sedangkan China Harbour Indonesia merupakan kontraktor besar dalam infrastruktur mulai dari jalan hingga pelabuhan laut.

“Mereka adalah pekerja asing yang memiliki keahlian khusus untuk mempercepat penyelesaian pabrik semen Merah Putih plus dermaga. Setelah kontrak selesai itu semua pekerja projek akan kembali ke negaranya,” jelas Sigit.

Usai dengar pendapat, Timpora yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepolisian, Kemenkum Ham, diberi kesempatan untuk melihat lokasi pabrik, pelabuhan dan mess warga asing. Peninjuan ini dimaksudkan untuk membuktikan tidak ada eksodus pekerja asing asal Tiongkok di pabrik semen PT Cemindo Gemilang. (*Yan)

CIREBON – Sedikitnya 7.500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cirebon yang ditanami hingga kini terancam puso akibat kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunnakhut) Kabupaten Cirebon Dedi Nurul, Minggu (16/8) menyebutkan, dari sekitar 53 ribu hektare, hanya 31.589 hektare yang bisa ditanami. Dari luas tersebut, setidaknya 3.517 hektare kekeringan.

“Ada potensi kekeringan seluas 7.565 hektare, hanya untuk perhitungan kerugian materil masih belum kami hitung,”katanya.

Kondisi itu, menurutnya, telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Distanbunakhut pun telah mengajukan kompensasi lahan puso bagi para petani kepada pemerintah pusat.

Namun, besaran kompensasinya belum diketahui.(*Rez)

SUKABUMI – Ratusan karyawan PT Alpindo Mitra Baja kembali berunjukrasa di halaman pabriknya Kampung Cibatu RT 15/4, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, (14/8).

Aksi kali kedua ini merupakan bentuk kekecewan mereka terhadap manajemen perusahaan yang melanggar komitmen untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran lalu dan dua bulan gaji yakni Juni dan Juli.

Padahal dalam unjukrasa pada Rabu (5/8) lalu, perusahaan yang memproduksi suku cadang kendaraan ini berjanji akan melunasi hak-hak karyawan pada tanggal 14 Agustus.

Para karyawan juga kecewa kepada perusahaan lantaran diduga tidak membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan selama tujuh bulan. Penyelewengan lainnya, perusahaannya ini juga diduga memakai kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) mereka untuk dijadikan jaminan pinjaman ke salah satu bank.

Aksi unjukrasa yang digelar dari pukul 08.00 WIB dan dilanjutkan sehabis Salat Jumat ini sempat memanas. Para demonstran melempari pabriknya dengam tomat. Bahkan, mereka juga membakar baju seragam perusahaan. Beruntung aksi ini dapat diredam petugas kepolisian dan TNI.

Ajil, 35, karyawan PT Alpindo Mitra, mengatakan perusahaan tidak menetapi kesepakatan bersama antara perwakilan karyawan, disnakertrans serta pihak kepolisian. Padahal, kesepakatan itu sudah tertuang dalam tulisan pada 5 Agustus lalu bahwa semua hak-hak karyawan akan dibayar pada 14 Agustus.

“Perusahaan melanggar komitmen yang sudah dibuat. Kalau dengan sekarang perusahaan sudah dua kali melanggar komitmen. Kami akan membawa permasalahan ini ke jalir hukum. Perusahaan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” jelas karyawan yang mengaku sudah lima tahun bekerja di perusahaannya.

Aming, 28, karyawan lainnya menambahkan perusahaan selain belum membayar sisa THR dan dua bulan gaji juga belum membayarkan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 832 karyawan. Tunggakan tersebut terhitung Januari sampai Juli. Padahal, tiap bulannya perusahaan memotong gaji karyawannya untuk iuran BPJS.

“Belum lagi ada kartu identitas para karyawan yang digunakan perusahaan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank,” tuturnya.

Sementara itu, informasinya pihak perusahaan kembali berjanji akan membayar semua hak karyawan pada 28 Agustus mendatang. Apabila komitmen ini kembali dilanggar, para buruh berjanji akan kembali berunjukrasa dengan massa yang lebih banyak.

Pihak manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait tuntutan ratusan karyawannya ini. Manajemen perusahaan tidak memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh sejumlah awak media. (*Yan)

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkap temuan mengejutkan dalam proses terkait pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang. Dia menemukan dugaan pungli alias pungutan liar oleh sejumlah oknum terhadap warga.

Setiap kepala keluarga di sana dipungut biaya rata-rata Rp300 ribu. Jumlah itu menjadi sangat besar karena jumlah kepala keluarga di sana ada sekira 11.000.

“Kalau dikumpulin Rp300 ribu dari 11 ribu kepala keluarga itu Rp3,3 miliar. Itu sangat besar, dan ini enggak benar,” kata Deddy, di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Dia dan tim masih menelusuri apa motif dan modus di balik pungutan tersebut. Pelaku pungli pun belum diketahui. “Wallahualam. Itu enggak tahu oknum dari mana,” cetusnya.

Deddy pun heran mengingat pungutan yang dilakukan dengan cara tersendiri. Pungutan ditarik secara langsung, bukan dipotong dari uang ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk warga. Alhasil, hal itu makin sulit diungkap.

“Pasti bukan pemotongan. Tapi ada kelompok yang menekan (menarik pungutan),” jelasnya.

Dia pun mengimbau kepada para pelaku untuk segera mengembalikan uang pungli kepada masing-masing kepala keluarga. “Kalau enggak (dikembalikan) akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Pungutan seperti itu menurutnya tidak sepantasnya dilakukan, apalagi jika pelakunya oknum dari pemerintahan. “Sudah rakyat susah, dibikin susah. Ini enggak manusiawi,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Dia meminta uang segera dikembalikan sebelum permasalahan yang ada semakin pelik.

“Saya minta begini soal pungutan ini. Karena kita akan berkejaran dengan waktu (penggenangan), misal mereka ada diminta uang urusan administrasi dan lain sebagainya, sebelum terlalu jauh, Komnas HAM cuma minta tolong ini dikembalikan saja deh,” tandasnya.(*Hen)

MALANG – Kemarau panjang membuat sumber mata air menjadi mengering lebih dari 19 desa di 8 Kecamatan di Kabupaten Malang mengalami kekeringan. Akibatnya, ribuan penduduk kekurangan air bersih.

“Data di kami memang 19 desa di delapan kecamatan itu alami kekeringan, tetapi sampai saat ini belum ada permohonan air bersih dari desa maupun kecamatan yang dilanda kekeringan,” jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Eka Hafi Lutfi, Rabu (5/8).

Dijelaskan Lutfi, 19 desa yang mengalami kekeringan itu diantaranya, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare, Desa Gampingan, Desa Sumberejo, dan Desa Pagak. Ketiganya Kecamatan Pagak. Juga Desa Donomulyo, Desa Purwodadi, Desa Tlogosari, Desa Sumberoto, Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tempursari, Desa Purworejo dan Desa Mentaraman. Kesembilan Desa itu Kecamatan Donomulyo.

“Selain diatas juga Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang dan di Desa Jabung dan Desa Kemiri keduanya Kecamatan Jabung. Serta di Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung dan Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan juga mengalami hal serupa,” paparnya.

Dikatakan, Ke 19 desa di delapan Kecamatan itu hampir tiap tahun mengalami kekeringan. Saat ini BPBD Kabupaten Malang Sudah membuka Posko selama satu bulan untuk mengatasi bencana kekeringan tersebut.

“Langkah kami sekarang sudah melaksanakan posko yang sifatnya situasional selama satu bulan,” ungkapnya.

Namun, sejak Posko dibuka hingga saat ini belum ada permohonan dari kecamatan maupum Desa yang mengajukan kebutuhan air bersih. Prinsipnya, BPBD sudah mempersiapkan sarana prasarana untuk menangani kekeringan tersebut.

“Sarpras yang sudah kami siapkan seperti tangki dan tandon air serta kebutuhan lainnya,” katanya.

Dia merinci, sarpras dimaksud antara lain, tiga tandon dan satu mobil tangki dari BPBD, dua unit mobil tangki dari PMI, tiga unit mobil tangki dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang, dan 5 unit mobil tangki dari PDAM.
(@det/bag)

KABANJAHE – Lahan pertanian petani yang ditanami cabai, tomat, wortel, jeruk, kubis, dan tanaman lainnya tampak tertutup dan mengering akibat timbunan material debu vulkanik yang keluar dari kawah Sinabung.

Erupsi dan awan panas Gunung Api Sinabung di Kabupaten Karo menyebabkan ratusan hektare (ha) lahan pertanian di sejumlah wilayah terpapar debu. Lahan pertanian di Kecamatan Berastagi, Merdeka, dan Naman Teran terancam mengalami gagal panen (fuso).

Barunta Tarigan Petani di Desa Gajah, Kecamatan Berastagi, mengatakan, akibat dihujani debu vulkanik buah tomat miliknya yang tinggal menunggu hari untuk dipanen harus dibersihkan sebelum mengalami kerusakan.

“Apabila tidak dibersihkan, buahnya akan jatuh dan membusuk. Tentunya sangat berpengaruh terhadap penjualan. Apalagi jelang Lebaran saat ini harga tomat mengalami kenaikan hingga Rp 9.000/ kilogram (kg). Sungguh berat cobaan yang diberikan Tuhan sejak tahun 2010 lalu,” kata Tarigan,Sabtu (20/6).

Dia mengatakan, dengan kondisi seperti itu dirinya berharap-harap cemas menunggu produk pertaniannya siap panen. Sebab, buah tomat sangat sensitif bila terkena debu.

“Sedikit saja kena debu vulkanik, baik buah, batang maupun daun langsung layu.” jelasnya.(*Yan)

BANDUNG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan kembali memasang 300 wifi gratis di masjid,taman dan balai RW.

Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui ketidakjelasan kesepakatan Pemkot Bandung dengan pihak ketiga yang pertama bekerjasama untuk penyediaan WiFi gratis. Sehingga memang banyak WiFi yang saat ini tidak bisa digunakan.

