Nusantara

BANDUNG – Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung Didi Ruswandi mengatakan, Pemerintah Kota Bandung akan mengantisipasi rencana mogok massal angkutan konvensional pada 10-13 Oktober 2017.
Dishub menyosialisasikan kepada masyarakat lewat media sosial terkait rencana mogok dan unjuk rasa yang akan dilakukan para sopir angkutan konvensional.

Hal ini agar transportasi dan kebutuhan layanan angkutan masyarakat tidak terganggu.

Didi menuturkan Pemkot menyiapkan kendaraan yang akan dioperasikan membantu transportasi warga. Bus Damri dan Trans Metro Bandung serta bus sekolah dipastikan tetap beroperasi.

“Kita punya bus cadangan, ada 14 bus besar itu akan dioperasikan titiknya ditentukan, nanti akan di-publish ke masyarakat, kemudian ada delapan bus sedang itu juga sama akan beroperasi. Kemudian ada 28 mobil dinas akan dioperasikan tiap terminal,” kata Didi usai rapat koordinasi antisipasi rencana mogok massal di Balai Kota Bandung, Jumat (6/10/2017).

Selain itu, Didi menyebutkan di kecamatan juga akan disiagakan mobil cadangan untuk membantu mobilisasi warga yang membutuhkan angkutan, termasuk BUMD yang juga siap membantu.

Berdasarkan data dari Dinas Perhubungan, ada 222 unit kendaraan yang akan beroperasi di 19 koridor. Jumlah tersebut terdiri dari 40 unit TMB, 79 bus Damri dalam kota, 36 bus sekolah, 75 Damri AKDP, dan 2 unit bus buruh. Selain itu, Dinas Perhubungan juga memperbantukan kendaraan bus, terdiri dari 14 unit bus besar untuk melayani delapan rute dan delapan unit bus sedang yang melayani empat rute. Ada pula 28 kendaraan operasional milik para pejabat Dinas Perhubungan yang akan bersiaga di 20 titik.

Didi berharap dengan antisipasi ini transportasi di Kota Bandung tidak akan lumpuh. Sebab, rencana demo dilakukan pada hari kerja saat masyarakat sangat membutuhkan layanan transportasi. Ia pun meminta masyarakat juga mengantisipasi pada rencana jadwal mogok massal tersebut sehingga tidak kaget jika benar terjadi. Oleh karena itu, pihaknya menyosialisasikan rencana demo angkutan umum kepada gubernur tersebut sejak dini.

“Tahapan pertama sudah kita lakukan di media sosial yaitu penyiapan mental masyarakat supaya tidak panik menghadapi demo juga mereka menyiapkan transportasi yang mandiri. Saya mau pergi, saya sudah punya rencana besok kalau angkot tidak beroperasi berati naik A atau C. Konteks ini yang harus disiapkan,” tuturnya.

Didi mengatakan rencananya sopir angkutan akan melakukan unjuk rasa ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Mereka akan menyampaikan aspirasi dan keluhan terkait angkutan online.
“Tapi kami berharap ini tidak terjadi, sekarang lagi dirapatkan oleh Pak Gubernur,” Jelasnya. (*Asep)

SUKABUMI – Banjir melanda ratusan rumah di tiga Kecamatan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ketiga wilayah itu yakni Tegalbulued, Cibitung, dan Cikembar.
Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman mengatakan, dari hasil pendataan, jumlah rumah warga yang terdampak banjir mencapai sebanak 221 unit.
“Di Tegalbuleud 18 unit rumah rusak berat dan 37 unit rumah lainnya rusak sedang,”terang Eka, kemarin..
Lalu, rumah rusak di Kecamatan Cikembar ada tiga unit rumah. Untuk di Kecamatan Cibitung, akibat meluapnya Sungai Cikaso merendam 163 unit rumah.
“Meski banjir sekarang telah surut, kami meminta warga tetap waspada karena intensitas hujan masih tinggi,” jelasnya. (*Yan)

SUKABUMI – Terobosan brilian muncul dari anggota Polres Sukabumi, Jawa Barat, Brigadir Sandi Praja, untuk mewujudkan semboyan Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter). Kini, dia menyulap mobil pribadinya menjadi perpustakaan keliling (pusling).

