LEBAK – TNI AD bersama personel BPBD Kabupaten Lebak, Provinsi Banten kembali menyalurkan bantuan logistik menggunakan helikopter bagi warga di Desa Lebaksitu, Kabupaten Lebak yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor.
Pantauan di lapangan, helikopter mendarat sekitar pukul 11.33 WIB di Lapangan Sepak Bola Pasir Batang Desa Lebaksitu. Bantuan yang diberikan di antaranya mi instan, sarden atau ikan kemasan, minyak goreng, biskuit, ikan asin, beras, dan lain sebagainya.
Kosasih salah seorang warga setempat mengatakan bantuan dari pemerintah menggunakan helikopter sudah dilakukan sejak 3 Januari yang diperkirakan hingga 14 Januari 2020.
“Satu hari bantuan bisa datang dua hingga tiga kali tergantung kondisi cuaca,” katanya.
Setelah diturunkan dari helikopter,bantuan logistik tersebut langsung dibawa dan diangkut oleh warga setempat termasuk anak-anak dengan menuruni jalan setapak yang licin dan tingkat kemiringan cukup terjal.
Sementara itu, Kepala Desa Lebaksitu, Tubagus Imron, mengatakan desa tersebut diterjang banjir bandang dan tanah longsor pada Rabu (1/1) pagi sekitar pukul 05.30 WIB. Akibatnya ribuan masyarakat terisolasi karena jalan utama ke desa itu terputus.
“Terutama warga di RT 1 yang terdampak cukup parah dan harus segera direlokasi karena tempat tinggal mereka sudah tidak memungkinkan untuk dihuni lagi,” katanya.
Namun, masalahnya adalah pemerintah desa belum memiliki lokasi baru untuk merelokasi 359 jiwa warga di RT 1 tersebut. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah diminta untuk segera mencarikan solusinya.
Secara umum, banjir bandang dan tanah longsor mengakibatkan 13 rumah rusak berat dan ringan serta lima unit rumah rata dengan tanah. Selain itu, pascabencana, aktivitas belajar mengajar di desa itu juga belum berjalan dengan normal.
Warga, pihak sekolah dan perangkat desa setempat sepakat untuk meliburkan anak didik karena dikhawatirkan bakal terjadi banjir bandang dan tanah longsor susulan. Apalagi, dua sekolah yaitu SD Negeri 1 Lebaksitu dan SMP Negeri 2 Lebaksitu berada di pinggir bukit yang rawan bencana.(*/Dul)
SERANG – Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Banten menyebut ada sekitar 2.167 hektare lahan di Kota Serang dalam kondisi kritis. Lahan yang tersebar di daerah seperti Cilowong, Pancur, Sayar, Sepang, hingga Umbul Tengah di Kecamatan Taktakan ini berpotensi terdampak bencana longsor yang membahayakan masyarakat. Kepala DLH Kota Serang Ipiyanto mengatakan, lahan kritis ini terjadi lantaran beberapa sebab, mulai dari tingkat kemiringan lahan, kegiatan galian C hingga penebangan hutan.
“Taktakan ini banyak lahan yang perbukitan, lereng-lereng yang tingkat kemiringannya cukup tinggi, sementara ada penebangan hutan dan galian C liar. Memang rawan bencana longsor, apalagi di lahan sekitar TPS Cilowong itu,” ujar Ipiyanto, Senin (13/1).
Untuk meminimalisasi bencana yang terjadi akibat lahan kritis tersebut, saat ini ia baru bisa melakukan upaya pencegahan dengan imbauan untuk tidak melakukan penebangan pohon di area kritis. Sementara untuk penghijauan di lahan tersebut, Ipiyanto mengaku terkendala kepemilikan lahan yang mayoritas adalah punya warga.
Menurutnya, pemerintah Kota Serang masih harus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Serang hingga Pemprov Banten hingga unsur masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini karena wilayah seperti di TPS Cilowong yang termasuk lahan kritis, tidak hanya digunakan oleh warga Kota Serang.
