Nusantara

INDRAMAYU – Para petani Indramayu mengharapkan fungsi Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang mampu menanggulangi kekurangan pasokan air untuk tanaman padi pada musim tanam (MT) gadu yang saat ini mengalami kekurangan air sehingga terancam gagal tanam.

Sawah-sawah petani yang termasuk ke dalam jaringan irigasi Waduk Jatigede saat ini terancam gagal tanam, lantaran kebutuhan air irigasi tanaman padi tidak terpenuhi. “Sudah seminggu lebih tanaman padi tidak terairi dan saat ini permukaan tanah sudah retak-retak,” ujar A. Effendi (64).

Dikatakan, para petani sangat berharap air irigasi Waduk Jatigede dapat menyelamatkan tanaman padi milik para petani yang saat ini dilanda kekurangan pasokan air irigasi. Sawah-sawah di daerah jaringan irigasi Waduk Jatigede melalui Bendung Rentang sudah kering karena pasokan air irigasi yang berkurang.

“Sejak Waduk Jatigede pertama kali dibangun para petani sangat berharap mampu mengatasi kekurangan air pada tanaman padi MT Gadu. Namun kenyataannya air irigasi yang diharapkan dari Waduk Jatigede melalui Bendung Rentang jumlahnya sangat minim alias tidak mampu mengatasi kekurangan air,” kata para petani.

Kelangkaan pasokan air irigasi pada pesawahan ramai disuarakan warga melalui media sosial. Ada warga yang khawatir julukan Kabupaten Indramayu sebagai lumbung pangan bergeser akibat banyak tanaman padi yang terancam gagal tanam karena kekeringan.

“Kalau kekurangan air irigasi ini tidak segera di atasi, saya khawatir julukan lumbung pangan bagi Kabupaten Indramayu berubah menjadi lumbung tangis,” kata warga.

Selain mengharapkan adanya pasokan air dari Waduk Jatigede melalui Bendung Rentang, para petani juga mengharapkan perbaikan pintu air BKHR 4 yang mengalirkan air irigasi Saluran Sekunder dari Perum Otorita Jatiluhur Kabupten Purwakarta di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Indramayu dipercepat.

Ssehingga, tidak mengganggu pasokan air irigasi untuk pesawahan petani di sejumlah kecamatan sperti Kecamatan Bongas, Gabuswetan dan sebagian Kandanghaur.

Pemerintah Kabupaten Indramayu mengharapkan proses perbaikan pintu air BKHR 4 itu berjalan lancar. Apabila pekerjaannya berlangsung dengan normal maka diharapkan air irigasi pada Saluran Sekunder Kandanghaur dapat berfungsi mengalirkan air ke pesawahan petani di 3 kecamatan itu.

Guna memastikan pekerjaan perbaikkan pintu air BKHR 4 Saluran Sekunder Kandangahur berlangsung sesuai jadwal, Bupati Indramayu H. Supendi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait meninjau proses pekerjaan di Desa Wanguk, Kecamatan Anjatan, Kabupaten Indramayu. (*/Asp)

LAMPUNG – Jelang magrib Lampung Barat diguncang gempa bumi dengan Magnitudo (M) 4,6 tepat pada Minggu (23/6/2019) pukul 17.46 WIB. Gempa dirasakan hingga Liwa dan Krui membuat warga berlarian keluar rumah.

Berdasarkan informasi yang disampaikan BMKG melalui twitter resminya tadi malam (https://twitter.com/infoBMKG/status/1142760872567115776/photo/1), lokasi gempa yaitu 5.67 Lintang Selatan dan 103.92 Bujur Timur.

Adapun pusat gempa berada di laut 53 km Baratdaya Pesisirbarat, Lampung dengan kedalaman 26 km.

Berdasarkan keterangan BMKG gempa tersebut dirasakan pada (MMI) II-III Krui dan II-III Liwa.
Hingga saat ini belum diketahui dampak dari gempa bumi dengan Magnitudo 4,6 tersebut.(L77).

Warga kembali ke dalam rumah setelah ada keterangan resmi dari BMKG sebelumnya warga memilih sholat maghrib di masjid walaupun jarak tempuhnya jauh.

Kapolres Lampung Barat AKBP. Dony Wahyudi membenarkan adanya gempa yang terjadi di wilayahnya.(8/Kris)

PANDEGLANG – Sebanyak 1.207 kendaraan dinas (randis) milik Pemerintah Kabupaten Pandeglang baik roda dua maupun roda empat masih lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Padahal, anggaran pembayaran pajak sudah disediakan.

