SUBANG – Delapan kecamatan di pantai utara Kabupaten Subang, Jawa Barat, terendam banjir. Ribuan rumah warga dan ratusan hektare lahan pertanian tergenang air setinggi sekitar 50 sampai 70 cm.
Banjir akibat aliras air sungai yang meluap setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi selama tiga hari. Ratusan warga pun terpaksa mengungsi ke tempat yang aman karena rumah mereka tertutup air.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Subang, Hidayat mengatakan, dari delapan kecamatan yang terdampak banjir, Kecamatan Pemanukan yang kondisinya paling parah. “Ada ribuan rumah penduduk yang terendam di Pemanukan. Mereka (penduduk) diarahkan untuk mengungsi,” ujarnya Rabu (26/2/2020).
Sementara itu, Camat Pamanukan, Ella Nurlaela menyebut, di wilayah Kecamatan Pemanukan rumah penduduk yang terendam terdapat di lima desa, yakni Desa Pamanukan, Rancasari, Lengkong Jaya, Mulyasari, dan Pamanukan Hilir.
“Dari lima desa itu nggak semua rumah penduduk terendam. Tapi memang banyak sekali. Data sementara kurang lebih ada 5.000 rumah yang terendam,” ungkapnya.
8 Kecamatan di Subang Terendam Banjir, Ribuan Warga Sempat Mengungsi di Kolong Jembatan
Selain dari warga Kecamatan Pamanukan, sejumlah warga dari Kecamatan Ciasem, Binong, Purwadadi, Pagaden, Pusakaganagara, Pusakajaya, dan Compreng, juga mengungsi karena banjir. Jumlah rumah yang terendam di delapan kecamatan itu diperkirakan lebih dari sepuluh ribu rumah.
Penduduk yang mengungsi mencapai ribuan jiwa. Mereka mengungsi di bawah jembatan sebelum akhirnya dievakuasi ke tempat lebih aman seperti kantor desa, masjid, dan ke kantor kecamatan. Hingga siang ini warga yang mengungsi masih banyak meskipun ada yang sebagian memilih pulang, menyusul air yang menggenang sedikit-sedikit mulai surut.
“Kami pastikan warga yang mengungsi aman. Dan bantuan makanan dan obat-obatan juga sudah tersedia,”tutupnya.(*/Dang)
SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang sedang menyiapkan batik khas Serang untuk digunakan sebagai seragam Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada enam motif batik khas telah dipilih yakni motif sate bandeng, paduraksa, seribu bedug, al madad, sawung patok, dan menara.
Kepala Bidang (Kabid) kebudayaan Dindikbud Kota Serang Evie Shofiyah Usman mengatakan pemilihan motif ini sudah melalui serangkaian proses sejak 2018 lalu. Hasilnya enam motif tersebut terpilih dan salah satunya akan digunakan sebagai seragam ASN pada hari tertentu.
“Sekarang masih ditahap sosialisasi ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tentang motif-motif ini. Rencananya seragam ASN akan memakai yang motif seribu bedug, ada juga di hari lain pakai motif sawung patok,” jelas Evie Shofiah Usman, Selasa (25/2/2020).
Menurutnya, penerapan seragam batik ini adalah langkah yang memang harus diambil karena daerah lain seperti Cilegon, Pandeglang, Lebak sudah lebih dahulu memiliki batik khas dan dikenakan oleh ASN. Untuk itu kata Evie, Pemkot Serang memulai aturan ini dengan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 40 Tahun 2019 yang menetapkan motif batik khas daerah.
“Kita harap juga agar batik khas Kota Serang ini bisa dipakai untuk masyarakat, karena tujuan dari penerapan ini kan supaya budaya kita dikenal oleh warganya sendiri. Jadi batik ini sebagai identitas dan upaya agar warga mengenal budaya sendiri,” ujarnya.
