SERANG – Tim Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Banten melakukan rapid test kepada para pengendara roda empat dan dua di halaman Stadion Maulana Yusuf, Serang, Rabu, (3/6/2020). Hasil sementara diketahui satu orang terkonfirmasi reaktif.
Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten Mahmud mengatakan, rapid test drive thru ini dilakukan sebagai upaya untuk memetakan virus di Kota Serang. Sehingga, ketika ada yang reaktif, akan lebih mudah melakukan pemutusan mata rantai COVID-19.
Terlebih, kasus warga yang terinfeksi virus Corona di Kota Serang mengalami tren kenaikan. Sebab saat ini wilayah Kota Serang dikategorikan sebagai zona orange atas COVID-19. “Tadi dari pantauan sampai jam 10:15 WIB ada satu orang yang reaktif. Setelah semua hasilnya kami akan lakukan edukasi bagi yang reaktif, lalu akan dilakukan PCR swab kemudian harinya,” katanya saat ditemui di lokasi.
Dia menjelaskan, pada dasarnya hasil rapid test akan diketahui dengan waktu 15 menit. Namun berdasarkan konsep drive thru, warga yang telah di test akan diinformasikan melalui pesan singkat apabila negatif. Tetapi, untuk yang reaktif akan ditelepon langsung oleh tim gugus tugas guna dilakukan PCR swab.
“Sebenarnya untuk rapid test sendiri 15 menit sudah ketahuan, tapi inikan drive thru. Jadi nanti kami infokan secara whatsapp blas ketika non reaktif, tapi kalau reaktif akan kami telpon langsung dan ditetapkan keesokan harinya untuk tes PCR,” terangnya.
Menurutnya, antusias warga untuk mengetahui kesehatan diri sangat antusias. Hal itu diketahui ada 1000 orang perhari yang mendaftar online untuk mengikuti rapid test.
Di Kota Serang kegiatan rapid test drive thru akan dilakukan selama 3 hari. Perharinya, tim Gugus Tugas COVID-19 menyediakan 1.000 sampai 1.250 alat rapid test secara gratis untuk masyarakat. “Untuk di Kota Serang kami akan laksanakan pada 3-5 Mei 2020. Masing-masing targetnya 1.000 orang,” ujarnya.
Sementara, salah satu pengendara roda empat Budi Heryanto mengaku baru pertama kali mengikuti rapid test. Dia mengapresiasi pemerintah yang menyediakan tes kesehatan untuk masyarakat secara gratis. Terlebih, dirinya mengetahui hasil rapid test dinyatakan non-reaktif. “Bagus sekali, ini membantu untuk mengetahui kondisi kesehatan kami. Saya dukung protokol pemerintah. Saya pertama kali (di rapid test), jadinya sudah keluar, negatif,” tuturnya.
Pantauan di lokasi, petugas tenaga kesehatan mengambil darah di jari warga untuk melakukan test. Kemudian darah itu dites dengan alat. Tidak hanya itu, para petugas juga menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang lengkap serta mengedukasi warga dengan ramah.
Untuk area rapid test, tim gugus tugas Covid 19 menyediakan tiga jalur kendaraan. Diantarany, Satu jalur khusus untuk pengendara roda dua dan dua jalur untuk kendaraan roda empat. Sementara, tempat rapid test disediakan 6 meja.(*/Dul)
SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mulai mensosialisasikan penerapan new normal atau kenormalan baru bagi para pelaku usaha dan masyarakat di wilayahnya. Hal ini terlihat dari rapat gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 Kota Serang dengan seluruh stakeholder, pengusaha dan tokoh ulama Kota Serang, Selasa (2/6).
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan dirinya optimis tatanan new normal akan berlangsung dengan baik kedepannya dengan sosialisasi yang berkesinambungan dari berbagai pihak. Namun Pemkot Serang hingga kini masih menyelesaikan aturan dan surat edaran untuk teknis penerapan new normal di masyarakat.
