Berita Daerah

PADANG – Hingga hari ini 1.503 warga Sumatera Barat (Sumbar) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota masuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona atau Covid-19. Umumnya, mereka baru pulang dari daerah yang terdampak virus corona.

Sementara 17 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dari 17 orang tersebut sebanyak enam orang negatif virus corona dan 11 orang dalam proses. Warga masuk kategori PDP tersebut dirawat di RSUP M. Djamil Padang salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menegaskan, ODP belum tentu tertular virus corona. Kondisi mereka dalam kondisi sehat, tapi prosedurnya mereka tetap dipantau secara berkala perkembangan kesehatannya selama 14 hari.

“Tapi sampai hari ini belum ada yang positif. Semoga tidak ada yang positif. Prosedurnya, mereka tetap harus dipantau. Dengan kondisi itu, masyarakat yang baru kembali dari perjalanan di daerah yang positif virus corona, harus aktif melaporkan dan memeriksakan diri di Puskesmas terdekat,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Nasrul Abit menambahkan, Puskesmas saat ini sudah disiapkan pemeriksaan awal dan sudah memadai. Misalnya, di Puskesmas Padang Pasir Kota Padang, telah menggunakan thermal gun untuk memeriksa setiap pengunjung yang datang.

“Puskesmas sudah siap. Sudah ada thermal gun juga untuk mengecek suhu tubuh pengunjung,” katanya.

Ketua Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Virus Corona Sumbar, Erman Rahman telah meluncurkan situs https://corona.sumbarprov.go.id/ untuk memantau perkembangan virus corona di Sumatera Barat.

“Situs tersebut memantau penyebaran virus corona dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat. Ini merupakan website khusus yang kami buat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan virus corona ini.

Dalam website itu nanti banyak berisi informasi, seperti peta penyebaran virus corona di dunia maupun daerah, data, publikasi dan informasi lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Wisma Atlet Dijadikan Rumah Sakit Darurat Corona, Ini Tanggapan Warga Sekitar

Menurut Erman, seluruh data yang ditampilkan terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar. Namun, informasi itu mesti menunggu sejumlah data dari Dinkes kabupaten dan kota di Sumbar.

“Data tersebut nanti akan diverifikasi Dinkes Sumbar, kemudian dikirim ke BPBD Sumbar, setelah itu dirilis dalam website tersebut. Masyarakat juga bisa mengakses website ini karena sudah aktif,” ungkapnya.(*/Wido)

BANDUNG – Agar tak menyebarnya virus korona maka bermacam cara digunkan salah satu membatasi gerak agar jangan berkumpul dengan massa .

Buntut penutupan sejumlah fasilitas umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ratusan acara yang telah disusun terpaksa dibatalkan. Hal tersebut guna meminimalisir penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

Kabiro Umum Setda Jabar Iip Hidayat mengatakan pihaknya sudah memberikan surat kepada penyelenggara acara terkait pembatalan tersebut.

“Bagi penyelenggara event juga kami beri surat, agar mereka mengundurkan sementara sampai batas waktu yang kami belum tahu sampai kapan batas waktunya,” ujar Iip, Kamis (19/3/2020).

Menurut dia, keputusan menutup fasilitas umum ini ditetapkan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hal itu setelah pihaknya diberikan perintah secara langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Berkaitan dengan kejadian yang luar biasa ini, Pemprov Jabar khususnya Biro Jabar mendapatkan perintah dari gubernur untuk menutup fasilitas,” katanya.

Iip menuturkan fasilitas umum di bawah kendalinya yang ditutup antara lain Lapangan Gasibu, Lapangan Saparua, Gedung Merdeka, dan Museum Gedung Sate. Penutupan juga dilakukan sejumlah aset yang berada di bawah dinas.

“Kebijakan pertama adalah dengan menutup museum Gedung Sate, kegiatan olahraga di Saparua dan Gasibu sementara ditutup,” katanya.

Penutupan ini membuat aktifitas di fasilitas umum, khsususnya di Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan nyaris sepi. Parkir mobil yang biasanya penuh terlihat kosong, bahkan kantin yang biasanya dipadati PNS pun sepi.

Sejumlah penyedia makanan di kantin pun memilih menutup gerai.“Kami meminta pemakluman,”tandasnya.(*/Hend)

BANDUNG – Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Seminar Serikat Media Siber Indonesia Indonesia (SMSI) Jawa Barat (Jabar) berjalan lancar dan sukses, meski ditengah merebaknya virus Corona (Covid-19), di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Selasa (17/3)

“Awalnya kami sempat ragu atas pelaksanaan Rakerda ini, karena sebelumnya ada himbauan dari Pemda setempat untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang,” ujar Sekjen SMSI Jabar Syukri Burhan yang biasa dipanggil Arie.

Namun demikian kata Arie, panita Rakerda sehari sebelum pelaksaan Rakerda, telah melakukan rapat panitia dan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk antisipasi merebaknya virus Corona ini.

Sehingga akhirnya panitia memutuskan tetap menggelar Rakerda dan Seminar di hotel Grand Prama Preangger di Jalan Asia Afrika Kota Bandung tersebut.

“Dengan pelaksanaan Rakerda dan seminar sesuai jadwal, maka pihak hotel menyediakan sanitizer untuk membasuh tangan para peserta yang memasuki ruangan,” tutur pria yang juga salah satu pengurus PWI Jabar ini.

Masih kata Arie, meski dihantui dengan kejadian merebaknya virus Corona ini namun beberapa pengurus SMSI perwakilan kota/kabupaten se Jabar tetap turut hadiri pada Rakerda yang dibarengi seminar bertajuk: “Peluang dan Tantangan Media Siber di Era Digital”.

Sementara itu, Ketua SMSI Jabar, Hardiyansyah, Rakerda ke-3 SMSI Jabar diikuti oleh hampir seluruh perwakilan SMSI di Jabar. Meskipun pelaksanaan dilakukan di saat merebaknya Virus Corona. Perwakilan SMSI yang hadir antara lain dari Indramayu, Bekasi Raya dan Bogor Raya

“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar sebagaimna kita harapkan.

Semua sesi (rakerda dan seminar) berjalan dengan baik.

Meskipun kita tahu, sekarang tengah merebak Covid-19,”ujar Hardiyansyah.

Rakerda kali ini, kata Hardiyansyah, tidak saja dihadiri oleh anggota dan pengurus SMSI tingkat kabupaten/kota se-Jabar, melainkan juga pengurus dan anggota Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Jabar, yang hadir sebagai undangan, dan beberapa anggota SMSI daerah yang hadir secara perorangan (non-perwakilan).

“Rakerda yang dibuka langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, ini sebagai langkah konsolidasi anggota dan pengurus SMSI yang ada di Jabar, serta untuk menyusun program-progam yang akan dilaksanakan SMSI Jabar pada setahun ke depan,” ungkap Hardiyansyah.

Selain itu, untuk menambah wawasan pengelola media siber, khususnya anggota SMSI Jabar, sebelum Rakerda digelar acara seminar bertajuk “Peluang dan Tantangan Media Siber di Era Digital” dengan menampilkan pembicara yang mumpuni di bidangnya.

Yakni Kamsul Hasan (Ahli Pers) dan Mellysta Widiatuti (Ayo Network).

“Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kepanitiaan Rakerda, anggota dan pengurus SMSI daerah yang sudah hadir di kegiatan ini.

Tidak lupa saya haturkan terima kasih juga kepada pihak-pihak sponsor yang telah mendukung kegiatan ini, seperti Bank BJB, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT. Pos Indonesia dan Bank BJB Syariah,” pungkas Andhy.(*/Hend)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta kepada bupati dan wali kota mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang guna mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19.

“Saya juga mengimbau kepada warga Jabar agar kegiatan yang melibatkan massa untuk dikurangi atau ditunda. Selain itu, dia meminta destinasi wisata yang bisa dikunjungi orang dalam jumlah banyak ditutup sementara,” katanya dalam siaran pers Pemerintah Provinsi, Selasa.

Ia mengatakan bahwa minimal dalam dua minggu dari sekarang pembatasan mesti diterapkan di tempat-tempat wisata dan tempat kerumunan orang.

“Kalau Pangandaran, Bupatinya per hari ini masih pingin membuka seperti biasa, tapi saya sudah arahkan sebaiknya dua minggu ini ikuti arahan pemerintah provinsi,” kata dia.

Gubernur pada 16 Maret menggelar video konferensi dengan 27 kepala daerah kabupaten/kota untuk membahas penanganan COVID-19.

Dalam konferensi video tersebut, dia menekankan pentingnya pemeriksaan orang-orang dengan status dalam pemantauan terkait COVID-19.

“Proaktif tes kita itu dilakukan kepada yang mayoritas ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang datang dari luar negeri dari negara yang dicurigai terpaparnya lebih banyak. Dan memang secara statistik semakin mendekati, kita akan memberikan prioritas bantuan kepada daerah-daerah yang mendekati kota Jakarta, seperti Depok,” kata Gubernur.

“Proses proaktif tes ini sudah makin intensif kita lakukan untuk memperluas jaringan informasi dan situasi yang kita harapkan bisa hadir dengan informasi yang sejelas-jelasnya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara bertahap karena tidak memungkinkan memeriksa seluruhnya dalam satu waktu.

“Kalau itu sudah selesai dan test kit juga semakin banyak, maka masuklah kepada tahap dua, yaitu mereka-mereka yang merasa tidak nyaman, tapi tetap dalam kendali keputusannya dari pemerintah. Tidak bisa versi dari masyarakat saja, karena kalau versi masyarakat semua ingin tes juga kapasitasnya tidak memungkinkan, kita penduduk hampir 50 juta,” katanya.(*/Hend)

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih enggan mengambil kebijakan untuk meliburkan pelajar baik tingkat SD hingga SMP terkait virus corona (Covid-19), meskipun sudah ada surat instruksi dari pemerintah pusat.

Pasalnya, di Kota Palembang belum ada kasus warga positif virus corona. Kebijakan untuk meliburkan pelajar rencananya baru akan diambil setelah Pemkot melakukan rapat kecil yang melibatkan para ahli dan pihak terkait.

“Namun, untuk saat ini kebijakan pemerintah daerah untuk mengikuti aturan tersebut belum bisa kita lakukan, ” kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Senin (16/3/2020).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini di Kota Palembang belum ada pasien positif corona. Meski begitu, Pemkot mengambil langkah antisipasi. Bahkan, untuk warga yang tidak mempunyai kepentingan di luar diimbau untuk beraktifitas di dalam rumah.
“Sejauh ini kita sudah ikuti instruki sesuai daerah terjangkit, seperti adanya fasilitas cuci tangan dan penyiapan hand sanitizer.
Tetapi keputusan bekerja di rumah dan libur sekolah, Palembang belum bisa kami putuskan hasilnya,”paparnya.(*/Gint)

PURWAKARTA – Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika telah mengintruksikan jajaran meningkatkan kewaspadan terkait wabah virus corona. Terkait hal itu, dia menerbitkan surat edaran yang isinya mengintruksikan untuk meliburkan para pelajar berbagai tingkatan selama dua pekan ke depan.

Selain itu, orang nomor satu di Kabupaten Purwakarta itu pun meminta seluruh dinas dan pihak-pihak lain untuk membatalkan sejumlah kegiatan yang mengundang massa. Termasuk, membatalkan undangan ke luar daerah.

“Jadi, kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa banyak itu kita hentikan dulu. Termasuk, saya juga telah menyurati DPRD supaya membatalkan agenda-agenda kunjungan kerja ke luar daerah,” kata Anne , Senin (16/3/2020).

Konsekuensi itu pun dirasakan dirinya. Anne menuturkan, pekan ini dia mendapat undangan kehormatan dari Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.

“Ada undangan dari Karaton Surakarta, nanti hari Rabu (18/3/2020). Tapi, terpaksa kami batalkan. Karena, untuk sementara kan untuk agenda luar kota sedang dibatasi. Dan lagian, sepertinya kegiatan tersebut juga dibatalkan oleh pihak keraton. Kami belum mendapat informasi lagi soal kegiatan ini,” jelasnya.

Saat ditanya terkait udangan dari keraton Surakarta itu, Anne menuturkan, kabarnya dirinya akan mendapat penganugerahan gelar kehormatan dari Karaton Surakarta.
Melihat dari surat undangannya, kegiatan tersebut adalah bagian dari peringatan kenaikan tahta di Karaton Surakarta. “Belum tahu sih dinobatkan apa,” ungkapnya. (*/As)

CIREBON – Puluhan wisatawan mancanegara (wisman) yang berasal dari berbagai negara membatalkan untuk menginap di beberapa hotel di Cirebon, Jawa Barat, diakibatkan adanya wabah virus corona.

“Dari sejak adanya wabah virus corona terutama awal Januari sampai Maret ini ada 32 wisatawan mancanegara yang membatalkan menginap,” kata Assistant Public Relations Manager Aston Cirebon Hotel Litania Utami di Cirebon, Jumat.

Utami mengatakan wisatawan mancanegara yang batal menginap itu berasal dari sejumlah negara di Amerika, Eropa dan Asia.

Meskipun ada pembatalan dari wisatawan mancanegara, namun selama ini masih ada sejumlah tamu yang menginap di Aston Cirebon Hotel.

Selain itu wabah virus corona juga tidak terlalu memengaruhi tingkat okupansi hotel, karena masih sama seperti hari-hari biasanya.

“Meskipun ada pembatalan namun, tidak begitu mempengaruhi okupansi, karena setiap akhir pekan pasti semua kamar penuh,” ujarnya.

Sementara Public Relations Hotel Santika Cirebon Chicko Handoyo mengatakan, ditempat ia bekerja ada empat wisatawan mancanegara asal Belanda yang telah membatalkan pemesanan kamar.

Menurut dia, mereka rencananya menginap di Hotel Santika Cirebon selama satu minggu terhitung mulai Sabtu (14/3/2020). “Tapi karena wabah virus corona ini sehingga mereka membatalkannya,” katanya. (*/As)

GARUT – Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, anggaran dana desa sebesar Rp165 miliar siap dikucurkan ke 421 desa tersebar di 42 kecamatan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, untuk menunjang kegiatan pembangunan infrastruktur dan menumbuhkan perekonomian desa.

“Minggu depan atau akhir bulan ini (Maret) sekitar Rp165 miliar atau 40 persen dana desa sudah bisa masuk ke kas desa,” kata Rudy Gunawan kepada wartawan di Garut, Jumat(13/3/2020).

Ia menuturkan, Peraturan Bupati untuk mengucurkan dana desa ke seluruh pemerintahan desa di Garut tahun 2020 sudah ditandatangani agar bisa ditransfer langsung ke masing-masing rekening kas desa.

“Perbup Dana Desa tahun 2020 sudah keluar, sebagai dasar hukum penggunaan dana desa bagi kepala desa tahun 2020 di Kabupaten Garut,” katanya.

Bupati menyampaikan, dana desa tersebut harus digunakan untuk program pembangunan dan perekonomian sesuai dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).

Ia berharap, jajaran aparatur pemerintah desa dapat menggunakannya dengan benar dan tidak melanggar hukum karena akan merugikan diri sendiri dan juga masyarakat.

“Pergunakan dana desa ini sesuai dengan peruntukannya jangan sampai tersandung proses hukum di kemudian hari,” katanya.

Ia menambahkan, proses pengiriman dana desa untuk Garut akan dikirim langsung dari rekening kas negara ke masing-masing rekening kas desa sehingga tidak lagi melalui kas pemerintah daerah.

“Setelah perbup keluar akan ditransfer dari rekening kas negara atau KPPN ke kas desa secara langsung, bukan lagi melalui kas daerah,” tandasnya.(*/Dang)

SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat hingga Maret 2020 sudah 15 orang meninggal dunia akibat demam berdarah dengue (DBD). Masyarakat Jatim pun diimbau untuk tak hanya waspada pada isu virus corona covid 19, tetapi juga ancaman DBD.