Kasubid pemberdayaan barang milik daerah BPKD, Muhaemin mengatakan, pihaknya belum menerima data konkret tunggakan pajak dari pihak Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“Itu kami belum pegang data, sampai saat ini juga dari samsat belum ada konfirmasi ke kita mengenai pajak sampai tahun 2019,” kata Muhaimin saat ditemui di ruang kerjanya. Kamis 20 Juni 2019.

Muhaimin menyebut, pada tahun lalau terdapat kendaraan yang sudah masuk dalam keadaan rusak berat. Akan tetapi, masih tercatat dalam tunggakan pajak.

“Tahun kemarin juga itu masih banyak kendaraan yang posisinya rusak berat tapi masuk pajak,” ujarnya kepada wartawan Kabar Banten, Ade Taufik.

Padahal, menurut Muhaimin. Pada tahun 2018 lalu pihaknya sudah berupaya mengalokasikan anggaran untuk pembayaran pajak.

“Tahun 2018 kita sudah upayakan semua pajak itu kita terbayarkan. Termasuk di perubahan 2018 kita sudah menganggarkan pembayaran pajak dan itu cukup lumayan besar juga. Kami sampai 2019 ini posisi terakhir piutang pajak berapa-berapanya kami belum mendapatkan,” katanya.

Menurutnya, yang berkewajiban melakukan pembayaran pajak kendaraan adalah masing-masing SKPD.

“Karena tanggung jawab pembayaran pajak itu bukan di bidang aset sebenarnya. Tapi di masing-masing SKPD, kita itu hanya yamg pada saat mereka mau memperpanjang SKPD itu biasanya konfirmasi dulu ke kita,” jelasnya.

Sebagimana diketahui, pada tahun 2018 tercatat sebanyak 169 unit kendaraan yang dilelangkan. Karena, sudah dalam kondisi tidak layak, 74 unit kendaraan roda empat yang kembali di lelang pada 19 Juni 2019. Akan tetapi, tunggakan pajak yang masih tercatat di Bapeda terhitung sejak 1 Januari 2017 samapi 31 Juli 2019 sebanyak 1207 unit kendaraan baik untuk kendaraan roda dua maupun roda empat jika dikonservasikan jumlahnya kurang lebih mencapai Rp. 400 juta.(*/Dul)

BANDUNG – Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta SR, oknum Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diduga mencabuli anak perempuan penyandang disabilitas di Kota Cimahi dihukum.

SR merupakan PNS Widyaiswara Madya yang bekerja di Dinas Sosial (Dinsos) Jabar. Ia diperbantukan di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (BRSPD) Dinas Sosial Jabar untuk memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas.

SR sudah mengakui perbuatannya dan kasus tersebut tengah diselidiki Polres Cimahi.

“Harus dibawa ke ranah hukum sesuai dengan jenis pelanggarannya. Apalagi kalau itu statusnya ASN Jabar. Tapi saya belum tahu detailnya,” kata Ridwan kepada di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat.

Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil akan memberi sanksi tegas jika SR terbukti mencoreng nama baik PNS sebagai pelayan masyarakat. Apalagi, korbannya difabel yang seharusnya diberi perhatian khusus.

“Kita pastikan penegakan hukum akan ditegakkan. Kalau normatifnya, siapa yang melanggar enggak ada hubungan dia ASN atau tidak ASN, harus dihukum,” tegas Emil.

Sebelumnya, SR sudah mengakui perbuataan cabulnya terhadap seorang anak perempuan disabilitas berusia 15 tahun di Kota Cimahi, Jawa Barat. Pengakuan itu dituliskan di kertas bermaterai yang telah ditandatangani olehnya.

“Saya telah khilaf melakukan hal tidak senonoh terhadap klien, tapi tidak melakukan hubungan intim terhadap klien. Saya bersedia menerima segala konsekuensi atas segala tindakan yang saya lakukan. Saya sangat menyesal dan memohon maaf yang sebesar-sebesarnya kepada klien, keluarga klien, keluarga Dinsos Jabar, dan masyarakat Jawa Barat. Ini menjadi tanggung jawab pribadi saya,” tulis SR dalam suratnya.(*/Hend)

SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Agus Mulyadi mengaku prihatin dengan kasus kepala desa terjerat hukum. Keprihatinan itu menyusul adanya dua kades yang divonis 4,5 tahun di Pengadilan Tipikor Bandung.

“Kami sangat prihatin dan mendorong agar ini jadi pembelajaran bagi para kades agar ke depan tidak ada lagi penyelewengan dana desa,” kata Agus, Kamis (20/6/2019).

Dijelaskan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ini, tujuan Pemerintah menggelontorkan dana ke desa agar lebih dekat mendukung dan mempercepat program-program pembangunan di desa. Oleh karena itu, Agus mengajak elemen masyarakat agar pro aktif memantau pelaksanaan serta penggunaan dana desa di wilayahnya.

“Kepada Pemda agar bisa melakukan bimtek terhadap para kades. Dan tim yang sudah ada bisa menyeselaraskan, agar pemahaman bisa setara sehingga anggaran begitu besar bisa bermaanfaat,” pesannya.

Diketahui, dua oknum kades yang menggerogoti dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) itu yakni Kades Cibuntu, Kecamatan Simpenan Yosef Lesmana dan kedua yakni Kades Pagelaran, Kecamatan Purabaya, Enung Nuryadi.

Yosef divonis 4 tahun 6 bulan dan diharuskan membayar denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara.

“Sesuai dengan putusan PN Tipikor Bandung bernomor: 23/Pid.Sus/2019/PN. Bdg tanggal 17 Juni 2019, dia juga harus membayar uang pengganti sebesar Rp551.049.731 sebagai kerugian negara,” kata Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna melalui Kasi Pidsus, Da’wan Manggalupang.

Apabila terdakwa tak bisa membayar dalam jangka waktu satu bulan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. “Dalam hal terdakwa tidak memiliki harta untuk uang pengganti diganti dengan pidana penjara selama dua tahun,” jelasnya.

Sementara Kades Enung, selain divonis 4 tahun 6 bulan, dia juga juga diharuskan mengganti uang kerugian negara mencapai Rp636 juta. “Terdakwa juga dituntut membayar denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan penjara,” paparnya.

Total kerugian negara akibat ulah kedua kades itu lebih dari Rp1,1 miliar. (*/Yan)

SUKABUMI – Badan Kerja Sama Antar Desa (BKAD) Kabupaten Sukabumi menggelar bimbingan teknis (bimtek) peningkatan kapasitas kepala desa (kades) dan perangkat desa. Pada kegiatan itu tampak hadir 140 kepala desa dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Bimtek diresmikan oleh Sekda Kabupaten Sukabumi, H. Iyos Somantri.

“Pelatihan ini dibagi menjadi dua gelombang. Tujuannya untuk melahirkan pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, transparan,” kata Ketua BKAD Kabupaten Sukabumi, Tutang Sutiawan saat menyampaikan sambutan pada pembukaan bimtek (18/6/2019).

Bimtek diselenggarakan di Hotel Augusta, Jalan Raya Cikukulu, Desa Cisande, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dari bimtek tersebut, ujar Tutang, akan bermunculan perangkat desa yang dapat mewujudkan pemerintah dan masyarakat desa yang maju, adil, sejahtera, profesional, dan demokratis.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Sekda, Bapak Kajari, Pak Kadis PMPD, serta para undangan yang telah hadir pada kegiatan yang kami selenggarakan ini,” tutur Ketua BKAD.

Selain Sekda Kabupaten Sukabumi yang membuka bimtek, pejabat yang hadir pada acara pembukaan antara lain Kepala Kejari Kabupaten Sukabumi, Alex Sumarna dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Sukabumi, Thendi Hendrayana. Narasumber pada bimtek berasal dari unsur Inspektorat, kejaksaan, dan kepolisian.

Saat menyampaikan pengarahan, Sekda mewakili Bupati Sukabumi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dia menilai, kegiatan yang digagas dan diselenggarakan oleh BKAD tersebut sangat bagus dan sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kepala dan perangkat desa.

“Kegiatan seperti ini dapat melahirkan para kepala desa dan perangkat desa yang dapat bersinergi dengan semua kalangan untuk membangun dan memajukan desa,” ujar Iyos.

Dalam membangun desa, lanjut dia, kepala desa tidak dapat berjalan sendirian. Dia membutuhkan sinergitas dan kerja sama dengan semua elemen yang terkait dengan pembangunan dan pengembangan desa.

“Melalui bimtek tersebut, para kepala desa dapat meningkatkan kapasitas dan ilmunya untuk menunjang kelancaran dalam meningkatkan sinergitas. Serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” jelasnya. (Hery)

PURWAKARTA – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (Kang Emil) menyatakan akan mengguyur Kabupaten Purwakarta dengan bantuan dari Provinsi Jawa Barat sebesar 3 kali lipat lebih besar pada tahun 2020. Ini bertujuan untuk membantu peningkatan ekonomi masyarakat.

“Tahun depan, Banprov untuk Purwakarta kita naikkan tiga kali lipat,” ucap Gubernur Ridwan ‘Emil’ Kamil saat berkunjung ke Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur, Purwakarta, Rabu (19/06/2019).

Turut mendampingi kunjungan pria yang akrab disapa Kang Emil itu, Bupati dan Wabup Purwakarta, Anne R Mustika dan Aming serta Dirut PJT II Jatiluhur, U Saefudin Noer.

Emil menyebutkan, anggaran untuk daerah harus dialokasikan secara merata tanpa melihat latar belakang si penerima, agar perkembangan ekonomi di daerah semakin pesat.

“Kita tidak memilah-milah, seluruh daerah harus mendapat banprov secara merata. Tujuanya, agar terdongkrak ekonomi masyarakat. Dengan begitu tercipta masyarakat yang sejahtera,” tegas Emil.

Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika senang mendengar penjelasan tersebut. Anne mengapresiasi wacana tersebut.

“Tentu kita senang. Dengan adanya kenaikan banprov maka akan lebih cepat menyelesaikan sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) pembangunan yang belum diselesaikan,” ujar istri Ketua DPD Golkar Jawa Barat itu.

Salah satu PR yang belum diselesaikan, kata Anne,yakni pembangunan infrastruktur dan penataan pariwisata. Anne menyontohkan pembangunan jalan menuju obyek wisata Gunung Parang dan penataan obyek wisata Wanayasa.

“Banprov itu akan sangat membantu percepatan pembangunan di Purwakarta. Kalau naik, ya senang,” ucap dia.

Diakuinya, sejak dua tahun terakhir Banprov Jabar untuk Purwakarta ini relatif kecil dari daerah lain. Pada 2018, kata Bupati, pihaknya mengusulkan Banprov hingga Rp 400 miliar. Akan tetapi yang disetujui Rp 32 miliar. “Itupun, kita peroleh dari aspirasi DPRD,” ungkapnya. (*/Asp)

LAMPUNG – Imbas jembatan ambrol di kabupaten Mesuji, Kapolres Mesuji, AKBP. Edi Purwanto menyarankan pengguna jalan raya yang akan menuju Palembang Sumatera Selatan menggunakan jalan tol yang hanya beroperasi pada pukul 06.00 -16.00 WIB.

“Saat ini jalan tol hanya boleh dilalui mobil kecil saja dengan sistem buka tutup, sedangkan fuso belum diperbolehkan melintas di jalan ini. Perbaikan jembatan akan memakan waktu sampai 14 hari kedepan,” ungkap Kapolres Mesuji.

Sebelumnya disampaikan minimal satu minggu perbaikan jembatan penghubung perbatasan Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Lampung di Jalan Lintas Timur KM 200 putus (ambruk bagian tengahnya-red). Petugas masih melakukan pengaturan lalulintas agar kendaraan yang melintas menggunakan jalur lintas tengah.

Kabidhumas Polda Lampung, AKBP. Zahwani Pandra Arsyad beberapa waktu lalu mengatakan jalur lintas timur jembatan penghubung wilayah kabupaten Mesuji propinsi Lampung dengan propinsi Sumatera Selatan untuk sementara ditutup total tidak bisa dilalui kendaraan.

“Pengguna jalan yang hendak menuju Sumatera Selatan atau sebaliknya silahkan menggunakan Jalur Lintas Tengah (jalur Bandar Jaya – Terbanggi Besar – Way Pangubuan – Kota Bumi – Bukit Kemuning – Baradatu – Blambangan Umpu – Way Tuba – Sumatera Selatan ),” ujar Kabidhumas.

Estimasi sementara ini, proses perbaikan bisa makan waktu minimal sekitar satu minggu bahkan bisa sampai 15 hari.

Sementara itu Kapolres Mesuji, AKBP. Edi Purnomo mengungkapkan, “sejak tengah malam tadi sudah menyiagakan personil dilokasi kejadian. Sebagian mengatur lalu lintas terutama mengarahkan kendaraan yang terlanjur masuk Jalan Lintas Timur untuk bisa masuk areal jalan tol dan keluar di Kayu Agung. Sebagian lagi bersiaga mengantisipasi pihak yang ingin memanfaatkan momen dan lokasi tersebut untuk melakukan modus pungli,” ungkap Kapolres. (*/Kris)

SUKABUMI – Tiga kawasan di Kota Sukabumi, Jawa Barat bakal kembali ‘dipercantik’. Rencananya, penataan tiga lokasi yakni Lapangan Merdeka, Alun-alun dan Jalan Ir. H. Djuanda bakal menyedot dana mencapai Rp18 miliar.

Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Kerja Sama Daerah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar menjelaskan waktu penataan ketiga lokasi itu direncanakan pada Agustus mendatang.

Biayanya bersumber dari dana Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Rahmat merinci, dana untuk penataan Lapangan Merdeka sebesar Rp 7,5 miliar, pedestrian Lapangan Merdeka sebesar Rp 2,5 miliar, Alun-alun sebesar Rp 5 miliar, dan untuk penataan Jalan Ir. H. Djuanda sebesar Rp 3 milyar.

“Untuk menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penataan ke-3 kawasan tersebut, kami sudah melakukan berbagai persiapan, termasuk menyiapkan DED (Detail Engineering Design) dan lelang,” kata Rahmat, Minggu (16/6/2019).

Diharapkannya, apabila penataan terhadap ke-3 kawasan tersebut sudah rampung dapat menjadi KSDP (Kawasan Strategis Destinasi Pariwisata) di Kota Sukabumi, serta menjadi daya tarik bagi para wisatawan di samping Obyek Wisata Pemandian Air Panas Cikundul dan yang lainnya.

Diungkapkan Rahmat, negara-negara maju yang menjadi disorotan oleh berbagai pihak di dunia saat ini, yakni mengenai keberhasilannya dalam memajukan dan meningkatkan serta mengembangkan objek wisata di negaranya masing-masing.

“Hal tersebut menjadi motivasi bagi kami, khususnya dalam menggali potensi sekaligus memajukan dan meningkatkan serta mengembangkan objek wisata. Di antaranya menata kembali Lapangan Merdeka, Alun-Alun dan Jalan Ir. H. Djuanda,” tukasnya. (*/Yan)

INDRAMAYU – Ribuan hektar tanaman padi milik para petani di Kecamatan Bongas, Anjatan, Gabuswetan, Kandanghaur, Patrol dan Sukra, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, dalam beberapa hari terakhir ini dilanda kekurangan pasokan air irigasi dari Perum Otorita Jatiluhur (POJ).

Ini terjadi karena sandaran tanggul Saluran Sekunder (SS) Kandanghaur longsor.

Padahal tanggul belum lama dibangun. Akibatnya, air dari POJ menuju sawah petani terganggu.

Edi, warga, mengatakam jebolnya tanggul SS Kandanghaur merepotkan petani yang saat ini tengah menanam padi musim tanam Gadu.

“Kalau jebolnya SS Kandanghaur pada saat musim tanam rendeng masih mending, karena kebutuhan air untuk tanaman padi dapat disokong air hujan. Kalau jebolnya tanggul sekarang ini jadi mengganggu karena pasokan air tergantung dari POJ dan ujung-ujungnya tanaman padi bisa kekeringan,” katanya.

Ia heran tanggul yang belum lama selesai dibangun dengan biaya mahal sudah jebol. “Manfaatnya belum terlalu terasa sudah jebol,” ujarnya.

Berkurangnya pasokan air irigasi POJ ke sawah-sawah petani juga makin bertambah parah setelah bangunan Sipon Wanguk yang sama-sama berfungsi mengalirkan air irigasi dari POJ menuju ke sawah-sawah petani beberapa waktu lalu juga jebol.

“Sipon Wanguk yang jebol harus diperbaiki. Untuk memperbaiki Sipon Wanguk, air irigasi dari POJ menuju sawah-sawah petani harus distop atau dikeirngkan dahulu. Kalau tidak dikeringkan maka akan mengganggu pekerjaan perbaikan Sipon Wanguk,” katanya. (*/Asp)