Banten

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan diterapkan di Tangerang Raya, yaitu Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan pada 18 April 2020. Saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sedang membahas teknis penerapannya bersama Kabupaten/Kota.

“Teng malam Sabtu (18 April pukul 00.01 WIB) kita nyatakan PSBB di Tangerang Raya berlangsung,” kata Gubernur Banten Wahidin Halim kepada wartawan di Rumah Dinasnya. Senin (13/4/2020).

Dia menjelaskan, sebelum menerapkan PSBB di Tangerang Raya, pemerintah kabupaten/kota akan menyosialisasikan hal tersebut ke masyarakat pada 15-17 April 2020.

Gubernur juga mengatakan, draf peraturan gubernur (pergub) terkait PSBB sudah dipersiapkan. Pergub tersebut akan mengacu pada DKI Jakarta dan Jawa Barat.

“Karena Jabodatabek dan Jakarta itu kan kultur dan masyarakat tidak bisa dipisahkan, mobilisasi dan aktivitas masyarakatnya kan jelas sama dengan Jakarta. Termasuk kehidupan sosial sama dengan Jakarta,” ucap Wahidin.

Dia berharap, penerapan PSBB di tiga wilayah yang masuk dalam zona merah virus corona (Covid-19) itu lebih efektif dibandingkan Jakarta. Sebab, berdasarkan laporan dari kabupaten/kota, masih banyak warga beraktivitas di luar rumah.

“Kita coba dengan konstruksi apakah pakai sanksi atau tidak. Kita ingin lakukan pendalaman bentukan (aturan) ini yang akan dilanjutkan dengan SK bupati/wali kota,” jelasnya.(*/Dul)

SERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Serang menetapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) Covid-19 di wilayahnya. Penetapan status ini dilakukan setelah salah seorang warga Kota Serang terkonfirmasi positif terjangkit virus corona pada Rabu (8/4/2020).

Kepala Dinas Kesehatan Kota Serang, M. Iqbal menyebut penetapan status ini sesuai dengan Undang-undang wabah dan Peratutan Menteri Kesehatan (Permenkes). Dalam peraturan tersebut, kata Iqbal, Kepala Dinas Kesehatan di tingkat kabupaten atau kota mempunyai hak untuk menyatakan status KLB jika memang telah ada salah seorang warganya yang terjangkit wabah penyakit.

“Dari sisi kesehatan, kemarin saya sudah nyatakan status KLB berdasarkan undang-undang wabah dan Permenkes. Jadi, dinas di kabupaten/kota kalau terkait wabah bisa menyatakan status jika sudah terpenuhi kriteria KLB, yaitu jika sudah ada kejadian warga terkonfirmasi positif,” jelas M. Iqbal, Kamis (9/4/2020).

Iqbal menjelaskan warga yang terkonfimasi positif berasal dari Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang yang saat ini sedang dirawat di RSUD Banten. Ia bahkan menambahkan data seorang warga asal kecamatan yang sama dan terkatagori Pasien Dalam Pengawasan (PDP) telah meninggal dunia pada Kamis (9/4) pukul 12.00 WIB di RSUD Banten.

“Warga terkonfirmasi Covid-19 di RSUD Banten asalnya dari Kelurahan Unyur. lalu ada satu orang yang meninggal dengan status PDP walaupun sebelumnya ketika dilakukan rapid test hasilnya negatif,” ujarnya.

Dengan penetapan statu KLB ini, Iqbal mengatakan Pemkot Serang menjadi lebih leluasa untuk menangani wabah Covid-19. Hal ini karena upaya penyelidikan epidemiologi bisa dilakukan lebih luas termasuk upaya rencana pemulihan nantinya.

“Dengan penetapan KLB ini kita bisa gunakan Dana Tidak Terduga (DTT) tapi karena sebelumnya sudah ditetapkan status darurat bencana, jadi ini relatif tidak jauh berbeda. Hanya memang untuk penyelidikan epidemiologi kita bisa lebih luas dan nantinya kita juga akan lakukan kegiatan-kegiatan untuk pemulihan kondisi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, dengan adanya warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Serang, saat ini masyarakat diimbau untuk tidak meremehkan imbauan pemerintah lagi. Sosialisasi tentang cara pencegahan dan bagaimana masyarakat seharusnya bertindak saat masa wabah ini juga diharapnya bisa diterapkan.

“Karena sudah ada yang positif, berarti sumber penularan di Kota Serang sudah ada yang kemarin dibuktikan berada di Kelurahan Unyur. Maka himbauan yang sebelumnya tidak digubris harusnya saat ini bisa dilaksanakan untuk menyelamatkan individu dan masyarakat lain,” ujarnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri juga menyebut seharusnya status Kota Sedang sudah menjadi KLB Covid-19 karena adanya warga terkonfirmasi positif. Untuk itu, ia berharap agar Pemkot Serang semakin gencar melakukan langkah preventif untuk menanggulangi masalah wabah ini.

“Harusnya memang sudah KLB, kalau sudah ada warga yang memang positif Covid-19 ini. Saat ini kita memang harus melakukan banyak langkah preventif, jadi jangan menunggu kejadiannya semakin membesar karena di negara-negara maju seperti Perancis, Amerika saja mereka kewalahan,” ujar Hasan.

Pemkot Serang disebutnya harus segera memikirkan langkah pencegahan hingga untuk skenario Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). “Kota Serang ini kan salah satu daerah penyangga Jakarta, banyak warga kita yang kerja di sana, Terminal tipe A juga ada di sini, jadi pemkot harus menyiapkan langkah preventif sampai ke skenario terburuk,” ungkapnya.

Hasan juga meminta Pemkot Serang untuk menyiapkan anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak wabah. Menurutnya sudah banyak warga yang mengeluh penghasilannya menurun atau bahkan terhenti karena Covid-19 ini.

“DPRD juga mendorong agar pemkot menyiapkan anggaran jaring pengaman sosial. Karena banyak warga yang mengeluh yang kehilangan mata pencahariannya karena dampak wabah ini,” ungkapnya.(*/Dul)

LEBAK – Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mulai menyalurkan bantuan beras kepada masyarakat akibat dampak penyebaran virus corona baru penyebab COVID-19. “Penyaluran bantuan beras itu untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat,” kata Ketua Gugus Tugas COVID-19 Kabupaten Lebak Dede Jaelani di Lebak, Sabtu kemarin (4/4/2020)

Pemerintah daerah berkomitmen untuk melaksanakan intruksi Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam percepatan penanganan penyebaran virus Corona. Pelaksanaan percepatan pencegahan Corona akan mengalokasikan anggaran akibat dampak penyebaran COVID-19, di antaranya alokasi anggaran untuk penyaluran beras maupun bahan pokok lainnya.

Masyarakat dipastikan selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berada di dalam rumah dan tidak boleh ke luar rumah. Sebab, pemerintah daerah tidak menerapkan sistem karantina wilayah (lockdown) sejalan dengan pemerintah pusat.

“Kami berharap dalam waktu dekat akan menghitung anggaran percepatan penanganan penyebaran Covid-19. Anggaran itu secepatnya dialokasikan dari APBD tanpa persetujuan DPRD setempat, tetapi cukup melaporkan saja,” katanya menjelaskan.

Menurut dia, penyaluran beras tersebut untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak penyebaran Covid-19, terutama warga yang terpukul dari kalangan strata ekonomi bawah. Diantaranya penarik ojeg, penarik becak, pedagang kecil, buruh bangunan, buruh panggul hingga petani.

Mekanisme penyaluran beras tersebut nantinya diserahkan kepada desa maupun kelurahan yang melibatkan rukun tetangga (RT) lingkungan setempat. Penyaluran beras tersebut, kata dia, hingga kini masih dalam penghitungan, baik jumlah penerima juga berapa kilogram dibagikan beras pada setiap kepala keluarga. “Kami berharap bantuan beras dapat meringankan beban ekonomi keluarga akibat dampak penyebaran Covid-19,” katanya.

Ia mengatakan, selama ini, masyarakat Kabupaten Lebak belum ditemukan teridentifikasi positif terpapar Covid-19. Namun jumlah kasus Orang Dalam Pemantauan (ODP) Covid-19 meningkat dibanding hari sebelumnya 248 orang.

Saat ini, warga Kabupaten Lebak yang mengalami ODP tercatat 262 orang terdiri atas 180 orang berstatus pemantauan dan 82 orang aman. Juga Pasien Dalam Pengawasan (PDP) tiga orang berdasarkan keterangan laman siagacovid19 lebakkab.go.id, Sabtu (4/4/2020).

“Kami berharap masyarakat dapat mentaati aturan pemerintah untuk percepatan pencegahan Covid-19, di antaranya dengan tidak menggelar kegiatan yang mengundang massa banyak juga tidak mengunjungi tempat keramaian,” ujarnya.

Sementara itu, Udin (64) seorang warga Sentral Kabupaten Lebak mengaku bahwa dia menyambut positif masyarakat yang terdampak penyebaran Covid -19 akan menerima bantuan beras dari pemerintah daerah. Namun, pembagian beras tersebut dilakukan secara adil sehingga tidak terjadi tebang pilih. Sebab, dirinya sebagai buruh bangunan juga tidak menerima bantuan beras keluarga sejahtera atau raskin.

“Kami minta pembagian beras itu jangan sampai warga benar-benar dari kalangan keluarga miskin tidak menerimanya,” kata Udin sambil mengaku dirinya sejak dua pekan menganggur.(*/Dul)

SERANG – Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Provinsi Banten berdasarkan data pembaruan infocorona.bantenprov. go.id hingga Sabtu (4/4), sebanyak 122 kasus positif Covid-19 di Banten.

Sebanyak 18 orang di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan data di website tersebut dari jumlah 122 kasus positif Covid-19, sebanyak 94 masih dirawat, 10 orang sembuh dan 18 orang meninggal dunia. Sedangkan jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) sebanyak 444 PDP, 380 masih dirawat 39 sembuh dan 25 orang PDP meninggal dunia.

Adapun, orang dalam pemantauan sebanyak 3.210 orang, 2705 masih dipantau dan 505 sembuh.

Adapun, sebaran kasus positif Corona di Banten berada di wilayah Tangerang Raya yakni di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang serta di Kota Tangerang Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang juga Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, hingga Jumat (3/4) jumlah pasien yang dirawat di RSUD Banten sebagai rumah sakit khusus rujukan Covid-19 di Banten, total yang dirawat sebanyak 114 orang, sembuh 18 orang dan masih dirawat 81 orang.

“Ya, ada pasien di RSUD Banten yang meninggal tepatnya pukul 22.30 WIB asal Kabupaten Tangerang. Untuk swab PCR belum ada hasilnya dari Pusat sehingga tim dokter belum dapat memberikan kesimpulan meninggal karena Covid-19,” kata Ati Pramudji Hastuti saat menjawab pertanyaan wartawan terkait adanya pasien yang meninggal dunia dari RSUD Banten.(*/Dul)

SERANG – Petugas gabungan menyemprotkan cairan disinfektan di kawasan Masjid Banten Lama, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Provinsi Banten. Penyemprotan dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus corona atau Covid-19 di objek-objek wisata yang selalu ramai dikunjungi orang.

Puluhan petugas menyemprotkan disinfektan di ruang utama hingga bagian luar masjid. Bahkan di dalam makam sultan yang selalu ramai dikunjungi peziarah pun disemprot cairan disinfektan.

Menara sampai tiang kubah yang menjadi lokasi swafoto para wisatawan juga disemprot petugas. Lantai di dalam dan luar masjid yang dibangun pada 1556 itu pun dilakukan pembersihan menggunakan cairan khusus.

“Masjid Banten Lama ini merupakan destinasi wisata yang selalu ramai dikunjungi banyak wisatawan, sehingga harus dilakukan langkah-langkah pencegahan, salah satunya dengan penyemprotan disinfektan,” kata Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana, Selasa (17/3/2020).

Selain itu, petugas juga melakukan pembersihan lingkungan di salah satu masjid tertua di Indonesia tersebut. Penyemprotan disinfektan akan dilakukan di titik-titik yang selalu ramai dikunjungi orang.

“Status KLB ini sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan sesuai dengan keputusan kepala BNPB diperpanjang status daruratnya sampai Mei nanti. Tentunya kegiatan (penyemprotan) ini terus-menerus dilakukan di semua tempat,” ujarnya.

Bagi pengunjung yang masuk kawasan Masjid Banten Lama juga akan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh dan diminta mencuci tangan menggunakan cairan antiseptik.

“Tim dari Dinkes akan memberikan hand sanitizer bagi pengunjung di pintu masuk. Nantinya pengunjung yang akan masuk, keluar diwajibkan membersihkan tangannya terlebih dahulu,” jelasnya.

Dia berharap dengan adanya langkah-langkah pencegahan penyebaran virus corona yang dilakukan Pemprov Banten, tidak ada lagi masyarakat yang terinfeksi.(*/Dul)

LEBAK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak hingga dua bulan lebih mengoptimalkan pemantauan di lokasi pengungsian untuk pencegahan penyakit menular maupun kerawanan pangan.

“Pemantauan itu karena belum direalisasikan pembangunan hunian tetap atau huntap bagi warga korban bencana banjir dan bandang yang terjadi awal tahun 2020,” kata Kepala Pelaksana BPBD Kabuaten Lebak Kaprawi saat dihubungi di Lebak, Ahad (15/3/2020).

Pemerintah daerah hingga kini tetap memperhatikan masyarakat korban bencana alam yang tinggal di lokasi pengungsian.

Perhatian pemerintah daerah pelayanan dasar yang harus terpenuhi yakni kebutuhan konsumsi sehari-hari dan derajat kesehatan guna mencegah penyebaran penyakit menular.Sebab, mereka tinggal di pengungsian sangat rawan terjadi penyebaran penyakit disentri maupun infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Masyarakat yang terdampak bencana alam kini tinggal di empat lokasi antara lain pengungsian Pusdiklatpur Ciuyah, pengungsian Cibandung, pengungsian Seupang dan pengungsian Susukan.

Selama ini, kata dia, di empat lokasi pengungsian itu masih terpenuhi kebutuhan logistik,sehingga tidak menimbulkan kerawanan pangan.Selain itu juga terlayani kesehatan dengan diterjunkan tenaga medis dari Puskesmas setempat, sehingga warga pengungsian bisa menjalani pengobatan.

“Kami menjamin kebutuhan pangan untuk warga pengungsi relatif aman dan cukup selama dua bulan ke depan,” katanya menjelaskan.Menurut dia, apabila persediaan logistik di lokasi pengungsian tersebut sudah menipis maka BPBD Lebak melakukan pendistribusikan beras, lauk pauk, mie instan, minyak goreng dan lainnya.

Saat ini, pendistribusian logistik, selain pemerintah juga donatur, relawan hingga lembaga kemanusianm bahkan dua hari lalu dari perusahaan Qatar mendistribusikan paket makanan untuk warga korban bencana banjir bandang dan longsor.

“Kami mengapresiasi bantuan logistik dari berbagai elemen yang peduli itu untuk membantu warga yang terkena musibah,” katanya.

Sementara itu, sejumlah pengungsi Susukan Kecamatan Ciuyah Kabupaten Lebak mengatakan dirinya bersama anggota keluarga masih tinggal ditenda pengungsian dan belum ada tanda-tanda tinggal di huntap.

Pihaknya hingga dua bulan lebih belum menerima laporan dari pemerintah untuk tinggal di huntap bagi warga korban bencana alam.

“Meski kami tinggal di pengungsian terpenuhi makan sehari-hari, namun mereka merasa bingung ke depan tinggal dimana karena rumah miliknya hanyut diterjang luapan Sungai Ciberang,” kata Ahmad , warga Desa Bungur Mekar Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak.(*/Dul)

SERANG – Empat warga Provinsi Banten sudah dinyatakan positif terjangkit virus korona atau Covid 19. Guna menekan penyebarannya, Gubernur Banten Wahidin Halim tengah mengkaji penetapan status Kejadian Luar Biasa (KLB).

“Saya kaji dulu masuk KLB atau enggak,” kata Wahidin Halim kepada wartawan, Sabtu (14/3/2020).

Sejauh ini, berbagai kegiatan besar di Provinsi Banten yang rencana digelar dengan melibatkan banyak masyarakat terpaksa harus disederhanakan. Seperti pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Banten di Kota Tangsel yang dipastikan tanpa penonton.

“Saya imbau masyarakat hindari keramaian, bahwa penularan (virus corona) bisa terjadi via kerumunan massa. Yang sakit harus pakai masker. Ya, paling tidak ketemu orang banyak sangat dimungkinkan (tertular),” ujarnya.

Baca juga: Dipulangkan dari Sebaru, ABK World Dream Dipastikan Negatif Korona

Selain itu, WH juga meminta kepada warganya untuk menunda terlebih dahulu rencana berpergian ke negara-negara terjangkit.

Sejauh ini, Pemprov Banten sudah juga mengumpulkan 113 Rumah Sakit untuk membahas penanganan virus korona yang sudah menjadi pandemik tersebut.

“Setiap rumah sakit memiliki tim mana yang diobservasi dan mana yang dipantau. Kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Jangan sampai menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” jelasnya.

WH meminta agar masyarakat tidak panik dan tetap waspada, serta selalu menjaga kesehatan, mencuci tangan dengan sabun, konsumsi gizi seimbang, istirahat yang cukup dan selalu berolahraga.

“Saya percaya masyarakat Banten merupakan masyarakat yang agamis dan taat beribadah. Tidak akan mudah panik, tidak terjadi panic buying,” paparnya.(*/Dul)

SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim menjelaskan, pengumuman empat warganya positif virus korona dilakukan agar masyarakat bisa mengetahui informasi dan tidak panik.

Diketahui, Wahidin sebelumnya mengumumkan bahwa empat warganya positif terjangkit virus korona setelah melakukan perjalanan ke negara terjangkit Malaysia. Ia mengumumkan melalui video yang diunggah melalui akun facebook dan instagram pribadinya.

“Dalam hal mengumumkan saja, saya kepentingannya masyarakat butuh informasi dan saya sebagai gubernur dan kepala daerah sesuai UU dan dari protokol dimungkinkan kepala daerah untuk aktif,” kata WH kepada wartawan di rumah dinasnya, Jumat (13/3/2020).

“Aktif saya maksudkan kita harus sampaikan ke masyarakat. Apalagi masyarakat saya imbau untuk tidak panik, masyarakat harus waspada,” imbuhnya.

Usai mengumumkan empat warganya yang positif korona, Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Korona, Achmad Yurianto pun mempertanyakan data tersebut diperoleh dari mana.

Soal itu, Wahidin memastikan bahwa datanya valid dari tim Dinas Kesehatan Provinsi Banten berdasarkan laporan dari rumah sakit yang sebelumnya menangani.

“Kita memperoleh informasi itu yang cukup valid, paling tidak Gubernur punya informasi yang bisa dipercaya. Tapi, tidak perlu dipertanyakan saya dapat informasi dari mana, saya yakini informasi yang itu sudah benar adanya,”paparnya.(*/Dul)

BANTEN – Seekor kerbau albino atau kerbau bule berusia 6,5 tahun di Kampung Kadudahu, Desa Banyuresmi, Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang, Banten dipercaya warga memiliki air liur yang dapat mengobati berbagai macam penyakit kulit.

Kerbau ini pernah ingin dibeli pengusaha asal Padang, Sumatera Barat seharga Rp2 miliar. Namun, Jamari, sang pemiliknya belum mau menjual ternak kesayangannya tersebut.
Kerbau bule diberi nama Galuh ini diyakini warga sekitar dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit seperti gatal jamur, kudis, panu, dan kulit tumit pecah-pecah.

Pengobatan biasanya menggunakan air liur sang kerbau yang dioleskan ke bagian yang mengalami ganggunan kulit.

“Sudah ada yang nawar Rp2 miliar,” kata Jamari , Kamis (12/3/2020).

Namun, Jamari enggan menjual karena kerbau albino yang memiliki tanduk mengarah ke bawah seperti dia punya tergolong langka.

Untuk perawatan kerbau ini, sang pemilik membuatkan kandang berukuran 4 x 6 meter. Tiga orang pekerja untuk merawat Galuh dan pakan pilihan seharga Rp100 ribu per harinya.

Dalam sehari Galuh dimandikan sebanyak tiga kali, sehingga tubuh kerbau albino tidak berbau layaknya kerbau lainnya. Galuh dirawat saat dirinya berusia 1,5 tahun.

Jamari sangat sayang terhadap kerbau albino yang sudah dirawat sejak kecil tersebut, sehingga dia rela tak menjual meski ditawarkan hingga Rp2 miliar.

Akibat terlalu dimanjakan, tubuh kerbau itu terlihat sangat gemuk dan kesulitan berjalan. Galuh juga sangat dekat dengan siapa saja yang ingin berfoto bersamanya.(*/Dul)

LEBAK – Awal pekan ini mungkin adalah momen bahagia sekaligus sulit bagi Sari (28 tahun), warga Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak. Bahagia karena ternyata anak keduanya lahir dengan selamat, namun juga menjadi momen sulit baginya karena melahirkan bayi dari kandungannya di tempat terbuka.

Sari terpaksa harus melalui proses persalinan tepat di atas jalan berbatu di salah satu jalan poros Desa Cinangka-Cibarani. Ia bahkan memberi nama anaknya sendiri dengan nama Borojol karena kelahiran anaknya berlangsung secara ngaborojol (lahir) di jalan.

Kepala Desa Cibarani Dulhani mengisahkan peristiwa yang cukup menyedihkan tersebut terjadi pada Senin (9/3) sekitar pukul 13.00 WIB. Kejadian warganya yang terpaksa harus melahirkan di tengah jalan karena jauhnya jarak puskesmas yang mencapai 20 kilometer, sementara kondisi jalan masih buruk.

“Akses ke puskesmas memang jauh, sampai 20 kilometer, sementara jalannya rusak sudah dari dulu belum ada perbaikan. Dari 20 kilometer itu cuma baru dua kilometer saja yang diperbaiki,” kata Dulhani, Rabu (11/3/2020).

Sari diantar oleh saudaranya menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Kampung Pasir Sempur, Cibarani. Namun, karena akses jalan menuju puskesmas yang buruk, ban motor Sari kempes dalam perjalanan sehingga ibu hamil tersebut terpaksa melahirkan di jalan.

Kejadian ibu hamil melahirkan bukan di fasilitas kesehatan, disebut Dulhani bahkan bukan lagi hal baru di daerahnya. “Sudah sering kejadian, ada yang melahirkan di rawa hingga lumbung padi. Kalau ada yang sakit seperti malaria juga biasanya hanya pakai air dari dukun,” ungkapnya.

Dulhani mengaku sudah seringkali meminta bantuan pemerintah Kabupaten Lebak untuk dibuatkan puskesmas pembantu di desanya agar warganya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Masalah angkutan hingga perbaikan akses jalan juga sudah berkali-kali diminta, namun belum juga ada respon yang memuaskan.

“Sepertinya memang namanya orang kecil ya, kalau minta bantuan kabupaten atau provinsi sulit. Akses jalan dan fasilitas kesehatan ini sifatnya dibutuhkan segera untuk sekitar 2000 lebih warga dan 700 kepala keluarga (kk), karena sehat itu mahal,” katanya.

Sementara Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya justru meminta tiap kelurahan untuk menegakkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 yang mengharuskan setiap rumah memasang bendera khusus untuk menandakan kalau di dalamnya ada ibu hamil. Hal ini dilakukan agar warga lain siaga dan membantu keluarga tersebut.

“Kita akan evaluasi karena sebenarnya dari puskesmas kita sudah ada gerakan masyarakat melalui Perbup Nomor 26 Tahun 2016 terkait pemasangan bendera untuk rumah ibu hamil. Ternyata tidak dijalankan oleh seluruh desa, maka akan kita adakan revisi supaya tidak hanya ditegur saja yang tidak melakukan, tapi juga disanksi,” ungkap Iti.

Iti juga mengaku akan menegakkan aturan ibu hamil untuk melakukan persalinan di fasilitas dan petugas kesehatan yang resmi. Hal ini penting lantaran masih banyak warganya yang masih menggunakan jasa paraji (dukun beranak).

“Ada satu kasus di satu kecamatan yang meninggal sampai tujuh orang yang dilakukan oleh paraji yang sama. Akan kita evaluasi supaya perbub diintergrasikan dengan UU pidana, ketika paraji menghilangkan satu nyawa seseorang bisa dikenakan sanksi pidana,” ungkapnya.

Kasus ibu hamil kesulitan mendapatkan akses kesehatan di Kabupaten Lebak sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada September 2019 lalu juga ramai kasus seorang Ibu hamil, Kenti (41) di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, yang terpaksa ditandu ke puskesmas lantaran akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Kejadian ini bahkan menyebabkan bayi dalam kandungan ibu hamil tersebut meninggal sebelum mendapat pelayanan medis.(*/Dul)