“Jangan sampai masyarakat hanya terfokus pada isu corona. Sementara DBD yang juga sangat berbahaya malahan dianggap sepele,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (12/3/2020).

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Jatim, 15 orang yang meninggal itu bagian dari 1.766 kasus DBD di Jatim selama dua bulan terakhir. Sementara pada 2019 lalu, tercatat ada 18.393 kasus DBD di Jatim dengan 185 kasus di antaranya berujung pada kematian.

Dalam skala nasional, kata Khofifah, hingga saat ini sudah ada lebih dari 16.000 kasus DBD, dengan 100 lebih diantaranya meninggal dunia.

Khofifah pun meminta Dinkes melakukan sejumlah upaya pencegahan agar kasus DBD tak bertambah. Di antaranya melakukan sosialisasi gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat (PHBS), optimalisasi Juru Pemantau JentIk (Jumantik), pembagian bubuk abate, dan lain sebagainya.

“DBD adalah bahaya laten yang mengancam setiap musim pancaroba hingga musim penghujan,” kata Khofifah.

Khofifah mengatakan, potensi DBD masih sangat besar mengingat curah hujan saat ini masih cukup tinggi. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat menjaga kebersihan dan melakukan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) serentak dengan cara menguras, menutup dan menyingkirkan atau mendaur ulang barang bekas (3M).

“Butuh kepedulian bersama. Selain rumah, tempat lain yang juga harus dijaga kebersihannya adalah sekolah, tempat kerja, tempat ibadah dan tempat-tempat umum,” katanya.

Masyarakat kata Khofifah juga diminta tak terlalu bergantung pada pengasapan atau fogging. Sebab, fogging menurutnya hanya membunuh nyamuk-nyamuk dewasa, tapi tidak jentik-jentik nyamuknya.

Yang terpenting, kata dia, adalah menjaga kebersihan lingkungan, serta penyuluhan di puskesmas, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan rumah sakit lainnya.(*/Gio)

PACITAN – Gempa berkekuatan Magnitudo (M) 5,0 mengguncang Pacitan, Jawa Timur, Kamis (12/3/2020), sekira pukul 15.03 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menganalisis bahwa gempa tektonik yang berpusat di Samudera Hindia, tepatnya di Selatan Laut Jawa itu tidak berpotensi tsunami.

“Hasil analisis BMKG menunjukkan gempabumi ini memiliki parameter awal dengan magnitudo M=5,0 yang selanjutnya dimutakhirkan menjadi M=5,1. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 9.06 LS dan 110.56 BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 113 km arah barat daya Kota Pacitan, Jawa Timur pada kedalaman 53 km,” ujar Kepala Pusat Gempabumi dan Tsunami BMKG Rahmat Triyono .

Rahmat memaparkan, dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terasa hingga ke Pacitan itu merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah Lempeng Eurasia.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempabumi ini memiliki mekanisme sesar turun (normal fault),” jelasnya.

Adapun guncangan gempa bumi ini dirasakan di Pacitan, Ponorogo, Tulungagung, Bantul, Klaten, Wonosari, hingga Yogyakarta. “Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu,” imbuhnya.

Sedangkan, di wilayah Cilacap, Trenggalek, hingga Purworejo kekuatan getaran gempa dirasakan oleh beberapa orang, dengan benda-benda ringan yang digantung bergoyang.

“Hingga saat ini belum ada laporan dampak kerusakan yang ditimbulkan akibat gempabumi tersebut. Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidal berpotensi tsunami,” kata Rahmat.

Hasil monitoring BMKG juga menyatakan belum menunjukkan adanya aktivitas gempa bumi susulan (aftershock).

“Kepada masyarakat diimbau agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Agar menghindari dari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa,” lanjut Rahmat.

“Periksa dan pastikan bangunan tempat tinggal anda cukup tahan gempa, ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum anda kembali ke dalam rumah,” tandasnya.(*/Gio)