Personil Polsek Cibadak yang bertugas sebagai Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Desa Karangtengah ini membawa mobilnya berisi seribuan beragam buku bacaan sambil melakukan sambang sekolah dan berpatroli.

Seperti yang dilakukannya di Kampung Kaum Kaler RT 02/07, Desa Karangtengah, Cibadak, Senin (2/9/2017). Dengan sedikit memodifikasi bagasi mobil Nissan X-Trail dengan menambah beberapa rak untuk membawa buku dia menghampiri warganya.

“Tugas Bhabinkamtibmas bukan hanya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat dan penegak hukum, tetapi juga dituntut untuk turut serta dalam meningkatkan kecerdasan warga binaannya. Nah, saya kebetulan ingin meningkatkan minat baca dengan menyulap mobil menjadi pusling, Ini semua atas bimbingan atasan saya juga,” ungkapnya, Senin (2/9/2017).

Sandi berharap gebrakannya itu bermanfaat bagi warganya, terutama kalangan pelajar. Sebab tujuannya adalah untuk meningkatkan minat membaca sejak dini, Terlebih, sekarang ini minat membaca buku sudah menurun drastis akibat gempuran gadget.

“Pusling ini baru dimulai Mei, tepatnya tanggal 22. Digagas bersama sejumlah mahasiswa dan sebagian siswa SMA di Desa Karangtengah. Awalnya buku saya beli sendiri dan seriring berjalan Alhamdulillah banyak dermawan yang mewakafkan bukunya. Sampai sekarang mencapai seribuan buku, jenisnya macam-macam,” terangnya.

Sandi bersyukur antusias warga terhadap pusling cukup tinggi. Maka itu dijadikannya agenda rutin, tiap Sabtu puslingnya “diparkir” di Taman Kota Karangtengah. “Ke depan, sambil berpatroli akan menyambangi sekolah-sekolah. Mudah-mudahan minat baca terutama anak-anak meningkat,” harapnya.

Ketua RW 02 Kampung Kaum Kaler, Sutiya mendukung terobosan pusling tersebut. Menurut Sutiya, warganya selalu berkerumun ketika kedatangan pusling Brigadir Sandi Praja. “Ini bagus buat warga, terutama pelajar. Mereka kini banyak meminjam buku dan dekat dengan Pak Sandi juga,” tutup pria yang juga menjabat sebagai Babinsa Karangtengah ini. (*Yan)

SUKABUMI – Begitu pentingnya transporasi saat ini . Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan akan mengawal kesepakatan yang dihasilkan dari Sukabumi Summit 2016 yang mendorong percepatan pembangunan jalan tol koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung di sebuah hotel di Kota Sukabumi, Kamis (15/12).

“Deklarasi Bersama” antara 10 daerah (Sembilan kabupaten dan satu kota, red) yang berada di wilayah tengah Provinsi Jawa Barat ini sebagai rekomendasi besar yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat.

“Perjuangan dan usaha dalam mendorong pembangunan akses jalan tol di Sukabumi yang sudah terencana sejak lama tentunya akan terus saya suarakan di komisi XI DPR RI. Tak boleh ada alasan lagi, hilangkan diskriminasi infrastruktur di wilayah Jawa Barat ,” kata HG, sapaan akrab Legislator Senayan yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV yang mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

“Hingga kini, visi-misi pemerintah terkait infrastruktur seakan belum terimplementasikan di tanah Sukabumi. Kemacetan parah sering terjadi setiap hari,” tandasnya.

Sebagai representasi masyarakat Sukabumi, HG mengaku prihatin dengan kondisi kemacetan tersebut. HG yang kerapkali rutin turun ke dapilnya, merasakan betulbagaimana lamanya akses perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Butuh waktu berjam-jam, kurang lebih lima sampai enam jam.

“Olehnya, saya tentu sedikit bersepakat jika ada suara-suara yang menyatakan pemerintah cenderung pilih kasih terhadap kondisi infrastruktur tol di wilayah utara, kita di wilayah tengah seakan di anak tirikan,” ungkap HG.

Pemerintah, kata HG, perlu lebih memahami skala pembangunan prioritas di setiap wilayah JawaBarat. Apalagi kondisi kemacetan di Sukabumi terjadi setiap hari, setiap jam, dan setiap detik.

“Kita semua tentu berharap, dengan direalisasikannya segera akses jalan tol di sukabumi dapat memberikan dampak bagi sektor ekonomi lokal dan juga sektor pariwisata,” beber ayah tiga anak ini.

Di komisi XI DPR RI yang notabene juga terkait dengan pembiayaan infrastruktur jalan tol, HGsering mengkritisi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, bahkan BUMN-BUMN yang fokus terhadap infrastruktur jalan tol untuk segera merealisasikan rencana pembangunan akses jalan tol yang terkoneksi langsung dengan Sukabumi dan beberapa wilayah sekitarnya, seperti Cianjur, Bogor, Cimahi, dan daerah lainnya.

Pada Sukabumi Summit 2016 itu sejumlah kepala daerah hadir. Di antaranya Wali Kota Bandung Ridwal Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, serta Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman. Selain itu hadir juga anggota DPR RI lainnya yakni Dewi Asmara, serta Ribka Tjiptaning. Mereka menandatangani deklarasi mendorong percepatan pembangunan jalan tol. (*Yan)

YOGYAKARTA – Ratusan hektare hutan rakyat di Kabupaten Sleman masuk dalam kondisi kritis. Kondisi ini terjadi pasca erupsi Gunung Merapi pada 2010. Bahkan lahan tersebut tidak dapat ditanami lantaran terdampak langsung erupsi Merapi.

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman, Widi Sutikno mengatakan, dari sekitar 4.500 hektare hutan rakyat, yang masuk dalam kondisi kritis seluas 345,75 hektare.

“Saat ini tidak memungkinkan untuk ditanami kembali karena kondisinya rusak parah,” ucapnya.

Menurut Widi, kondisi lahan yang berada di lereng Gunung Merapi itu dipenuhi material yang dimuntahkan gunung tersebut. Sehingga pihaknya kesulitan untuk mengembalikan keberadaan hutan tersebut.

“Lahannya tertutup pasir dan material lainnya, dengan demikian pemulihannya membutuhkan waktu yang lama. Sebab selain harus membersihkan materialnya, kami harus mengelola lahan agar kembali ke fungsinya (sebagai hutan rakyat),” katanya.

Meskipun demikian, pihaknya terus melakukan upaya pemulihan terhadap hutan rakyat yang ada di Sleman. Selain sebagai lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, hutan rakyat juga berfungsi sebagai daerah resapan.

“Hutan rakyat yang masih memungkinkan untuk diselamatkan, saat ini pengembalian fungsi lahannya sudah mulai dikembalikan. Baik dengan cara penanaman kembali, penyulaman, hingga pemiliharaan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan daerah resapan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Widi menuturkan, meski mengalami kritis, namun keberadaan hutan rakyat di Sleman masih di bawah ambang batas wajar. Apalagi, keberadaan hutan rakyat masih ditunjang dengan adanya hutan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan lahan milik Perhutani sekitar 1.700 hektare.

“Sehingga masih menyukupi kebutuhan resapan air khususnya untuk wilayah Sleman,” ucapnya.

Sementara Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya mengembalikan produktivitas lahan kritis. Seperti melakukan penghijauan kembali dengan melibatkan masyarakat. “Upaya penghijauan ini juga sebagai pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau yang kondisinya semakin sedikit,” ungkapnya.

Menurutnya, penghijauan berbasis masyarakat merupakan langkah tepat lantaran lahan kritis tersebut merupakan hutan rakyat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat juga merasa memiliki hutan tersebut. “Sehingga kelestariannya (hutan rakyat) juga terjaga,” tandasnya.(*A Rus)

BANTEN – Menjelang liburan Idul Adha (1437 H) tahun 2016, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni baik kendaraan pribadi maupun umum dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya, masih tampak terlihat normal belum menunjukkan adanya kepadatan arus penyeberangan, pada pantauan Jumat (9/9) sore.