“Kalau dulu itu tidak jelas memasang untuk berapa tahun dan perawatannya bagaimana, kurang didetilkan. Kalau yang ini menggaransi 3 tahun sudah jelas,” katanya di Balai Kota Bandung, Kamis (18/6).

Tahun 2014 lalu, Pemkot Bandung mendapat bantuan hibah WiFi gratis dari pihak ketiga. Namun fasilitas koneksi cepat gratis itu sering dikeluhkan warga karena kerap mati. Diklaim ada 5.000 titik fasilitas publik di Kota Bandung yang sudah dipasang WiFi. Lalu saat ini bagaimana kondisi fasilitas Wi-Fi itu?

“Yang lama masih ada. Nanti kita cek yang harus dire-connect (dikoneksi ulang-red). Karena dulu tidak didetilkan hibahnya bagaimana,” pungkasnya.(*Yan)

MAKASSAR – Akibat meluapnya sungai Walenae dan Danau Tempe mengakibatkan banjir dengan ketinggian satu meter merendam Kelurahan Salomengraleng dan Kelurahan Laelo Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan.

Sudah dua pekan lamanya banjir terjadi di wilayah tersebut, hingga kini warga masih mengharapkan bantuan pemerintah setempat.

Darwis, warga Kelurahan Salomengraleng mengatakan, hingga saat ini pemerintah belum memberikan bantuan meskipun banjir telah merendam selama dua pekan, bantuan dari pemerintah belum juga datang.

“Kami berharap pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk apa pun,” kata Darwis, Rabu (17/6)

Meski terkendala alat transportasi perahu, kaum ibu bergerombol melintasi banjir menuju ke kota untuk berbelanja. Mereka nekat menerjang banjir lantaran persediaan makanan dalam rumah mereka telah menipis. Apalagi malam nanti sahur pertama Bulan Ramadan.(*Dar)

MEDAN – Berdasarkan Informasi yang diperoleh dari Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) terekam 41 kali gempa guguran.

Selain itu tercatat dua kali gempa Low Freqwency, satu kali gempa vulkanik dalam, dan tremor secara terus menerus dengan amplitudo 0,5 – 2 milimeter (mm).

“Untuk hari ini tercatat 1 kali kejadian awan panas guguran namun tidak dapat teramati karena tertutup kabut,” kata petugas PPGA, Arif, Senin (15/6)

Menurutnya, atas dasar hal tersebut PVMBG merekomendasikan agar desa – desa di sekitar lingkar gunung api tersebut dievakuasi karena berpotensi terancam terkena dampak langsung baik rentetan awan panas, maupun lontaran material bilamana tejadi erupsi eksplosif Gunung Sinabung.

“Hal tersebut kita rekomendasikan berdasarkan data aktivitas Sinabung yang setiap harinya kita pantau. Memang terjadi peningkatan gempa – gempa yang dapat memicu awan panas dan erupsi. Untuk keselamatan warga kita pun merekomendasi kepada Pemda, dan hari ini juga langsung dievakuasi untuk menghindar sementara ke tempat yang lebih aman,” jelasnya.

Sebanyak kurang lebih 2.500 jiwa warga yang berada di desa–desa dalam kawasan lingkar Gunung Sinabung kembali dievakuasi, Senin sore (15/6) untuk menghindari awan panas.

Evakuasi dilakukan menyusul keluarnya rekomendasi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) yang menyatakan adanya ancaman rentetan awan panas yang dapat berdampak terhadap warga.

Menurut Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Karo Jhonson Tarigan, desa – desa yang dievakuasi diantaranya, Desa Kuta Tengah, Desa Jeraya, Kecamatan Simpang Empat, dan Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.

“Proses evakuasi ini mengacu pada rekomendasi pihak PVMBG. Untuk hari ini kita memindahkan sementara masyarakat yang desanya dapat terancam efek dari awan panas, debu vulkanik, ataupun lontaran batu ketika aktivitas sinabung meningkat signifikan,” kata Jhonson.

Selain warga ketiga desa diatas, besok juga akan dievakuasi sekitar 6.000-an warga Desa Sigarang – garang, Kuta Gugung, Kutarayat, Kecamatan Naman Teran.

Untuk sementara lanjutnya, warga Desa Jeraya ditempatkan di posko pengungsian Gudang Jeruk Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat.

Desa Kuta Tengah ditempatkan di pengungsian Gereja GPDI Ndokum Siroga Simpang Empat, dan Desa Mardingding ditempatkan di lokasi Desa Tanjung Mbelang, Kecamatan Tiganderket.

“Desa Jeraya berpotensi terdampak awan panas Sinabung. Sementara, desa lainnya seperti, Mardingding, Kutarayat, Sigarang – garang berpotensi terdampak lontaran batu, dan material debu. Berdasarkan rekomendasi PVMBG sebelumnya yang menyatakan, bila terdapat potensi rentetan awan panas yang juga diikuti erupsi eksplosif maka desa – desa diatas dievakuasi sementara ke tempat yang lebih aman,” tandasnya.(*Yan)