Meski bukan sebagai daerah penghasil batik, Evie berharap penerapan ini bisa menumbuhkan kecintaan kepada budaya daerah yang mulai terlupakan saat ini. “Jadi jangan sampai warga kita hanya tahu batik atau kebudayaan daerah lain, jangan sampai yang jauh dipandang yang dekat tidak terlihat,” ujarnya.
Sementara Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuluddin mengatakan, penerapan batik khas ini memang menjadi program prioritas Pemkot Serang. Tahapan penetapan motif juga diaebut ya sudah memalui proses yang panjang dan hanya menyisakan tahapan realisasinya saja.
“Memang ini (pemakaian batik) sudah menjadi program prioritas kita, sementara tahapannya masih di perwal untuk paten motif batiknya yang ada enam itu. Dari enam itu ada satu batik yang dijadikan seragam pegawai dan ada yang jadi seragam di sekolah,” ungkapnya.(*/Dul)
KARAWANG – Pemkab Karawang belum mendirikan dapur umum untuk warga terdampak banjir sebab itu warga korban banjir di Perumahan BMI Dawuan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendirikan dapur umum secara swadaya.
“Kebutuhan untuk makan sangat mendesak. Jadi warga sepakat mendirikan dapur umum,” kata warga setempat Yusup Nurwenda, di Karawang, Selasa.(25/2/2020)
Ia mengatakan, warga yang terdampak banjir di perumahan tersebut hampir mencapai 3.000 orang. Karena itu dibutuhkan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan makan.
Menurut dia, warga inisiatif mendirikan dapur umum karena harus tidak bisa menunggu lama pada dapur umum yang didirikan Pemkab Karawang.
“Selain dari donasi perorangan, warga juga dibantu dari salah satu perusahaan di wilayah Dawuan untuk mendirikan dapur umum,” katanya.
Sementara itu, bencana banjir yang terjadi sejak beberapa hari terakhir di Karawang semakin meluas dan kini banjir melanda 14 kecamatan.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Karawang Yasin Nasrudin, mengatakan, sebelumnya pada Senin (24/2/2020), banjir melanda ribuan rumah di sembilan kecamatan.
Sesuai dengan pendataan BPBD Karawang, kini banjir sudah terjadi di 14 kecamatan. Di antaranya di Kecamatan Rengasdengklok, Cilebar, Telukjambe Barat, Kutawaluya, Jayakerta, Tegalwaru dan Kecamatan Pangkalan.
Selain itu, banjir juga terjadi di Kecamatan Ciampel, Karawang Timur, Pedes, Karawang Barat, Cikampek, Telukjambe Timur dan Kecamatan Cilamaya Wetan.
Dari 14 kecamatan, sedikitnya ada 11,212 keluarga yang terdiri atas 32,961 jiwa terkena dampak banjir. Sedangkan rumah yang terendam mencapai 10.529 rumah.
Untuk ketinggian air bervariasi, mulai 30 centimeter hingga 2 meter.Banjir di Karawang terjadi akibat tingginya curah hujan yang disusul dengan meluapnya beberapa sungai.(*/Dang)
BENGKULU – Angka perceraian di Kota Bengkulu, sebanyak 1067 perkara. Ribuan perkara cerai gugat dan talak itu masuk ke Pengadilan Agama Kota Bengkulu, pada tahun 2018 dan 2019.
Direktur Yayasan Pusat Pendidikan untuk Perempuan dan Anak (PUPA) Bengkulu, Susi Handayani mengatakan, dari angka itu, 1040 perkara telah memiliki hukum tetap atau berstatus duda dan janda.
Sementara 27 perkara masih dalam proses persidangan di 2020.
Dia menyatakan, gugatan perceraian disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Penyebab lainnya adalah meninggalkan salah satu pihak, ekonomi, dihukum/penjara, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), poligami, zina, pindah agama, mabuk, dan madat.
”Ada 10 faktor penyebab gugatan perceraian di Kota Bengkulu. Untuk di Kota Bengkulu, yang telah putus Pengadilan Agama Kota Bengkulu, sebanyak 1040 perkara,” kata Susi , Senin (24/2/2020).