“Aturan new normal ini kan untuk masyarakat juga, jadi jika tidak patuh maka resikonya akan berdampak bagi masyarakat sendiri. Untuk itu kita akan lakukan sosialisasi terus, menyebar surat edaran sampai ke tingkat RT/RW atau kampung-kampung,” jelas Syafrudin usai rapat gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Serang, Selasa (2/6/2020).
Menurutnya, penerapan new normal ditargetkan mulai berlaku pada Juni ini yang sosialisasinya baru akan dimulai setelah surat edaran teknis pelaksanaan new normal ini selesai dibuat. “Surat edaran masih belum selesai, terkait bagaimana teknisnya untuk masyarakat jelasnya baru bisa diketahui setelah surat edaran selesai,” ujarnya.
Sebelum penerapan new normal, Syafrudin menyebut pihaknya akan melakukan rapid test massal bagi masyarakat di wilayahnya. Proses tracking bagi para pasien terkonfirmasi Covid-19 juga daat ini masih terus berlangsung untuk menekan penyebaran virus.
“Rapir test massal akan kita adakan Rabu besok yang kita mulai bagi para pegawai PNS (pegawai negeri sipil) dan Nakes (tenaga kesehatan). Tracking juga masih terus kita lakukan, jadi penanganan kesehatannya masih terus berlanjut,” katanya.
Untuk menyukseskan penerapan new normal, setiap elemen masyarakat hingga aparat akan melakukan sosialisasi aturan ini. “Semuanya akan sosialisasi dampai ke tingkat gugus tugas pencegahan Covid-19 di tingkat RT/RW, berdama TNI/Polri,” ungkapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, M Iqbal menyebut adanya aturan tatanan kenormalan baru tidak menutup kemungkinan terjadinya gelombang pandemi Covid-19 kembali. Namun, dengan aturan dan teknis pelaksanaan new normal yang akan dirumuskan dan ketaatan masyarakat, kemungkinan terburuk tersebut bisa dihindari.
“Ini (new normal) kan agar masyarakat tidak semakin terpuruk salah satunya dalam sektor ekonomi, jadi bagaimana keberlangsungan hidup tetap berjalan tapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Tapi selama protokol kesehatan ini tidak dilakukan atau tidak diterapkan secara mutlak oleh masyarakat bukan tidak mungkin ada gelombang pandemi berikutnya,” kata M. Iqbal.
Menurutnya, aturan new normal merujuk dari pendapat organisasi kesehatan dunia (WHO) yang menyebut kenormalan baru ini bisa dilakukan. Namun jika merujuk pada pendapat para ahli epidemiologi aturan ini seharusnya masih belum bisa dilaksanakan.
“Kalau mengikuti pendapat ahli epidemiologi sevenarnya new normal ini belum bisa diterapkan, tapi kalau WHO bisa. Kalau WHO kan yang penting ada pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah untuk menekan pandemi,” ungkapnya.(*/Dul)
LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten membatalkan pelaksanaan tradisi “Seba Badui” yang digelar masyarakat Badui yang tinggal di kawasan gunung Kendeng. Pebatalan guna mencegah penularan virus Corona baru atau COVID-19.
“Pembatalan itu ditandatangani Bupati Iti Octavia dengan menindaklanjuti usulan tetua adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar perihal pelaksanaa Seba Badui 2020,” kata Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak Imam Riswahayadin di Lebak, Sabtu (30/5/2020).
Pemerintah daerah membatalkan pelaksanaan “Seba Badui” berdasarkan surat bupati dengan mempertimbangkan surat keputusan Presiden RI nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam tentang penyehatan COVID-19 sebagai bencana nasional.
Selain itu, juga mempertimbangkan keputusan maklumat Kepolisian RI Nomor Mak/02/III/2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyehatan virus Corona, serta keputusan Bupati Lebak nomor 366/Kep 202-BPBD/2020 tentang penetapan status keadaan tertentu darurat bencana wabah akibat COVID-19.
Pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan pihak pihak terkait sebagai upaya pencegahan dan penanganan penyebaran COVID-19 juga untuk melindungi warga Badui dari paparan virus Corona.
Karena itu, pemerintah daerah tidak melaksanakan kegiatan perayaan Seba Badui yang digelar Sabtu (30/5) malam. “Kami membatalkan Seba Badui juga pertimbangan adanya dua warga Lebak positif COVID-19 dan kini menjalani perawatan medis di RSUD Banten,” katanya.
Ia mengatakan, pelaksanaan Seba Badui itu rencananya dilaksanakan sederhana sehubungan pandemi COVID-19 dan dihadiri Bupati Lebak. Pelaksanaannya digelar 30 Mei 2020, namun adanya warga Lebak positif terpapar COVID-19 akhirnya direkomendasikan tidak dilaksanakan Seba Baduy.
Begitu juga objek wisata pun ditutup sambil waktu tidak tertentu guna mencegah penyebaran COVID-19. “Kami belum mengetahui kapan berakhir pandemi COVID-19 itu sehingga objek wisata kembali dibuka,”tukasnya.(*/Dul)
LEBAK – Kawasan permukiman masyarakat adat Badui di pedalaman Kabupaten Lebak, Banten, ditutup bagi wisatawan. Penutupan kawasan ini guna mencegah penyebaran Virus Corona baru atau Covid-19.
“Hari ini puluhan kendaraan yang hendak mengunjungi kawasan permukiman Badui diputarbalikan,” kata Ipda Jaman Malik, seorang petugas penjagaan di pintu gerbang Badui Ciboleger Desa Bojongmenteng Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Sabtu (30/5/2020).
Masyarakat Badui yang berpenduduk 11.600 jiwa itu, lanjut dia, menolak wisatawan dari luar daerah masuk ke wilayah mereka. Terlebih wisatawan yang berasal dari zona merah penyebaran Covid-19 seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bogor, Bekasi, dan Depok.
“Kami sudah tiga hari terakhir ini melakukan penjagaan di pintu gerbang masuk kawasan pemukiman Badui,” kata Ipda Jaman Malik.
Menurut dia, di antara yang ingin datang ke permukiman masyarakat Badui itu adalah seorang wakil rakyat dan jurnalis. Namun mereka memaklumi larangan tersebut.
Penjagaan kawasan permukiman Badui begitu ketat dengan melibatkan Polri, TNI, Satpol PP Kecamatan Leuwidamar. Juga dibantu petugas Hansip desa setempat.
Penjagaan itu, kata dia, dilakukan selama 24 jam dan semua pengunjung wisatawan dilarang mengunjungi masyarakat Badui. “Semua yang hendak menuju kawasan permukiman Badui diperiksa petugas,” katanya.
Kepala Satpol PP Kecamatan Leuwidamar Agus mengatakan sebanyak delapan petugas secara bergantian melakukan penjagaan di pintu gerbang permukiman masyarakat Badui. “Kami minta wisatawan agar menghormati dan mematuhi larangan mengunjungi kawasan permukiman Badui guna mencegah pandemi Covid-19,”tukasnya.(*/Dul)
LEBAK – Masyarakat Badui yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, hingga kini terbebas dari pandemi virus corona atau Covid-19. Sebab belum lama ini, selama tiga bulan mereka menjalani pelaksanaan ritual Kawalu.
Tetua Adat Badui yang juga Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Jaro Saija mengatakan, dalam ritual Kawalu warga Badui Dalam yang tersebar di Kampung Cikeusik, Cibeo, dan Cikawartana tertutup bagi pengunjung maupun wisatawan. Pemukiman masyarakat Badui hingga kini relatif sepi dan tidak ada pengunjung maupun wisatawan saat pandemi Covid-19.
Masyarakat Badui yang berpenduduk kurang lebih 11.600 jiwa tetap menjalani kehidupan seperti biasa, mereka pergi ke ladang-ladang untuk mengembangkan budi daya pertanian pangan, hortikultura, dan palawija. Selain itu juga mereka membudidayakan lebah madu, gula aren, dan memproduksi kerajinan kain tenun.
Selama ini, kata Saija, belum ditemukan masyarakat Badui terinfeksi Covid-19. Ia menjamin pemukiman Badui terbebas dari penyakit yang mematikan itu. “Kami juga melakukan penjagaan agar pengunjung yang hendak masuk ke tanah hak ulayat Badui dilakukan pemeriksaan kesehatan,” kata Saija di Lebak, Minggu(17/5/2020).
Saija melanjutkan, selama pandemi Covid-19 tentu warga Badui pun tidak boleh pergi ke luar daerah, terlebih Jakarta, Tangerang, Bekasi, Depok, dan Bogor sebagai daerah zona merah penyebaran Covid-19. Begitu juga warga Badui yang kini tinggal di perantauan di luar daerah diminta segera pulang ke kampung. Namun sebelum kembali ke kampung halaman, tentu mereka diwajibkan menjalani pengecekan kesehatan di Puskesmas setempat.
Pemeriksaan kesehatan itu di antaranya untuk mencegah penularan pandemi Covid-19. “Kami minta warga Badui agar tetap berada di ladang maupun rumah guna mencegah pademi Covid-19 itu,” kata Saija.
Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak dr Firman Rahmatullahami mengatakan selama ini warga Lebak belum ditemukan positif Covid-19, termasuk masyarakat Badui. “Kami bekerja keras agar Lebak dan warga Badui terbebas dari pandemi Covid-19,” ungkapnya.(*/Dul)
LEBAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten menyalurkan bantuan logistik korban banjir di lima kecamatan.
“Kami berharap bantuan logistik itu dapat memenuhi kebutuhan pangan keluarga,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lebak Kaprawi di Lebak, Jumat (16/5/2020).
Penyaluran logistik itu ke Kecamatan Lebak Gedong, Maja, Curugbitung, Cipanas, dan Sajira. Warga terdampak banjir dengan ketinggian air hingga satu meter. Air menggenangi 98 rumah dengan penghuni ratusan jiwa, namun tidak ada korban jiwa maupun luka-luka.
Mereka sudah kembali ke rumah masing-masing karena banjir surut. “Semua warga korban banjir itu menerima bantuan logistik, berupa beras, lauk pauk, mi instan, minuman kemasan juga selimut, tikar, dan peralatan dapur,” katanya.
Dia menjelaskan penyaluran bantuan logistik untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang dilanda bencana alam. Banjir yang menerjang lima kecamatan itu akibat intensitas curah hujan tinggi. Banjir terjadi karena luapan aliran Sungai Ciberang, Cidurian, dan Cimangenteng.
BPBD setempat minta masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran aliran sungai meningkatkan kewaspadaan bencana alam agar tidak menimbulkan korban jiwa.
“Kami mengutamakan penyaluran logistik agar mereka terpenuhi kebutuhan makan sehari-hari sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan,” katanya.
Sejumlah warga korban banjir di Kecamatan Sajira mengatakan mereka bersama aparat desa mendatangi kantor BPBD untuk menerima bantuan logistik.
“Kami merasa lega setelah menerima kebutuhan bahan pokok karena bisa memenuhi konsumsi pangan keluarga,” kata Anta, seorang warga Desa Maja, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.(*/Dul)
SERANG – Mendekati musim mudik lebaran, Pemerintah Kota (pemkot) Serang mengaku sudah menyiapkan empat tower rumah susun sewa (rusunawa) sebagai langkah antisipasi gelombang pemudik yang datang ke wilayahnya.
Rusunawa yang terletak di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang ini disebut mampu menampung sekitar 300 pemudik terkatagori Orang Dalam Pengawasan (ODP).
Juru bicara Penanganan Covid-19 Kota Serang, Hari Pamungkas menyebut secara bangunan fisik fasilitas ini sudah siap digunakan untuk tempat karantina. Hanya saja Dinas Kesehatan (Dinkes) saat ini memang masih proses melengkapi fasilitas penunjang kesehatan bagi oang-orang yang dikarantina.
“Tempat karantina kita siapkan di Rusunawa yang di Margaluyu karena di situ yang paling memenuhi syarat, ada empat tower dan total bisa menampung 300 orang lebih.
Kesiapan dari Dinas Perkim (Perumahan rakyat dan pemukiman) sudah oketinggal kesiapan dari Dinkes (Dinas Kesehatan) terkait sarana prasarana kesehatannya yang butuh waktu,” jelas Hari Pamungkas, Selasa (12/5).
Terkait warga yang sudah terlanjur menempati Rusunawa saat ini, nantinya akan dipindah ke tower Rusunawa yang terletak di bagian paling belakang. “Kan ada empat tower, satu tower yang sudah dihuni sekarang kurang lebih hanya delapan saja. Jadi nanti bisa pindah ke tower yang paling belakang, begitu rencananya,” ujarnya.
Meski sudah menyiapkan tempat karantina, Hari menuturkan fasilitas ini baru akan dipakai jika pemkot sudah memutuskan untuk menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kita akan siapkan sesuai tahapannya, kalau memang sudah saatnya menerapkan PSBB karena kalau melihat sekarang PSBB hanya rencana kontijensi,” katanya.
Sementara ini kondisi penyebaran Covid-19 di Kota Serang dikatakannya dalam situasi landai atau tidak tinggi juga tidak semakin berkurang. Hal ini dilihat dari banyaknya kasus kesembuhan Pasien Dalam Pemeriksaan (PDP) dan pasien positif Covid-19 juga adanya penambahan PDP dan kasus positif.
Meski kasus Covid-19 terbilang tidak banyak, Hari mengaku khawatir ke depannya kondisi bisa memburuk seiring dengan kebijakan baru terkait transportasi yang dikeluarkan Pemerintah Pusat.
“Makin ke sini trennya makin landai memang, karena dari sisi pencegahan dan disiplin masyarakat cukup bagus. Cuman kita lihat ada kebijakan baru terkait transportasi dan pusat perbelanjaan yang dibuka kembali, ini saya khawatirkan padahal kondisi kita yang sudah landai,” ungkapnya.
Saat ini, menurut data Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Serang ada 318 orang terkatagori ODP, 25 PDP dan 7 Orang terkonfirmasi positif.
Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang M. Iqbal menuturkan saat ini masih memantau sebaran Covid-19 di Kota Serang sebagai bahan pertimbangan penggunaan Rusunawa untuk tempat karantina. Hingga kini, Dinkes mencatat ada tujuh kelurahan yang sudah terkatagori zona merah penyebaran Covid-19 yang jika penyebarannya memburuk maka Rusunawa akan segera digunakan untuk isolasi ODP, PDP ringan hingga pemudik.
“Jadi, kalau sampai sebarannya mencapai 50 persen, seluruh ODP dan PDP ringan akan diisolasi si rumah singgah (Rusunawa). Termasuk para pemudik khususnya dari daerah zona merah,” jelas M. Iqbal.
Iqbal juga menjelaskan, realisasi penggunaan Rusunawa sebagai tempat isolasi saat ini masih terkendala karena jumlah tenaga medis yang dimiliki Kota Serang sangat minim sehingga tidak cukup untuk diarahkan menjaga tempat isolasi. Untuk itu, ia mengaku Dinkes Kota Serang sedang dalam proses merekrut tenaga medis yang akan merawat para ODP, PDP ringan dan pemudik di Rusunawa.
“Oleh karena itu, kami berencana merekrut tenaga medis untuk ditempatkan di rumah singgah (Rusunawa),” tukasnya.(*/Dul)
CILEGON – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Erwin Harahap mengungkapkan, penyebab banjir yang terjadi disejumlah wilayah dikarenakan intensitas hujan yang tinggi dan adanya kiriman air dari perbukitan.
“Kalau melihat kondisinya, penyebab banjir karena hujan deras terjadi dari semalam. Kemudian kita lihat ada curahan air sangat deras dari atas perbukitan, itu baru diduga yah,” kata Kepala BPBD Kota Cilegon Erwin Harahap. Senin (4/5/2020).
Dia mengatakan, akibat banjir aktifitas masyarakat Kota Cilegon terutama di wilayah terdampak lumpuh, karena pemukiman tergenang air mencapai keringgian satu meter.
Apalagi, saat ini masyarakat sedang menjalankan ibadah puasa dan melakukan physical distance mengantisipasi terpapar oleh virus Corona.
“Cilegon Barat lumpuh, Masigit, Grogol, Cibeber lumpuh, ada longsor juga gerem atas. Karena banjir ini menganggu situasi,” ujarnya.
Petugas di lapangan hingga kini masih melakukan pendataan jumlah rumah yang tergenang, rusak akibat banjir dan tanah longsor.(*/Dul)
LEBAK – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, Provinsi Banten menyatakan lebih dari 1.000 pekerja di daerah itu dirumahkan karena perusahaan tempat mereka bekerja gulung tikar akibat dampak pandemi Covid-19.
“Saat ini, jumlah pekerja yang dirumahkan itu tercatat 1.163 orang dari delapan perusahaan yang mengalami gulung tikar akibat dampak Covid-19,” kataKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak Tajudin Yamin di Lebak, Kamis (30/4/2020).
Atas kondisi itu, pihaknya memfasilitasi semua pekerja itu untuk diajukan menjadi peserta program Kartu Prakerja. Ia mengatakan perusahaan mereka sudah tidak beroperasi karena mengalami kesulitan pemasaran dan juga bahan bakunya dari impor pun tidak ada.
Sebab, kata dia, beberapa negara melakukan pemutusan penerbangan internasional akibat penyebaran virus yang mematikan itu. Karena itu, pihaknya mencoba mendaftarkan semua pekerja yang dirumahkan itu menjadi peserta Program Kartu Prakerja yang diluncurkan Presiden Joko Widodo.
Mereka para pekerja itu nantinya jika diterima dalam program itu akan mendapatkan tunjangan nontunai Rp 3,5 juta terdiri atas bantuan pelatihan Rp 1 juta untuk biaya aneka pelatihan di platform digital mitra.
Selanjutnya, kata dia, insentif usai penuntasan pelatihan pertama Rp 600 ribu selama empat bulan dan insentif setelah pengisian survei evaluasi Rp 50.000 per survei selama tiga kali survei.
“Kami menyiapkan ruangan khusus dilengkapi dua unit komputer dan operator bisa mengerjakan ‘input’ agar para pekerja menerima Program Prakerja itu,” terangnya.(*/Dul)
CILEGON – Kepolisian Daerah (Polda) Banten mencegah 555 unit kendaraan yang hendak mudik melalui Pelabuhan Merak selama tiga hari Operasi Ketupat Kalimaya 2020.
Ratusan kendaraan yang masih nekat mudik diminta putar balik dan membatalkan niat mereka.
“Total kendaraan mudik menuju pelabuhan Merak yang diminta putar balik sampai dengan hari ke-3 Ops Ketupat Kalimaya 2020 tercatat sebanyak 555 unit. Dengan rincian hari pertama 257 unit, hari ke-2 186 unit dan hari ini 112 unit,” ujar Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Banten, Kombes Pol Wibowo, Senin (27/4).
Wibodo mengatakan, hal itu dilakukan sebagai upaya menegakkan anjuran pemerintah untuk tidak mudik di masa pandemi Covid 19.
Ia mengatakan, PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Merak juga telah sepakat untuk tidak melayani penyeberangan atau kendaraan yang mudik, terkecuali masyarakat di luar zona merah Covid 19.
“Kami dengan pihak ASPDP sudah sepakat untuk tidak melayani penyeberangan penumpang atau kendaraan yang akan mudik (kecuali yang diizinkan), Pelabuhan Merak hanya melayani angkutan barang, seperti sembako dan BBM atau peralatan medis,” ucapnya.
Wibowo berharap agar masyarakat menaati keputusan pemerintah yang melarang mudik dan memastikan kalau pihaknya akan terus melakukan pencegahan dengan membentuk pos pemeriksaan di sejumlah titik.
“Masyarakat diharapkan tidak nekat mudik, dipastikan pemudik akan diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian di lokasi check point,”ujarnya.(*/Dul)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro