Nusantara

LAMONGAN – Kekeringan di Lamongan memprihatinkan. Jika awal musim kemarau baru 7 desa kekeringan, kini kekeringan dan krisis air bersih meluas di 81 desa di 14 kecamatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lamongan, Suprapto mengatakan, awal musim kemarau lalu hanya 7 desa, namun pada awal Oktober meningkat menjadi 56 desa di 11 kecamatan. Dan saat ini kekeringan di Lamongan sudah mencapai 81 desa di 14 Kecamatan.

Suprapto menjelaskan, ke-14 kecamatan yang tersebar di Lamongan diantaranya Kecamatan Lamongan, Tikung, Sarirejo, Kembangbahu, Modo, Sambeng, Kedungpring, Sukodadi, Sugio, Sukorame, Turi dan Pucuk serta kecamatan lainnya.

“Kemungkinan akan bertambah. Apalagi sampai sekarang belum ada tanda-tanda mau hujan,” kata Suprapto kepada wartawan, (3/11).

Meluasnya kekeringan ini membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kewalahan menyuplai kebutuhan air bersih ke desa terdampak. “Itu kerja ekstra keras, 24 jam, pagi, siang, malam BPBD droping air bersih ke desa-desa yang membutuhkan,” ungkapnya.

Dengan banyaknya desa yang mengalami kekeringan dan kesulitan air, BPBD menyuplai 10 hingga 12 tanki air bersih setiap hari. Sampai saat ini, lanjut Suprapto, pihaknya sudah mendistribusikan 1.050 tanki air bersih yang dibagi-bagikan secara cuma-cuma ke masyarakat yang membutuhkan air bersih sejak Agustus silam.

Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan 81 desa yang membutuhkan air bersih, BPBD Lamongan pun menyewa 4 mobil tangki tambahan karena BPBD hanya mempunyai dua mobil tangki saja.

“Kita menyewa 4 mobil tangki untuk memenuhi permintaan masyarakat,” tandasnya.(*Bag)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

SERANG – Diusianya yang menginjak 15 tahun, Provinsi Banten masih dihantui bayangan penderita gizi buruk. Ironisnya, sekitar 500 balita yang terancam gizi buruk berada di Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten. Persoalan gizi buruk ini, Kecamatan Kasemen masih menjadi daerah yang banyak terdapat balita dengan gizi buruk.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan puskesmas, masih banyak balita yang memiliki berat badan kurang proporsional sesuai dengan usianya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Persoalan tersebut, kata Toyalis, dikarenakan pengetahuan orangtua minim akan kebutuhan nutrisi untuk anak. Akibatnya, banyak balita mengalami kekurangan asupan gizi tiap hari. “Kasus ini terjadi di semua kecamatan di Kota Serang,” katanya.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh pada pertumbuhan anak. Menurut Toyalis, jika taraf ekonomi cukup, kebutuhan gizi tiap anggota keluarga pun terpenuhi. “Berbanding terbalik jika ekonominya dalam taraf kemiskinan, dengan penghasilan yang tidak menentu, akan berpengaruh pada kesehatan anggota keluarganya,” ungkapnya.

Kepala Puskesmas Kasemen, Teti Mulyani mengatakan hingga semester kedua tahun ini, pihaknya menemukan lima balita yang menderita gizi buruk. Kasus tersebut terjadi pada keluarga yang jumlah anaknya lebih dari lima orang, sementara kemampuan ekonomi bisa dikategorikan kurang mapan.

“Itulah sebabnya, penyediaan makanan sesuai kebutuhan bagi anak tidak dapat terpenuhi. Padahal, pada usia pertumbuhan balita sangat butuh asupan nutrisi secara tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terpisah, Kasubag TU Puskesmas Kilasah, Kecamatan Kasemen, Atik Herawati mengaku pernah menangani kasus gizi buruk sebanyak tujuh orang. Kasus tersebut biasanya dialami oleh anak usia satu hingga lima tahun. Untuk menghindari gizi buruk, kata dia, pasien harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi. Yakni, susu, biskuit, dan makanan lain yang berserat serta mengandung banyak vitamin.

“Hal ini untuk meningkatkan kadar protein masuk ke tubuh penderita. Dengan begitu, diharapkan penyakitnya berangsur pulih,” pungkasnya. (*Sam)

BANTEN – Kemarau panjang yang terjadi selama ini mengakibatkan sebagian besar wilayah Provinsi Banten mengalami kekeringan. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, kekeringan terjadi di 80 Kecamatan di Provinsi Banten. Kekeringan di Provinsi Banten saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepala BPBD Banten, Komari mengatakan dengan kondisi seperti ini pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan yang semula 1 hingga 15 September diperpanjang dari 15 hingga 30 September 2015 mendatang. Untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Komari, Pemprov Banten akan mengirimkan pasokan air bersih ke lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan.

“Untuk masalah ini, BPBD Banten menyewa 74 unit tangki dari pihak ketiga dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 750 ribu per unit per hari,” jelas Komari.

Kendati demikian, lanjut Komari, pihaknya tetap menghawatirkan dengan kondisi sumber-sumber air yang semakin hari mulai berkurang. Dalam hitungannya, sudah hampir 50 persen mata air berkurang, seperti di pintu air 10 Tangerang yang biasa 400 tangki per harinya sekarang hanya tinggal 200 tangki per hari. Wilayah lain bahkan lebih parah, yaitu dalam posisi nol atau kosong seperti di Pelamunan, Sempu, dan Mauk.

“Yang masih ada sumber air yaitu di Baros, Pandeglang dan Serpong,” ungkapnya.

Dikatakan Komari, pemerintah melalui BNPB dan BPPT juga akan membantu hujan buatan. Hujan buatan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita dapat bantuan hujan buatan dengan metode penyemaian awan, terutama di wilayah Pantura dan Banten Selatan,” pungkasnya,(23/9).(*Eln)

SUKABUMI – Krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi, (12/9) semakin meluas. Bahkan tiga pekan pejabat bupati Sukabumi, Achadiat Supratman, menyatakan darurat bencana krisis air bersih telah menerjang delapan belas kecamatan. Padahal sebelumnya, krisis air bersih hanya menerjang tiga belas kecamatan.

Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pemetaan diperkiarakan akan terus bertambah. Potensi bencana menerjang kecamatan lainnya, sangat besar mengingat hampir seluruh debit sumber mata air, sungai dan sumur milik masyarakat berkurang.

“Dan kalaupun masih ada diperkirakan hanya akan bertahan hingga sepekan. Karena itu, diperkirakan wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun in,” kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, (12/9).

Sementara itu, kata Usman Susilo, status darurat bencana siaga kekeringan ditetapkan telah ditetapkan hingga November 2015 mendatang. Tapi jika musim kemarau lebih lama, maka statusnya akan diperpanjang hingga Desember mendatang. “Tapi kami berharap hujan akan segera tiba memasuki Oktober mendatang,” kata Usman Susilo.

Dari hasil pemetaan sementara, BPBD telah melakukan inventarisi sejumlah daerah krisis air bersih. Diantaranya, disejumlah desa di Kecamatan Cimanggu, Cidolog, Cidadap, Cikakak, Cikembar, Pabuaran, Palabuhanratu, Kalibunder, Bantargadung, Cireunghas, Gegerbitung, Cicurug, Cidahu, Nyalindung, dan di Kecamatan Ciemas.

Untuk mengatasi masalah krisis air bersih, kata Usman Susilo, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Hampir setiap hari BPBD menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua tangki berkapasitas 5.000 liter. “Airnya disuplai dari PDAM, kita yang menyalurkan ke warga yang membutuhkannya,” katanya

Karena keterbatasan sarana pendukung, kata Usman Susilo, hanya lima wilayah yang dibantu penyaluran air bersih. Diantaranya, di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Gegerbitung, Bantargadung, serta di Kecamatan Cireunghas.

“Sedangkan wilayah lainnya, relatif sulit dijangkau karena jarak dari sumber air ke daerah yang mengalami krisis air cukup jauh. Tapi kita bantu dengan pemasangan pipa, seperti di Kecamatan Ciemas,” katanya.

Pejabat Bupati Sukabumi Achadiat Supratman, mengatakan Pemkab Sukabumi telah berupaya meminimalisir dampak kekeringan. Termasuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi musim kemarau. Karena kemarau merupakan siklus tahunan, maka sangat diperlukan penanganan lebih serius.

“Perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan krisis air saat musim kemarau. Termasuk mengantisipasi bila musim kemarau panjang, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti,”tutupnya. (*Yan)

BANDUNG – Kota yang terkenal dengan sebutan varis van java begitu banyak cafe yang bermunculan namun tak seiring dengan perijinan yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah .

Kota Bandung dikenal dengan wisata kulinernya. Kafe-kafe dengan berbagai konsep dan menu menarik, mudah dijumpai. Sayangnya masih banyak kafe-kafe yang tak berizin.

Untuk itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memerintahkan Satpol PP Kota Bandung untuk menindak tegas kafe-kafe yang tak berizin.

“Saya minta Satpol PP menyisir kafe tak berizin khususnya yang memberikan dampak negatif kepada tetangga,” jelas Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, (26/8).

Kafe tidak berizin itu akan diberi surat peringatan dulu sebanyak tiga kali. Jika tak menggubris, maka akan langsung disegel.

“Akan dikasih surat dulu tiga kali, baru ditutup. Banyak sekali salah satunya di Jalan Nyland. Sudah saya instruksikan ke Satpol PP, tinggal monitor saja sama wartawan,” tuntasnya. (*Her)

SERANG – Tim Penanganan Orang Asing (Timpora) Provinsi Banten meminta menejemen PT Cemindo Gemilang terbuka dan transparan dalam perekrutan tenaga kerja yang diperkerjakan di pabrik semen Merah Putih. Permintaan itu berkaitan dengan informasi banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang dipekerjakan di pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

“Kita ingin adanya transparansi soal perekrutan tenaga kerja asing. Ini sangat perlu agar kami dapat menjelaskan informasi yang nyata soal tenaga kerja asing di pabrik semen ini kepada masyarakat,” kata Ramli, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Banten bersama Timpora Banten dalam kunjungan mendadak ke pabrik semen Merah Putih, (20/8).

Dikatakan Ramli, untuk transparansi keluar masuknya tenaga kerja asing, pihak perusahaan diminta untuk membuat rekapitulasi. Ini, kata Ramli, berkaitan dengan jabatan serta masa kerja. “Rekapitulasi ini bisa dibuat setiap bulan, kemudian disampaikan kepada instansi terkait untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah instansi ini yang akan membantu ,” kata Ramli didampingi Kepala Imigrasi Serang, MT Satiawan.

Di sela-sela pertemuan, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Susy Susilawati sempat menegur menejemen PT Cemindo Gemilang agar semua karyawan baik lokal maupun asing menggunakan bahasa Indonesia.

“Tadi saya mendengar banyak karyawan menggunakan bahasa Tiongkok. Kedepan, saya pingin suasana Indonesia, jadi semua yang ada di perusahaan menggunakan bahasa Indonesia,” tutur Susi.

Menanggapi Timpora, CSR Manager PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana mengakui ada sekitar 400 orang tenaga asal China yang berizin dari perusahaan Siomas dan China Harbour Indonesia. Sinoma telah dikenal sebagai kontraktor di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), sedangkan China Harbour Indonesia merupakan kontraktor besar dalam infrastruktur mulai dari jalan hingga pelabuhan laut.

“Mereka adalah pekerja asing yang memiliki keahlian khusus untuk mempercepat penyelesaian pabrik semen Merah Putih plus dermaga. Setelah kontrak selesai itu semua pekerja projek akan kembali ke negaranya,” jelas Sigit.

Usai dengar pendapat, Timpora yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepolisian, Kemenkum Ham, diberi kesempatan untuk melihat lokasi pabrik, pelabuhan dan mess warga asing. Peninjuan ini dimaksudkan untuk membuktikan tidak ada eksodus pekerja asing asal Tiongkok di pabrik semen PT Cemindo Gemilang. (*Yan)

CIREBON – Sedikitnya 7.500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cirebon yang ditanami hingga kini terancam puso akibat kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunnakhut) Kabupaten Cirebon Dedi Nurul, Minggu (16/8) menyebutkan, dari sekitar 53 ribu hektare, hanya 31.589 hektare yang bisa ditanami. Dari luas tersebut, setidaknya 3.517 hektare kekeringan.

“Ada potensi kekeringan seluas 7.565 hektare, hanya untuk perhitungan kerugian materil masih belum kami hitung,”katanya.

Kondisi itu, menurutnya, telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Distanbunakhut pun telah mengajukan kompensasi lahan puso bagi para petani kepada pemerintah pusat.

Namun, besaran kompensasinya belum diketahui.(*Rez)

SUKABUMI – Ratusan karyawan PT Alpindo Mitra Baja kembali berunjukrasa di halaman pabriknya Kampung Cibatu RT 15/4, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, (14/8).

Aksi kali kedua ini merupakan bentuk kekecewan mereka terhadap manajemen perusahaan yang melanggar komitmen untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran lalu dan dua bulan gaji yakni Juni dan Juli.

Padahal dalam unjukrasa pada Rabu (5/8) lalu, perusahaan yang memproduksi suku cadang kendaraan ini berjanji akan melunasi hak-hak karyawan pada tanggal 14 Agustus.

Para karyawan juga kecewa kepada perusahaan lantaran diduga tidak membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan selama tujuh bulan. Penyelewengan lainnya, perusahaannya ini juga diduga memakai kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) mereka untuk dijadikan jaminan pinjaman ke salah satu bank.

Aksi unjukrasa yang digelar dari pukul 08.00 WIB dan dilanjutkan sehabis Salat Jumat ini sempat memanas. Para demonstran melempari pabriknya dengam tomat. Bahkan, mereka juga membakar baju seragam perusahaan. Beruntung aksi ini dapat diredam petugas kepolisian dan TNI.

Ajil, 35, karyawan PT Alpindo Mitra, mengatakan perusahaan tidak menetapi kesepakatan bersama antara perwakilan karyawan, disnakertrans serta pihak kepolisian. Padahal, kesepakatan itu sudah tertuang dalam tulisan pada 5 Agustus lalu bahwa semua hak-hak karyawan akan dibayar pada 14 Agustus.

“Perusahaan melanggar komitmen yang sudah dibuat. Kalau dengan sekarang perusahaan sudah dua kali melanggar komitmen. Kami akan membawa permasalahan ini ke jalir hukum. Perusahaan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” jelas karyawan yang mengaku sudah lima tahun bekerja di perusahaannya.

Aming, 28, karyawan lainnya menambahkan perusahaan selain belum membayar sisa THR dan dua bulan gaji juga belum membayarkan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 832 karyawan. Tunggakan tersebut terhitung Januari sampai Juli. Padahal, tiap bulannya perusahaan memotong gaji karyawannya untuk iuran BPJS.

“Belum lagi ada kartu identitas para karyawan yang digunakan perusahaan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank,” tuturnya.

Sementara itu, informasinya pihak perusahaan kembali berjanji akan membayar semua hak karyawan pada 28 Agustus mendatang. Apabila komitmen ini kembali dilanggar, para buruh berjanji akan kembali berunjukrasa dengan massa yang lebih banyak.

Pihak manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait tuntutan ratusan karyawannya ini. Manajemen perusahaan tidak memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh sejumlah awak media. (*Yan)

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkap temuan mengejutkan dalam proses terkait pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang. Dia menemukan dugaan pungli alias pungutan liar oleh sejumlah oknum terhadap warga.

Setiap kepala keluarga di sana dipungut biaya rata-rata Rp300 ribu. Jumlah itu menjadi sangat besar karena jumlah kepala keluarga di sana ada sekira 11.000.

“Kalau dikumpulin Rp300 ribu dari 11 ribu kepala keluarga itu Rp3,3 miliar. Itu sangat besar, dan ini enggak benar,” kata Deddy, di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Dia dan tim masih menelusuri apa motif dan modus di balik pungutan tersebut. Pelaku pungli pun belum diketahui. “Wallahualam. Itu enggak tahu oknum dari mana,” cetusnya.

Deddy pun heran mengingat pungutan yang dilakukan dengan cara tersendiri. Pungutan ditarik secara langsung, bukan dipotong dari uang ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk warga. Alhasil, hal itu makin sulit diungkap.

“Pasti bukan pemotongan. Tapi ada kelompok yang menekan (menarik pungutan),” jelasnya.

Dia pun mengimbau kepada para pelaku untuk segera mengembalikan uang pungli kepada masing-masing kepala keluarga. “Kalau enggak (dikembalikan) akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Pungutan seperti itu menurutnya tidak sepantasnya dilakukan, apalagi jika pelakunya oknum dari pemerintahan. “Sudah rakyat susah, dibikin susah. Ini enggak manusiawi,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Dia meminta uang segera dikembalikan sebelum permasalahan yang ada semakin pelik.

“Saya minta begini soal pungutan ini. Karena kita akan berkejaran dengan waktu (penggenangan), misal mereka ada diminta uang urusan administrasi dan lain sebagainya, sebelum terlalu jauh, Komnas HAM cuma minta tolong ini dikembalikan saja deh,” tandasnya.(*Hen)