“Masalah anggaran juga, kita mau melakukan penghijauan seperti penanaman vetiver atau akar wangi, tapi lahannya milik warga. Kita mau kucurkan dana dari APBD, apakah dibolehkan di lahan milik perorangan? Ini masih harus kita kaji dulu. Apakah nanti dibiayai penghijauan itu dengan hibah saja? Jadi pengelolaan sampai perawatannya dari masyarakat saja. Atau masalah anggaran, kita kan APBD nya terbatas, maka perlu bantuan seperti dari Pemprov Banten,” ujarnya.
Wali Kota Serang Syafrudin tidak menampik jika salah satu penyebab lahan kritis di Kota Serang akibat keberadaan galian C sehingga ia sudah mengambil tindakan tegas dengan langsung menutup aktivitas tersebut. “Pemkot sudah melakukan tindakan beberapa bulan yang lalu, itu untuk eksekusi tutup. Jadi, sudah tidak ada lagi galian C,” katanya.
Terkait titik-titik lahan kritis longsor di Kota Serang, ia menyebut daerah yang paling berpotensi memang di Kecamatan Taktakan. Salah satu titik yang paling berbahaya, di antaranya adalah TPS Cilowong, yang sempat memakan korban jiwa pada longsor 2018.
“Sebenarnya di Taktakan ini hanya satu titik saja yang rawan longsor terutama di Cilowong, saya kira yang lain itu masih kondusif dan terjaga. Kemudian, menurut perkiraan pada tahun ini, memang akan bertambah yang kritis itu antara Cilowong dan Sayar,” ucapnya.
Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menuturkan, pemkot harus terlebih dahuku membahas penyelesaian masalah ini dengan warga yang berpotensi terdampak bencana dari lahan kritis ini. Peringatan atau imbauan DLHK terkait kerentanan area yang rawan bencana tersebut, harus diinformasikan kepada warga.
“Pertama, selesaikan dulu masalah dengan warga. Bisa membahas terkait imbauan kebencanaan atau terkait rencana penghijauan di lahan kritis. Sementara terkait pembebasan lahan atau anggaran, memang perlu sinergi dengan Provinsi Banten, karena kan lahannya memang luas ya. Berat kalau hanya mengandalkan pemkot,” ujar Hasan.
Anggaran Pemkot Serang disebutnya memang terbatas dan tidak akan mencukupi untuk mengatasi masalah ini sendiri. Sementara kerentanan bencana pada musim hujan ekstrem saat ini mengharuskan tindakan cepat untuk menyelesaikan masalah lahan kritis ini.
“Ini proyek besar yang harus diselesaikan, seperti TPS Cilowong itu juga kan nggak cuma digunakan oleh warga Kota Serang, ada Kota Cilegon, Kabupaten Serang,” tuntasnya.(*/Dul)
LEBAK – Banjir bandang yang terjadi di Lebak Banten akibat dari pengundulan hutan dan penambangan liar yang marak tidak ada kontrol dari pihak berwenang .Puluhan personil gabungan dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, Bareskrim dan Korem 064 Maulana Yusuf melakukan penyisiran tambang emas ilegal di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Kabupaten Lebak. Hasilnya tiga blok penambangan di Desa Cidoyong, Desa Cijulang, dan Desa Lebak Situ, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak ditutup.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengatakan personil gabungan telah melakukan penelursuran di tiga lokasi aktivitas penambangan emas ilegal. Penambangan liar ini dituding menjadi penyebab terjadinya banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak.
“Ini tindak lanjut Perintah Presiden RI dan intruksi Kapolda Banten Irjend Pol Agung Sabar Santoso dalam upaya tindak penambang liar yang bahayakan keselamatan masyarakat,” katanya kepada wartawan, (12/1/2020).
Edy menambahkan dari ketiga lokasi tersebut tim gabungan menemukan beberapa lokasi tambang emas yang diduga tidak memiliki izin. Sehingga petugas melakukan penindakan dengan memasang garis polisi guna kepentingan penyelidikan.
“Selain melakukan pengecekan lokasi tambang, kami juga memberikan garis polisi di sekitar lokasi pertambangan liar, dan lokasi itu sudah ditinggal oleh penambang,” tambahnya.
