SURABAYA – Jawa Timur menjadi zona merah dan tertinggi di Indonesia sebab itu berbagai daya upaya diusahakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur .
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa akan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menekan angka penularan virus corona (Covid-19) di wilayahnya. Pihaknya sangat serius dalam memerangi wabah penyakit ini.
Bahkan semua daya dikerahkan untuk menekan penularan Covid-19 di masyarakat. Sehingga jumlah warga yang terpapar bisa menurun. Kemudian nantinya diharapkan Jatim bisa bebas dari wabah tersebut.
“Sejak awal, kami sangat serius dalam menangani ini (Covid-19). Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya,” terang Khofifah di Gedung Grahadi Surabaya, Jumat (26/6/2020).
Menurut Khofifah, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan, serta masukan dari para pakar epidemiologi yang juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Fakta tingkat kedisiplinan masyarakat Jatim dalam penerapan protokol kesehatan berdasarkan survei IKA FKM Unair, masih kurang maksimal. Hal inilah yang menurut pakar salah satu penyebab munculnya klaster baru, dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jatim.
Sesuai temuan survei itu didapat fakta sejumlah pasar tradisional belum menerapkan protokol kesehatan secara baik.
“Menuntaskan pandemi ini tidak bisa dilakukan pemerintah sendiri. Butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat agar rantai penularan Covid-19 bisa diputus.
Termasuk di level pemerintahan sendiri, dari pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga desa harus linier. Tidak bisa beda-beda dan sendiri-sendiri,” paparnya.
Khofifah menambahkan, selain itu juga butuh dukungan yang kuat dari semua elemen masyarakat. Mulai dari forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media.
Seperti diketahui, dalam kunjungan ke Posko Gugus Tugas Provinsi Jatim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu dua minggu bagi Pemprov Jatim untuk menurunkan angka penularan Covid-19.
Jokowi juga memberikan sejumlah instruksi terkait penanganan tersebut. Seperti arahan untuk tes masif, pelacakan secara agresif, perawatan, dan isolasi mandiri terhadap pasien tanpa keluhan yang harus terus dilakukan dengan ketat.(*/Gio)
GUNUNG KIDUL – Musim kemarau diperkiarakan sebentar lagi namun Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyiapkan dana Rp 700 juta untuk menangani dampak kekeringan pada tahun 2020.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gunung Kidul Edy Basuki mengatakan, dana itu belum termasuk dana dalam pos anggaran di Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, dan bantuan dari swasta.
“Anggaran di BPBD tersedia sekitar Rp 700 juta. Tapi untuk kecamatan, saya tidak tahu karena mereka memiliki anggaran tersendiri,” kata Edy, Kamis (25/6).
BPBD Gunung Kidul sudah mulai memetakan daerah yang rawan menghadapi kekeringan selama musim kemarau serta berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan untuk mengantisipasi dampak kemarau.
“Mulai tahun ini pemerintah kecamatan dilarang menyalurkan bantuan sendiri. Hal itu dikarenakan dalam pelaksanaan dropping (penyaluran) harus menggandeng pihak ketiga. Tahun sebelumnya bisa melakukan sendiri dengan tangki pengangkut air yang dimiliki, tapi untuk sekarang sudah tidak bisa dan harus bekerja sama dengan pihak ketiga,” katanya.
Sementara itu, Camat Girisubo Arif Yahya mengatakan, pemerintah kecamatan sudah tidak bisa lagi menyalurkan bantuan air bersih kepada warga karena penyaluran bantuan harus dilakukan dengan menggandeng pihak ketiga.
“Tahun ini anggarannya Rp 90 juta. Rencananya kita akan menggandeng pihak ketiga dan dropping dimulai awal Juli,”ungkapnya.(*/D Tom)
SURABAYA – Jawa timur menjadi sorotan karena mencapai penyebaran covid-19 yang paling tinggi .Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengeluhkan rendahnya kesadaran masyarakat Surabaya Raya untuk menerapkan protokol kesehatan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Curhatan tersebut disampaikan ke Presiden Joko Widodo, saat berkunjung ke Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).
Di hadapan Jokowi, Khofifah memaparkan hasil survei Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair). Hasil survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya di tempat ibadah masih rendah.
Di mana, 70 persen di antaranya masih enggan mengenakan masker dan tidak menjaga jarak sebesat 84 persen. “Kemudian di pasar tradisional, masyarakat yang tidak menggunakan masker 84 persen.
Tidak physical distancing 89 persen. Ada juga di tempat tongkrongan, 88 persen tidak bermasker, 89 persen tidak jaga jarak. Ini hasil dari IKA FKM Unair,” ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya ini membuat pihaknya kesulitan mengendalikan penyebaran Covid-19. Di mana rate of transmission (RT) atau tingkat penularan di Surabaya Raya sempat berada di bawah angka 1, kembali naik setelah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) berakhir.
“Kami sempat mendapatkan kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni (satu hari setelah PSBB Surabaya Raya berakhir) sebetulnya rate of transmission di Jawa Timur sudah 0,86 persen, tapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 kemarin menjadi 1,08 persen,” ujar Khofifah.
Khofifah melanjutkan, RT di Kota Surabaya juga sempat berada di bawah satu, meskipun hanya bertahan enam hari. Kemudian di Sidoarjo, angka RT di bawah satu hanya bertahan delapan hari, dan di Gresik bertahan enam hari.
Angka RT di bawah satu, tidak bisa dipertahankan sampai 14 hari sesuai standar WHO dan Bappenas, yang artinya belum bisa menerapkan tatanan normal baru atau new normal.
Khofifah berpendapat, kembali meningkatnya tingkat penularan tidak lepas dari kegiatan kunjungan masyarakat saat Lebaran. Meskipun Pemprov Jatim mengimbau untuk tidak dulu menggelar silaturahim, Khofifah mengakui sulit untuk mengendalikan masyarakat di hari Lebaran tersebut.
“Tetapi kemudian imbauan kami pada saat Lebaran supaya silaturahim secara virtual dan seterusnya, itu tidak mudah untuk mengajak masyarakat halal bi halalnya nanti secara digital saja. Ternyata dianggap kurang afdol,”tukasnya.(*/Gio)
BANTUL – Pariwisata saat ini mulai bangkit walau masigh dalam pandemi namun penerapan protokol kesehatan sangat penting dimanapun lebih-lebih di daerah wisata yang padat pengunjungnya .
Pengelola berbagai jenis objek wisata di Mangunan, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengembangkan destinasi baru di kawasan perbukitan. Hal ini dalam rangka menyambut new normal atau kenormalan baru di tengah pandemi wabah COVID-19.
Ketua Koperasi Noto Wono Mangunan Purwo Harsono di Bantul, Rabu (24/6), mengatakan, sejak kawasan wisata Mangunan Dlingo ditutup tiga bulan lalu akibat wabah COVID-19, pengelola dan pelaku wisata terus melakukan pembersihan. Pembenahan sarana dilakukan, termasuk penataan kawasan agar wisata tetap terurus.
“Sejak ditutup Maret itu saya sudah berhitung berkaitan dengan kawasan itu kalau tidak diurus, tidak dikelola pasti terjadi kerusakan, makanya walaupun tidak ada kunjungan tetap harus aktifitas, membersihkan, menambah yang kurang, karena saya ingin saat new normal itu ada new destinasi,” katanya.
Dia mengatakan, destinasi baru yang dikembangkan di kawasan Mangunan terdapat di Bukit Mojo, konsep destinasi yang ditawarkan, yaitu pesona pemandangan alam dari atas bukit. Kemudian juga kawasan yang dipenuhi dengan susunan batu sebagai daya tarik baru.
“Saya arahkan untuk membuat destinasi baru sebagai daya tarik baru di kawasan ini yang saya ikonkan besok di Bukit Mojo, nanti begitu objek wisata dibuka di sana total new destinasi, sementara objek wisata yang lain itu mengikuti,” kata pria yang akrab disapa Ipung tersebut.
Dia mengatakan, misalnya di objek wisata Hutan Pinus akan dibuat daya tarik rumah keong. Kemudian Bukit Panguk ada kapal, Puncak Becici ada bunga mekar dan cermin kota dengan karya-karya baru dari para pengelola, sehingga banyak hal yang ditawarkan setelah pandemi COVID-19 selesai.
“Jadi daya tarik baru dengan tema new destinasi, khusus di Bukit Mojo itu ada ikon dengan bentuk seperti mahkota raja, kemudian penataan panoramatema menata batu, jadi dibuat alami seperti gerbang gapura dari tatatan batu, dibuat terasiring batu, juga ada panggung batu,” katanya.
Berkaitan dengan persiapan pembukaan kembali objek wisata di Mangunan setelah tiga bulan ditutup karena dampak pandemi corona, kata dia, Dinas Pariwisata DIY sudah melakukan pendampingan kepada pengelola di sejumlah kawasan wisata perbukitan Mangunan.
“Dinas Pariwisata DIY menjelaskan protokol kesehatan di empat objek wisata, juga kepada sanggar pedagang terkait perilaku harus bagaimana, alat kelengkapan apa, loket wisata harus bagaimana, parkir harus bagaimana, sekaligus mengecek kelengkapan yang harus ada,” tukasnya.(*/D Tom)
TASIKMALAYA – BDB yang saat ini menjadi pandemi di daerah – daerah menjadi perhatian ksusus Dinas Kesehatanan .
Dinkes Kota Tasikmalaya mencatat, hingga saat ini terdapat lebih dari 600 kasus demam berdarah dengue (DBD). Sebanyak 16 orang dinyatakan meninggal dunia akibat DBD.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, Uus Supangat mengatakan, sejak awal tahun hingga Juni 2020 tercatat ada 634 kasus DBD.
Angka itu mengalami peningkatakan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019, yang menunjukkan angka 588 kasus. “Yang paling memprihatinkan, dari 16 orang yang meninggal, 11 orang di antaranya itu anak-anak,” kata dia, Rabu (24/6).
Berdasarkan data per wilayah, Kecamatan Kawalu merupakan wilayah paling tinggi mencatatkan kasus DBD dengan 118 penderita dan lima kasus kematian.
Posisi kedua ditempati oleh Kecamatan Mangkubumi dengan 84 kasus, selanjutnya Kecamatan Tamansari 70 kasus, Cihideung 66 kasus, Cibereum 58 kasus, dan sisanya menyebar di kecamatan lain.
Sementara kasus kematian akibat DBD selain di Kecamatan Kawalu dengan lima kasus, juga terjadi di Cipedes tiga kasus, Purbaratu, Bungursari, dan Cihideung, masing-masing dua kasus, serta Indihiang dan Tawang masing-masing satu kasus.
Uus mengatakan, pihaknya telah melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk penanggulangan DBB.
Pihaknya juga akan mengumpulkan para camat agar lebih menggerakan warganya dalam program pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara bersama-sama. “Karena faktor yang penting adalah PSN. Tidak bisa hanya mengandalkan fogging,” kata dia.
Ia juga mengingatkan agar warga menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Menurut dia, PSBH itu penting bukan hanya untuk menanggulangi Covid-19, tapi juga DBD.
Sebab, DBD di Kota Tasikmalaya juga berpotensi menjadi wabah.(*/Dang)
PURWAKARTA – untuk mencegah penyebaran covid-19 berbagai upaya Pemerintah Daerah seperti tak memberikan izin buka sementar tempat wisata .Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purwakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) belum memberikan izin semua tempat wisata untuk kembali dibuka.
Sesuai surat edaran ada beberapa destinasi wisata yang masih dilarang untuk dibuka hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam masa Pandemi Covid-19 ini berakhir.
Sekretaris Disparbud Kabupaten Purwakarta Heri Anwar mengatakan tempat wisata air seperti kolam renang atau waterboom masih dilarang dibuka kembali hingga 26 Juni mendatang.
Keputusan kembali dibuka akan disampaikan kembali tergantung kebijakan pemerintah.
“Sesuai surat edaran belum boleh dibuka sampai tanggal 26 (Juni),” kata Heri , Selasa (23/6).
Ia mengatakan sejak pekan lalu, pihaknya masih terus mengecek kesiapan tempat-tempat wisata untuk dibuka kembali dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB). Pengelola wisata harus menyiapkan protokol kesehatan sebelum nantinya bisa dibuka kembali untuk masyarakat.
Menurutnya, ada sejumlah protokol kesehatan yang harus disiapkan untuk memenuhi syarat beroperasi kembali. Mulai dari fasilitas hingga sumber daya manusia (SDM) yang mendukung pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19.
“Seperti menyiapkan petugas yang memantau pelaksanaan protokol kesehatan, pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30 persen kapasitas, melakukan pembersihan disinfektan secara berkala, serta menyediakan fasilitas cuci tangan, pembatasan jarak, hingga pengecek suhu pengunjung,” tuturnya.
Ia pun mengimbau pengelola wisata air tidak bandel membuka wisatanya sebelum diizinkan pemerintah daerah. Menurutnya ada tindaklanjut kepada pengelola wisata yang diketahui curi start membuka tempat wisatanya.
“Kalau yang ada buka, nanti dari Satpol PP yang bertindak selaku penegak peraturan,”tegasnya.(*/As)
INDRAMAYU – Daerah Indramayu menjadi tertinggi peneybaran covid-19 di daerah Ciayumajakuning . Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu, Jawa Barat menyatakan kasus terkonfirmasi positif di daerah itu bertambah dua orang. Sehingga saat ini, total kasus di wilayah ini naik menjadi 31 dan menjadi yang tertinggi di wilayah III Cirebon atau Ciayumajakuning (Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan).
“Dua penambahan kasus positif Covid-19 itu dari orang tanpa gejala (OTG) dan orang dalam pemantauan (ODP),” kata Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Indramayu Deden Bonni Koswara di Indramayu, Senin (22/6/2020).
Ia mengatakan, dengan adanya penambahan dua orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, maka di Kabupaten Indramayu saat ini menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan wilayah Ciayumajakuning, yakni dengan 31 kasus.
Dua kasus positif tersebut, kata dia, satu kasus dari hasil kegiatan tes usap (swab) massal dan satunya lagi dari tes usap mandiri.
Deden menjelaskan, pasien pertama yang terkonfirmasi positif yakni DP (34), yang berjenis kelamin laki-laki dari Kecamatan Patrol.
“Pasien DP sebelumnya melakukan pemeriksaan tes usap secara mandiri dan hasilnya ternyata positif, padahal tidak mengeluh apa pun atau OTG,” katanya.
Menurut dia pasien tersebut sudah berada di ruang perawatan isolasi RS Bhayangkara dengan kondisi sehat dan tidak ada gejala klinis. “Kami akan melakukan pelacakan dan tes usap kontak erat pasien tersebut,” katanya.
Untuk pasien kedua yang positif, yakni U (43) berjenis kelamin perempuan, dari Kecamatan Sukagumiwang, di mana hasil laboratorium menunjukan positif.
Pasien tersebut, kata dia, adalah orang yang sedang berobat ke Puskesmas Sukagumiwang dengan keluhan batuk pilek dengan diagnosa ODP yang kemudian dilakukan pengambilan tes usap pada saat itu juga.
“Oleh Puskesmas Sukagumiwang pasien sekarang sudah dibawa ke ruang perawatan RSUD Indramayu. Dan akan dilakukan tracing dan tes usap kontak erat pasien tersebut,” ungkapnya.(*/Dang)
SURABAYA – Kasus covid-19 masih tinggi di jawa timur namun hal ini tidak menghalangi untuk sektor mendukung perekonomian tetap berjalan dan perlu menerapan protokol kesehatan dan kepedulian masyarakat .
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa memastikan bahwa aktivitas perekonomian warga dan sektor pariwisata di Malang Raya bisa berjalan di tengah pandemi Covid-19 atau virus corona.
Khofifah memutuskan untuk menetapkan status Malang Raya sebagai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi menuju New Normal. Keputusan itu dilakukan setelah angka penyebaran Covid-19 di Jatim terus meningkat.
“Secara bertahap mereka (di Malang Raya) bisa beraktivitas dari segi ekonomi, perdagangan dan pariwisata,” kata Khofifah dikutip dari okzone, Jakarta, Senin (22/6/2020).
Khofifah menekankan, setelah berkordinasi dengan pihak Bupati dan Wali Kota, mereka memastikan bahwa dalam aktivitas tersebut akan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Tak hanya itu, Khofifah menuturkan, standar protokol kesehatan yang ketat juga berlaku di pasar-pasar tradisional yang ada di Jawa Timur. Pedagang maupun penjual akan dipastikan menjalankan protokol kesehatan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.
“Tapi SOP protokol dipastikan bisa dilaksanakan. Pasar tradisional Malang Raya, relatif sudah melakukan protokol tapikan tetap tiap hari ada pengunjung baru dan penjual ada masker terbatas, ini harus dikawal betul-betul,” papar Khofifah.
Khofifah menjelaskan, diputuskannya Malang Raya melakukan masa transisi atau belum menerapkan New Normal, lantaran setelah melakukan koordinasi dengan pihak terkait soal evaluasi penyebaran di wilayah Jatim.
“Sebetulnya sejak awal juga belum. Setelah PSBB mereka ambil keputusan masuk transisi kami didampingi pakar Epidemiologi, sejak awal transisi dievaluasi. Kami sampaikan bahwa posisi Batu dan Kota Malang Zona Kuning, Kabupaten Malang zona oranye,” tandasnya.(*/Gio)
BANDUNG – Test yang dilakukan oleh gugus tugas Provinsi Jabar di Puncak menjaring para wisatawan dari Jabodetabek mayoritas dari Jakarta .
Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyebutkan 69 wisatawan asal Jakarta sekitarnya dinyatakan reaktif Corona (Covid-19) saat rapid test di Puncak Bogor.
“69 dari 2000-an pengunjung puncak Bogor & Cipanas Cianjur ditemukan reaktif saat rapid test massal. Mayoritas wisatawan dari Jakarta,” ujar Ridwan Kamil dalam akun Twitternya @ridwankamil, Senin (22/6/2020)
“Segera ditindaklanjuti dengan swab dan kontak tracing. Gugus Tugas Provinsi akan terus sidak dan random sampling selama AKB di tempat-tempat keramaian. Mari disiplin,” ujar Ridwan Kamil menambahkan.
Koordinator Sub Divisi Pengawasan dan Penegakan Aturan GTPP Jabar Dedi Taufik mengatakan, 69 pengunjung tersebut didapatkan dari 1.540 pengetesan.
Operasi tersebut berlangsung selama dua hari, yakni pada Sabtu dan Minggu (20-21/6/2020)
Dedi mengatakan pada hari pertama tes dilakukan di empat titik, yakni Rest Area Segar Alam Kab. Cianjur, Area Masjid Atta’awun, Argowisata Gunung Mas, dan Simpang Gadong Ciawi.
Selanjutnya, tes digelar di Taman Wisata Matahari.Kemudian, ujar Dedi, para pelaku perjalanan tersebut akan segera ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab test.
Pemeriksaan sampel akan dilakukan di Labkesda Jabar dan mobil PCR yang difasilitasi oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar menargetkan 400 pengetesan di setiap titik.Dedi mengatakan, 2.000 alat rapid test dan 500 swab test disediakan dalam operasi gabungan kala itu.
“Kami antisipasi pergerakan yang masuk ke wilayah Bogor dan Cianjur. Karena Bogor dan Cianjur ini kan lintasan dan tujuan, terutama untuk wisata,” tukasnya.(*/Hend)
KOTA MALANG – Untuk mengantisipasi penyebaran virus corona Pemkot Malang sangat ketat untuk para wisatan yang akan menginap di daerah wisata dan sekitarnya .
Wisatawan yang akan berkunjung dan menginap di Kota Batu, Jawa Timur terutama dari daerah daerah zona persebaran corona tinggi diminta untuk melampirkan hasil swab.
Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko mengatakan bila pelampiran surat keterangan bebas Covid-19 berdasarkan hasil tes swab diutamakan bagi wisatawan yang datang dari Jakarta dan Surabaya.
“Ketika tamu itu dari zona merah, terutama Jakarta dan Surabaya, kami minta hasil swab, baru boleh menginap di Kota Batu,” ujar Dewanti Rumpoko ditemui usai rapat evaluasi masa transisi di Bakorwil Malang, Sabtu (20/6/2020).
Menurutnya, hasil melampirkan surat keterangan bebas Covid-19 dari hasil swab ini untuk meminimalisir penyebaran corona melalui orang tanpa gejala. Bila itu tidak disiapkan wisatawan tak akan diperbolehkan menginap di hotel – hotel di Kota Batu.
“Ketika menginap, itu harus swab, kalau tidak membawa surat itu, tidak boleh menginap di Batu,”tegasnya.
Dewanti menambahkan, beberapa tempat wisata di Kota Batu sudah mulai buka pada akhir Juni 2020. Namun, pihaknya menginginkan verifikasi ketat guna mengantisipasi penyebaran corona melalui para wisatawan yang hadir.
“Kalau wisata, itu masih belum buka, ada syarat sendiri. Semua tempat wisata belum buka. Akhir bulan Juni ini, ada beberapa tempat wisata yang akan dibuka,” jelasnya.
“Tapi, kami akan melakukan verifikasi ke lapangan dengan tim lengkap. Sehingga ketika itu benar-benar aman untuk dibuka, baru boleh dibuka, kita akan komunikasi dengan tempat wisata itu bagaimana, apa cukup rapid, atau swab juga,” tambahnya.
Nantinya sejumlah personel baik dari TNI, Polri, dan instansi terkait akan terus melakukan pengawasan selama tempat wisata tersebut buka. Hal ini untuk memastikan protokol kesehatan diberlakukan supaya tetap aman.
“Nanti kami minta kepada aparat TNI Polri untuk menjaga, agar situasinya tetap aman terkendali,” ungkpanya.(*/Gio)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro