Berita Daerah

CIREBON – Banyaknya cagar budaya Cirebon yang rusak maupun hilang. Akibat kurangnya perhatian dari pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Forum Lingkungan Hidup dan Budaya Kota Cirebon, beserta Tim Kesultanan Cirebon, Laskar Macan Ali, Budayawan, Akademisi, dan Peneliti Cagar Budaya, menginginkan Pemkot Cirebon segera membuat Raperda terkait Kota Pusaka.

Pihaknya mencontohkan, kejadian perusakan terhadap situs bersejarah Situs Petilasan Sultan Matangaji di Kelurahan Karyamulya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon.

Ketua Laskar Macan Ali Cirebon, Prabu Diaz mengungkapkan, meskipun secara Undang-Undang Cagar Budaya bahwa Situs Petilasan Sultan Matangaji belum ada surat keputusan dari walikota atau instansi, tapi dari material situs dan sejarahnya.
Jika tempat tersebut memang layak disebut cagar budaya yang harus dilindungi. Karena Sultan Matangaji berasal dari abad 18 atau sekitar tahun 1700an,” jelasnya Jumat (28/2/2020).

Prabu Diaz melanjutkan, mereka membuat kesepakatan terkait Raperda Kota Pusaka, dan meminyak kepada DPRD Kota Cirebon, untuk mengkaji dan mengesahkannya.
Mereka pun siap untuk membuat draf Raperdanya. Dan apabila ada kendala biaya, mereka siap patungan. Adanya Kota Pusaka, artinya kita sebagai member kota pusaka akan bergaul dengan kota pusaka lainnya. Kalau kita berjuang sendiri tidak bisa. Karena itulah regulasi tersebut sangat penting,” tuturnya.

Pihaknya juga meminta kepada pemilik tanah tempat situs Petilasan Sultan Matangaji berada, untuk dibangun kembali dan merevitalisasi situsnya, walaupun tidak sama.
“Kita akan membuka dompet bantuan sosial untuk membayar iuran kepada jaringan kota pusaka.Apabila pemerintah daerah tidak punya sarana untuk itu, maka kita akan buka koin,” tuturnya.

Sementara menurut Ketua Forum Komunikasi Putra putri Purnawiran ABRI/POLRI (FKPPI) Kota Cirebon, Dany Jaelani, dirinya mendorong agar adanya regulasi atau payung hukum terkait situs-situs bersejarah, terutama untuk melengkapi pemeliharaan situs.

“Apalagi untuk pemeliharaan butuh regulasi atau payung hukum agar semuanya menjadi jelas dan terang,” ungkapnya.(*/Eln)

CIAMSI – Pemkab Ciamis hingga saat ini belum menerima pencairan Dana Desa. Padahal, Februari ini telah masuk dalam tahap pengajuan untuk pencairan Dana Desa.

Kendati demikian, rupanya bukan hanya Ciamis yang belum menerima pencairan Dana Desa. Pasalnya, seluruh kabupaten di Jawa Barat juga belum pencairan tersebut.

“Hasil rapat koordinasi kemarin, kabupaten/kota se-Jawa Barat belum ada yang cair, dana desa,” kata Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis, Dian Kusdiana, ditemui di kantornya, Jumat (28/2/2020).

Dian mengungkapkan, progres pencairan Dana Desa yang dinilai paling cepat baru ada di dua kabupaten, yakni Bogor dan Ciamis. Kedua kabupaten tersebut telah membuat rinciannya penggunaan dana desa.

“Jadi hanya ada dua yang progresnya cepat. Ciamis dan Kabupaten Bogor. Yang sudah membuat petunjuk teknis penggunaan dana desa dan rincian pagu dana desa,” ucapnya.

Dijelaskan Dian, mulai tahun 2020 skema dan mekanisme pencairan Dana Desa akan berubah, sesuai Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 205/PMK 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

“Skema penyaluran dari 20 persen, 40 persen dan 40 persen menjadi 40 persen, 40 persen dan 20 persen,” ujarnya.

Disamping itu, nilai Dana Desa untuk Kabupaten Ciamis pada tahun 2020 sebesar Rp263.028.754.000. Menurutnya, setiap tahun besarannya selalu bertambah.(*/Dang)

SUBANG – Cuaca ekstrim dan curah hujan yang tinggi mengakibatkan didaerah – daerah terkena dampak banjir dan angin puting beliung .Begitu pula di daerah Subang sedikitnya delapan kecamatan di Kabupaten Subang diterjang banjir. Kecamatan Pamanukan disebut menjadi daerah paling parah.

Selain rumah warga yang terendam banjir dari Selasa (26/2/2020), beberapa titik jalan penghubung antar kecamatan terputus di terjang banjir.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, normalisasi sungai akan menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi terjadinya banjir di kawasan tersebut. Dengan begitu, maka tidak akan terjadi pendangkalan sungai.

“Kami sudah sepakati solusinya adalah normalisasi, karena pendangkalan disungai adalah pangkal masalah dari banjir,” ujar Ridwan Kamil usai meninjau banjir kabupaten Subang, Kamis (27/2/2020).

Namun, dia mengatakan, untuk merealisasikan normalisasi sungai tersebut merupakan kewenangan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

“Jadi kita akan segera koordinasi dengan kementrian PUPR melalui BBWS sesuai dengan tata kelola di negara ini, karena memang wilayahnya sungai,” ucap dia.

Ridwan Kamil menyampaikan, penanganan banjir selalu menjadi bahasan dalam setiap rapat bersama Presiden Joko Widodo. Terlebih Badan Meteorologo Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi curah hujan masih akan tinggi pada tahun ini.

“Saya harap dengan pola penataan dan antisipasi yang sekarang dilakukan akan mengurangi dampak banjir tahun depan,” tuturnya.

Dari informasi yang dihimpun banjir di Kabupaten menerjang delapan kecamatan, dua desa di Kecamatan Pamanukan terdampak paling parah. Kemudian sedikitnya 1.200 warga dikabarkan telah mengungsi. (*/Dang)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar rapat kerja percepatan penyaluran dan pengelolaan dana desa 2020 di Jatim Expo, Surabaya, Selasa (25/2). Rapat kerja yang digelar dihadiri 7.724 kepala desa yang ada di Jatim. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengatakan, Rapat koordinasi tersebut menjadi bagian penting untuk bisa menjadi pengingat bagi para kepala desa, untuk segera memanfaatkan dana desa sebaik mungkin.

“Harapannya adalah ketika mereka mencairkan dana desa di tahap satu ini, mereka bisa menyegerakan menggunakan untuk cash for work. Bagaimana memberikan pekerjaan kepada warga desanya dengan penghasilan secara tunai,” ujar Khofifah di sela acara.

Khofifah menjabarkan, di Jatim ada 7.724 desa, dengan dana desa yang digelontorkan pada 2020 mencapai Rp 7,654.000.000.000. Adapun dana desa yang dicairkan di tahap pertama, adalah 40 persen dari total dana desa yang digelontorkan tersebut.

Pada rapat koordinasi tersebut, Pemprov Jatim juga menghadirkan narasumber dari kejaksaan, BPKP, dan pihak terkait lainnya. Harapannya, kata Khofifah, adanya pendampingan secara berkelanjitan, dan bisa dijadikan referensi oleh para kepala desa dari pelaksanaan dana desa ini.

“Kita berharap bahwa cash for work itu akan menjadi bagian yang diprioritaskan oleh para kepala desa dalam menggunakan dana desa ini. Bagaimana sebetulnya percepatan penyaluran untuk memberikan pekerjaan dengan tunai,” ujar Khofifah.

Khofifah melanjutkan, dari 7.724 desa yang ada di Jatim, masih ada 365 desa yang masuk kategori tertinggal. Bahkan dua desa dari 365 tersebut, masuk kategori sangat tertinggal. Yaitu satu desa di Porong, Sidoarjo, dan satu desa lainnya di Bondowoso.

“Yang di Porong ini karena dampak lumpur Lapindo. Kalau yang di Bondowoso, karena memang daerah ini sulit dijangkau. Maka tadi saya sebut dari sisi keterjangkaun dia harus bersinergi dengan desa sekitarnya. Maka pihak kabupaten harus sering turun supaya koneksitas antar desa dibantu,” kata Khofifah.

Gubernur perempuan pertama di Jatim itu berharap, pada 2020 pihaknya bisa mewujudkan zero desa tertinggal. Sebaliknya, Pemprov Jatim ingin meningkatkan posisi desa maju dan desa mandiri. Maka dari itu, pihaknya mengeluarkan surat edaran, agar dana desa bisa digunakan untuk program yang bisa menurunkan kemiskinan di perdesaan.(*/Gio)

MEDAN – Para ilmuwan peneliti gunung mengungkapkan bahwa letusan Gunung Toba 70.000 tahun yang lalu merupakan letusan gunung berapi terdahsyat yang pernah ada di muka bumi ini.

Letusan Gunung Toba di Indonesia dikatakan 5.000 kali lebih besar dari letusan Gunung St Helens pada 1980-an dan menyebabkan hampir punahnya spesies manusia.

Alat-alat batu yang ditemukan di situs arkeologi Dhaba menunjukkan letusan super Toba membunuh lebih sedikit populasi manusia daripada yang diperkirakan sebelumnya.

Tetapi meskipun skala bencana, penelitian baru menunjukkan lebih banyak manusia selamat dari letusan super Toba dari yang diperkirakan sebelumnya.

Studi yang dipublikasikan di Nature Communications, menunjukkan Homo sapiens hadir di Asia lebih awal dari yang diharapkan dan bahwa super-letusan Toba tidak se-apokaliptik seperti yang diyakini pertama kali.

Ini menggambarkan catatan unik 80.000 tahun lapisan batu dari situs Dhaba di Lembah Putra Tengah India utara.

Alat-alat batu yang ditemukan di Dhaba sehubungan dengan waktu acara Toba menunjukkan bahwa populasi pengguna alat Palaeolitik Tengah hadir di India sebelum dan setelah 74.000 tahun yang lalu.

Profesor Jagannath Pal, dari Universitas Allahabad di India, mengatakan, meskipun abu Toba pertama kali diidentifikasi di Lembah Son pada tahun 1980-an, sampai sekarang pihaknya tidak memiliki bukti arkeologis yang terkait. “Sehingga situs Dhaba mengisi celah kronologis utama,” ujar dia seperti dilansir dari The Sun, Rabu (26/2/2020).

Gunung Toba memuntahkan sejumlah besar abu dan batu ke atmosfer Bumi dan diperkirakan telah memicu “musim dingin vulkanik” yang berlangsung enam hingga 10 tahun.

Penulis utama Profesor Chris Clarkson dari University of Queensland menambahkan: “Populasi di Dhaba menggunakan alat-alat batu yang mirip dengan toolkit yang digunakan oleh Homo sapiens di Afrika pada saat yang sama.

“Fakta bahwa toolkit ini tidak hilang pada saat letusan super Toba atau berubah secara dramatis segera setelah menunjukkan bahwa populasi manusia selamat dari bencana yang disebut dan terus menciptakan alat untuk memodifikasi lingkungan mereka.”

Para peneliti mengatakan, temuan mereka mendukung bukti fosil bahwa manusia bermigrasi keluar dari Afrika dan berkembang di Eurasia sebelum 60.000 tahun yang lalu.

Ini juga mendukung temuan genetik yang dikawinkan manusia dengan spesies purba hominin, seperti Neanderthal, sebelum 60.000 tahun yang lalu.(*/Gint)

SUBANG – Delapan kecamatan di pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat, terendam banjir. Ribuan rumah warga dan ratusan hektare lahan pertanian tergenang air setinggi sekitar 50 sampai 70 cm.

Banjir akibat aliras air sungai yang meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama tiga hari. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang aman karena rumah mereka tertutup air.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, Hidayat mengatakan, dari delapan kecamatan yang terdampak banjir, Kecamatan Pemanukan yang kondisinya paling parah. “Ada ribuan rumah penduduk yang terendam di Pemanukan. Mereka (penduduk) diarahkan untuk mengungsi,” ujarnya Rabu (26/2/2020).

Sementara itu, Camat Pamanukan, Ella Nurlaela menyebut, di wilayah Kecamatan Pemanukan rumah penduduk yang terendam terdapat di lima desa, yakni Desa Pamanukan, Rancasari, Lengkong Jaya, Mulyasari, dan Pamanukan Hilir.

“Dari lima desa itu nggak semua rumah penduduk terendam. Tapi memang banyak sekali. Data sementara kurang lebih ada 5.000 rumah yang terendam,” ungkapnya.

8 Kecamatan di Subang Terendam Banjir, Ribuan Warga Sempat Mengungsi di Kolong Jembatan
Selain dari warga Kecamatan Pamanukan, sejumlah warga dari Kecamatan Ciasem, Binong, Purwadadi, Pagaden, Pusakaganagara, Pusakajaya, dan Compreng, juga mengungsi karena banjir. Jumlah rumah yang terendam di delapan kecamatan itu diperkirakan lebih dari sepuluh ribu rumah.

Penduduk yang mengungsi mencapai ribuan jiwa. Mereka mengungsi di bawah jembatan sebelum akhirnya dievakuasi ke tempat lebih aman seperti kantor desa, masjid, dan ke kantor kecamatan. Hingga siang ini warga yang mengungsi masih banyak meskipun ada yang sebagian memilih pulang, menyusul air yang menggenang sedikit-sedikit mulai surut.

“Kami pastikan warga yang mengungsi aman. Dan bantuan makanan dan obat-obatan juga sudah tersedia,”tutupnya.(*/Dang)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sedang menyiapkan batik khas Serang untuk digunakan sebagai seragam Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada enam motif batik khas telah dipilih yakni motif sate bandeng, paduraksa, seribu bedug, al madad, sawung patok, dan menara.

Kepala Bidang (Kabid) kebudayaan Dindikbud Kota Serang Evie Shofiyah Usman mengatakan pemilihan motif ini sudah melalui serangkaian proses sejak 2018 lalu. Hasilnya enam motif tersebut terpilih dan salah satunya akan digunakan sebagai seragam ASN pada hari tertentu.

“Sekarang masih ditahap sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang motif-motif ini. Rencananya seragam ASN akan memakai yang motif seribu bedug, ada juga di hari lain pakai motif sawung patok,” jelas Evie Shofiah Usman, Selasa (25/2/2020).

Menurutnya, penerapan seragam batik ini adalah langkah yang memang harus diambil karena daerah lain seperti Cilegon, Pandeglang, Lebak sudah lebih dahulu memiliki batik khas dan dikenakan oleh ASN. Untuk itu kata Evie, Pemkot Serang memulai aturan ini dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 40 Tahun 2019 yang menetapkan motif batik khas daerah.

“Kita harap juga agar batik khas Kota Serang ini bisa dipakai untuk masyarakat, karena tujuan dari penerapan ini kan supaya budaya kita dikenal oleh warganya sendiri. Jadi batik ini sebagai identitas dan upaya agar warga mengenal budaya sendiri,” ujarnya.

Meski bukan sebagai daerah penghasil batik, Evie berharap penerapan ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada budaya daerah yang mulai terlupakan saat ini. “Jadi jangan sampai warga kita hanya tahu batik atau kebudayaan daerah lain, jangan sampai yang jauh dipandang yang dekat tidak terlihat,” ujarnya.

Sementara Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuluddin mengatakan, penerapan batik khas ini memang menjadi program prioritas Pemkot Serang. Tahapan penetapan motif juga diaebut ya sudah memalui proses yang panjang dan hanya menyisakan tahapan realisasinya saja.

“Memang ini (pemakaian batik) sudah menjadi program prioritas kita, sementara tahapannya masih di perwal untuk paten motif batiknya yang ada enam itu. Dari enam itu ada satu batik yang dijadikan seragam pegawai dan ada yang jadi seragam di sekolah,” ungkapnya.(*/Dul)

KARAWANG – Pemkab Karawang belum mendirikan dapur umum untuk warga terdampak banjir sebab itu warga korban banjir di Perumahan BMI Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendirikan dapur umum secara swadaya.

“Kebutuhan untuk makan sangat mendesak. Jadi warga sepakat mendirikan dapur umum,” kata warga setempat Yusup Nurwenda, di Karawang, Selasa.(25/2/2020)

Ia mengatakan, warga yang terdampak banjir di perumahan tersebut hampir mencapai 3.000 orang. Karena itu dibutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan.

Menurut dia, warga inisiatif mendirikan dapur umum karena harus tidak bisa menunggu lama pada dapur umum yang didirikan Pemkab Karawang.

“Selain dari donasi perorangan, warga juga dibantu dari salah satu perusahaan di wilayah Dawuan untuk mendirikan dapur umum,” katanya.

Sementara itu, bencana banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di Karawang semakin meluas dan kini banjir melanda 14 kecamatan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang Yasin Nasrudin, mengatakan, sebelumnya pada Senin (24/2/2020), banjir melanda ribuan rumah di sembilan kecamatan.

Sesuai dengan pendataan BPBD Karawang, kini banjir sudah terjadi di 14 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Rengasdengklok, Cilebar, Telukjambe Barat, Kutawaluya, Jayakerta, Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan.

Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Ciampel, Karawang Timur, Pedes, Karawang Barat, Cikampek, Telukjambe Timur dan Kecamatan Cilamaya Wetan.

Dari 14 kecamatan, sedikitnya ada 11,212 keluarga yang terdiri atas 32,961 jiwa terkena dampak banjir. Sedangkan rumah yang terendam mencapai 10.529 rumah.

Untuk ketinggian air bervariasi, mulai 30 centimeter hingga 2 meter.Banjir di Karawang terjadi akibat tingginya curah hujan yang disusul dengan meluapnya beberapa sungai.(*/Dang)

BENGKULU – Angka perceraian di Kota Bengkulu, sebanyak 1067 perkara. Ribuan perkara cerai gugat dan talak itu masuk ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, pada tahun 2018 dan 2019.

Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu, Susi Handayani mengatakan, dari angka itu, 1040 perkara telah memiliki hukum tetap atau berstatus duda dan janda.

Sementara 27 perkara masih dalam proses persidangan di 2020.

Dia menyatakan, gugatan perceraian disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab lainnya adalah meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum/penjara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, zina, pindah agama, mabuk, dan madat.

”Ada 10 faktor penyebab gugatan perceraian di Kota Bengkulu. Untuk di Kota Bengkulu, yang telah putus Pengadilan Agama Kota Bengkulu, sebanyak 1040 perkara,” kata Susi , Senin (24/2/2020).

Gugatan cerai bukan hanya didaftarkan dari kalangan perempuan. Namun, juga didaftarkan kalangan pria ke pengadilan.

”Ribuan gugatan cerai yang telah putus itu bukan hanya berstatus janda, namun juga duda,” ungkapnya.(*/Hend)

PASURUAN – Warga di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, resah dengan adanya aktivitas penambangan ilegal di Dusun Jurang Pelen 1, dan Jurang Pelen 2.

Mereka khawatir, aktivitas itu akan mengancam ekosistem dan eksistensi masyarakat. Warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jatim, melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan aktivitas tambang pasir dan batu (sirtu).

Aktivitas penambangan ilegal ini, diduga sudah berlangsung sejak 2016. Mabes TNI pun diminta untuk turun tangan, karena diduga ada oknum TNI yang membekingi tambang ilegal tersebut.

“Kami minta Mabes TNI usut tuntas keterlibatan oknum TNI yang membekingin penambangan ilegal itu,” kata kuasa hukum warga Gempol, dari LBH Ansor Jatim, Otman Ralibi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2020).

Otman menjelaskan, hasil investigasi yang mereka lakukan menemukan sejumlah fakta yakni adanya aktivitas penambangan liar yang tidak berizin. “Berupa galian tambang sirtu. Kita laporkan ke Presiden Jokowi, dan meminta untuk diusut tuntas,” tegasnya. Laporan itu disampaikan ke Presiden Jokowi pada Senin (10/2/2020).

Selain meminta Mabes TNI turun tangan, lanjut Otman, mereka juga meminta agar Presiden Jokowi memerintahkan instansi terkait seperti, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, gubernur, bupati dan kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran, baik administratif maupun pidana atas penambangan ilegal tersebut. “Mewajibkan pihak korporasi penambangan ilegal untuk memberi kompensasi pada warga secara menyeluruh akibat kerusakan lingkungan,” tandasnya.

Otman menambahkan, awalnya kawasan tambang itu disebut-sebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan TNI. “Sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan penolakan. Ternyata, berjalan waktu teryata hanya manipulasi untuk memperlancar aktivitas penambangan ilegal,” ungkapnya.(*/Gio)