Gugatan cerai bukan hanya didaftarkan dari kalangan perempuan. Namun, juga didaftarkan kalangan pria ke pengadilan.
”Ribuan gugatan cerai yang telah putus itu bukan hanya berstatus janda, namun juga duda,” ungkapnya.(*/Hend)
PASURUAN – Warga di Desa Bulusari, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, resah dengan adanya aktivitas penambangan ilegal di Dusun Jurang Pelen 1, dan Jurang Pelen 2.
Mereka khawatir, aktivitas itu akan mengancam ekosistem dan eksistensi masyarakat. Warga yang didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jatim, melaporkan hal itu ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menghentikan aktivitas tambang pasir dan batu (sirtu).
Aktivitas penambangan ilegal ini, diduga sudah berlangsung sejak 2016. Mabes TNI pun diminta untuk turun tangan, karena diduga ada oknum TNI yang membekingi tambang ilegal tersebut.
“Kami minta Mabes TNI usut tuntas keterlibatan oknum TNI yang membekingin penambangan ilegal itu,” kata kuasa hukum warga Gempol, dari LBH Ansor Jatim, Otman Ralibi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (21/2/2020).
Otman menjelaskan, hasil investigasi yang mereka lakukan menemukan sejumlah fakta yakni adanya aktivitas penambangan liar yang tidak berizin. “Berupa galian tambang sirtu. Kita laporkan ke Presiden Jokowi, dan meminta untuk diusut tuntas,” tegasnya. Laporan itu disampaikan ke Presiden Jokowi pada Senin (10/2/2020).
Selain meminta Mabes TNI turun tangan, lanjut Otman, mereka juga meminta agar Presiden Jokowi memerintahkan instansi terkait seperti, Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup, gubernur, bupati dan kepolisian untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran, baik administratif maupun pidana atas penambangan ilegal tersebut. “Mewajibkan pihak korporasi penambangan ilegal untuk memberi kompensasi pada warga secara menyeluruh akibat kerusakan lingkungan,” tandasnya.
Otman menambahkan, awalnya kawasan tambang itu disebut-sebut akan digunakan untuk pembangunan perumahan TNI. “Sehingga masyarakat merasa takut untuk melakukan penolakan. Ternyata, berjalan waktu teryata hanya manipulasi untuk memperlancar aktivitas penambangan ilegal,” ungkapnya.(*/Gio)
SEMARANG – Karya anak bangsa asal Jawa Tengah semakin moncer di dunia internasional. Terbaru, Bangladesh tertarik mengimpor 10 bus double decker buatan Karoseri Laksana asal Kabupaten Semarang.
Pelepasan ekspor 10 bus tingkat itu dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Jumat (21/2). Didampingi Bupati Semarang, Mundjirin, Ganjar melepas ekspor dengan menyiram bus menggunakan air kendi.
Saat tiba di lokasi, Ganjar langsung menjajal bus tingkat dengan panjang 14,4 meter dan tinggi 4,1 meter tersebut. Kekagumanya semakin membuncah, saat mendengar bahwa design bus tingkat tersebut adalah karya anak bangsa.
Tak hanya melepas ekspor bus, Ganjar dengan semangat mengelilingi pabrik pembuatan body bus itu yang sudah terkenal di dunia otomotif Indonesia itu. Satu persatu tempat ia kunjungi dan melihat langsung proses perakitan badan bus dari awal sampai akhir.
“Yang membuat saya semangat menggebu-gebu itu, ya karena ini mau diekspor. Dengan design baru karya anak bangsa, bus ini sudah di ekspor ke beberapa negara, yang sekarang ini ke Bangladesh,” kata Ganjar.
Selain itu, Ganjar juga senang karena pihak pengusaha benar-benar memanfaatkan kemudahan-kemudahan ekspor yang diberikan pemerintah. Dari laporan pengelola, Ganjar mendengar bahwa Laksana memanfaatkan insentif berupa kemudahan impor untuk tujuan ekspor.
