Berita Daerah

PADANG – Meski Sumatera Barat sampai hari ini belum ada yang positif virus corona namun kondisi sampai ini jumlah pasien yang di rujuk ke RSUP. M. Djamil Padang semakin meningkat.

Melihat kondisi itu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno meminta para perantau asal Sumbar untuk tidak pulang kampung sementara waktu, tujuannya untuk mengantisipasi penyebaran virus corona.

“Ini bisa jadi mereka dari daerah yang sudah terjangkit virus corona tanpa mereka sadari mereka membawanya pulang. Kita akan buat surat imbau bagi perantau agar tidak pulang ke kampung halaman, kita khawatir mereka akan membawa virus dan itu dapat menyerang keluarganya sendiri,” ujar Irwan, Senin (23/3/2020).

Menurutnya, virus corona itu bisa saja terpapar keluarga para perantau sendiri jika ia membawa virus. Ia meminta tetap di tempat masing-masing seperti di Jakarta yang memiliki penanganan lebih baik.

“Tetap di Jakarta, di sana juga lebih baik pelayannya, kita saja masih kurang APD,” terangnya.

Ini dilontarkan Gubernur Sumbar ini lantaran beberapa hari beberapa hari lalu juga terjadi lonjakan penumpang di Bandara Internasional Minangkabau. Sementara Gubernur juga tidak bisa menutup bandara.

“Itu haknya Kemenhub, jadi perantau lebih baik berdiam aja dulu sampai kondisinya sudah membaik baru boleh pulang pulang,” ucapnya.

Sementara Direktur Utama RSUP M. Djamil Padang mengungkapkan sampai hari ini sudah orang 20 orang dirawat di rumah pusat tersebut, satu orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia dan enam orang sudah diperbolehkan pulang.

“Sekarang ini memang belum ada yang dinyatakan positif Covid-19 di Sumbar. Tapi melihat situasi perkembangan terakhir orang yang datang ke rumah sakit semakin meningkat dan sangat mengkhawatirkan,” terangnya.

Jika semakin banyak yang datang ke rumah sakit, bisa rumah sakit tidak akan mampu menampung dan kondisi akan semakin tidak terkendali. “Apalagi, katanya, juga ada sejumlah TKI yang datang dari Malaysia ke Indonesia, dikhawatirkan diantara mereka ada yang terpapar Covid-19,” tandasnya.(*/Wid)

BANDUNG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) melakukan penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan bagi pejabat pimpiman tinggi tertentu, pejabat administator, pejabat pengawas, pejabat fungsional dan pelaksana dimungkinkan untuk melaksanakan tugas di rumah masing-masing Flexibel Working Arrangement (FWA), dengan tetap melaporkan hasil pekerjaannya melalui Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK).

“Pejabat pimpinan tinggi yang tidak mempunyai fungsi pelayanan, pejabat pimpinan tinggi yang masuk dalam katagori orang dalam pemantauan (ODP), Pejabat Pimpinan Tinggi yang mengalami sakit,” ujar Setiawan.

Dia mengatakan bagi Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemprov Jabar yang mempunyai fungsi pelayanan langsung kepada aparatur maupun masyarakat dimungkinkan untuk menjalankan tugas dan fungsi di rumah (FWA), selama pelayanannya bisa dilakukan secara online, tetapi apabila tetap harus dilakukan di Kantor, maka untuk petugas dilakukan dengan sistem shift sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi mengatur pembagian tugas dan jadwal pelaksanaan FWA, termasuk untuk pelayanan yang harus dilakukan di kantor masing-masing secara bergiliran dengan mekanisme,” katanya.

Dia menambahkan, mekanisme dan pengaturan teknis tentang pelaksanaan FWA diserahkan kepada Kepala Dinas/Badan/Biro di lingkungan Pemprov Jabar.

“Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Tertentu, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional Non Pelayanan dan Pejabat Pelaksana yang melaksanakan FWA, harus berada di tempat tinggalnya masing-masing saat ini dan siap dipanggil setiap saat diperlukan,” imbuhnya.

Kata Setiawan, setiap ASN yang melaksanakan FWA diwajibkan untuk membantu mensosialisasikan kebijakan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19 di lingkungan sekitar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19 dan Kepala Perangkat Daerah/Biro bertanggung jawab dalam pengawasan pelaksanaan FWA sesuai dengan surat edaran ini

“Pelaksanaan FWA berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dan akan dilakukan evaluasi kembali berdasarkan kebutuhan serta arahan pimpinan,” tandasnya. (*/Hend).

BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat membagikan bantuan alat pelindung diri (APD) bagi para tenaga medis yang tengah berjuang melawan pandemi virus Corona (Covid-19) di Provinsi Jabar.

Sebanyak 1.000 APD yang merupakan bantuan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jasa Sarana Grup tersebut dibagikan kepada para tenaga medis di 34 rumah sakit (RS) rujukan pasien Corona di Jabar.

Secara simbolis, bantuan APD tersebut diserahkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil kepada direktur utama lima RS rujukan utama atau ring satu pasien Corona, yakni RS Hasan Sadikin Bandung, RS Paru Dr HA Rotinsulu Bandung, RS Dustira Cimahi, RS Sartika Asih Bandung, dan RSAU Dr M Salamun Bandung.

Bantuan APD dari Jasa Sarana Grup antara lain PT Jasa Medivest dan PT Jabar Laju Transindo tersebut terdiri dari 900 coverall disposable, 396 nurse cap, 390 boks sarung tangan rumah sakit, 397 pasang covershoes, 300 lusin sarung tangan kain, 390 safety glass, dan 108 unit cooler box 16 liter.

“Kami mengirimkan APD ke 34 rumah sakit secara merata, tapi simbolis ke lima rumah sakit rujukan utama. Untuk tahap pertama 1000-an APD,” kata Ridwan Kamil seusai penyerahan bantuan APD di Rumah Dinas Gubernur Jabar, Gedung Negara Pakuan, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Sabtu (21/3/2020).

Gubernur yang akrab disapa Kang Emil itu memastikan, pihaknya akan terus berupaya menambah jumlah APD yang kini dalam proses pembelian untuk RS lainnya, termasuk membeli peralatan proactive test untuk pengambilan swab sampling polymerase chain reaction (PCR) berupa lendir di hidung dan tenggorokan.

Kang Emil mengemukakan, setelah RS ring satu yang fokus menangani pasien positif Corona, bantuan APD akan dibagikan juga kepada RS ring dua yang menangani pasien dalam pengawasan (PDP) atau belum menangani pasien positif Corona. “Jadi dibagi secara proporsional,” ujar Kang Emil.

Dalam kesempatan tersebut, Kang Emil juga mengingatkan para direktur RS di Jabar untuk terus memberikan perhatian ekstra kepada tenaga medis sebagai garda terdepan penanganan pasien Corona.

Penyerahan bantuan APD ini, tutur Kang Emil, juga merupakan bentuk tindak lanjut dari rapat terbatas yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pelaksanaan rapid test dan penyediaan APD untuk tenaga medis.

Salah satu arahan penting dari pemerintah pusat, kata Kang Emil, yakni pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan penguatan fasilitas kesehatan di daerahnya. “Terima kasih kepada PT Jasa Sarana. Di situasi yang sulit ini, teruslah bekerja sama bergerak melawan virus Corona,” tutur Gubernur.

Direktur Utama PT Jasa Sarana Hanif Mantiq mengatakan, program corporate social responsibility (CSR) ini merupakan bentuk komitmen dalam mendukung pemenuhan kebutuhan Pemprov Jabar dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jabar. “CSR berupa penyediaan sejumlah alat pelindung diri dan kebutuhan prioritas lainnya,” kata Hanif.

Sementara itu, Direktur Utama RS Paru Dr HA Rotinsulu Edi Sampurno mewakili empat direktur utama RS penerima APD lainnya, sangat mengapresiasi bantuan dari Pemprov Jabar.

Menurut Edi, APD adalah alat sangat penting dan dibutuhkan oleh tenaga medis saat ini. “Kami perwakilan dari para dirut mengucapkan terima kasih atas bantuan ini yang akan menjadi semangat kami dalam menangani pasien COVID-19,” kata Edi.(*/Hend)

KOTA MALANG – Merebaknya virus corona atau Covid-19 berimbas pada menurunnya okupansi penumpang yang naik dan turun di Stasiun Malang Kota Baru. Penurunan ini terjadi sejak 15 Maret 2020.

Wakil Kepala Stasiun Malang Kota Baru Moch. Nur Ghozuli menyebutkan, penurunan telah terjadi empat hari terakhir dengan persentase mencapai 40 persen untuk penumpang naik dan 60 persen untuk penumpang yang turun.

“Pengaruh penurunan cukup besar terutama di empat hari terakhir, ada banyak penurunan okupansi sekitar 40 persen yang penumpang baik dan 60 persen untuk penumpang turun di Stasiun Malang Kota Baru. Itu kereta api secara global, jarak jauh dan KA lokal,” ucap Ghozuli saat ditemui wartawan, Jumat (20/3/2020).

Berdasarkan data di tanggal 16 Maret misalnya ada 4.347 orang penumpang yang naik dari Stasiun Malang Kota Baru, sedangkan 4.930 penumpang turun. Jumlah itu mengalami penurunan di hari Kamis 19 Maret 2020 kemarin dengan 3.381 penumpang naik dan 1.888 penumpang turun di Stasiun Malang Kota Baru.

“Kalau dibandingkan tahun lalu rata – rata periode yang sama ada 5.700 penumpang. Sudah jarang ada yang naik dari Malang. Apalagi, jurusan yang dari Yogyakarta dan Jakarta juga mengalami penurunan drastis,” ujarnya.

Ghozuli menambahkan, untuk antisipasi merebaknya corona, pihaknya lebih memperketat penjagaan terutama di pintu boarding.

“Sementara lebih ketat, penumpang yang boarding terutama saat cek tiket tiap penumpang dan pegawai di cek suhu badan, di stasiun dilakukan sosial distancing area boarding, ruang tunggu luar dan dalam,” ujarnya.

Bahkan, pihak KAI juga telah menyiapkan posko kesehatan dengan tugas 24 jam yang dijaga tiga orang petugas medis secara bergantian.

“Posko kesehatan disiapkan 24 jam. Tiap shift satu orang yang jaga, ada tiga shift jadi total tiga orang petugas medis. Kalau ada penanganan khusus misalnya ada penumpang yang sakit di BB, kalau ada penanganan lanjut langsung dibawa ke rumah sakit dengan ambulans, tapi kita tanya – tanya dulu riwayat perjalanannya,” ungkapnya.(*/Gio)

BANDUNG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menetapkan status darurat wabah dan penyebaran virus corona atau covid-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat keputusan (SK) Bupati Bandung Nomor 360/Kep.235-BPBD/2020 Tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah corona.

Penerbitan SK dilakukan usai dilakukan rapat koordinasi (rakor) seluruh perangkat daerah. Rakor dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana yang dihadiri para asisten, perangkat daerah, aparat kewilayahan dan asosiasi kesehatan di Kabupaten Bandung.

“Selain SK, juga diterbitkan SK Bupati Bandung Nomor 443.1/Kep.236-Dinkes/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kabupaten Bandung,” ujar Sekda Kabupaten Bandung, Teddy Kusdiana belum lama ini.

Ia mengatakan keanggotaan gugus tugas terdiri dari pengarah, pelaksana dan sekretariat. Menurutnya, bupati dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kabupaten Bandung sebagai pengarah sedangkan sekda sebagai ketua pelaksana gugus tugas.

Kemudian katanya, wakil ketua yaitu kepala pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, kepala dinas kesehatan dan direktur RSUD Majalaya.

Sejauh ini, ia mengatakan belum terlihat perlu dilakukan tindakan lockdown di Kabupaten Bandung. Meski Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menetapkan perpanjangan status tanggap darurat Covid-19 hingga Mei mendatang.

“Tindakan lockdown belum diperlukan. Namun kami mengimbau seluruh masyarakat, termasuk jajaran ASN, untuk memperhatikan social distancing atau menghindari kerumunan,” katanya.

Menurutnya, saat ini sepertiga pegawai sekretariat daerah melakukan tugas dari rumah mengantisipasi penyebaran Covid-19. Sedangkan penetapan status tanggap darurat tidak bisa begitu saja dilakukan. Sebab banyak aspek yang harus disiapkan, salah satunya sarana dan prasarana untuk posko, serta rumah sakit rujukan pendukung.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bandung Grace Mediana Purnami menyampaikan, pihaknya telah membuka hotline untuk melayani pertanyaan atau pengaduan masyarakat terkait Covid-19.

“Kami membuka Hotline Covid-19, di nomor 0821-1821-9287. Sampai saat ini, cukup banyak masyarakat di luar Kabupaten Bandung yang bertanya melalui nomor ini. Dan petugas kami siap menjawab,”tandasnya.(*/Hend)

PADANG – Hingga hari ini 1.503 warga Sumatera Barat (Sumbar) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota masuk Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona atau Covid-19. Umumnya, mereka baru pulang dari daerah yang terdampak virus corona.

Sementara 17 orang Pasien Dalam Pengawasan (PDP), dari 17 orang tersebut sebanyak enam orang negatif virus corona dan 11 orang dalam proses. Warga masuk kategori PDP tersebut dirawat di RSUP M. Djamil Padang salah satu rumah sakit rujukan Covid-19 di Sumatera Barat.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit menegaskan, ODP belum tentu tertular virus corona. Kondisi mereka dalam kondisi sehat, tapi prosedurnya mereka tetap dipantau secara berkala perkembangan kesehatannya selama 14 hari.

“Tapi sampai hari ini belum ada yang positif. Semoga tidak ada yang positif. Prosedurnya, mereka tetap harus dipantau. Dengan kondisi itu, masyarakat yang baru kembali dari perjalanan di daerah yang positif virus corona, harus aktif melaporkan dan memeriksakan diri di Puskesmas terdekat,” katanya, Kamis (19/3/2020).

Nasrul Abit menambahkan, Puskesmas saat ini sudah disiapkan pemeriksaan awal dan sudah memadai. Misalnya, di Puskesmas Padang Pasir Kota Padang, telah menggunakan thermal gun untuk memeriksa setiap pengunjung yang datang.

“Puskesmas sudah siap. Sudah ada thermal gun juga untuk mengecek suhu tubuh pengunjung,” katanya.

Ketua Gugus Tugas (Satgas) Percepatan Penanganan Virus Corona Sumbar, Erman Rahman telah meluncurkan situs https://corona.sumbarprov.go.id/ untuk memantau perkembangan virus corona di Sumatera Barat.

“Situs tersebut memantau penyebaran virus corona dan memberikan informasi serta edukasi kepada masyarakat. Ini merupakan website khusus yang kami buat untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan virus corona ini.

Dalam website itu nanti banyak berisi informasi, seperti peta penyebaran virus corona di dunia maupun daerah, data, publikasi dan informasi lainnya,” ujarnya.

Baca Juga: Wisma Atlet Dijadikan Rumah Sakit Darurat Corona, Ini Tanggapan Warga Sekitar

Menurut Erman, seluruh data yang ditampilkan terlebih dahulu diverifikasi oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar. Namun, informasi itu mesti menunggu sejumlah data dari Dinkes kabupaten dan kota di Sumbar.

“Data tersebut nanti akan diverifikasi Dinkes Sumbar, kemudian dikirim ke BPBD Sumbar, setelah itu dirilis dalam website tersebut. Masyarakat juga bisa mengakses website ini karena sudah aktif,” ungkapnya.(*/Wido)

BANDUNG – Agar tak menyebarnya virus korona maka bermacam cara digunkan salah satu membatasi gerak agar jangan berkumpul dengan massa .

Buntut penutupan sejumlah fasilitas umum Pemerintah Provinsi Jawa Barat, ratusan acara yang telah disusun terpaksa dibatalkan. Hal tersebut guna meminimalisir penyebaran Covid-19 atau virus Corona.

Kabiro Umum Setda Jabar Iip Hidayat mengatakan pihaknya sudah memberikan surat kepada penyelenggara acara terkait pembatalan tersebut.

“Bagi penyelenggara event juga kami beri surat, agar mereka mengundurkan sementara sampai batas waktu yang kami belum tahu sampai kapan batas waktunya,” ujar Iip, Kamis (19/3/2020).

Menurut dia, keputusan menutup fasilitas umum ini ditetapkan hingga batas waktu yang belum bisa ditentukan. Hal itu setelah pihaknya diberikan perintah secara langsung oleh Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

“Berkaitan dengan kejadian yang luar biasa ini, Pemprov Jabar khususnya Biro Jabar mendapatkan perintah dari gubernur untuk menutup fasilitas,” katanya.

Iip menuturkan fasilitas umum di bawah kendalinya yang ditutup antara lain Lapangan Gasibu, Lapangan Saparua, Gedung Merdeka, dan Museum Gedung Sate. Penutupan juga dilakukan sejumlah aset yang berada di bawah dinas.

“Kebijakan pertama adalah dengan menutup museum Gedung Sate, kegiatan olahraga di Saparua dan Gasibu sementara ditutup,” katanya.

Penutupan ini membuat aktifitas di fasilitas umum, khsususnya di Gedung Sate sebagai pusat pemerintahan nyaris sepi. Parkir mobil yang biasanya penuh terlihat kosong, bahkan kantin yang biasanya dipadati PNS pun sepi.

Sejumlah penyedia makanan di kantin pun memilih menutup gerai.“Kami meminta pemakluman,”tandasnya.(*/Hend)

BANDUNG – Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dan Seminar Serikat Media Siber Indonesia Indonesia (SMSI) Jawa Barat (Jabar) berjalan lancar dan sukses, meski ditengah merebaknya virus Corona (Covid-19), di Hotel Grand Preanger, Kota Bandung, Selasa (17/3)

“Awalnya kami sempat ragu atas pelaksanaan Rakerda ini, karena sebelumnya ada himbauan dari Pemda setempat untuk tidak melakukan kegiatan yang melibatkan banyak orang,” ujar Sekjen SMSI Jabar Syukri Burhan yang biasa dipanggil Arie.

Namun demikian kata Arie, panita Rakerda sehari sebelum pelaksaan Rakerda, telah melakukan rapat panitia dan berkoordinasi dengan pihak hotel untuk antisipasi merebaknya virus Corona ini.

Sehingga akhirnya panitia memutuskan tetap menggelar Rakerda dan Seminar di hotel Grand Prama Preangger di Jalan Asia Afrika Kota Bandung tersebut.

“Dengan pelaksanaan Rakerda dan seminar sesuai jadwal, maka pihak hotel menyediakan sanitizer untuk membasuh tangan para peserta yang memasuki ruangan,” tutur pria yang juga salah satu pengurus PWI Jabar ini.

Masih kata Arie, meski dihantui dengan kejadian merebaknya virus Corona ini namun beberapa pengurus SMSI perwakilan kota/kabupaten se Jabar tetap turut hadiri pada Rakerda yang dibarengi seminar bertajuk: “Peluang dan Tantangan Media Siber di Era Digital”.

Sementara itu, Ketua SMSI Jabar, Hardiyansyah, Rakerda ke-3 SMSI Jabar diikuti oleh hampir seluruh perwakilan SMSI di Jabar. Meskipun pelaksanaan dilakukan di saat merebaknya Virus Corona. Perwakilan SMSI yang hadir antara lain dari Indramayu, Bekasi Raya dan Bogor Raya

“Alhamdulillah kegiatan berjalan lancar sebagaimna kita harapkan.

Semua sesi (rakerda dan seminar) berjalan dengan baik.

Meskipun kita tahu, sekarang tengah merebak Covid-19,”ujar Hardiyansyah.

Rakerda kali ini, kata Hardiyansyah, tidak saja dihadiri oleh anggota dan pengurus SMSI tingkat kabupaten/kota se-Jabar, melainkan juga pengurus dan anggota Persatuan wartawan Indonesia (PWI) Jabar, yang hadir sebagai undangan, dan beberapa anggota SMSI daerah yang hadir secara perorangan (non-perwakilan).

“Rakerda yang dibuka langsung oleh Ketua Umum SMSI Pusat, Firdaus, ini sebagai langkah konsolidasi anggota dan pengurus SMSI yang ada di Jabar, serta untuk menyusun program-progam yang akan dilaksanakan SMSI Jabar pada setahun ke depan,” ungkap Hardiyansyah.

Selain itu, untuk menambah wawasan pengelola media siber, khususnya anggota SMSI Jabar, sebelum Rakerda digelar acara seminar bertajuk “Peluang dan Tantangan Media Siber di Era Digital” dengan menampilkan pembicara yang mumpuni di bidangnya.

Yakni Kamsul Hasan (Ahli Pers) dan Mellysta Widiatuti (Ayo Network).

“Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan di kepanitiaan Rakerda, anggota dan pengurus SMSI daerah yang sudah hadir di kegiatan ini.

Tidak lupa saya haturkan terima kasih juga kepada pihak-pihak sponsor yang telah mendukung kegiatan ini, seperti Bank BJB, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), PT. Pos Indonesia dan Bank BJB Syariah,” pungkas Andhy.(*/Hend)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil meminta kepada bupati dan wali kota mengurangi kegiatan yang melibatkan banyak orang guna mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19.

“Saya juga mengimbau kepada warga Jabar agar kegiatan yang melibatkan massa untuk dikurangi atau ditunda. Selain itu, dia meminta destinasi wisata yang bisa dikunjungi orang dalam jumlah banyak ditutup sementara,” katanya dalam siaran pers Pemerintah Provinsi, Selasa.

Ia mengatakan bahwa minimal dalam dua minggu dari sekarang pembatasan mesti diterapkan di tempat-tempat wisata dan tempat kerumunan orang.

“Kalau Pangandaran, Bupatinya per hari ini masih pingin membuka seperti biasa, tapi saya sudah arahkan sebaiknya dua minggu ini ikuti arahan pemerintah provinsi,” kata dia.

Gubernur pada 16 Maret menggelar video konferensi dengan 27 kepala daerah kabupaten/kota untuk membahas penanganan COVID-19.

Dalam konferensi video tersebut, dia menekankan pentingnya pemeriksaan orang-orang dengan status dalam pemantauan terkait COVID-19.

“Proaktif tes kita itu dilakukan kepada yang mayoritas ODP (Orang Dalam Pemantauan) yang datang dari luar negeri dari negara yang dicurigai terpaparnya lebih banyak. Dan memang secara statistik semakin mendekati, kita akan memberikan prioritas bantuan kepada daerah-daerah yang mendekati kota Jakarta, seperti Depok,” kata Gubernur.

“Proses proaktif tes ini sudah makin intensif kita lakukan untuk memperluas jaringan informasi dan situasi yang kita harapkan bisa hadir dengan informasi yang sejelas-jelasnya,” katanya.

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan itu harus dilakukan secara bertahap karena tidak memungkinkan memeriksa seluruhnya dalam satu waktu.

“Kalau itu sudah selesai dan test kit juga semakin banyak, maka masuklah kepada tahap dua, yaitu mereka-mereka yang merasa tidak nyaman, tapi tetap dalam kendali keputusannya dari pemerintah. Tidak bisa versi dari masyarakat saja, karena kalau versi masyarakat semua ingin tes juga kapasitasnya tidak memungkinkan, kita penduduk hampir 50 juta,” katanya.(*/Hend)

PALEMBANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang masih enggan mengambil kebijakan untuk meliburkan pelajar baik tingkat SD hingga SMP terkait virus corona (Covid-19), meskipun sudah ada surat instruksi dari pemerintah pusat.

Pasalnya, di Kota Palembang belum ada kasus warga positif virus corona. Kebijakan untuk meliburkan pelajar rencananya baru akan diambil setelah Pemkot melakukan rapat kecil yang melibatkan para ahli dan pihak terkait.

“Namun, untuk saat ini kebijakan pemerintah daerah untuk mengikuti aturan tersebut belum bisa kita lakukan, ” kata Wali Kota Palembang, Harnojoyo, Senin (16/3/2020).

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini di Kota Palembang belum ada pasien positif corona. Meski begitu, Pemkot mengambil langkah antisipasi. Bahkan, untuk warga yang tidak mempunyai kepentingan di luar diimbau untuk beraktifitas di dalam rumah.
“Sejauh ini kita sudah ikuti instruki sesuai daerah terjangkit, seperti adanya fasilitas cuci tangan dan penyiapan hand sanitizer.
Tetapi keputusan bekerja di rumah dan libur sekolah, Palembang belum bisa kami putuskan hasilnya,”paparnya.(*/Gint)