nusantara

TASIKMALAYA – Semburan air panas bercampur lumpur mendadak keluar ketika proses pengeboran sumur air bersih di Kampung Sindangrasa, Desa Cigunung, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Insiden itu terjadi pada Senin (23/10/2017) sekira pukul 12.00. Pengeboran sumur air bersih itu merupakan kegiatan ZIS-UAP Jabar dipimpin Asep dan fasilitator Faisal Anwar dengan pekerja sebanyak 4 orang dengan menggunakan mesin bor.

“Rencananya sumur air bersih tersebut adalah sekitar 100 meter, namun pada kedalaman sekitar 50 meter sudah keluar semburan material lumpur dan air panas,” kata Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Yusri Yunus, kepada awak media, (25/10/2017).

Saat itu, semburan air panas bercampur lumpur mencapai 10 meter. Semakin lama semakin melemah, dan saat ini ketinggian semburan material mencapai 10 cm.

sumurr

Dijelaskannya, setelah kejadian itu timbul tujuh titik semburan air panas di kolam dekat lokasi pengeboran. Jaraknya sekitar 10 meter. “Polsek Parungponteng bersama dengan Pemerintah Desa Cigunung, BPBD, Koramil Parungponteng, dan pelaksana kerja telah turun ke lokasi,” imbuhnya.

Polisi, sambung Yusri, telah mengamankan lokasi dan memasang police line. Di samping itu, memberikan arahan kepada warga, berkoordinasi bersama dengan penyelenggara, pemerintah desa, BPBD, dan pihak terkait lainnya. Namun dipastikan dalam kejadian itu tidak ada korban jiwa dan material.

“Pada saat ini telah dilaksanakan pengawasan di lokasi kejadian dengan sistem pengawasan terpadu oleh muspika, pekerja dan masyarakat setempat,” tandasnya. (*Dang)

TRENGGALEK – Berdasarkan data dari BPBD setempat Sebanyak 266 unit rumah di 5 kecamatan, yakni Kecamatan Munjungan, Kecamatan Kampak, Kecamatan Watulimo, Kecamatan Panggul dan Kecamatan Dongko rusak diakibatkan longsor.

Sekretaris BPBD Trenggalek, Dodot Eko Soebijakto mengatakan, saat ini masih menunggu laporan kerusakan rumah tersebut dikarenakan masih ada beberapa daerah yang belum mengirimkan laporan.

“Ini sifatnya masih sementara, kami masih terus memperbarui, karena ada beberapa daerah yang belum mengirimkan laporan,” kata Dodot, Kamis (19/10/2017).

Menurutnya, kerusakan yang dilaporkan tersebut bervariasi. Mulai dari rusak ringan hingga berat, namun rata-rata kerusakan yang terjadi adalah tembok atau dinding rumah jebol akibat tertimpa material longsor.

Dodot menjelaskan, kejadian longsor di Trenggalek tidak terjadi di satu lokasi, namun menyebar secara sporadis di desa-desa yang ada di kawasan lereng perbukitan.

Selain kerusakan rumah, kejadian longsor maupun banjir yang terjadi sejak Senin (16/10) lalu juga mengakibatkan kerusakan fasilitas umum. Seperti jalan, jembatan, sekolah maupun tempat ibadah.

“Semua data akan kami rangkum berdasarkan nama dan alamat pemiliknya, nanti kami laporkan kepada pimpinan termasuk ke BPBD Provinsi dan BNPB,” terangnya.

Terkait bencana alam tersebut, BPBD Trenggalek juga telah menerjunkan anggotanya untuk melakukan pemantauan, pendataan dan membantu masyarakat bersama jajaran dan instansi lain, seperti TNI, Polisi maupun beberapa organisasi kebencanaan.

“Pak bupati juga sudah mengeluarkan pernyataan tanggap darurat bencana, terhitung mulai tanggal kejadian dan berlaku selama 30 hari. Kami berharap dampak bencana ini bisa tertangani dengan baik, kerjasama dengan seluruh elemen yang ada,” pungkasnya.(*Gio)

SUKABUMI – Begitu pentingnya transporasi saat ini . Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan akan mengawal kesepakatan yang dihasilkan dari Sukabumi Summit 2016 yang mendorong percepatan pembangunan jalan tol koridor Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung di sebuah hotel di Kota Sukabumi, Kamis (15/12).

“Deklarasi Bersama” antara 10 daerah (Sembilan kabupaten dan satu kota, red) yang berada di wilayah tengah Provinsi Jawa Barat ini sebagai rekomendasi besar yang harus segera direalisasikan oleh Pemerintah pusat.

“Perjuangan dan usaha dalam mendorong pembangunan akses jalan tol di Sukabumi yang sudah terencana sejak lama tentunya akan terus saya suarakan di komisi XI DPR RI. Tak boleh ada alasan lagi, hilangkan diskriminasi infrastruktur di wilayah Jawa Barat ,” kata HG, sapaan akrab Legislator Senayan yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat IV yang mencakup Kota dan Kabupaten Sukabumi ini.

“Hingga kini, visi-misi pemerintah terkait infrastruktur seakan belum terimplementasikan di tanah Sukabumi. Kemacetan parah sering terjadi setiap hari,” tandasnya.

Sebagai representasi masyarakat Sukabumi, HG mengaku prihatin dengan kondisi kemacetan tersebut. HG yang kerapkali rutin turun ke dapilnya, merasakan betulbagaimana lamanya akses perjalanan dari Jakarta ke Sukabumi. Butuh waktu berjam-jam, kurang lebih lima sampai enam jam.

“Olehnya, saya tentu sedikit bersepakat jika ada suara-suara yang menyatakan pemerintah cenderung pilih kasih terhadap kondisi infrastruktur tol di wilayah utara, kita di wilayah tengah seakan di anak tirikan,” ungkap HG.

Pemerintah, kata HG, perlu lebih memahami skala pembangunan prioritas di setiap wilayah JawaBarat. Apalagi kondisi kemacetan di Sukabumi terjadi setiap hari, setiap jam, dan setiap detik.

“Kita semua tentu berharap, dengan direalisasikannya segera akses jalan tol di sukabumi dapat memberikan dampak bagi sektor ekonomi lokal dan juga sektor pariwisata,” beber ayah tiga anak ini.

Di komisi XI DPR RI yang notabene juga terkait dengan pembiayaan infrastruktur jalan tol, HGsering mengkritisi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, bahkan BUMN-BUMN yang fokus terhadap infrastruktur jalan tol untuk segera merealisasikan rencana pembangunan akses jalan tol yang terkoneksi langsung dengan Sukabumi dan beberapa wilayah sekitarnya, seperti Cianjur, Bogor, Cimahi, dan daerah lainnya.

Pada Sukabumi Summit 2016 itu sejumlah kepala daerah hadir. Di antaranya Wali Kota Bandung Ridwal Kamil, Wali Kota Bogor Bima Arya, Bupati Sukabumi Marwan Hamami, serta Wakil Bupati Cianjur Herman Suherman. Selain itu hadir juga anggota DPR RI lainnya yakni Dewi Asmara, serta Ribka Tjiptaning. Mereka menandatangani deklarasi mendorong percepatan pembangunan jalan tol. (*Yan)

YOGYAKARTA – Ratusan hektare hutan rakyat di Kabupaten Sleman masuk dalam kondisi kritis. Kondisi ini terjadi pasca erupsi Gunung Merapi pada 2010. Bahkan lahan tersebut tidak dapat ditanami lantaran terdampak langsung erupsi Merapi.

Kepala Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan (DPPK) Kabupaten Sleman, Widi Sutikno mengatakan, dari sekitar 4.500 hektare hutan rakyat, yang masuk dalam kondisi kritis seluas 345,75 hektare.

“Saat ini tidak memungkinkan untuk ditanami kembali karena kondisinya rusak parah,” ucapnya.

Menurut Widi, kondisi lahan yang berada di lereng Gunung Merapi itu dipenuhi material yang dimuntahkan gunung tersebut. Sehingga pihaknya kesulitan untuk mengembalikan keberadaan hutan tersebut.

“Lahannya tertutup pasir dan material lainnya, dengan demikian pemulihannya membutuhkan waktu yang lama. Sebab selain harus membersihkan materialnya, kami harus mengelola lahan agar kembali ke fungsinya (sebagai hutan rakyat),” katanya.

Meskipun demikian, pihaknya terus melakukan upaya pemulihan terhadap hutan rakyat yang ada di Sleman. Selain sebagai lahan yang dimanfaatkan oleh masyarakat, hutan rakyat juga berfungsi sebagai daerah resapan.

“Hutan rakyat yang masih memungkinkan untuk diselamatkan, saat ini pengembalian fungsi lahannya sudah mulai dikembalikan. Baik dengan cara penanaman kembali, penyulaman, hingga pemiliharaan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan lingkungan daerah resapan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Widi menuturkan, meski mengalami kritis, namun keberadaan hutan rakyat di Sleman masih di bawah ambang batas wajar. Apalagi, keberadaan hutan rakyat masih ditunjang dengan adanya hutan yang berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) dan lahan milik Perhutani sekitar 1.700 hektare.

“Sehingga masih menyukupi kebutuhan resapan air khususnya untuk wilayah Sleman,” ucapnya.

Sementara Bupati Sleman, Sri Purnomo mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya mengembalikan produktivitas lahan kritis. Seperti melakukan penghijauan kembali dengan melibatkan masyarakat. “Upaya penghijauan ini juga sebagai pemenuhan kebutuhan terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau yang kondisinya semakin sedikit,” ungkapnya.

Menurutnya, penghijauan berbasis masyarakat merupakan langkah tepat lantaran lahan kritis tersebut merupakan hutan rakyat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat juga merasa memiliki hutan tersebut. “Sehingga kelestariannya (hutan rakyat) juga terjaga,” tandasnya.(*A Rus)

BANTEN – Menjelang liburan Idul Adha (1437 H) tahun 2016, arus penyeberangan di Pelabuhan Bakauheni baik kendaraan pribadi maupun umum dari Pulau Jawa ke Sumatera maupun sebaliknya, masih tampak terlihat normal belum menunjukkan adanya kepadatan arus penyeberangan, pada pantauan Jumat (9/9) sore.

Yefri Hendri manager operasional PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) cabang Bakauheni mengatakan, arus penyeberangan penumpang dan kendaraan pribadi di Pelabuhan Bakauheni hingga Jumat sore ini masih terpantau normal.

“Mendekati libur Idul Adha, baik penumpang dan kendaraan pribadi yang naik ataupun yang turun di Bakauheni ini, belum menunjukkan volume peningkatan,”kata Hendri, (9/9).

Menurutnya, peningkatan pengguna jasa penyeberangan ini, ia memprediksikan akan meningkat saat arus balik nanti. Pihaknya akan terus memantau, arus penumpang dan kendaraan yang akan melakukan penyeberangan dari pelabuhan Merak, Banten menuju Bakauheni.

“Pemantauan akan terus dilakukan, jika terjadi adanya lonjakan signifikan kami akan mempercepat pelayanan (port time), dari 60 menit menjadi 45 menit untuk mengantisipasi arus baliknya,”ujarnya.

Dikatakannya, untuk menyambut angkutan Idul Adha ini, diakuinya tidak ada persiapan khusus. Karena peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan, tidak terjadi lonjakan hingga membeludak seperti pada saat hari Raya Idul Fitri.

“Sebagai antisipasi adanya lonjakan, kami akan menyiapkan kapal berukuran besar dengan bobot minimal 5.000 grosston (GT). Dari 56 jumlah kapal yang ada, kami akan operasikan 28 kapal/harinya,” tandasnya. (*Marbun)

SUKABUMI – Penderitaan para ribuan warga korban pergerakan tanah di Desa Cimenteng dan Nagrak Jaya, Kecamatan Curug Kembar, Kabupaten Sukabumi kesulitan memperoleh air bersih,(8/8).

Mereka yang kini mengungsi di tempat-tempat penampungan yang disediakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi terpaksa memamfaatkan air selokan.

Meski sadar dapat berisiko tercemar penyakit, namun mereka tak memiliki pilihan lain. Warga pengungsi sangat berharap pemerintah segera menyedia pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air minum maupun mandi, cuci, dan kakus (MCK).

“Sudah tiga pekan terakhir ini, kami terpaksa mengkonsumi air selokan. Air yang disimpan ditempat penampungan sehari-hari, dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” kata warga Cimenteng, Ahmad Junaedi.

Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Mohamad Hairidzulhi mengatakan titik lokasi bencana teranalisis tanah yang ditempati pemukiman warga kini labil sehingga tidak layak untuk dihuni. Bentuk tanahnya terjadi pergerakan seiring adanya lempengan pergesaran tanah.

“Tanah disana memiliki konstrur tidak stabil sehingga tidak layak untuk ditempat warga,” katanya

Mohamad Hairidzulhi mengatakan kondisi tanah pasca pergerseran tanah 2012 lalu, kini telah menyisakan bekas-bekas longsor. Kemungkinan bawah tanah banyak kubangan saat air hujan. Kubangan mengalir melalui celah-celah tanah, dan hingga kini masih banyak titik potensi longsor.

“Air yang terus merembes dari celah-celah tanah mengalir sehingga membuat tanah menjadi labil. Saat musim hujan terjadi pergerakan tanah sehingga berpotensi terjadi bencana,” tandasnya.(*Yan)

BANDUNG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyesalkan adanya camilan bernuansa pornografi dengan nama Bikini alias Bihun Kekinian. Produk tersebut juga tidak memiliki label halal yang dikeluarkan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) MUI Jawa Barat.

“LPPOM belum mengeluarkan sertifikat halal untuk produk ini. Kalau belum memiliki sertifikat halal, kita belum bisa menjamin produk itu halal,” kata Sekretaris Umum MUI Jawa Barat Rafani Achyar di Kantor MUI Jawa Barat, Kota Bandung, (4/8).

Dari segi komposisi, dia juga tidak tahu bahan apa saja yang dipakai untuk pembuatan Bikini. Sebab di dalam kemasannya tidak dicantumkan secara detail komposisinya.

“Dari segi isi (komposisi), ini masih meragukan. Jangan-jangan malah isinya mengandung unsur yang diharamkan agama. Kalau dari cara-cara labeling-nya saja sudah mengandung unsur pornografi, mungkin saja isinya juga dia (produsen) tidak menghiraukan halal-haram,” jelasnya.

Ketua Bidang Perekonomian dan Produk Halal MUI Jawa Barat Mustafa Djamaludin membenarkan tidak ada sertifikat halal yang dikeluarkan pihaknya untuk produk bermerek Bikini.

Untuk mendapatkan sertifikat halal, pemilik produk harus memenuhi 15 syarat. Proses pendaftaran hingga dikeluarkannya sertifikat halal berlangsung selama 29 hari. Hal itu yang tidak ditempuh pemilik produk Bikini.

Sementara terkait kemasan Bikini yang dinilai mengandung unsur pornografi, hal itu menurutnya bukan ranah MUI dan LPPOM.

“Untuk kemasan, kita serahkan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di masing-masing daerah,” tandas Djamaludin.(*Asp)

SUKABUMI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi, Iyos Soemanteri memerintahkan seluruh dinas dan lembaga terkait untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk dampak pergerakan tanah di dua desa di Kecamatan Curug kembar, Kabupaten Sukabumi.

Siaga bencana seiring pergerakan tanah di sekitar area Gunung Sapu semakin meluas. Apalagi dikabarkan puluhan jiwa warga terisolor sehingga diperlukan proses evakuasi secepatnya.

“Kami berharap petugas dilapangan bisa lebih optimal untuk membantu warga bencana disana, ” kata Iyos,(25/7).

Bencana kali ini, tidak hanya mengakibatkan 20 unit rumah warga di Desa Nagrak Jaya ambruk rata dengan tanah. Sebanyak 136 unit rumah warga juga mengalami rusak berat.

Bahkan dari hasil pengumpulan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, 85 unit rumah warga rusak sedang dan 43 unit rusak ringan.

Pergerakan tanah ini menimpa sekitar 66 kepala keluarga (KK) di Desa Cimenteng. Sekitar 5 KK yang berada tidak jauh dari areal merah dikabarkan terisolir.

“Mengantisipasi resiko korban jiwa warga, seluruh dinas dan lembaga terkait telah melakukan serangkaian antisipasi secara berkoordinasi.
Bahkan petugas sejak pertama kejadian bencana Kamis (21 Juli 2016) lalu, sudah langsung melakukan langkah evakuasi terhadap warga disana,” tandasnya.(*Yan)

PANDEGLANG – Kapolda Banten, Brigjen Pol Ahmad Dofiri memimpin langsung penanganan banjir lumpur dari luapan Sungai Cikoneng, yang melumpuhkan jalan Raya Serang-Cilegon. Terlebih dampak bencana ini memakan korban tewas penumpang Daihatsu Xenia yang terjebak lumpur.

Dalam hal ini Kapolda memimpin proses evakuasi warga dan normalisasi jalan menargetkan pembersihan jalur dari lumpur akan selesai hari ini, sehingga arus lalu lintas dari Anyer, maupun Pandeglang dapat dilalui kembali.

“Mudah-mudahan hari ini bisa dilalui. Saat ini jalur ditutup sementara karna sedang dibersihkan lumpur setebal 50 centimeter dengan alat berat,” kata Kapolda kepada wartawan di lokasi bencana.

Hujan lebat Minggu (24/7) hingga Senin (25/7), yang mengakibatkan banjir lumpur akibat meluapnya Sungai Cikoneng tidak hanya menewaskan 4 warga. Bencana yang terjadi dinihari itu juga melumpuhkan lalulintas di jalur wisata Labuan dan Carita karena jalanan tertutup lumpur.

Untuk mengatasi agar jalur wisata itu segera bisa dilintasi, Pemkab Pandeglang serta TNI dan Polri mengerahkan personilnya, selain itu juga dikirimkan alat berat untuk mengeruk matrial yang menutupi badan jalan.

Kapolda Brigjen Ahmad Dofiri, mengatakan, selain dibantu personil TNI dan BPBD, dalam proses penanganan bencana ini, pihaknya juga mengerahkan ratusan personil Brimobda Banten.

Selain mengevakuasi warga dengan menggunakan perahu karet, tim baret biru ini juga ikut membantu membersihkan badan jalan serta mengarahkan para pengendara agar berputar arah mengambil jalur lainnya.

Salah satu pengendara, Muklis mengaku dirinya sudah hampir lima jam menunggu jalan dibuka untuk mengantarkan pasir ke daerah Anyer dari Labuan.

“Sudah dari jam 10 pagi kena macet disini, belum tahu sampai kapan ini juga. Katanya didepan ada longsor,”tandasnya. (*Marb)

CIREBON – Empat anggota DPRD Kabupaten Cirebon yang dicokok Polda Jawa Barat pada Kamis 21 Juli 2016 akibat berjudi di salah satu kamar hotel di Kota Bandung, terancam dipecat.

Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Cirebon Sukaryadi mengungkapkan, pemecatan merupakan sanksi terberat yang dapat dijatuhkan kepada anggota dewan yang melanggar tata tertib.

Sanksi itu akan dijatuhkan bila keempatnya kelak terbukti berjudi dan divonis lebih dari enam bulan penjara oleh pengadilan. “Kami masih menunggu hasil dari proses hukum yang kini sedang ditangani Polda Jabar terhadap keempatnya,” tegasnya, (22/7).

Selain menanti hasil dari proses hukum yang dilakukan kepolisian, pihaknya juga menanti hasil keputusan internal partai politik (parpol) dari masing-masing anggota dewan yang diduga terlibat judi tersebut.

Bila kemudian masing-masing parpol memutuskan pemberhentian dan menetapkan penggantian antar waktu (PAW), BK pun dalam hal ini akan memroses pemberhentian mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Yuningsih meyakini apa yang dilakukan keempat anggota dewan tersebut sebagai keisengan belaka. Terlebih, tambahnya, pertaruhan dalam judi yang mereka mainkan kala itu bernilai kecil.

“Saya yakin awalnya ini keisengan saja untuk mengisi kekosongan waktu. Ini kan cuma judi kecil, tapi kemudian sudah terblow-up di publik. Toh ini (perjudian) dilakukan di luar jam kerja, meski memang berangkatnya kedinasan dalam rangka mengikuti bimbingan teknis (bimtek),” katanya kepada sejumlah media.

Dia menjelaskan, materi Bimtek yang mereka ikuti terkait kewenangan penggunaan dana desa yang terhitung besar.

Tujuan bimtek sendiri untuk meningkatkan kapabilitas para legislator tersebut. Bimtek itu sedianya dijadwalkan sejak Rabu 20 Juli 2016 hingga Jumat (22/7) di Bandung.

Namun, pada Kamis dini hari, empat anggota DPRD Kabupaten Cirebon justru diamankan setelah kedapatan bermain judi di sebuah kamar hotel.

Selain mengamankan keempat anggota dewan itu, petugas juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai sekitar Rp4,5 juta dan dua set kartu remi.

Seorang anggota dewan lainnya, AF, juga dibawa ke Mapolda Jabar sebagai saksi yang menyaksikan perjudian tersebut. Peristiwa itu pun disebut Yuningsih sebagai musibah yang bermula dari keisengan menjadi musibah politik.(*Asp)