“Saya mau sampaikan ke pak Presiden dan bu Menkeu, kami di Jateng sudah memanfaatkan insentif yang diberikan pemerintah. Manfaatnya sudah dirasakan, salah satunya ini,” mbuhnya.
Ganjar menegaskan bahwa pemerintah akan mendukung penuh kemajuan dunia usaha, khususnya mereka yang fokus pada ekspor. Dirinya bahkan menawari menjadi marketing untuk menawarkan produk-produk unggulan asal Jateng ke berbagai negara.
Sebab menurutnya, ekspor merupakan salah satu upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah. Apalagi, dirinya menargetkan pertumbuhan ekonomi Jateng naik menjadi 7%.
“Nanti saya bantu, saya bisa telepon para Dubes di negara yang prospektif untuk membantu memasarkan produk ini. Ini bagus lho, mewah dan nggak kalah saing dengan produk luar negeri,” tutupnya.
Di lain sisi, Direktur Utama Laksana, Iwan Arman mengatakan, selain ekspor ke Bangladesh, pihaknya sudah beberapa kali ekspor ke beberapa negara. Diantaranya Fiji dan Timor Leste. Namun untuk seri double decker, baru kali ini pihaknya melakukan ekspor.
“Dalam waktu dekat, kami akan ekspor ke Filiphina dan Thailand. Saat ini kami sedang melakukan penjajakan,” ucap Iwan.
Iwan menerangkan, kesuksesan yang diraih perusahannya tidak hanya diperoleh sendiri. Campur tangan pemerintah, menurutnya sangat besar dalam menyukseskan usahanya itu.
“Banyak sekali kemudahan dan fasilitas yang diberikan pemerintah, misalnya yang sudah saya rasakan adalah kemudahan impor untuk tujuan ekspor. Apalagi, ngurus segala perizinannya sekarang cepat, satu jam sudah selesai semuanya,”tandasnya.(*/D Tom)
PATI – Sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, terendam banjir pada Kamis (20/2/2020). Banjir disebabkan hujan yang mengguyur sejak kemarin malam.
Akibat diterjang banjir, jembatan kampung putu serta kandang sapi di Margorejo dan Kayen.
Banjir juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas di sepanjang Jalan Wedarijaksa-Pati. Jarak sejauh 12 kilometer harus menghabiskan waktu sampai tiga jam.
Pengendara harus memutar lewat Tlogowungu. Namun di Wonorejo dan Tamansari, pengendara juga terjebak banjir lagi.
Banjir yang terjadi di Dukuh Bletek Desa Dadirejo, Kecamatan Margorejo, mengakibatkan tiga titik tanggul sungai longsor. Air juga merusak kandang lembu milik Driyono.
Sementara itu, Sungai Simo yang meluap mengakibatkan genangan banjir cukup parah di depan asrama Alugoro, pertigaan RSU Fastabiq, sampai Bapoh Bumiayu.
Kasat Lantas Polres Pati, AKP Abdul Mufid, bersama jajarannya mengatur kelancaran kendaraan yang melintas. Bahkan, dia juga ikut mendorong kendaraan yang terjebak air banjir.
Banjir juga menerjang jembatan penghubung di Desa Kayen. Banjir menyebabkan rusaknya puluhan hektare areal pertanian Desa Puncel, Kecamatan Dukuhseti.(*/D Tom)
PURWAKARTA – Proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung kembali menyisakan persoalan bagi sebagian masyarakat di Kabupaten Purwakarta. Khususnya, bagi mereka yang wilayahnya terlintasi megaproyek nasional itu.
Bukan hanya jalan lingkungan menjadi rusak dan kotor, dampak dari pembangunan jalur kereta ini juga mulai mengancam sektor pertanian. Seperti yang baru-baru ini dirasakan sejumlah petani di Desa Depok dan Desa Sirnamanah, Kecamatan Darangdan.
Mak Atini (50), warga sekitar menuturkan lahan sawah yang dia miliki di desa itu sudah tak lagi bisa ditanami akibat tertimbun tanah urugan dari sisa proyek kereta cepat ini. Bahkan, irigasi yang selama ini menyuplai air ke areal sawahnya turut tertimbun. Kondisi ini sudah berlangsung sejak Agustus 2019 lalu.
“Penghidupan kami lenyap. Sawah kami sudah tak bisa lagi digarap,” ujar ibu paruh baya itu sambil berkaca-kaca menyaksikan sawahnya sudah tak lagi produktif, Rabu (19/2/2020).
Dia menjelaskan, areal sawah yang terkena dampak pengurugan ini ditaksir sekitar 6 hektare. Lahan-lahan ini, milik puluhan petani di dua desa itu termasuk sawah miliknya seluas 3.000 meter. Kondisi ini, kata dia, sebenarnya sudah diketahui oleh kontraktor proyek tersebut.
“Sudah tak ada lagi yang bisa diharapkan dari sawah ini. Biasanya, bisa panen 3 kali dalam setahun. Kami mah minta ganti rugi,” kata dia histeris.
Dia mengaku, beberapa waktu lalu sempat ada obrolan dari pihak kontraktor, jika sawah yang terdampak pengurugan ini akan disewa Rp50 ribu per meter. Namun warga menolak, mereka lebih memilih untuk menjualnya.
“Kalau disewa, kami tidak mau. Karena, sawah kami sudah tak bisa lagi produktif. Kami ingin dibeli saja,” tambah dia.
Sementara itu, kegelisahan warga di dua desa ini terdengar Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika. Siang tadi, Anne langsung menuju ke lokasi yang dikeluhkan warganya itu.
Bukan hanya Anne, ternyata Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum juga mendengar kabar tersebut. Keduanya, bertemu di lokasi untuk mendengar langsung keluhan puluhan warga di dua desa itu.
Pada kesempatan itu, Uu menegaskan pihaknya akan mengundang pihak KCIC supaya bisa duduk bersama dengan warga di dua desa ini termasuk dari Pemkab Purwakarta.
“Kami dari pemerintahan, akan memfasilitasi warga supaya bisa duduk bersama dengan pihak KCIC. Yang jelas, keluhan ini akan mai tindak lanjuti,” ujar Uu.
Dengan kata lain, kedatangannya ke lokasi ini bukan untuk mengambil kebijakan. Tapi lebih kepada upaya memfasilitasi supaya keinginan warga bisa direalisasikan oleh pihak KCIC.
“Saya tidak bisa menyampaikan, apakah ini salah prosedur atau masalah komunikasi. Terpenting, kedepan harus ada solusi,” jelas dia.
Dia pun berpesan, supaya masyarakat juga memahami jika pembangunan kereta cepat ini juga termasuk upaya pemerintah untuk masyarakat. Dalam hal ini, menurutnya, warga pun harus merasa memiliki.
Di tempat sama, Anne menambahkan sebenarnya pemkab sudah mencoba memfasilitasi terkait hal ini pada Desember 2019. Dalam pertemuan akhir tahun kemarin itu, juga termasuk membahas fasilitas umum yang rusak, termasuk jalan.
“Untuk jalan ini sudah ada perjanjian untuk perbaikan,” ujar Anne.
Namun, terkait keluhan puluhan warga dua desa ini, PT Wika memang menginginkan secara langsung dengan warga karena lahan yang terdampaknya itu merupakan milik perseorangan.
“Jadi, ya kami biarkan dan kami tak ikat dalam MoU berkas-berkasnya. Ternyata, komitmen tersebut sampai sekarang belum terealisasi. Semoga hari ini segera dapat terealisasi,” harapnya. (*/As)
PURWAKARTA – Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, menargetkan pertumbuhan ekonomi masyarakat di Purwakarta bisa naik 5, 54 persen di 2021.
Menurutnya, target itu bisa terealisasi jika didorong dengan penyediaan infrastruktur yang layak.
“Titik berat prioritas kami kedepan, diarahkan pada program penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan produksi pangan dan produk unggulan masyarakat.