Edy menegaskan penindakan langsung ke lokasi penambangan liar tersebut guna mencegah terjadinya bencana susulan yang dapat merugikan masyarakat. Sehingga aktivitas pertambangan bisa dihentikan. “Menghindari adanya longsor akibat pertambangan ilegal, sehingga masayarakat bisa merasa aman dan resah akibat pertambangan ini,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Kombes Pol Rudi Hananto mengatakan, Satgas PETI sudah melakukan penyelidikan ke lokasi penambangan emas tanpa ijin yang berada di kawasan TNGHS Kabupaten Lebak.
“Ada tiga blok, pertama di Blok Cikidang yang lokasinya berada di Kecamatan Cikotok, kemudian Blok Pilar dan Blok Cibuluheun di Kecamatan Lebakgedong,” katanya.
Rudi menjelaskan, ketiga blok penambangan emas tersebut berada di aliran sungai Ciberang yang melintasi wilayah Kecamatan Lebakgedong, Cipanas, dan Sajira. Ketiga kecamatan tersebut merupakan daerah yang terkena bencana alam banjir bandang dan longsor.
“Yang sedang kita kejar yaitu pemilik atau penyandang dana kegiatan Peti. Kemudian, kita telusuri ada atau tidaknya anggota polri yang terindikasi membekingi dan terakhir pemasok yang menyediakan zat mercury pada sejumlah penambangan emas ini,” tandasnya. (*/Dul)
SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim keberatan dengan pernyataan ketua DPRD Banten Andra Soni yang mengatakan bahwa Pemprov Banten belum maksimal dalam menangani bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lebak.
Terlebih, Andra menyebut Pemprov gagap terhadap bencana lantaran tidak ada crisis center atau pusat data untuk mengetahui jumlah korban jiwa maupun kerugian dampak bencana yang akurat sejak hari pertama bencana terjadi.
Menurutnya, pendataan dan verifikasi data membutuhkan waktu agar data yang dihasilkan valid dan akuntabel atau dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan bilang gagap, gagap. Orang sama dia keliling kok. Kita sejak hari pertama sudah siap siaga, dan hadir dengan para korban,” tegas Gubernur dalam rilisnya, Kamis (9/1/2020) malam.
Gubernur juga membantah ketika disinggung awak media bahwa alasan pernyataan tersebut karena tidak maksimalnya kinerja Kepala BPBD Banten yang saat ini masih berstatus sebagai Pelaksana Tugas.
Karena, prosedur utama penanganan bencana dilakukan langsung di lokasi kejadian pada hari pertama terjadi. “Nggak ada (alasan) itu, orang langsung ke lapangan kok, bahkan saya langsung instruksi dan pimpin sendiri,” tegasnya lagi.
Gubernur juga menjelaskan bahwa pendataan jumlah korban dan total kerugian yang dialami akibat banjir tidak dapat dilakukan dalam waktu satu hari. Karena, jumlah korban dan kerugian terus berubah sehingga perlu dilakukan verifikasi secara terus menerus.
“Korban dan harta benda kan ada yang terbawa arus, atau tertimbun tanah dan benda-benda lain, sehingga membutuhkan proses pencarian dan evakuasi untuk kemudian diverifikasi identitasnya. Supaya datanya valid dan dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Sejak hari pertama kejadian, lanjut Gubernur, pihaknya sudah terjun langsung ke lapangan dan instruksi OPD membuat posko2, termasuk di rumahnya sendiri dijadikan Posko Dapur Umum, Kesehatan, Logistik, Air Bersih dan lokasi tempat evakuasi kendaraan warga perumahan Pinang Griya dan Ciledug Indah.
“Bukan untuk pencitraan rumah saya dijadikan posko, tapi itu kebutuhan segera. Dan sudah saya lakukan sejak dulu disaat daerah2 itu terkena banjir,” tegas WH.
Penanganan Bencana dari proses evakuasi, mendistribusikan bantuan logistik kepada korban bencana di Lebak. Termasuk, menyisir lokasi-lokasi yang terdampak bencana dengan kondisi medan yang berbeda-beda, bahkan akses terputus dan ada daerah yang terisolir. Itu prioritas.
Hari ini adalah hari ke- 9 Tanggap Darurat Penanganan Banjir, dirinya tidak melakukan Rapat Evaluasi tapi memerintahkan seluruh OPD yang terkait dengan pasca bencana dan langsung dipimpin Sekda Al Mukhtabar untuk turun ke lapangan dan menyisir setiap posko hingga ke ujung area yang terisolir dan memastikan jika akses sudah mulai terbuka sambil mendata ulang. (*/Dul)
LEBAK – Bencana banjir yang menerjang wilayah Kabupaten Lebak, Banten merendam puluhan kecamatan. Warga pun kesulitan beraktivitas akibat banjir yang merendam wilayah tersebut.
Kondisi tersebut mendorong sejumlah masyarakat turun tangan membantu para korban bencana banjir terutama yang rumahnya terendam air. Salah satunya PT Ridia Akusa Utama dengan menggelar kegiatan Bakti Sosial.
Mereka berinisiasi memberikan bantuan logistik untuk korban banjir di wilayah Lebak, Banten. Bantuan yang dikumpulkan berupa dana, alat kebersihan, pakaian, selimut, hingga bahan makanan.
“Kami mengantarkan bantuan untuk korban bencana banjir di wilayah Lebak, Banten. Kami bantu bahan sembako, popok bayi, obat-obatan dan lainnya,” kata Fasya El Falaqi, Ketua Pelaksana Baksos PT Ridia Akusa Utama.
Wilayah Lebak, Banten menjadi lokasi ketiga yang didatangin tim baksos PT Ridia Akusa Utama untuk membantu korban banjir. Harapannya, aksi sosial ini dapat membantu mengurangi beban korban banjir.
“Sebelumnya di perumahan Pesona Serpong, dan Cipondoh. Dan ketiga di Lebak Banten. Semoga dengan bantuan yang kami berikan dari Ridia Akusa Utama bisa meringankan beban mereka yang terkena musibah,” kata David Gunawan, Penanggung Jawab kegiatan. (*/Dul)
SERANG – Musim hujan dan cuaca yang tak bersahabat membuat harga – harga komoditas di pasar makin melambung tinggi .
Harga komoditas cabai di Pasar Induk Rau (PIR), Kota Serang, tembus Rp80 ribu per kilogramnya. Padahal, biasanya komoditas cabai dijual seharga Rp40 ribu. Meski harga melonjak 100 persen, masih tetap diburu konsumen.
Usup, pedagang komoditas bumbu dapur mengatakan, kenaikan cabai ini sudah terjadi sejak empat hari lalu pasca-libur tahun baru. Ia menduga, kenaikan harga cabai ini dipicu oleh memasukinya cuaca musim penghujan. Sehingga hal ini mengurangi kualitas cabai.
“Harga cabai, mulai dari cabai kriting, cabai rawit Rp80 ribu per kilo, dari harga awal Rp40 ribu. Mulai naik itu di tanggal 2 Januari, mungkin juga karena faktor cuaca yang mulai masuk musim penghujan,” katanya saat ditemui di lapaknya, Selasa ,(7/1/2020).
Kendati demikian, Usup mengaku penjualannya masih ramai dan tidak berpengaruh pada pendapatannya. Namun pihaknya berharap, harga cabai dapat kembali normal kembali agar tidak dikomplain konsumen.
“Penjualan tidak merosot, malah rame. Soalnya tidak ada yang jual eceran, penjual eceran tidak berani kalau harga sedang tinggi. Dari saya juga kalau belinya Rp5 ribu nggak saya layanin, soalnya kan bingung ngasihnya berapa,” terangnya.
Sementara itu, Imas, pembeli mengungkapkan, sudah tidak aneh lagi dengan kenaikan harga komoditas cabai. Hal itu dinilai wajar ketika masuk musim penghujan.
“Sepengalaman saya belanja (cabai), kalau sudah musim hujan ya naik. Kalo nggak naik, kasihan juga petaninya,”katanya. (*/Dul)
SERANG – Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan penangan banjir bandang maupun banjir di beberapa wilayah Banten sesuai dengan protap (prosedur tetap, red). Hal tersebut dikatakan gubernur yang akrab disapa WH saat mengunjungi korban bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Lebak,(4/1/2019).
“Pertama kita respon dengan evakuasi, kita bawa ke pengungsian. Beberapa lokasi di Lebak seperti Lebak Gedong yang jalurnya terkena longsor baru pada Kamis kita berhasil menembus dengan excavator. Lalu ada juga yang berada di seberang sungai, sudah mulai dievakuasi oleh tim Brimob melalui perahu karet, terutama yang jembatannya terputus,” papar Gubernur WH.
Dikatakan, akibat banjir ada 11 jembatan yang terputus. Jembatan provinsi satu buah, jembatan kabupaten penghubung antar kecamatan ada tiga buah, dan tujuh jembatan gantung yang menghubungkan antara satu kampung dengan kampung yang lain.
Dalam proses penanganan dampak banjir, lanjut Gubernur WH, ada juga masyarakat yang menolak dievakuasi karena memang sebenarnya mereka hanya terputus komunikasinya.
“Yang kedua melalui posko-posko penanganan banjir semua tim bergerak mulai provinsi, kota dan kabupaten. Kita juga menyediakan kebutuhan selama mereka di pengungsian. Hampir semuanya mendapatkan pelayanan,” ungkapnya.
“Yang ketiga adalah aspek persoalan paska banjir. Ada 700 kepala keluarga di Kabupaten Lebak yang mereka terkena dampak rumahnya hanyut. Begitu juga rumah-rumah di tempat lain yang rusak,” tambah Gubernur WH.
Dijelaskan, untuk jembatan provinsi yang putus akan dibangun jembatan sementara. Sementara untuk pembanguna kembali jembatan gantung yang terputus sedang dibahas secara intensif bersama sama dengan bupati dan walikota.
Masih menurut Gubernur WH, korban jiwa di Kabupaten Lebak hingga saat ini masih perlu dikonfirmasi antara 2 atau 3 jiwa, perlu konfirmasi. Rumah yang rusak mencapai 700. Jumlah pengungsi sebanyak 2000 jiwa tersebar di 82 posko pengungsian. Sementara di wilayah Tangerang Raya ada sekitar 3000 jiwa yang tersebar di 57 posko pengungsian dan tidak ada laporan korban jiwa.
“Sampai sekarang mereka masih tinggal di pengungsian. Walaupun banjir telah surut, namun mereka membutuhkan bantuan untuk membersihkan rumahnya,” jelasnya.
Gubernur WH juga menegaskan, bantuan sudah terdistribusi dengan baik. “Di Banten partisipasi masyarakat cukup baik dan banyak. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota bahu membahu dan memamg sudah kita anggarkan untuk kebutuhan logistik itu,” ungkapnya.
“Dalam waktu 14 hari paska penetapan tanggap darurat kita berusaha memutuskan, merumuskan penangnan paska banjir. Banyak masyarakat yang kehilangan rumah serta jembatan putus. Ini persoalan selama 14 hari yang sesuai aturan harus segera kita ambil langkah-langkah mencari solusi yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sebagai informasi banjir yang melanda beberapa wilayah Provinsi Banten berdampak pada 181 desa pada 43 kecamatam di 5 kabupaten/kota. Data terbaru, di beberapa wilayah Kabupetan Lebak telah didirikan 7 posko pengungsianya g menampung 4.365 pengungsi. (*/Dul)
LEBAK – Lima korban banjir bandang dan tanah longsor ditemukan tewas pada Jumat (3/1/2020) sore.
Kelima korban yang masih satu keluarga ini ditemukan di Kampung Cigodang, Desa Lebak Gedong, Kecamatan Lebak, Kabupaten Lebak. Korban diketahui beridentitas Diva (8), Tiong (12), Enon (4), Fahmi (3) dan Encih (30).
Kampung Cigodang menjadi salah daerah terparah terdampak banjir bandang yang menerjang enam Kecamatan di Lebak.
Kepala Basarnas Banten, Zaenal Arifin mengatakan, pencarian korban di Cigodang pertama kali menemukan korban identitas Diva. Korban ditemukan dalam keadaan tewas dan tertimbun lumpur pada pukul 13.00 WIB.
Sekitar pukul 14.00 WIB, pencarian sempat dihentikan karena kondisi hujan dan dikhawatirkan ada longsoran susulan. Satu jam kemudian tim SAR melanjutkan pencarian.
“Kemudian 4 korban berikutnya berhasil dievakuasi atas nama Tiong, Enon, Fahmi dan Encih,” kata Zaenal kepada warawan, Sabtu (4/1/2020).
Korban ditemukan sekitar pukul 16.30 WIB dan dalam kondisi meninggal. Selanjutnya, korban sendiri langsung dibawa ke rumah duka oleh pihak keluarga.
“Yang tadi satu keluarga, Diva, Tiong, Enon, Fahmi dan Encih,” jelasnya.
Disampaikan Jaenal, berdasarkan data yang dihimpun oleh tim SAR gabungan total sebanyak tujuh orang korban jiwa akibat bencana banjir bandang dan longsor di Lebak, Banten. Sementara satu orang korban lagi bernama Fizki (7) yang terseret banjir masih dalam pencarian di sekitar sungai Ciberang.
“Sehingga total untuk tim SAR gabungan yang terkordinasi sampai hari ini 7 orang meninggal dunia 1 masih dalam pencarian,” tutur Jaenal.
Sementara itu, berdasarkan data, sebanyak 306 rumah rusak berat, 274 rumah rusak ringan, dan 2.167 rumah tenggelam yang tersebar di enam kecamatan. Keenamnya yakni di Sajira, Cipanas, Lebak Gedong, Maja, Cimarga, dan Curug Bitung.
Jalan amblas sepanjang 40 meter di Kampung Bujal, Kecamatan Cipanas, 2 unit jembatan permanen (Kec. Sajira dan Lebak Gedong).
Kemudian 18 unit jembatan gantung (tersebar), SDN 2 Banjarsari, SDN Banjaririgasi, dan SMPN 4 Lebak Gedong. Saat ini, ada 433 KK pengungsi yang tersebar di 7 posko pengungsian di 6 Kecamatan. (*/Dul)
SERANG – Meski diguyur hujan tidak menyurutkan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meninjau lokasi banjir di dua lokasi di Kecamatan Cikande, Jumat (3/1/2020). Tepatnya di Kampung Songgom, Desa Songgomjaya dan Desa Koper.
Bupati didampingi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Serang Fahmi Hakim, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang Nana Sukmana, Kapolres Serang AKBP Indra Gunawan, dan Dandim Serang Kolonel Inf Mudjiharto.
Menggunakan jas hujan dan sepatu boots berwarna orange, Bupati perempuan di Kabupaten Serang ini melanjutkan untuk meninjau lokasi banjir di Desa Koper, Kecamatan Cikande dengan jarak sekira dua kilometer dari lokasi pertama.
Turun dari mobil dinasnya, Tatu Kembali berjalan kaki untuk melihat langsung kondisi rumah warga yang masih terendam. Salah satu rumah tidak layak huni menjadi sasaran Tatu untuk meninjau kondisi rumahnya.
Meski terendam air dengan ketinggian sebetis orang dewasa Tatu menerobosnya. Di dalam rumah Tatu berbincang dengan pemilik rumah yakni, Sanan dan Saniyah.
Usai meninjau, Tatu mengatakan, bencana banjir setiap tahun sering terjadi akibat meluapnya Sungai Cidurian sehingga harus ada pemecahan yang diawali dengan normalisasi dan revitalisasi.
Bahkan Tatu mengaku, sudah berkomunikasi dengan pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3) meminta anggaran ke pemerintah pusat untuk menangani sedimentasi sungai di Kabupaten Serang.
“Air itu memang kiriman, tetapi ketika sungai bisa menampung dengan kedalaman yang cukup rasanya tidak akan langsung meluap, tapi ini langsung meluap. Jadi, sedimentasi yang ada di Kabupaten Serang ini persoalan intinya. Normalisasi dan revitaliasi sungai mendesak dilakukan,” ujarnya.
Oleh karena itu, menurut Tatu, jika Sungai Cidurian direvitalisasi bukan hanya meminimalisasi melupanya air tetapi juga air bisa digunakan untuk pertanian, air baku, dan kebutuhan PDAM. “Jadi banyak fungsinya. Kalau untuk Sungai Ciujung sudah berjalan (normalisasi) dari dana ADB (Asian Development Bank),” ungkapnya.
Ketua PMI Kabupaten Serang Fahmi Hakim, berkomitmen akan mendorong Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian agar segera melakukan normalisasi kemudian juga revitalisasi.
Karena salah penyebab bencana banjirbakibat terhambatnya saluran Sungai Cidurian. “Saya juga akan mengundang pihak balai dalam rapat terbatas DPRD Banten terkait normalisasi,” tegas Fahmi yang juga Wakil Ketua DPRD Banten.
Fahmi menilai, bencana banjir kerap terjadi di Cikande setiap tahun, salah satunya terhambatnya aliran Sungai Cidurian yang tersedimentasi. Sehingga BBWSC3 sebagai perwakilan dari Pemerintah Pusat bukan hanya berkewajiban melalukan normalisasi, juga revitalisasi sungai.
“Karena ini aliran air turun dari Bogor dan Lebak, sehingga uraian dari sungai ini terhambat. Maka pihak balai besar harus segera turun,” tegas Fahmi.
Diketahui, terdapat empat kecamatan yang mengalami bencana banjir di Kabupaten Serang. Antara lain, Kecamatan Bojonegara, Kopo, Cikande, dan Puloampel. Semua lokasi bencana sudah ditangani oleh BPBD Kabupaten Serang bersama PMI, TNI-Polri, dan pihak lainnya. (*/Dul)
LEBAK – Ribuan warga menjadi korban banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (1/1/2020). Mereka terpaksa mengungsi ke tempat lebih aman.
Kapolres Lebak, AKBP Andre Firman menyatakan, informasi dari warga dan perangkat desa ada delapan warga yang hilang, baik diduga hanyut hingga terkubur material longsoran.
Pihak kepolisian masih mendalami informasi warga tersebut.
“Untuk orang hilang, ada dua orang diperkirakan hanyut, kemudian ada enam orang diperkirakan tertimbun tanah. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan desa, masih kami dalami,” jelasnya kepada wartawan.
Lokasi bencana terparah berada di Kecamatan Lebak Gedong lantaran sumber banjir bah berada di perkampungan yang masuk ke dalam kawasan Gunung Halimun Salak.
“Yang kami alami tadi di perjalanan banyak jalan terisolir, karena banyak jalan yang tertimbun longsor, sekitar ada enam titik tanah yang bercampur air, karena (jika dilalui) bisa tenggelam dalam tanah. Terparah itu di Lebak Gedong, karena air berasal dari sana,” katanya.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak Kaprawi menyebutkan, sedikitnya 2.167 rumah terendam banjir. Sebanyak 274 rumah mengalami rusak ringan dan 306 rumah rusak berat akibat terjangan banjir.
“Total desa terdampak ada 6 kecamatan dan 22 desa di 34 titik lokasi,” kata Kaprawi, Kamis (2/1/2020).
Selain merusak bangunan rumah, banjir juga merusak 20 unit jembatan dan akses jalan warga ambles. Akibatnya beberapa daerah terisolasi akibat jembatan putus. Salah satu jembatan menghubungkan 3 kecamatan Sajira, Sobang dan Muncang. Warga Sobang dan Muncang yang menuju ke Sajira harus putar arah hingga puluhan kilometer.
“Di Cipanas ada 40 meter jalan ambles, kemudian 1 unit jembatan gantung dan jembatan permanen di Sajira, 1 unit jembatan di kampung Muara Lebak Gedong,” pungkasnya. (*/Dul)
© 2015. All Rights Reserved. Jurnal Metro.com | Analisa Jadi Fakta
Koran Jurnal Metro