Banten

BANDUNG – Pemprov Jawa Barat mendorong percepatan pembebasan lahan untuk pembangunan ruas Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) yang menjadi bagian Tol Non Trans-Jawa.

“Kami berkepentingan mengevaluasi kondisi di lapangan, mengingat Tol Bocimi merupakan bagian dari 14 jalan tol non-trans Jawa yang pembangunanya harus dipercepat,” kata Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Barat Iwa Karniwa di Bandung, Jawa Barat, (20/10).

Kata Iwa, kemacetan di kawasan Bocimi sudah sangat parah, sehingga diperlukan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Diharapkan, pembangunan Tol Bocimi menjadi solusinya.

“Bahkan Tol Bocimi sudah lama tidak selesai. Padahal apabila ada hambatan terkait infrtastruktur dampaknya eksponensial oleh karena itu infrastruktur yang dibangun harus serius,” kata Iwa.

Iwa mengatakan, pembangunan Tol Bocimi sepanjang 54 kilometer tersebut, sudah berjalan cukup baik. Di mana pembebasan lahan untuk tahap satu, sudah mencapai 92% dari kebutuhan 144 hektar.

“Ini artinya sudah 133 hektare, namun dari rencana 6,118 persen, progres fisik realisasinya baru 3,18 persen. Kemudian ada minus 3,08 persen,” ujar Iwa.

Menurut Iwa, walaupun sudah mencapai 92%, namun sejumlah titik masih belum dibebaskan. Di mana titik tersebut tergolong vital. Untuk itu, Pemprov Jawa Barat, Pemda Bogor serta Pemkab Sukabumi berkomitmen untuk membantu percepatan proses pembebasan lahan demi mengejar target.

“Sehingga semua pihak untuk membantu sepenuhnya, jangan sampai ada yang menyandera dalam artian mengajukan harga yang tidak wajar. Saya berharap masyarakat mendukung penuh,” kata Iwa.

Masih menurut Iwa, Pemprov Jabat akan mengambil langkah taktis guna mempercepat proses pembebasan lahan terkait perizinan utilitas milik PLN, PDAM, dan PT KAI.

“Untuk perizinan soal pembangunan jembatan di salah satu paket konstruksi ke Dirjen PSDA menurutnya akan turut diakselerasi. Akan ada rapat lanjutan agar ada verifikasi detil untuk proses selanjutnya,” tandasnya.(*Asp)

SUKABUMI – Terobosan yang dilakukan oleh Wali Kota Sukabumi, Mohamad Muraz, (20/11), menghapus keberadaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).

Surat yang sebelumnya diperuntukan bagi ribuan kepala keluarga (KK) warga miskin, ternyata terkesan telah dipergunakan oknum warga yang tidak berhak.

“Karena disinyalir, SKTM digunakan warga yang tidak berhak, maka keberadaannya dihapuskan. Sehingga ketika PLN meminta agar dikeluarkan SKTM bagi warga tidak mampu, kami menolak.

Tidak perlu lagi, cukup dengan kartu-kartu yang dikeluarkan pemerintah bagi warga miskin,” kata Mohmad Muraz,(20/11).

Sedangkan bagi yang masuk kriteria miskin tapi belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), kata Muraz, warga akan dikoordinir didaftarkan pada program Pelayanan Terpadu dan Gerakan Masyarakat Peduli Kabupaten/Kota Sejahtera (Pandu Gempita) program yang dianggarkan dari alokasi pemerintah daerah.

“Mereka akan memperoleh bantuan dari program Pandu Gembita sebelum didaftarkan untuk mendapatkan KIS. Tapi keberadaan mereka sangat diprioritaskan,” tandasnya. (*Yan)

SUKABUMI – Sekitar 30 ribu hektare di Kabupaten Sukabumi merupakan lahan kritis. Setiap tahun Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun) menargetkan bisa merehabilitasi sekitar 5.000 hektare.

Kepala Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Dadang Budiman menjelaskan luasan lahan yang terdegradasi mencapai sekitar 30 ribu hektare. Data lahan kritis tersebut masih berubah-ubah. Bisa berkurang atau mungkin bisa lebih karena tergantung dari hasil pemotretan satelit.
“Tapi data terakhir yang kita miliki luasannya sekitar 30 ribu hektare,” kata Dadang.