Target kami, laju pertumbuhan ekonomi dia 2021 mendatang naik 5, 54 persen,” ujar Anne, Senin (17/2/2020).
Menurutnya, target yang ditetapkannya itu bukan tanpa dasar. Alasannya, di Purwakarta akan dibangun kawasan industri baru yang luasanya mencapai 1.200 hektare. Dengan adanya kawasan industri tersebut, Anne optimis laju perekonomian masyarakat Purwakarta akan meningkat.
“Kawasan industri ini sedang dalam proses pembangunan. Kalau sudah jadi, diperkirakan bisa menampung 150 – 200 perusahaan. Dengan banyaknya perusahaan di kawasan ini, tentunya akan berimplikasi pada pengurangan jumlah pengangguran di wilayah kami secara signifikan,” jelas dia.
Anne menyebutkan, dengan adanya kawasan industri baru, diharapkan Kabupaten Purwakarta bisa menjadi daerah penopang pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Atas dasar itu pihaknya mengusulkan ke Pemprov Jabar supaya dibuka akses tol baru untuk kawasan industri tersebut.
“Kalau industri punya akses sendiri kan enak. Tidak perlu lagi menggunakan jalur arteri yang selama ini jadi jalur mobilitas warga. Dengan begitu, masyarakat bisa tetap aman dan nyaman,”tandasnya.(*/As)
CIREBON – Sebanyak empat kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terdampak banjir. Banjir tersebut disebabkan oleh luapan Sungai Cijangkelok, dan Sungai Cisanggarung, yang debit airnya meningkat menyusul turunnya hujan deras sejak Minggu 16 Februari 2020.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra memaparkan, empat kecamatan yang terdampak banjir tersebut adalah Kecamatan Ciledug, Kecamatan Pabedilan, Kecamatan Losari, dan Kecamatan Pasaleman.
Sedangkan dari empat kecamatan itu, ada delapan desa yang terendam banjir. Yakni Desa Tanjung Anom, Desa Cilengkrang, Desa Tonjong, Desa Cilengkrang Girang, Desa Jatiseeng Kidul, Desa Ciledug Wetan, Desa Babakan Losari Lor, Desa Tawangsari.
“Ada empat kecamatan dan delapan desa yang terendam banjir. Ini karena ada pertemuan aliran Sungai Cijangkelok dan Sungai Cisanggarung. Ditambah ada kiriman air dari hulu, jadi air meluap ke pemukiman warga, ” kata Dadang kepada awak media, Senin (17/2/2020).
Lebih lanjut Dadang menerangkan, ada sekitar tiga ribu rumah dan sepuluh ribu warga terdampak banjir. Menurut Dadang, ketinggian banjir yang merendam empat kecamatan ini mencapai 1,5 meter. Warga yang terdampak banjir pun sempat mengungsi ke posko pengungsian. Namun, mereka sudah kembali ke rumah masing-masing.
Disebutkannya, saat ini ketinggian air mulai turun. Bahkan ketinggian air yang merendam rumah warga hanya mencapai 50 cm hingga 30 cm.
“Mulai turun ketinggiannya. Diperkirakan ada sepuluh ribu jiwa yang terdampak banjir, ” ujar Dadang.
Masih disampaikannya, salah satu faktor yang menyebabkan Sungai Cisanggarung dan Sungai Cijangkelok meluap adalah karena terdapat enam klep atau pintu air di sepanjang sungai tersebut mengalami kerusakan. Akibatnya, air sungai mengalir dan merendam rumah warga.
“Ada enam klep yang rusak. Tadi sempat bilang tanggul. Tapi ternyata bukan tanggulnya yang jebol, ” ucap Dadang.
Berdasarkan pantauan di lokasi, hingga siang ini banjir yang merendam empat kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, belum surut. Namun, ketinggian air mulai berkurang. Salah satunya di Desa Babakan Losari Lor ketinggian air masih mencapai pinggang orang dewas. Petugas gabungan pun kini tengah bersiaga di posko-posko kesehatan di sekitar lokasi kejadian.(*/Dang)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro