Berita Daerah

PADANG – Pandemi corona menyebar kemana-mana termasuk pasar .Penyebaran virus corona di Pasar Raya Padang, Sumatera Barat menularkan 17 orang pedagang. Bahkan, ada yang meninggal tiga orang sehingga membuat kawasan pusat perbelanjaan di Kota Padang ini masuk zona merah dan akan ditutup selama lima hari.

“Pasar Raya sudah masuk zona merah Covid-19, karena itu mata rantai penyebaran virus ini harus cepat kita putus,” ujar Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, usai rapat bersama Forkompimda Kota Padang, di Balaikota, Sabtu (18/4/2020).

Dinas Kesehatan Kota Padang mencatat, sebanyak 17 pedagang sudah terpapar virus tersebut. Bahkan, tiga di antaranya meninggal dunia. “Pasar Raya harus segera disemprot cairan disinfektan,” sebut Mahyeldi.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, Endrizal mengatakan, pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada pedagang terkait penyemprotan. Direncanakan, sosialisasi dilakukan mulai hari ini hingga Minggu 19 April.

“Penyemprotan total kita lakukan mulai Senin (20 April),” tuturnya.

Endrizal menyebut, penyemprotan disinfektan memang harus dilaksanakan sesegera mungkin. Penyemprotan dibantu mobil Dinas Pemadam Kebakaran dengan menyemprot semua tempat di Pasar Raya.

“Penyemprotan dilakukan hingga Jumat (25 April 2020) agar pasar tersebut bersih dari virus, hal ini sekaligus untuk menghentikan sementara interaksi di pasar tersebut,” ungkapnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dilapangan, pedagang yang terpapar itu mulai pedagang kain bersama karyawannya, pedagang buah-buahan dan pedagang kaki lima.(*/Wido)

SURABAYA – Realokasi dana desa sebesar Rp 2,3 triliun di Jatim disalurkan untuk bantuan langsung tunai (BLT). Sebanyak 1.286.374 rumah tangga miskin (RTM) yang terdampak Covid-19 akan mendapatkan bantuan.

Tahap pertama dana tersebut bakal cair sebelum Ramadhan. Setiap keluarga penerima BLT akan mendapat bantuan Rp 600 ribu yang dibayarkan untuk tiga bulan. Bila ditotal jumlah yang akan diterima RTM senila Rp 1,8 juta.

“BLT diberikan selama tiga bulan. Mulai dari April hingga Juni. Skemanya non tunai atau cashless,” terang Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Jumat (17/4/2020).

Menurut Khofifah, realokasi dana desa ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 6 Tahun 2020 sebagai revisi Permendes 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Permendes itu mengatur terkait besaran realokasi dana desa yang dialihkan untuk pembangunan fasilitas kesehatan hingga bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat desa. Kriteria rumah tangga yang berhak atas BLT diantaranya keluarga miskin non Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

“Serta belum mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH), non pra kerja yang kehilangan mata pencaharian, dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis,” ungkapnya.

Realokasi dana desa merupakan bentuk jaring pengaman sosial masyarakat guna mengurangi dampak ekonomi akibat Covid-19. BLT tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan logistik jelang Ramadan.

“Kami berharap BLT dapat meringankan beban warga desa yang terdampak covid-19. Saya meminta kepada seluruh kepala desa dan pemerintah Kabupaten/Kota dapat segera merampungkan data penerima BLT,”terangnya.(*/Gio)

LUMAJANG – Gunung Semeru kembali menunjukkan aktivitas vulkanisnya dengan mengeluarkan guguran awan panas. Awan panas ini meluncur sejauh 2 kilometer yang mengarah ke wilayah Besuk Bang.

Kabid Penanggulangan dan Logistik BPBD Lumajang, Wawan Hadi membenarkan adanya aktivitas vulkanis gunung berapi tertinggi di Pulau Jawa tersebut.

“Ya memang benar, jam 06.00 WIB pagi tadi. Hanya guguran awan panas yang membumbung tinggi dari puncak sekitar kawah,” ungkap Wawan Hadi, Jumat (17/4/2020).

Meski demikian, Wawan menyebut status Gunung Semeru masih berada di waspada level II dengan melarang aktivitas masyarakat dengan radius satu kilometer, dan empat kilometer pada lereng tenggara dan selatan, yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif Gunung Semeru sekaligus sebagai alur luncuran awan panas guguran.

“Memang untuk daerah Semeru itu aliran laharnya itu kan mengarah ke Besuk Bang, Besuk Kobokan, dan Besuk Kembar. Saat ini mengarah ke Besuk Bang,” jelasnya.

Pihaknya telah meminta masyarakat agar tidak melakukan aktivitas dalam radius satu killometer dari kawah aktif dan di wilayah sejauh empat killometer di sektor lereng selatan – tenggara yang merupakan wilayah bukaan kawah aktif Gunung Semeru (Jongring Seloko) sebagai alur luncuran awan panas guguran.

“Saya pastikan aktivitas warga masih jauh dari kawah, warga juga masih normal bekerja seperti biasanya,”jelasnya.(*/Gio)

CIREBON – Adanya pandemi corona Pemkab Cirebon sepakat untuk meniadakan salat tarawih di masjid selama Ramadan tahun ini. Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi Forkopimda dan MUI Kabupaten Cirebon.

Salah satu poin kesepakatan adalah meniadakan untuk sementara salat Jumat serta sholat tarawei baik di masjid maupun musala.

“Kita tiadakan sementara salat jumat, salat tarawih, pesantren kilat, buka puasa bersama dan sejenisnya yang berpotensi membuat kerumunan banyak orang.

Silahkan salat tarawih di rumah masing-masing, dan salat Jumat diganti salat zuhur,” kata Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Jumat (17/4/2020).

Imron menjelaskan, peniadaan sementara salat tarawih di masjid dan musala ini bukan imbauan melainkan larangan yang bersifat sementara. Hal itu untuk mengantisipasi semakin mewabahnya penyebaran virus corona. Kalau masih tetap ada sholat tarawih berjamaah di masjid, penyebaran virus corona dikhawatirkan semakin tidak terkendali.

“Kita ikuti aturan pusat. Kemenag dan MUI pasti sudah melakukan kajian secara mendalam terkait masalah ini. Pokoknya, selama bulan Ramadan ini silakan salat tarawih di rumah masing-masing saja, supaya dapat memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” ujarnya.

Dia menambahkan, terkait salat Idul Fitri pihaknya masih menunggu keputusan pemerintah. Waktu yang masih cukup jauh, menjadi salah satu alasan supaya kajian yang dihasilkan bisa tepat. Sementara, untuk arus mudik pemerintah mengimbau untuk tetap di tempat asal dan tidak pulang kampung. (*/Dang)

KARAWANG – Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanggulangan penyebaran Covid-19 di Karawang, Fitra Hergyana, mengatakan, kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Karawang masih bertambah. Hingga Rabu (15/4) jumlahnya sudah mencapai 50 orang.

Fitra mengatakan, terdapat tambahan pasien dari kasus terkonfirmasi positifnya pedagang kaki lima atau pedagang nonformal. Pasien ini meningkatkan jumlah kasus positif Covid-19 di Karawang.

“Bahwa terdapat klaster baru. Klaster baru ini ada pada pedagang kaki lima dan juga pedagang nonformal di masyarakat Karawang,” kata Fitra dalam konferensi persnya, Rabu kemarin (15/4/2020).

Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar tetap waspada dalam beraktivitas. Masyarakat diminta menggunakan masker jika keluar rumah dan membawa hand sanitizer atau rajin mencuci tangan dengan sabun.

“Intinya, masyarakat atau pedagang harus memperhatikan kebersihan dan taat aturan,“ ujarnya.

Sementara itu, dia menambahkan, pasien dalam pengawasan di Karawang tercatat yang masih dalam pengawasan sebanyak 41 orang. Tiga pasien meninggal dunia. Untuk ODP, terdapat kasus yang masih dalam pemantauan sebanyak 1.111 orang.

Menurut dia, adanya penambahan kasus itu membuat Pemerintah Kabupaten Karawang masih menimbang dan mengkaji rencana mengajukan pembatasan sosia berskala besar (PSBB) untuk mencegah peningkatan kasus penularan virus corona (Covid-19) di Kabupaten Karawang. Sudah ada lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang menerapkan PSBB. Kelima wilayah itu adalah Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi (Bodebek) selama 14 hari per Rabu, 15 April 2020.

”Kelima wilayah itu sudah disetujui gubernur dan Kemenkes. Untuk Karawang, kita masih kaji lebih dalam, dampak dari sisi ekonominya, sosialnya, dan kesiapan pemkab ke depan jika mau PSBB,” tuturnya.

Ia menjelaskan, jika mengajukan PSBB, pemerintah harus memperhatikan hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, sumber daya penanganan Covid-19, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan PSBB. Oleh karena itu, Pemkab masih mengkaji secara serius untuk mengajukan PSBB ke depannya.(*/As)

SURABAYA – Angka persebaran corona virus disease (covid-19) di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, semakin tinggi setiap harinya. Polisi pun sudah membuat peta anatomi persebaran virus corona di Surabaya, mulai kasus pertama hingga yang terakhir.

Peta anatomi tersebut dibuat untuk mencatat di mana saja kasus covid-19 terjadi. Kemudian polisi melakukan langkah-langkah pencegahan persebaran virus corona, seperti melakukan penyemprotan cairan disinfektan dan menerapkan physical distancing.

Tidak hanya itu, polisi bersama gugus tugas juga menggelar operasi berskala besar dan melakukan rapid test on the spot kepada warga. Sasarannya tempat kerumunan seperti warung kopi yang dijadikan tempat nongkrong anak-anak muda.

“Peta ini saya kasih gambar tentara. Peta ini kami tunjukkan namanya peta anatomi sporofit. Ini menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh gugus tugas yang diketuai Ibu Gubernur, karena kami di sini Polri dan TNI adalah bagian dari gugus tugas,” terang Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Rabu 15 April 2020.

Dia melanjutkan, polisi membuat peta anatomi tersebut supaya paham tentang bagaimana persebaran virus corona. Dari peta anatomi bisa diketahui bahwa covid-19 masuk ke Jawa Timur yang pertama dan kedua di Malang.

Luki melanjutkan, kemudian yang ketiga di Surabaya. Lalu untuk di Surabaya tepatnya di Surabaya Utara yakni salah satu jalan yakni Jalan Demak. Kasus yang kedua di Surabaya bergeser yang jaraknya radius 600 meter dari pertama.

Setelah itu, tambah dia, bergeser ke wilayah Selatan yaitu daerah Wonokromo dan sekitarnya. Selanjutnya kasus covid-19 kembali ditemukan di Surabaya Utara dan terjadi peningkatan cukup signifikan yang positif berjumlah 26 orang.

“Kami lakukan anev bersama Polrestabes bahwa di Jalan Gresik, daerah PPI (Surabaya Utara), kami akan lakukan pembatasan sosial mandiri. Kami akan keroyok dengan gabungan TNI dalam melakukan penyemprotan dengan motor. Karena mobil besar tidak bisa masuk,” tutupnya.(*/Gio)

SOLO – Merebaknya virus covid-19 berdampak luas pada perekonomian Soloraya. Bukan hanya melambat bahkan tidak sedikit yang harus berhenti beroperasi. Akibatnya, ribuan karyawan dirumahkan hingga terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK.

Hasil pemetaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Solo, belasan sektor bisnis terpukul telak lantaran pandemi corona tersebut.

Perusahaan-perusahaan hingga usaha menengah kecil mikro (UMKM) mengalami kerugian miliaran rupiah akibat anjloknya penjualan. Wakil Organisas dan Kerja Sama Kadin Solo, Farid Sunarto, mengatakan Kadin memetakan dampak Covid-19 itu.

Pemetaan ini dilakukan melalui rapat virtual via Skype dengan asosiasi bisnis di Kota Solo, Senin lalu. Hasil pemetaan ini menjadi rekomendasi Kadin Solo kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pemerintah Kota Solo, perbankan, dan lainnya.

“Kadin ini sebagai rumahnya dunia usaha. Kami memetakan dampak Covid-19 di berbagai dunia usaha. Kami pun berkoordinasi dengan pemangku kepentingan agar ada jalan tengah untuk mencari solusi terbaik,” ujarnya .

Farid menjelaskan wabah corona membuat kemampuan pengusaha dalam membayarkan kewajiban mereka terancam. Hal ini dipengaruhi merosotnya bisnis lantaran banyak pesanan yang dibatalkan atau pun ditunda, ketiadaan pembeli, sehingga menganggu keuangan.

Alhasil, kondisi ini berdampak besar pada karyawan perusahaan di Soloraya yang sebagian sudah dirumahkan dan kena PHK. Pelaku usaha membutuhkan relaksasi dan restrukturisasi bunga pinjaman dan kredit, penundaan pembayaaan PLN, BPJS Ketenagakerjaan, dan pajak.

“Pengusaha dalam keadaan bingung. Misalnya, kepada PLN kami minta penggunaan energi minimal lewat adanya penundaan pembayaran, tapi belum ada jawaban. Persoalan yang mengangkut kemampuan pengusaha dan dampaknya tenaga kerja masih menjadi pekerjaan rumah yang harus dicari jalan keluarnya,” paparnya.

Lebih lanjut Farid mencontohkan Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) memiliki 23 anggota aktif. Jika masing-masing memiliki 50 karyawan, maka akan ada sekitar 1.150 karyawan yang terdampak. Saat ini banyak anggota asosiasi ambruk, lelang pengadaan barang dan jasa ditunda, dan karyawan sementara dirumahkan.

Selain itu, dari Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) mengaku kena pukul dua kali. Pertama, pelemahan rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) berdampak pada harga barang-barang impor dan kedua penurunan penjualan hingga 45%.

Sedangkan dari Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Gas Bumi Indonesia (Hiswana Migas), penjualan elpiji, BBM, turun 70%. Penjualan elpiji 3 kilogram paling terdampak karena banyak warung yang tutup.

Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat karyawan yang bekerja untuk 10 anggota atau perusahaan di Soloraya yang dirumahkan (bukan PHK ). Apindo berharap ada kebijakan pemerintah yang lebih mendukung mengingat banyak restoran, hotel, dan tempat hiburan di Solo menutup tempat operasional mereka.

Apindo pun telah mengajukan permohonan ke PLN, tapi belum ada keputusan. khususnya untuk pengusaha skala. Apindo juga bakal mendesak Kementerian Ketenagakerjaan agar menerbitkan peraturan khusus mengatasi krisis ini.(*/D Tom)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil meninjau pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari pertama di Kota Bogor, Rabu (15/4/2020).

Kang Emil sapaan Ridwan Kamil menilai pelaksanaan PSBB di Kota Bogor berjalan baik. Hal itu terlihat dari penurunan jumlah kendaraan yang masuk Kota Bogor via pintu Tol Jagorawi.

“Laporan dari Jasa Marga, intensitas kendaraan yang melewati pintu masuk tol Jagorawi itu sudah turun hampir 50%. Jadi sementara tujuan PSBB terlihat ada hasilnya di pagi ini,” kata Kang Emil.

Menurut Kang Emil, kepolisian sudah mendirikan pos-pos penjagaan untuk memeriksa warga yang berkegiatan di jalan. Warga yang melanggar, kata ia, akan mendapat surat teguran.

“Kepada mereka yang melanggar aturan, yaitu mereka yang tujuannya tidak jelas, bukan kelompok yang termasuk di 8 (profesi) zona pengecualian PSBB, seperti (bidang) logistik, pangan, kesehatan, itu nanti akan diberi surat peringatan yang disebut blangko teguran, seperti surat tilang,” ucapnya.

“Dengan resminya PSBB, maka sanksi itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik. Ujung-ujungnya ada sanksi sesuai aturan. Ada kurungan badan, ada tipiring (tindak pidana ringan), denda, tapi itu di akhir. Di awal-awal kita beri surat teguran,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor Dedie Rachim menuturkan bahwa pelaksanaan PSBB harus disertai kedisiplinan warga.

“Sehingga butuh kedisiplinan, butuh dukungan, kesabaran. Pengen nanti bisa lebaran? Supaya nanti bisa lebaran, semuanya harus disiplin,” katanya.

Adapun Kapolda Jabar Rudy Sufahriadi dan Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto turut hadir dalam peninjuan tersebut.(*/Hend)

SOLO – Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Solo memprediksi puncak kenaikan jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19 pada Lebaran tahun ini. Terlebih, jika jumlah pemudik tidak terkendali dikhawatirkan jumlah ODP dan PDP meningkat signifikan.

Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Solo sekaligus Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Solo, Ahyani, mengatakan, puncak peningkatan jumlah ODP dan PDP diperkirakan terjadi pada Lebaran sampai 14 hari setelah Lebaran yang bertepatan pada bulan Mei-Juni.

Gugus Tugas akan melihat tren kenaikan jumlah ODP dan PDP pada periode tersebut.

“Lebaran kalau sampai pemudiknya banyak tidak terkendali khawatirnya itu. Kita bukan membatasi tapi mendorong masyarakat agar benar-benar disiplin, ketika mereka datang harus lapor, karantina, kalau karantina mandiri harus konsekuen dilakukan,” kata Ahyani saat jumpa pers di Balai Kota Solo, Selasa (14/4/2020).

Diharapkan pada Juni sudah mulai masa pemulihan (recovery) dampak pandemi Corona.

Saat ini, Pemkot Solo telah menyiapkan gedung Grha Wisata Niaga sebagai lokasi karantina bagi para pemudik berkartu tanda penduduk Solo selama 14 hari. Sampai Selasa, jumlah pemudik yang dikarantina di Grha Wisata Niaga sebanyak 82 orang. Para pemudik yang turun di terminal, stasiun dan bandara di Solo langsung diarahkan menuju Grha Wisata Niaga.

Selain itu, Pemkot menyiapkan dua lokasi lainnya sebagai tempat karantina ODP warga Solo yang tidak memungkinkan karantina mandiri di rumah masing-masing. Dua lokasi tersebut yakni Dalem Joyokusuman dan Dalem Priyosuhartan.

“ODP yang karantina mandiri di Kota Solo ada 374 orang,” imbuhnya.

Ahyani menyebutkan, jumlah kasus terkonfirmasi positif corona di Kota Solo masih sama seperti hari sebelumnya yakni lima orang. Rinciannya, dua orang dirawat, satu orang sembuh, dan dua orang meninggal.

Jumlah PDP bertambah tiga orang dari sebelumnya 62 orang menjadi 65 pasien. Sedangkan ODP di Kota Solo bertambah lima orang dari sebelumnya 377 orang menjadi 382 orang. Rinciannya, delapan orang menjalani rawat inap di rumah sakit, 198 orang rawat jalan di rumah sakit, dan 176 orang rawat jalan di puskesmas.(*/D Tom)

MOJOKERTO – Penolakan lahan pemakaman untuk jenazah pasien kasus Covid-19 atau virus kembali terjadi. Kali ini penolakan dilakukan oleh warga Dusun Belukwangun, Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Kabupaten Mojokerto yang menolak lahan milik Perhutani di desanya dijadikan tempat pemakaman.

Hal ini terjadi warga mendapat informasi bahwa Pemprov Jawa Timur bakal memanfaatkan tanah milik Perhutani di Desa Suru, Kecamatan Dawarblandong, Mojokerto sebagai lokasi pemakaman pasien corona.

Bahkan warga memasang spanduk penolakan di akses masuk lahan sejak Minggu 12 April 2020 sambil menggelar aksi penolakan.

Spanduk bertuliskan ‘WARGA MENOLAK KERAS PEKAMAKAMAN COVID-19’ dan ‘MASIH WONG KENE YO WEDI MATEK’ atau dalam bahasa Indonesia artinya, meski orang sini ya tetap takut mati’, terpasang di lahan berukuran 100 meter persegi yang dapat memuat 40 jenazah corona ini.

Camat Dawarblandong, Norman Handhito mengakui adanya penolakan lahan milik Perhutani dijadikan pemakaman khusus jenazah corona oleh warga.

“Saya sudah sampaikan ke Kades Suru bahwa penyiapan lahan ini kebijakan Pemprov Jatim, tak hanya di Mojokerto saja. Ini menjadi rencana paling akhir sehingga kalau disetujui, lahan tersebut belum tentu terisi,” ungkap Norman saat dikonfirmasi awak media, Selasa (14/4/2020).

Dirinya juga berpesan masyarakat untuk tetap tenang, dan tidak reaktif terprovokasi adanya ajakan penolakan dari pihak manapun.

“Kami minta masyarakat jangan reaktif melakukan penolakan, ini kondisinya sudah Kedaruratan nasional. Kalau sudah diputuskan, maka kami akan turun sosialisasi ke masyarakat,”terangnya.(*/Gio)