Berita Daerah

KARO – Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, kembali erupsi pada pukul 07.48 WIB, Selasa (7/5/2019). Tinggi kolom abu mencapai 2.000 meter sehingga berpotensi membahayakan penerbangan.

“Tinggi kolom abu teramati mencapai sekitar 2.000 meter. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mencatat bahwa kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah timur dan tenggara,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangn tertulis.

PVMBG memonitor erupsi terekam pada seismogram dengan amplitudo maksimum 120 mm dan durasi sekitar 42 menit 49 detik. Hujan abu cukup tebal saat erupsi dan distribusi abu vulkanik mengarah ke barat daya dari puncak gunung.

“Hujan abu vulkanik jatuh di beberapa desa sekitar Gunung Sinabung dengan cukup tebal. Masyarakat tidak panik menyikapi erupsi Gunung Sinabung karena telah banyak belajar dengan erupsi-erupsi yang berlangsung sebelumnya,” terangnya.

Sutopo menambahkan, masyarakat setempat suadah memahami daerah yang berbahaya, khususnya luncuran awan panas. Saat ini, ribuan warga di sekitar Gunung Sinabung yang tinggal di zona merah juga telah direlokasi.

Berdasarkan pantauan distribusi abu vulkanik, PVMBG telah mengeluarkan Volcano Observatory Notice for Aviation (VONA) atau notifikasi terkait dengan aktivitas penerbangan. Notifikasi yang dikeluarkan berstatus warna oranye (Orange).

“Ini berarti aktivitas gunung api berpotensi membahayakan penerbangan. VONA yang diperbaharui akan dikeluarkan apabila kondisi telah berubah secara signifikan atau perubahan status warna terjadi,” tuturnya.

Gunung Sinabung saat ini berstatus level IV atau awas. Rekomendasi yang dikeluarkan oleh PVMBG-Badan Geologi, masyarakat atau pengunjung agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km untuk sektor utara-barat, 4 km untuk sektor selatan-barat, dan dalam jarak 7 km untuk sektor selatan-tenggara, di dalam jarak 6 km untuk sektor tenggara-timur serta di dalam jarak 4 km untuk sektor utara -timur.

“Di samping itu, Badan Geologi mengimbau masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai yang berhulu di Gunung Sinabung agar mewaspadai potensi banjir lahar terutama pada saat terjadi hujan lebat,” tandasnya.(*/Gint)

BENGKULU – Pascamusibah banjir dan longsor di Bengkulu, kini Pemprov Bengkulu tengah memfokuskan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan. Seperti halnya jalan, jembatan serta bangunan fasilitas umum.

Hal ini diungkapkan oleh Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah yang mengharapkan aktivitas masyarakat terdampak banjir kembali berjalan normal.

“Ada sejumlah jalan dan jembatan di beberapa kabupaten di Bengkulu rusak karena diterjang banjir dan longsor, segera kita perbaiki dalam waktu dekat,” katanya.

Begitu pula dengan infrastruktur irigasi dan lahan pertanian yang rusak diterjang banjir. Agar petani bisa kembali bercocok tanam, pihaknya juga akan melakukan perbaikan.

“Ada sekitar 3.000 hektare lahan pertanian di Bengkulu, rusak diterjang banjir dan longsor beberapa waktu lalu. Lahan pertanian ini tersebar di sejumlah kabupaten dan Kota Bengkulu,” tambahnya.

Sebelumnya diberitakan pencarian korban banjir dan longsor di Bengkulu telah dihentikan karena Pemprov Bengkulu telah mencabut masa tanggap darurat bencana alam tersebut.

Meski sebenarnya masih tercatat 4 korban banjir dan longsor Bengkulu belum ditemukan hingga saat ini. Mereka diantaranya adalah Tumini (60) Warga Kecamatan Maje Kabupaten Kaur, Lahidin (45) dan Kaneko Alfareza (balita) warga Desa Susup Kabupaten Bengkulu Tengah, Rohim (5) warga Kota Bingin Kabupaten Kepahiang.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bengkukuy serta Tim SAR dengan berberat hati mengungkapkan agar pihak keluarga mengikhlaskan anggota keluarga yang belum ditemukan. Namun jika ada tanda-tanda dari masyarakat mengenai keberadaan para korban, maka petugas siap dikerahkan.

Selama masa transisi pemulihan pascabanjir dan longsor di Bengkulu, Posko Induk BPBD akan terus tetap buka guna melayani para penyumbang korban banjir dan longsor.(*/Hend)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terlihat sumringah ketika meninjau pasar dadakan alias sidak di Pasar Kiaracondong, Kota Bandung, Minggu (5/5/2019).

Dalam sidak kali ini, bertujuan untuk mengecek stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) jelang Ramadan. Usai salat subuh berjamaah di Masjid Al Hikmah, Gang Cipicung 2 Jalan Kiaracondong, Gubernur langsung menuju pasar yang lokasinya relatif tidak jauh.

Kamil ditemani Asisten Daerah II Setda Provinsi Jabar Eddy Nasution, serta beberapa kepala dinas terkait, serta Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana.

“Barusan juga dengan Wakil Wali kota Bandung Yana Mulyana. Saya di H-1 Ramadan mengecek harga-harga sembako se-Jawa Barat dengan sampling di Pasar Kiaracondong,” ujar Kamil dalam rilis kepada media Senin (6/5/2019).

Kamil menyebut, harga kepokmas masih relatif stabil. Adapun kenaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan dan hanya terjadi pada beberapa komoditas. Bahkan, katanya, beberapa komoditas turun harga, seperti beras kualitas 1- 4 dari sebelumnya berkisar Rp10.000- Rp12.000/kg menjadi Rp9.000-Rp11.000/kg.

Adapun kenaikan harga terpantau pada komoditas telur ayam broiler dari Rp23.000/kg menjadi Rp24.000/kg serta cabai merah tanjung dari Rp35.000/kg menjadi Rp40.000/kg.

Khusus bawang putih, dia menganggap, kenaikan yang terjadi sebagai anomali. Dari pantauannya harga bawang putih mencapai Rp80.000/kg dari harga normal sekitar Rp60.000/kg. Oleh karena itu, Kamil segera berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk melakukan operasi pasar. “Minimal operasi pasar ini bisa membantu meringankan ibu-ibu dengan harga yang lebih murah,” tandasnya.(*/Hend)

MALANG – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan harga bawang putih di wilayah Jatim bakal segera normal. Dia mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah impor untuk mengatasi kelangkaan bawang putih.

“Pemerintah mengambil keputusan untuk impor. Insyallah untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya bawang putih akan turun kapalnya pada 10 Mei. Mudah-mudahan tanggal 15 Mei sudah bisa sampai ke pasar,” kata Khofifah di Pasar Dinoyo Malang, Sabtu, (4/5/2019).

Khofifah menuturkan, impor bawang bertujuan untuk menormalisasi harga bawang. Dia menyampaikan sesuai Permendag, sebenarnya bawang putih tak masuk bagian dari kebutuhan bahan-bahan pokok.

Namun, permintaan dari rumah makan, restoran, dan rumah tangga cukup tinggi. Sehingga terjadi kelangkaan bawang putih disejumlah pasar di Jawa Timur. Akibatnya, harga bawang putih meroket di kisaran Rp50 ribu hingga Rp70 ribu dari harga normal yang hanya berkisar Rp20 ribu-an.

“Bawang putih memang stoknya terjadi kelangkaan sehingga harganya melonjak. Tapi kami ingin sampaikan insyallah 10 mei kapal merapat di Tanjung Perak. Kita sudah kordinasi juga dengan Bea Cukai,” papar Khofifah.

Khofifah mengungkapkan, bawang putih impor yang bakal datang ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya sebanyak 84.600 ton, itu untuk wilayah Jatim dan sekitarnya. Sedangkan, kebutuhan di Jatim perbulan hanya sekitar 5 ribu ton bawang putih.

“Total yang melalui Tanjung Perak 84.600 ton dari 84.600 ton kebutuhan Jawa Timur perbulan adalah 4.690 ton kalau digenapkan jadi 5000 ton perbulan. Kita butuh aman sampai 3 bulan kedepan jadi butuh 15 ribu ton disiapkan untuk Jawa Timur,” pungkasnya. (*/Gio)

PURWOKERTO – Pemerintah Kabupaten Banyumas memutuskan untuk mengurangi jam kerja ASN selama bulan Ramadhan. Bila pada hari biasa, ASN di Banyumas bekerja selama 37,5 jam sepekan, maka pada bulan Ramadhan dikurangi lima jam menjadi hanya 32,5 jam sepekan.

“Kebijakan pengurangan jam kerja ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 394 Tahun 2019 tentang Penetapan Hari dan Jam Selama Ramadhan 1440 H/2019 M,” ujar Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Banyumas Joko Wiyono, Jumat (3/5).

Berdasarkan surat edaran tersebut, Joko menyebutkan, Sekda Kabupaten Banyumas telah menerbitkan surat bernomor 001.2/2095 tentang penetapan jam kerja bulan Ramadhan/Puasa tahun 1440 H/2019 M di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas. “Dalam surat edaran tersebut, tercantum secara terperinci waktu kerja di lingkungan ASN di Kabupaten Banyumas,” katanya.

Untuk ASN di instansi yang telah menerapkan pola lima hari kerja, ASN mulai masuk kerja pukul 07.30 dan pulang pukul 14.45. Waktu kerja tersebut berlaku untuk Hari Senin dan Kamis. Sedangkan, pada hari Jumat, ASN masuk kerja pukul 07.30 dan pulang pukul 11.00.

Sementara, untuk ASN yang bekerja di instansi pelayanan dengan pola enam hari kerja, Joko menyatakan, ketentuan mengenai jam kerja diminta juga untuk disesuaikan. “Prinsipnya, waktu kerja selama Ramadhan dikurangi lima jam sepekan menjadi hanya 32,5 jam,” ungkapnya.

Joko menambahkan, penyesuaian jam kerja itu diberlakukan untuk memberi kesempatan pada para ASN agar lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah puasa. “Mesin absensi yang digunakan, nantinya juga akan disesuaikan dengan perubahan waktu jam kerja yang berlaku,” katanya.(*/D Tom)

BENGKULU— Pemerintah Provinsi Bengkulu mencabut status tanggap darurat bencana banjir dan longsor yang melanda delapan kabupaten dan kota serta mengumumkan status pemulihan pascabencana.

“Setelah mendapat masukan dari seluruh pihak terkait, kami menyimpulkan untuk mengubah status dari darurat bencana ke pemulihan,” kata Asisten II Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Gotri Suyanto di Bengkulu, Jumat (3/5).

Dia mengatakan rapat evaluasi yang digelar di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu diikuti para pihak yang terlibat dalam penanggulangan bencana di daerah ini.

Meski status tanggap darurat sudah dicabut, namun kegiatan di lapangan akan tetap dilanjutkan dengan pendistribusian logistik dan penanganan pascabencana.

Terkait dengan potensi penyakit yang kerap muncul setelah bencana akan menjadi tanggung jawab petugas dinas kesehatan yang sudah membuka posko di lapangan.

Mengenai korban yang hingga saat ini belum ditemukan, pihaknya akan terus melanjutkan pencarian hingga tim Badan SAR Nasional (Basarnas) menentukan batas waktu masa pencarian korban.

Saat ini, tim di lapangan masih fokus membersihkan wilayah yang terendam lumpur dengan menargetkan pembersihan tersebut selama satu minggu ke depan.

Banjir dan longsor melanda sebagian wilayah Bengkulu yang mengakibatkan 30 warga meninggal dunia dan enam lainnya hilang. Secara materil bencana ini diperkirakan mengakibatkan kerugian hingga Rp 144 miliar.(*/Hend)

SUKABUMI – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat mencatat hingga kini sudah 73 rumah di Kampung Gunungbatu yang rusak berat dan tidak bisa dihuni lagi yang diakibatkan bencana pergeseran tanah.

“Hampir setiap hari ada saja rumah yang roboh akibat tanahnya bergeser dan retak-retak dengan kedalaman satu hingga dua meter lebih di RT 01, 02 dan 03 RW 09, Desa Kertaangsana, Kecamatan Nyalindung,” kata Kepala Seksi Kedaruratan BPBD Kabupaten Sukabumi Eka Widiaman di Sukabumi, (2/5/2019).

Menurutnya, dari hasil pendataan total rumah yang terdampak bencana ini sebanyak 109 rumah dihuni 110 kepala keluarga yang diantaranya 73 unit rusak berat. Sementara sisanya atau 36 unit kondisinya rusak ringan, namun sudah terancam dan tidak menutup kemungkinan amblas.

Bahkan rumah yang terancam bencana pergeseran tanah ini kondisinya sudah ada yang miring dan beberapa bagiannya amblas. Maka dari itu, pihaknya meminta kepada yang berada di kampung itu untuk mengosongkan rumahnya.

Sebab bencana ini semakin meluas dan tidak hanya merusak rumah, tetapi jalan raya Sukabumi-Nyalindung yang merupakan jalan milik Provinsi Jabar, jalan desa dan lahan pertanian serta fasilitas umum lainnya.

“Untuk total warga yang mengungsi sebanyak 354 jiwa yang tersebar di beberapa titik seperti di tenda pleton, hunian sementara dan ada juga yang ke rumah kerabatnya. Sehingga kampung tersebut sudah dikosongkan karena membahayakan,” tambahnya.

Sementara, tokoh masyarakat Desa Kertaangsana Asep Has mengatakan setiap harinya ada saja rumah yang amblas dan ambruk, karena tidak waktu tanah di kampung itu terus bergeser. Bahkan ada beberapa rumah yang awalnya masih berdiri kokoh, hanya selang satu hari sudah amblas dan rata dengan tanah.

Maka dari itu, pemerintah, relawan, TNI dan Polri mengevakuasi seluruh warga yang menjadi korban bencana agar meninggalkan rumahnya dan jangan memilih bertahan. Untuk harta benda milik korban dipastikan aman karena dijaga petugas gabungan dan aparat keamanan serta setiap waktu dilakukan patroli keliling.(*/Yan)

LAMPUNG – Kebakaran hebat yang melalap Markas Polres Lampung Selatan sempat terjadi ledakan. Diduga ledakan itu berasal dari gudang senjata yang ikut dilalap si jago merah.

Akibat ledakan itu membuat usaha pemadaman terkendala. Pasalnya petugas pemadam kebakaran ketakutan dan agak menjauh saat menyemprotkan air ketika memadamkan api.

Akibatnya api cepat membesar dan menjalar ke seluruh ruangan hingga ruangan Kapolres juga luluhlantah.

Kapolres Lampung Selatan, AKBP. M. Syarhan masih berada di depan kantornya menyaksikan ruang tempatnya bekerja habis.

Hanya masjid Polres Lampung Selatan yang berada di belakang gedung yang selamat dari kobaran api.

Diberitakan sebelumnya diduga akibat korsleting listrik Markas Kepolisian Resort Lampung Selatan terbakar di siang bolong, pada Kamis (2/5/2019).

Api berawal dari ruangan administrasi umum lalu merambat ke ruangan lainnya dengan cepat meluluh- lantakan semua yang ada di markas polisi itu.

Sekitar pukul 11.31 WIB, api melalap bagian depan kantor. Personel dan pemadam kebakaran masih berupaya memadamkan kobaran api yang terus membesar. Bersamaan dengan ludes mapolres tersebut api mulai mengecil dah hingga pukul 16.30 sudah padam dan dalam proses pendinginan.

Kabidhumas AKBP. Zahwani Pandra Arsyad mengatakan tahanan Polres Lampung Selatan tidak ada yang kabur saat terjadi kebakaran. Seluruhnya dievakuasi ke Lapas kelas II A Kalianda dengen rinciaan sebagai berikut,

Tahanan sat narkoba : 38 Orang,

Tehanan Sat Reskrim : 7 Orang,

Titipan Polsek Sidomulyo : 1 Orang,

Titipan Polsek Seragi : 1 Orang,

Sat Lantas : 2 Orang,

Titipan Sat Narkoba : 4 Orang .

Jumlah keseluruhan : 53 Orang. (*/Kris)

JOMBANG – Banjir menerjang Dusun Beluk, Desa Jombok, Kecamatan Kesamben, Jombang diterjang banjir pada Rabu (1/5/2019). Ketinggian air mencapai sepinggang orang dewasa atau sekitar 50 hingga 80 sentimeter.

Banjir juga menyebabkan jalur alternatif yang menghubungkan Jombang-Mojokerto lumpuh. Sebab, selain merendam puluhan rumah, air juga menggenangi jalan alternatif tersebut. Bahkan, sejumlah pengendara motor yang nekat menerjang banjir harus meminggirkan kendaraannya karena mogok.

Salah satu warga, Ngatinah (61) mengatakan air bah mulai masuk rumah sekitar pukul 23.00 WIB. Hingga pagi ini, air yang ada di rumahnya setinggi lutut. Air tersebut masuk rumah, kamar, serta bagian rumah lainnya.

“Untungnya kulkas dan barang elektronik lainnya saya naikkan ke tempat lebih tinggi,” ujar Ngatinah.

Sedangkan Eko Sulistyo (54) mengatakan banjir disebabkan meluapnya sungai yang melintas di belakang rumah miliknya. Sebelumnya, hujan deras memang mengguyur hampir semalam.

“Semalam banjir mulai masuk rumah. Ketinggiannya antara 50 hingga 70 sentimeter. Jalur alternatif Jombang-Mojokerto juga terendam,” kata Eko.

Eko menyebut rumah yang terkena banjir sekitar 200 rumah. Pemukiman itu tersebar di empat RT yang ada di Dusun Jombang.

“Mulai RT 01 hingga RT 04 yang terkena banjir. Jumlahnya sekitar 200 rumah,”pungkasnya.(*/Gio)

MALANG – Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang mencatat, di awal tahun 2019 ini terdapat ratusan anak di bawah umur, yang mengajukan dispensasi nikah lantaran telah hamil diluar atau sebelum nikah.

Panitera Muda hukum PA Kabupaten Malang, Widodo Suparjiyanto mengatakan, pada triwulan pertama, pihaknya telah menerima pengaduan sebanyak 113 berkas anak dibawah umur yang ngebet nikah dan mengajukan dispensasi nikah.

“Di awal tahun 2019 ini mulai bulan januari hingga maret kami telah menerima pengajuan dispensasi kawin sebanyak 113 berkas. Dengan rincian, di bulan Januari ada 47 berkas, Februari ada 36 berkas, dan di bulan Maret mencapai 30 berkas,” ungkap Widodo, Selasa (30/4/2019).

Dari jumlah tersebut, Widodo menjelaskan, mereka mengajukan dispensasi nikah karena kebanyakan sudah dalam kondisi hamil duluan, atau yang dikenal dengan istilah MBA (married by accident).

“Pengajuan dispensasi nikah ini didominasi karena telah hamil duluan sebelum nikah,” papar Widodo.

Widodo melanjutkan, dari jumlah 113 berkas dispensasi nikah yang diajukan pemohon. Tidak semuanya berakhir dengan putusan. Sebab PA Kabupaten Malang, juga mempertimbangkan banyak hal sebelum memberikan surat putusan tersebut.

“Hingga saat ini (Januari Maret), kami telah memberikan putusan sebanyak 89 berkas dari 113 yang sudah diajukan,” bebernya.

Akan tetapi, lanjut Widodo, jika mengaca pada data pada triwulan pertama di tahun 2018 lalu jumlah di tahun ini sedikit menurun, jika ditahun lalu untuk triwulan pertama mencapai 124 berkas pengajuan dispensasi nikah.

“Di tahun lalu, pada triwulan pertama (Januari-Maret) ada 130 berkas,” tegasnya.

Sedangkan untuk rinciannya yaitu, untuk bulan Januari 2018, pengadilan agama Kabupaten Malang menerima 51 berkas laporan, Februari 47, Maret 32, April 21, Mei 24, Juni 13, Juli 44, Agustus 34, September 15, Oktober 37, November 61, dan terakhir di bulan Desember terdapat 20 berkas pengajuan dispensasi nikah.

“Tahun 2018 lalu, kami menerima 399 berkas dispensasi kawin. Penyebabnya masih sama, yakni karena faktor kehamilan diluar nikah,” pungkasnya.

Perlu diketahui, sebenarnya pemerintah telah membatasi usia pernikahan dini dengan mengeluarkan Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas minimal usia pernikahan memang sudah ditentukan. Yakni 16 tahun untuk perempuan, dan 18 tahun untuk laki-laki. (*/Gio)