Yefri Hendri manager operasional PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni mengatakan, arus penyeberangan penumpang dan kendaraan pribadi di Pelabuhan Bakauheni hingga Jumat sore ini masih terpantau normal.

“Mendekati libur Idul Adha, baik penumpang dan kendaraan pribadi yang naik ataupun yang turun di Bakauheni ini, belum menunjukkan volume peningkatan,”kata Hendri, (9/9).

Menurutnya, peningkatan pengguna jasa penyeberangan ini, ia memprediksikan akan meningkat saat arus balik nanti. Pihaknya akan terus memantau, arus penumpang dan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni.

“Pemantauan akan terus dilakukan, jika terjadi adanya lonjakan signifikan kami akan mempercepat pelayanan (port time), dari 60 menit menjadi 45 menit untuk mengantisipasi arus baliknya,”ujarnya.

Dikatakannya, untuk menyambut angkutan Idul Adha ini, diakuinya tidak ada persiapan khusus. Karena peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan, tidak terjadi lonjakan hingga membeludak seperti pada saat hari Raya Idul Fitri.

“Sebagai antisipasi adanya lonjakan, kami akan menyiapkan kapal berukuran besar dengan bobot minimal 5.000 grosston (GT). Dari 56 jumlah kapal yang ada, kami akan operasikan 28 kapal/harinya,” tandasnya. (*Marbun)

SUKABUMI – Penderitaan para ribuan warga korban pergerakan tanah di Desa Cimenteng dan Nagrak Jaya, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi kesulitan memperoleh air bersih,(8/8).

Mereka yang kini mengungsi di tempat-tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terpaksa memamfaatkan air selokan.

Meski sadar dapat berisiko tercemar penyakit, namun mereka tak memiliki pilihan lain. Warga pengungsi sangat berharap pemerintah segera menyedia pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun mandi, cuci, dan kakus (MCK).

“Sudah tiga pekan terakhir ini, kami terpaksa mengkonsumi air selokan. Air yang disimpan ditempat penampungan sehari-hari, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata warga Cimenteng, Ahmad Junaedi.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mohamad Hairidzulhi mengatakan titik lokasi bencana teranalisis tanah yang ditempati pemukiman warga kini labil sehingga tidak layak untuk dihuni. Bentuk tanahnya terjadi pergerakan seiring adanya lempengan pergesaran tanah.

“Tanah disana memiliki konstrur tidak stabil sehingga tidak layak untuk ditempat warga,” katanya

Mohamad Hairidzulhi mengatakan kondisi tanah pasca pergerseran tanah 2012 lalu, kini telah menyisakan bekas-bekas longsor. Kemungkinan bawah tanah banyak kubangan saat air hujan. Kubangan mengalir melalui celah-celah tanah, dan hingga kini masih banyak titik potensi longsor.

“Air yang terus merembes dari celah-celah tanah mengalir sehingga membuat tanah menjadi labil. Saat musim hujan terjadi pergerakan tanah sehingga berpotensi terjadi bencana,” tandasnya.(*Yan)

BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyesalkan adanya camilan bernuansa pornografi dengan nama Bikini alias Bihun Kekinian. Produk tersebut juga tidak memiliki label halal yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Jawa Barat.

“LPPOM belum mengeluarkan sertifikat halal untuk produk ini. Kalau belum memiliki sertifikat halal, kita belum bisa menjamin produk itu halal,” kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Achyar di Kantor MUI Jawa Barat, Kota Bandung, (4/8).

Dari segi komposisi, dia juga tidak tahu bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan Bikini. Sebab di dalam kemasannya tidak dicantumkan secara detail komposisinya.

“Dari segi isi (komposisi), ini masih meragukan. Jangan-jangan malah isinya mengandung unsur yang diharamkan agama. Kalau dari cara-cara labeling-nya saja sudah mengandung unsur pornografi, mungkin saja isinya juga dia (produsen) tidak menghiraukan halal-haram,” jelasnya.

Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal MUI Jawa Barat Mustafa Djamaludin membenarkan tidak ada sertifikat halal yang dikeluarkan pihaknya untuk produk bermerek Bikini.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pemilik produk harus memenuhi 15 syarat. Proses pendaftaran hingga dikeluarkannya sertifikat halal berlangsung selama 29 hari. Hal itu yang tidak ditempuh pemilik produk Bikini.

Sementara terkait kemasan Bikini yang dinilai mengandung unsur pornografi, hal itu menurutnya bukan ranah MUI dan LPPOM.

“Untuk kemasan, kita serahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing-masing daerah,” tandas Djamaludin.(*Asp)

SUKABUMI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Soemanteri memerintahkan seluruh dinas dan lembaga terkait untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk dampak pergerakan tanah di dua desa di Kecamatan Curug kembar, Kabupaten Sukabumi.

Siaga bencana seiring pergerakan tanah di sekitar area Gunung Sapu semakin meluas. Apalagi dikabarkan puluhan jiwa warga terisolor sehingga diperlukan proses evakuasi secepatnya.

“Kami berharap petugas dilapangan bisa lebih optimal untuk membantu warga bencana disana, ” kata Iyos,(25/7).

Bencana kali ini, tidak hanya mengakibatkan 20 unit rumah warga di Desa Nagrak Jaya ambruk rata dengan tanah. Sebanyak 136 unit rumah warga juga mengalami rusak berat.

Bahkan dari hasil pengumpulan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, 85 unit rumah warga rusak sedang dan 43 unit rusak ringan.

Pergerakan tanah ini menimpa sekitar 66 kepala keluarga (KK) di Desa Cimenteng. Sekitar 5 KK yang berada tidak jauh dari areal merah dikabarkan terisolir.

“Mengantisipasi resiko korban jiwa warga, seluruh dinas dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian antisipasi secara berkoordinasi.
Bahkan petugas sejak pertama kejadian bencana Kamis (21 Juli 2016) lalu, sudah langsung melakukan langkah evakuasi terhadap warga disana,” tandasnya.(*Yan)

PANDEGLANG – Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri memimpin langsung penanganan banjir lumpur dari luapan Sungai Cikoneng, yang melumpuhkan jalan Raya Serang-Cilegon. Terlebih dampak bencana ini memakan korban tewas penumpang Daihatsu Xenia yang terjebak lumpur.

Dalam hal ini Kapolda memimpin proses evakuasi warga dan normalisasi jalan menargetkan pembersihan jalur dari lumpur akan selesai hari ini, sehingga arus lalu lintas dari Anyer, maupun Pandeglang dapat dilalui kembali.

“Mudah-mudahan hari ini bisa dilalui. Saat ini jalur ditutup sementara karna sedang dibersihkan lumpur setebal 50 centimeter dengan alat berat,” kata Kapolda kepada wartawan di lokasi bencana.

Hujan lebat Minggu (24/7) hingga Senin (25/7), yang mengakibatkan banjir lumpur akibat meluapnya Sungai Cikoneng tidak hanya menewaskan 4 warga. Bencana yang terjadi dinihari itu juga melumpuhkan lalulintas di jalur wisata Labuan dan Carita karena jalanan tertutup lumpur.

Untuk mengatasi agar jalur wisata itu segera bisa dilintasi, Pemkab Pandeglang serta TNI dan Polri mengerahkan personilnya, selain itu juga dikirimkan alat berat untuk mengeruk matrial yang menutupi badan jalan.

Kapolda Brigjen Ahmad Dofiri, mengatakan, selain dibantu personil TNI dan BPBD, dalam proses penanganan bencana ini, pihaknya juga mengerahkan ratusan personil Brimobda Banten.

Selain mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet, tim baret biru ini juga ikut membantu membersihkan badan jalan serta mengarahkan para pengendara agar berputar arah mengambil jalur lainnya.

Salah satu pengendara, Muklis mengaku dirinya sudah hampir lima jam menunggu jalan dibuka untuk mengantarkan pasir ke daerah Anyer dari Labuan.

“Sudah dari jam 10 pagi kena macet disini, belum tahu sampai kapan ini juga. Katanya didepan ada longsor,”tandasnya. (*Marb)