Banten

SERANG – BPN Banten meminta dukungan dari DPRD Banten agar PTSL berlangsung dengan lancar  sebab PTSL akan berhubungan dengan masyarakat  untuk pengurusan tanah .

Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim didampingi oleh Ketua Komisi I Asep Hidayat menerima audiensi dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Banten, Selasa (23/06/2020).

Pada audiensi ini, Kepala Kanwil BPN Banten Andi Tenri Abeng didampingi oleh Plt Kabag TU dan lima kabid yakni Kabid Infrastruktur Pertanahan, Hubungan Hukum Pertanahan, Penataan Pertanahan, Pengadaan Tanah, serta Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan.

Andi Tenri Abeng menyampaikan beberapa program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten dan Kantor Pertanahan se-Provinsi Banten salah satunya adalah pelaksanaan dan kendala program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Andi berharap, adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten agar dapat turut membantu suksesi program PTSL tersebut baik dukungan pendekatan dengan masyarakat dan juga dukungan anggaran.

“Kami berharap adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten melalui DPRD Banten dalam mensukseskan program PTSL baik melalui dukungan pendekatan dengan masyarakat maupun dukungan anggaran,” harapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim menilai PTSL merupakan program yang sangat penting di Provinsi Banten dalam rangka penguasaan kepastian hukum untuk masyarakat agar memiliki legalitas tanah dengan sertifikat.

Fahmi Hakim juga berpendapat, bahwa masyarakat di Kabupaten dan Kota sangat antusias menyambut program PTSL. Karena menurutnya, program PTSL ini sangat mendukung masyarakat terkait kepastian hukum kepemilikan tanah.

“Selain itu hal ini juga berdampak penguatan ekonomi masyarakat dengan adanya sertifikat tanah, dan tidak ada tumpang tindih kepemilikan lahan di masyarakat khususnya di desa-desa,” tuturnya.

Fahmi Hakim juga menilai audiensi ini dirasa sangat penting agar program-program pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi serta pemerintah Kabupaten/kota dapat bersinergi dan saling mendukung.

“Audiensi ini sangat penting, dalam rangka program ini bisa dijalankan dan bisa sharing program Pemerintah Pusat dan didukung program Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/kota,” tuturnya.

Fahmi Hakim juga mengaku, pihaknya akan menindaklanjuti permintaan dari Kepala Kanwil BPN Banten terkait dukungan untuk suksesi program PTSL di masyarakat serta dukungan anggaran.

“Insya Allah, kita dari DPRD Banten akan menindaklanjuti kaitan dengan penyuksesan program ini dan kita juga tentunya supporting anggaran dan ini nanti secara administratif akan kita lakukan secara berkelanjutan dengan membukakan berapa jumlah yang kita support nanti dari Pemerintah Provinsi Banten dengan jumlah jangkauan PTSL itu yang sekarang sudah berjalan dan sudah luar biasa dan ini tentunya akan menjadi salah satu bagian penguatan program DPRD Banten,”ungkapnya.(*/Dul)

SERANG – Pada akhirnya untuk Kiai dan santri bisa menjalankan rapid test sementara yang lalu sempat menolak sebab belum mendapatkan penjelas yang jelas sebab untuk memutuskan mata rantai penyebaran covid -19.

Kiai dan santri se-Kota Serang akhirnya mendukung program pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran covid19. Sebelumnya, para kiai dan santri menolak dilakukan rapid test.

Ketua Presidium Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang Hasanudin mengaku sikap penolakan rapid test dilakukan secara spontan oleh para kiyai.

Mereka khawatir adanya pihak-pihak yang ingin menjerumuskan para kiyai dan memanipulasi hasil dari rapid test.

“Para kiai takut tidak di rapid test. Kecemasannya para kiai khawatir yang tadinya tidak sakit jadi sakit,” kata Hasanudin kepada wartawan usai dilantik. Senin (22/6/2020).

Saat ini, setelah diberikan penjelasan dan kepastian oleh Wali Kota Serang Syafrudin para kiyai akhirnya mendukung penuh program pemerintah yang akan melakukan rapid test.

Apalagi, lanjut Hasanudin, rapid test dilakukan dalam rangka untuk mencegah penyebaran covid19. “Intinya kalau untuk kemaslatahan umat semua program pemerintah harus kita dukung,” ujarnya.