Menurut Dadang, kondisi lahan saat ini sudah relatif membaik. Artinya, upaya-upaya merehabilitasi lahan terdegradasi terus digalakkan, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, maupun dari pihak swasta melalui dana corporate social responsibility. “Upaya rehabilitasi di Jawa Barat menjadi target terbesar, salah satunya di Kabupaten Sukabumi sebagai wilayah terluas di Pulau Jawa dan Bali,” jelasnya.

Kasubsi Pengendali Ekosistem Hutan Balai Besar Taman Nasional Gunung Halimun-Salak, Koko Komarudin menyebutkan lahan yang termasuk zona rehabilitasi di TNGHS mencapai 8.000 hektare. TNGHS sudah merehabilitasi sekitar 2.000 hektare selama kurun 2010-2015. “Luas total pengelolaan lahan di TNGHS itu mencapai 113.000 hektare yang terbagi di tiga wilayah yakni Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Bogor. Untuk Kabupaten Sukabumi sendiri luasan pengelolaannya sekitar 30 ribu hektare,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Kabupaten Sukabumi merupakan wilayah paling luas se- Pulau Jawa dan Bali. Data yang dimiliki Dinas Kehutanan dan Perkebunan, luas wilayah Kabupaten Sukabumi mencapai 4.146 kilometer persegi. Hampir separuhnya merupakan lahan hutan dan perkebunan. (*Dan)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

BANDUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat definitif akan dilantik pekan depan menyusul telah diterimanya surat keputusan presiden oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.

Iwa Karniwa disebut-sebut sebagai nama yang terpilih sebagai Sekda Jabar definitif menggantikan Almarhum Wawan Ridwan.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat M Solihin mengatakan surat dari presiden sebetulnya sudah diterima sejak 10 hari lalu.

Namun karena Gubernur sedang melaksanakan ibadah haji, maka surat tersebut baru disampaikan kepada Gubernur pada Senin lalu saat Heryawan tiba di Bandung.

“Suratnya sudah ada di tangan Pak Gubernur sejak Senin (5/10) kemarin,” kata Solihin,(9/10).

Surat tersebut, kata Solihin, bersifat tertutup dan hanya boleh dibuka oleh Gubernur Jabar. Oleh karenanya, Solihin mengaku belum mengetahui siapa nama yang dipilih presiden untuk mengisi posisi Sekda Jabar.

“Kandidatnya cuma tiga, Pak Denny Juanda, Pak Iwa Karniwa dan Pak Anang Sudarna, tidak ada yang lain. Saya tidak tahu kan suratnya langsung ke Pak Gubernur,” pungkasnya. (*Asep)

SERANG – Diusianya yang menginjak 15 tahun, Provinsi Banten masih dihantui bayangan penderita gizi buruk. Ironisnya, sekitar 500 balita yang terancam gizi buruk berada di Kota Serang sebagai Ibukota Provinsi Banten. Persoalan gizi buruk ini, Kecamatan Kasemen masih menjadi daerah yang banyak terdapat balita dengan gizi buruk.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan puskesmas, masih banyak balita yang memiliki berat badan kurang proporsional sesuai dengan usianya,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Serang, Toyalis kepada wartawan, Selasa (6/10).

Persoalan tersebut, kata Toyalis, dikarenakan pengetahuan orangtua minim akan kebutuhan nutrisi untuk anak. Akibatnya, banyak balita mengalami kekurangan asupan gizi tiap hari. “Kasus ini terjadi di semua kecamatan di Kota Serang,” katanya.

Selain itu, faktor ekonomi keluarga juga berpengaruh pada pertumbuhan anak. Menurut Toyalis, jika taraf ekonomi cukup, kebutuhan gizi tiap anggota keluarga pun terpenuhi. “Berbanding terbalik jika ekonominya dalam taraf kemiskinan, dengan penghasilan yang tidak menentu, akan berpengaruh pada kesehatan anggota keluarganya,” ungkapnya.

Kepala Puskesmas Kasemen, Teti Mulyani mengatakan hingga semester kedua tahun ini, pihaknya menemukan lima balita yang menderita gizi buruk. Kasus tersebut terjadi pada keluarga yang jumlah anaknya lebih dari lima orang, sementara kemampuan ekonomi bisa dikategorikan kurang mapan.

“Itulah sebabnya, penyediaan makanan sesuai kebutuhan bagi anak tidak dapat terpenuhi. Padahal, pada usia pertumbuhan balita sangat butuh asupan nutrisi secara tepat dan berkelanjutan,” tegasnya.

Terpisah, Kasubag TU Puskesmas Kilasah, Kecamatan Kasemen, Atik Herawati mengaku pernah menangani kasus gizi buruk sebanyak tujuh orang. Kasus tersebut biasanya dialami oleh anak usia satu hingga lima tahun. Untuk menghindari gizi buruk, kata dia, pasien harus mengonsumsi makanan yang banyak mengandung nutrisi. Yakni, susu, biskuit, dan makanan lain yang berserat serta mengandung banyak vitamin.

“Hal ini untuk meningkatkan kadar protein masuk ke tubuh penderita. Dengan begitu, diharapkan penyakitnya berangsur pulih,” pungkasnya. (*Sam)

BANTEN – Kemarau panjang yang terjadi selama ini mengakibatkan sebagian besar wilayah Provinsi Banten mengalami kekeringan. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, kekeringan terjadi di 80 Kecamatan di Provinsi Banten. Kekeringan di Provinsi Banten saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepala BPBD Banten, Komari mengatakan dengan kondisi seperti ini pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan yang semula 1 hingga 15 September diperpanjang dari 15 hingga 30 September 2015 mendatang. Untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Komari, Pemprov Banten akan mengirimkan pasokan air bersih ke lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan.

“Untuk masalah ini, BPBD Banten menyewa 74 unit tangki dari pihak ketiga dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 750 ribu per unit per hari,” jelas Komari.

Kendati demikian, lanjut Komari, pihaknya tetap menghawatirkan dengan kondisi sumber-sumber air yang semakin hari mulai berkurang. Dalam hitungannya, sudah hampir 50 persen mata air berkurang, seperti di pintu air 10 Tangerang yang biasa 400 tangki per harinya sekarang hanya tinggal 200 tangki per hari. Wilayah lain bahkan lebih parah, yaitu dalam posisi nol atau kosong seperti di Pelamunan, Sempu, dan Mauk.

“Yang masih ada sumber air yaitu di Baros, Pandeglang dan Serpong,” ungkapnya.

Dikatakan Komari, pemerintah melalui BNPB dan BPPT juga akan membantu hujan buatan. Hujan buatan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita dapat bantuan hujan buatan dengan metode penyemaian awan, terutama di wilayah Pantura dan Banten Selatan,” pungkasnya,(23/9).(*Eln)

SUKABUMI – Krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi, (12/9) semakin meluas. Bahkan tiga pekan pejabat bupati Sukabumi, Achadiat Supratman, menyatakan darurat bencana krisis air bersih telah menerjang delapan belas kecamatan. Padahal sebelumnya, krisis air bersih hanya menerjang tiga belas kecamatan.

Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pemetaan diperkiarakan akan terus bertambah. Potensi bencana menerjang kecamatan lainnya, sangat besar mengingat hampir seluruh debit sumber mata air, sungai dan sumur milik masyarakat berkurang.

“Dan kalaupun masih ada diperkirakan hanya akan bertahan hingga sepekan. Karena itu, diperkirakan wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun in,” kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, (12/9).

Sementara itu, kata Usman Susilo, status darurat bencana siaga kekeringan ditetapkan telah ditetapkan hingga November 2015 mendatang. Tapi jika musim kemarau lebih lama, maka statusnya akan diperpanjang hingga Desember mendatang. “Tapi kami berharap hujan akan segera tiba memasuki Oktober mendatang,” kata Usman Susilo.

Dari hasil pemetaan sementara, BPBD telah melakukan inventarisi sejumlah daerah krisis air bersih. Diantaranya, disejumlah desa di Kecamatan Cimanggu, Cidolog, Cidadap, Cikakak, Cikembar, Pabuaran, Palabuhanratu, Kalibunder, Bantargadung, Cireunghas, Gegerbitung, Cicurug, Cidahu, Nyalindung, dan di Kecamatan Ciemas.

Untuk mengatasi masalah krisis air bersih, kata Usman Susilo, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Hampir setiap hari BPBD menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua tangki berkapasitas 5.000 liter. “Airnya disuplai dari PDAM, kita yang menyalurkan ke warga yang membutuhkannya,” katanya

Karena keterbatasan sarana pendukung, kata Usman Susilo, hanya lima wilayah yang dibantu penyaluran air bersih. Diantaranya, di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Gegerbitung, Bantargadung, serta di Kecamatan Cireunghas.

“Sedangkan wilayah lainnya, relatif sulit dijangkau karena jarak dari sumber air ke daerah yang mengalami krisis air cukup jauh. Tapi kita bantu dengan pemasangan pipa, seperti di Kecamatan Ciemas,” katanya.

Pejabat Bupati Sukabumi Achadiat Supratman, mengatakan Pemkab Sukabumi telah berupaya meminimalisir dampak kekeringan. Termasuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi musim kemarau. Karena kemarau merupakan siklus tahunan, maka sangat diperlukan penanganan lebih serius.

“Perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan krisis air saat musim kemarau. Termasuk mengantisipasi bila musim kemarau panjang, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti,”tutupnya. (*Yan)

CIREBON – Sedikitnya 7.500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cirebon yang ditanami hingga kini terancam puso akibat kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunnakhut) Kabupaten Cirebon Dedi Nurul, Minggu (16/8) menyebutkan, dari sekitar 53 ribu hektare, hanya 31.589 hektare yang bisa ditanami. Dari luas tersebut, setidaknya 3.517 hektare kekeringan.

“Ada potensi kekeringan seluas 7.565 hektare, hanya untuk perhitungan kerugian materil masih belum kami hitung,”katanya.

Kondisi itu, menurutnya, telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Distanbunakhut pun telah mengajukan kompensasi lahan puso bagi para petani kepada pemerintah pusat.

Namun, besaran kompensasinya belum diketahui.(*Rez)

BANTEN – Kurangnya lapangan kerja dan juga SDM yang tidak menunjang salah satu penyebab tingginya pengangguran di Banten .Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno mengaku, angka pengangguran di Provinsi Banten masih cukup besar.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan, di acara peresmian pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco, Cilegon, Provinsi Banten, (23/12).

Acara tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta beberapa pejabat lainnya.

Rano Karno mengatakan, investasi yang ditanamkan di proyek tersebut, rencananya cukup besar, mencapai Rp6 miliar dolar Amerika.

“Nilai investasi yang cukup besar tersebut, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Banten.

Tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah penganggguran di Provinsi Banten, yang sementara ini masih cukup besar, yaitu mencapai 9,90 persen,” kata Wakil Gubernur dari PDIP ini.

Oleh karena itu, Rano memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT Krakatau Posco, yang sementara ini memberikan porsi kesempatan kerja yang cukup luas kepada warga Banten untuk bekerja di PT Krakatau Posco.

Seperti diketahui, pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait hal itu, lantaran Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendekam di rumah tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta, maka Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno mendampingi kegiatan Presiden SBY tersebut.(*Dul)

SERANG  – Masyarakat Transparansi (Mata) Banten berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti dalam penetapan Atut Chosiyah, Gubernur Banten sebagai tersangka  dua kasus sekaligus.

Mata Banten juga berharap KPK segera mengajukan penonaktifan Atut Chosiyah dari jabatannya sebagai Gubernur Banten kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Oman Abdurahman, juru bicara Mata Banten, mengatakan penyidik KPK bisa mengajukan permohonan penonaktifan Ratu Atut kepada Mendagri.
Penonaktifan Ratu Atut Chosiyah dari jabatan Gubernur Banten dimaksudkan untuk mempermudah KPK melakukan pemeriksaan.

“Penonaktifan untuk memudahkan KPK  menjalankan penyidikan. Kami juga meminta KPK untuk segera menahan Ratu Atut,” jelas Oman Abdurohman, kepada wartawan, (17/12).

Oman menjelaskan, Ratu Atut sempat mangkir dari panggilan KPK dengan alasan menerima tamu, karena Banten menjadi tempat Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) 7 Provinsi.

Dengan pengalaman ini bisa jadi Ratu Atut akan menggunakan alasan serupa, jika KPK tidak segera memohon untuk penonaktifan Atut dari jabatannya sebagai Gubernur Banten.

“Maka penonaktifan itu menjadi keharusan bagi KPK. Selain itu, tidak etis jika Banten masih dipimpin oleh Gubernur yang statusnya sebagai tersangka,” pungkasnya.(Dul)