Dia berharap, pandemi covid19 berakhir sehingga masyarakat dan umat islam khususnya dapat kembali beraktifitas seperti sediakala, seperti ibadah dan bekerja.

“Masyarakat kota serang bisa bebas dari covid19, pandemi ini juga cepat hilang muka bumi,” tandasnya.(*/Dul)

JAKARTA – Myasarakat perlu diberi pencerahan baik bimbingan dan penyuluhan perlunya rapid test yang diselenggarakan oleh Pemerintah karena semua itu untuk kebaikan masyrakat itu juga melibatkan para tokoh dan alim ulama.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memberikan 120 ribu tes cepat (rapid test) deteksi virus corona SARS-CoV2 (Covid-19) gratis untuk warganya.

Kendati demikian, banyak masyarakat Banten yang enggan menjalani tes ini karena faktor psikologis.

Menurut Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, dari total 12 juta, penduduk di provinsinya, pihaknya telah menyiapkan paket rapid test di BKKBN untuk satu persen warganya atau sekitar 120 ribu kepala keluarga (KK). Rapid test ini gratis dan sebenarnya bukannya warga tidak tahu mengenai hal ini.

“Ternyata banyak masyarakat masih tak mau melakukannya karena faktor psikologis, misalnya harus terpisah dengan keluarga atau dikarantina,” ujarnya saat konferensi pers virtual di akun Youtube Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bertema Manfaat Rapid Test Pada Kondisi Saat Ini, Jumat (19/6).

Karena itu, pihaknya langsung melakukan pendekatan personal termasuk mendekati sebuah lingkup pondok pesantren yang awalnya menolak tes ini.
Kemudian, dia melanjutkan, setelah diberikan pemahaman setiap langkah-langkah melakukan tes ini, masyarakat kini perlahan sadar.

“Sekarang sudah tidak menolak. Jangan takut rapid test karena tes (Pemprov Banten) gratis,” katanya. Selain itu, ia juga mengimbau masyarakat yang akan keluar rumah supaya bisa melaksanakan prosedur tetap Covid-19.(*/Dul)

SERANG – Mungkin kurangnya sosialisasi untuk masyarakat karena banyak yang menolak untuk di test covid-19. Beberapa waktu belakangan ramai diberitakan penolakan rapid test Covid-19 oleh masyarakat. Salah satu kasus ada di Kota Serang, Banten.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengungkapkan, penyebab banyaknya masyarakat menolak dilakukan Rapid Test Covid-19 yang dilakukan petugas.

Menurut Andika, banyaknya penolakan masyarakat di Banten melakukan rapid test disebabkan karena faktor psikologis. Masyarakat kehawatiran, jika positif akan langsung di isolasi atau dikarantina sehingga dipisahkan dari keluarganya.

“Kami telah melakukan upaya pendekatan secara personal dengan memberikan pemahaman kepada mereka melalui alim ulama, tokoh masyarakat dan pesantren bahwa rapid test ini dilakukan untuk keselamatan bersama dalam upaya deteksi dini penyebaran virus corona,” kata Andika, Jumat (19/6/2020).

Selain itu, kata Andika, adapula kekhawatiran masyarakat mengenai rapid test yang harus mengeluarkan biaya dari masyarakat. Padahal, rapid test telah disediakan pemerintah secara gratis untuk masyarakat.

Dalam menjalankan rapid test Pemprov Banten berpedoman kepada apa yang dinamakan positif rate yang merupakan salah satu indikator pelonggaran sosial dengan target kurang dari 5 persen jumlah penduduk, Jelas Wagub.

“Saya harapkan juga dari pelaksanaan rapid test yang dilaksanakan oleh pemerintah ini bisa diterima oleh masyarakat, dan tidak ada pemikiran harus bayar karena ini kan gratis disediakan untuk masyarakat,” kata Andika.

Untuk mencapai target tersebut, lanjut Andika, harus memperbanyak jumlah orang yang diperiksa PCR. Diakuinya, target sampel PCR berdasarkan BAPPENAS adalah 3.500/1 juta penduduk.

“Jumlah penduduk Provinsi Banten sendiri adalah 12 juta. Artinya sampel yang harus diperiksa sebanyak 42.000 orang. Saat ini Sampel yang dikirim baru 30 persen dari target,” paparnya.(*/Dul)

LEBAK – Seorang warga Kabupaten Lebak, Banten menjemur nasi bekas (nasi aking) menjadi penganan untuk konsumsi makanan tambahan di tengah pandemi Covid-19. “Saya kira nasi bekas dijemur itu bisa dijadikan makanan tambahan dan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga,” kata Sukanah (60 tahun), seorang nenek warga Rangkong RT 04 RW 03, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak pada Rabu (17/6).

Nasi bekas yang dijemur itu dapat dimanfaatkan untuk dijadikan aneka penganan yang menyehatkan dan memiliki kandungan gizi di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, nasi bekas dijemur bisa jadi bahan penganan cangkaruk maupun gipang dan jika tidak diolah bisa disimpan serta tak menimbulkan bakteri maupun busuk.

Namun, Sukanah ingin memproduksi makanan gipang dari nasi yang dijemur itu, tetapi belum memiliki uang untuk membeli gula putih dan minyak goreng. “Kami memproduksi aneka penganan dari nasi bekas itu dijadikan makanan tambahan untuk mengirit ekonomi keluarga, terlebih di tengah pandemi Covid-19,” kata Sukanah yang telah ditinggalkan suaminya meninggal dunia.

Sukanah mengatakan, selama ini kehidupan ekonomi keluarganya di tengah pandemi Covid-19 cukup terpukul karena usaha dari sektor pertanian pun terdampak. Saat ini, ia sudah tidak bekerja, namun bisa menghidupi enam anaknya yang masih duduk dibangku SD, SMP dan SMA. Sedangkan empat anak lainnya sudah berkeluarga.

Beruntungnya, kata dia, pada tahun ini, anaknya yang berprestasi di SMAN 1 Rangkasbitung menerima beasiswa dari salah satu perguruan tinggi ternama di Jakarta. Meskipun demikian, Sukanah hidup tak menggantungkan orang lain dan merasa terbantu dengan menggarap sawah milik orang lain.

Bahkan, Sukanah belum pernah membeli beras karena hasil bagian panen padi dengan pemilik sawah itu terpenuhi kebutuhan konsumsi pangan keluarga.

Selain itu, ia juga belum menerima dana bantuan sosial tunai (BST) yang digulirkan pemerintah akibat dampak Covid-19. Setahun lalu Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dicabut dengan alasan tidak jelas. “Kami juga merasa bingung dengan tidak menerima BST, padahal sudah dilakukan pendataan KK dan KTP juga termasuk dicabutnya PKH itu,” kata Sukanah.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra mengatakan, masyarakat yang belum menerima dana BST maupun bantuan langsung tunai (BLT) segera mengajukan kepada desa dan kelurahan setempat dengan dilengkapi identitas kartu keluarga (KK) dana kartu tanda penduduk (KTP). Pasalnya, nantinya desa dan kelurahan bisa melakukan memasukkan data ke Kementerian Sosial (Kemensos) untuk mendapatkan uang sebesar Rp 600 ribu selama tiga bulan.

Pendistribusian dana sosial itu bantuan dari APBN, APBD, dan Dana Desa setempat. “Kami menjamin semua warga yang terdampak Covid-19 menerima dana sosial itu,” ungkapnya.(*/Dul)

SERANG – Ratusan ulama dari Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Kota Serang menyatakan penolakannya terhadap rencana rapid test Covid-19 massal di pesantren. Pernyataan sikap ini bahkan menjadi viral setelah video penolakan diunggah di media sosial pada Senin (15/6).

Ketua Presidium FSPP Kota Serang, Hasanudin membenarkan, penolakan pihaknya terkait rencana rapid test massal di pesantren. Dia menilai, penolakan ini merupakan bentuk antisipasi adanya penyimpangan dalam kegiatan tersebut yang dikatakannya telah terjadi di berbagai daerah.

“Kemarin kita adakan diskusi dengan oara kyai dan membahas terkait program pemerintah untuk rapid test di pesantren untuk mencegah korona. Kiai-kiai berpikir ngapain tes kalau orang itu sehat?, ketika pesantren diliburkan juga hanya diam di pondok saja,” kata Hasanudin, dikutip dari republika ,Selasa (16/6).

Hasanudin mencontohkan, upaya rapid tes di beberapa tempat seperti di Kota Cilegon dan beberapa daerah lain yang seakan hanya menyasar para kiai.

“Seperti di Cilegon ada kiai yang tiba-tiba didatangi oleh orang yang menyebut dirinya tim kesehatan. Padahal, kiai itu sehat-sehat saja. Jadi ini langkah untuk mencegah adanya kelompok yang menyalahgunakan rapid test,” ujarnya.

Kendati demikian, Pondok Pesantren di Kota Serang dikatakannya tetap akan mengikuti protokol kesehatan seperti social distancing, memakai masker dan cuci tangan. Sebanyak 205 pesantren di Kota Serang bahkan menurutnya telah memperisapkan berbagai fasilitas penunjang kesehatan santri dan kiai.

“FSPP sudah memberikan rekomendasi, tapi masing-masing pesantren sebenarnya sudah melakukan inisiatif seperti kalau nanti santri masuk harus punya surat keterangan karantina di rumah. Artinya, kami tetap mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, hanya saja untuk rapid test sama-sama kita sepakat tidak setuju,” ujarnya.

Hasanudin mengatakan, meskipun FSPP Kota Serang telah mutlak menolak kegiatan rapid test massal, pihaknya masih membuka diri untuk berkomunikasi dengan Pemerintah Kota.

“Kita siap membuka komunikasi, kenapa kita membagikan video itu kan karena tujuannya menjaga kesehatan bukan yang lain,” katanya.

Semetara Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas mengatakan, pihaknya akan melakukan komunikasi persuasif terlebih dulu kepada para ulama di pondok pesantren. Pemkot Serang disebutnya akan menggencarkan edukasi pentingnya pencegahan korona yang dimulai dengan rapid tes.

“Kita akan utamakan dahulu komunikasi dengan sosialisasi dan pendekatan persuasif di pesantren-pesantren. Kita kan di satu sisi harus menekan penyebaran Covid-19, tapi di satu sisi juga harus melihat dinamika di masyarakat yang butuh treatment dan pola komunikasi publik yang efektif,” kata Hari Pamungkas.

Kota Serang disebutnya segera memasuki masa transisi menuju new normal atau kenormalan baru yang harus disiapkan dengan matang, termasuk protokol kesehatan di pesantren. “Kita memang harus melakukan pendekatan kepada mereka di pesantren, supaya mengerti pentingnya rapid test dan swab untuk menekan penyebaran, bukan untuk tujuan lain,” katanya.

Hari menyebut sosialisasi pencegahan korona sebenarnya telah dilakukan hingga di level gugus tugas RT/RW. Namun, adanya penolakan dari pesantrennterkait rapid test ini dikatakannya akan menjadi evaluasi agar kegiatan sosialisasi semakin digencarkan.

“Kita sudah siapkan rapid test untuk 22.700 masyarakat Kota Serang yang dilakukan gratis, termasuk bagi para santri dan kyai. Dengan adanya penolakan ini mungkin memang perlu diberikan sosialisasi sampai tingkat bawah,” ungkapnya.

Seperti diketahui angka kasus Covid-19 di Kota Serang pada periode Juni memperlihatkan jumlah yang meningkat signifikan. Data terkahir Dinkes mencatat ada 21 warga terkonfirmasi positif covid-19, 44 PDP (pasien dalam pemeriksaan) dan 354 Orang Dalam Pemantauan (ODP). (*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim memutuskan untuk memperpanjang kembali penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Tangerang Raya. Namun, PSBB kali ini akan lebih ketat pengawasannya dan ada sanksinya.

“PSBB masih diperlukan. Tapi saya ingin PSBB lebih ketat lagi. Pengawasannya lebih ketat lagi dan ada sanksinya. Tingkat kesadaran masyarakat sudah relatif lebih tinggi,” kata Wahidin seperti dikutip dari keterangan resmi. Senin (15/6/2020).

Dijelaskan Wahidin, masa edukasi PSBB sudah lewat sehingga perlu adanya pengawasan lebih ketat, terutama untuk masyarakat yang menyepelekan protokol kesehatan.

“Sekarang apapun itu namanya, yang betul adalah kesadaran memakai masker, kesadaran tetap tinggal di rumah, serta membawa alat pribadi mulai tisu, vitamin, dan sebagainya,” ujarnya.

Wahidin mempertegas bahwa penerapan PSBB yanh akan diperpanjang hingga 28 Juni 2020 mendatang akan lebih ketat dengan pengawalan dari personil Polri/TNI. “PSBB diperpanjang, sanksi lebih keras. Harus kerja lebih keras. Masa edukasi sudah,” tegasnya.

Perpanjangan PSBB di Tangerang Raya juga disepakati oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diani, dan Walikota Tangerang Arief R Wismansyah.

Disepakati pula, tidak ada penambahan istilah lain dalam PSBB untuk menghindari interpretasi sendiri atau kebingungan di masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti menjelaskan bahwa ssituasi terkini Covid-19 di Provinsi Banten tercatat sebanyak 9.281 kasus ODP, PDP 2.659 kasus, dan terkonfirmasi 1.106 kasus.

“Tingkat kesembuhan memcapai 52,4 persen, angka meninggal turun 7,4 persen, masih dirawat 40,2 persen,” ungkapnya.

Dikatakan secara nasional, Provinsi Banten peringkat kesembilan setelah Provinsi Papua. Dilihat dari angka kasus terkonfirmasi, dari posisi kedua kini ke posisi kesembilan.(*/Dul)

CILEGON – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon memutuskan untuk menutup sementara layanan Instalasi Gawat Darurat. Keputusan tersebut dilakukan setelah 23 tenaga medis terkonfimasi positif virus corona atau Covid-19.

Berdasarkan surat pengumuman diperoleh Okezone yang dikeluarkan oleh RSUD Cilegon bernomor 445/0170/ Yanmed, tentang sterilisasi IGD memberitahukan bahwa pelayanan IGD akan ditutup sementara selama 2 x 24 terhitung sejak Sabtu 13 Juni 2020 sampai Senin 15 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

“Untuk sementara waktu IGD tidak melakukan pelayanan dan akan buka kembali pada Senin 15 Juni 2020 pukul 15.00 setelah dipastikan semuanya aman,” dikutip dari pengumuman ditandatangani Plt Direktur RSUD Kota Cilegon dr Maisuri tertanggal 13 Juni 2020.

Keputusan tersebut dilakukan sehubungan dengan upaya pencegahan penularan terhadap penyakit Covid-19 ,dengan memperhatikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonenesia Nomor HK. 01.07 /MENKES /328 /2020.

“Instalasi Gawat Darurat RSUD Kota Cilegon akan dilakukan tindakan sterilisasi,” dalam salah satu point surat pengumuman.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten dr Ati Pramudji Hastuti memastikan pelayanan bagi pasien masih tetap dibuka dengan tetap mengikuti protokol kesehatan.

“RSUD Cilegon masih tetap membuka pelayanan untuk pasien,” kata Ati saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Sabtu (13/6/2020).

Berdasarkan data dari Dinkes Cilegon sebanyak 23 tenaga medis terkonfirmasi positif virus corona. Mereka diduga tertular setelah menangani pasien corona yang tak jujur saat berobat.(*/Dul)

SERANG – Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Serang terkait pembangunan jalur khusus sepeda di sembilan ruas jalan pada 2020 diputuskan diundur hingga 2021. Pengunduran ini dilakukan karena anggaran program ini digeser untuk penanganan pandemi Covid-19 di Ibu Kota Banten tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Serang Maman Luthfi membenarkan pengunduran salah satu program unggulan Dishub ini. Rencananya jalur sepeda dibangun di sembilan ruas jalan yakni, Jalan Ki Mas Jong–SDL, Jalan Brigjen K.H. Sam’un–SMA Mardiyuana, Jalan Veteran, Jalan Jenderal Ahmad Yani–SMAN 1, Jalan Abdul Latif–SDN Rau, jalan K.H. Sochari, Jalan Ciwaru-SD Pancamarga, Jalan Abdul Hadi, dan Jalan Yusuf Martadilaga–SDN 20 Kota Serang.

“Memang jalur sepeda rencana pembangunannya, untuk rambu jalannya, jalurnya tahun ini, cuma masalahnya semua anggaran kaitan 2020 kan digeser untuk penanganan Covid-19. Tahun depan akan kita usahakan lagi, kita jadikan program prioritas dinas untuk masyarakat,” kata Maman , Jumat (12/6).

Menurutnya, jalur sepeda seharusnya sudah dimulai pembangunannya pada tri wulan pertama 2020. Namun, karena adanya pandemi program ini harus direlakan untuk diundur hingga tahun depan.

Maman mengatakan program ini sebelumnya digadang-gadang bisa menjadi solusi untuk permasalahan menertibkan PKL (pedagang kaki lima) yang banyak berjualan di badan jalan.

Masalah parkir liar, khusunya di pusat kota juga disebut ya bisa diselesaikan jika jalur ini sudah dibangun dan diterapkan.

Kendati demikian, Maman meyakinkan program ini akan direalisasikan di tahun depan dan menjadi prioritas. “Mudah-mudahan bisa terealisasi dan kita mulai pembangunannya tahun depan, semoga Covid-19 ini juga cepat berlalu,” lanjutnya.(*/Dul)

SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sudah menyalurkan bantuan sosial (bansos) program jaringan pengaman sosial (JPS) sebesar Rp47.798.400.000 pada periode pertama. Total penerima bansos yang berasal dari APBD Banten sebanyak 421.117 kepala keluarga.

Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma mengakui, penyakuran bansos lambat karena adanya kendala pada pendataan dan kondisi pandemi saat ini yang harus mengikuti protokol kesehatan.

“Bantuan sosial JPS Covid-19 terkesan agak lama, karena proses pendataan dan pembuatan rekening bank membutuhkan waktu,” kata Budi.

Dijelaskan Budi, untuk tahap kedua dan ketiga akan lebih cepat karena data lebih baik dan rekening sudah ada dan siap disalurkan. ” Bagi penerima manfaat tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19,” ujar Budi.

Dia tidak menampik adanya penerima manfaat bansos memiliki rumah mewah dan kendaraan roda empat. Menurutnya, mereka adalah pekerja yang terdampak PHK di perusahannya.

“Mereka korban PHK, uang cash tidak punya untuk beli beras. Itu mereka berhak dapat,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinsos Provinsi Banten per tanggal 7 Juni 2020, tercatat realisasi penyaluran bansos program JPS sudah mencapai Rp47.798.400.000.

Di Kabupaten Tangerang sudah tersalurkan kepada 41.565 KK dengan nilai Rp24.939.800.000 dari total alokasi Rp268.439.400.000 untuk 149.133 KK. Untuk Kota Tangerang sudah tersalurkan kepada 8.958 KK dengan nilai Rp 5.374.800.000 dari total alokasi Rp156.209.400.000 untuk 86.783 KK.

Kemudian, di Kota Tangerang Selatan telah disalurkan kepada 5.243 KK dengan nilai Rp3.145.800.000 dari total alokasi Rp40.064.400.000 untuk 22.258 KK.

Sementara di Kabupaten Pandeglang telah disalurkan kepada 27.772 KK dengan nilai Rp13.886.000.000 dari total alokasi Rp67.009.500.000 untuk 44.673 KK. Selanjutnya di Kabupaten Lebak telah disalurkan kepada 438 KK dengan nilai Rp219.000.000 dari alokasi Rp17.482.500.000 untuk 11.655 KK.

Kabupaten Serang telah disalurkan kepada 466 KK dengan nilai Rp233.000.000 dari alokasi Rp84.150.000.000 untuk 56.100 KK. Dan untuk Kota Serang saat ini sedang proses penyaluran kepada 22.108 KK dengan nilai Rp11.054.000.000. Selanjutnya akan disalurkan kepada 30.200 KK dengan nilai Rp45.300.000.000.

Untuk Kota Cilegon total alokasi bantuan dengan nilai Rp30.562.500.000 untuk 20.375 KK. Saat ini, akan diproses untuk 13.576 KK dengan nilai Rp6.788.000.000.

Bansos diberikan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp600 ribu bagi KPM di wilayah Tangerang Raya. Sedangkan, KPM di daerah lainnya yaitu Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak akan mendapat Rp500 ribu. Bansos tersebut diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Bansos yang diterima masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini berasal dari beberapa sumber, yaitu pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial (Kemensos), provinsi, dan kabupaten/kota.

Di Banten, anggaran bansos bersumber dari pemerintah pusat akan disalurkan kepada 248.823 sasaran sesuai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sementara bansos dari Pemprov Banten dialokasikan untuk 421.117 sasaran. Dan bansos dari pemkot/pemkab akan disalurkan kepada 309.570 sasaran.(*/Dul)