nusantara

JAKARTA – Tim SAR Gabungan telah berhasil mengangkat rekaman data penerbangan (Flight Data Recorder/FDR) Pesawat AirAsia QZ8501. Benda penting yang terdapat dalam kotak hitam (black box) AirAsia itu ditemukan di perairan Selat Karimata, Senin 12 Januari 2015, dalam kondisi masih bagus.

FDR menjadi salah satu bagian paling dicari karena didalamnya terdapat memory modul yang mencatat data penerbangan.

Investigator KNKT Santoso Sayugo di kantor KNKT, Jakarta, mengatakan, proses pengangkatan memory modul di FDR tak ubahnya seperti mengangkat sim card atau kartu telepon dari ponsel.

“Contohnya HP masuk ke air. Kita keringkan, kita ambil chip-nya, kita keringkan dengan hair drayer, kita masukan chip-nya ke HP lain yang masih hidup, seperti itu,” ungkap Santoso, Selasa (13/1/2015).

Hal serupa juga dilakukan tim investigasi terhadap FDR AirAsia QZ8501. Tim lebih dulu mengeringkan memory modul lalu memindahkan ke black box lain yang kondisinya kering. Barulah proses download data dilakukan.

“Hanya datanya kalau di HP sedikit sekali, kalau ini besar sekali. Perlu waktu lama untuk men-download-nya,” papar Santoso.

Tim KNKT mengatakan, sudah menemukan sedikitnya 1.200 parameter dari FDR yang harus dianalisis, selama penerbangan kurang lebih 45 menit. Saat ini, tim masih menunggu kedatangan Cockpit Voice Recorder (CVR) yang belum berhasil diangkat dari dasar laut.

“Tingkat kesulitannya tinggi, tapi kalau ada FDR dan CVR (AirAsia QZ8501) lebih komplit sehingga hasilnya pun lebih komprehensif,” jelas Santoso.(adi)

BLITAR – Agar mengurangi beban warga dan juga tindakan maraknya nikah siri mulai bulan Januari 2014, Pemerintah Kota Blitar melakukan penghapusan biaya pernikahan.

Setiap warga Blitar yang melangsungkan pernikahan mulai 2014, tidak akan dipungut biaya sepeserpun.

Menurut keterangan Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar, seluruh biaya nikah masyarakat Kota Blitar telah dialokasikan dalam APBD 2014.

“Karenanya yang menikah mulai 1 Januari 2014 dan seterusnya akan digratiskan,” jelas Samanhudi Anwar kepada wartawan, (27/12).

Kebijakan baru tersebut, kata Samanhudi bertujuan mengurangi beban masyarakat.

Wali Kota yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Blitar itu mengaku prihatin dengan masih maraknya kasus nikah siri dan perselingkuhan di masyarakat.

Khususnya untuk nikah siri, meskipun secara agama tidak dilarang, namun hak dan kewajiban keluarga tidak terakomodasi negara dengan baik.

“Misalnya hak anak akan akta kelahiran akan terganjal status pernikahan siri orangtuanya,” jelasnya.

Sebagai payung hukum nikah gratis, Samanhudi secepatnya akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota.

Sayangnya, berapa besar anggaran yang akan dialokasikan tidak disebutkan.

“Yang pasti bila dalam APBD masih kurang, kita akan tambah di PAK APBD, ” ungkap Samanhudi.

Sementara secara terpisah Kementrian Agama Kota Blitar Imam Mukhlis menyambut baik kebijakan Pemkot Blitar menggratiskan biaya nikah.

Bahkan untuk hal itu, pihaknya telah menyediakan personel yang ditempatkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

“Yang disiapkan saat ini adalah mekanisme dan pelayanan nikah gratis. Sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.(*Bag)

ACEH – Ratusan massa yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Aceh, bersama masyarakat menggelar aksi di Kantor Gubernur Aceh, Jumat (27/12).

Dalam aksi itu, massa menuding Pemerintah Aceh telah gagal merealisasikan janji kampanyenya. Massa aksi menyampaikan aspirasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, hingga pukul 12.00 WIB. Namun, tidak ada satu pun pejabat yang menemui para demonstran.

Aksi ini dikawal dari pihak satpol dan pihak keamanan. Bahkan sempat terjadi dorong-dorongan massa minta masuk ke dalam kantor Gubernur.

Ketua KAMMI Aceh, Faisal Qasim mengatakan, satu tahun lebih berjalan kepemimpinan ZIKIR (Zaini Abdullah / Muzakir Manaf), banyak ketimpangan terjadi di Aceh.

Rendahnya serapan anggaran seakan-akan tidak bisa terobati, kemudian indikasi-indikasi korupsi yang tidak pernah terbongkar serta janji-janji politik yang tidak direalisasikan seperti janji Rp 1 juta per KK per tahun.

“Banyak mafia proyek yang berkeliaran di seluruh jajaran SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh) dan juga di lingkaran kekuasaan Pemerintah Aceh,” papar Faisal.

Mereka mendesak pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan zikir untuk memberantas dan tidak melindungi mafia proyek yang dapat merusak sendi-sendi pembangunan. “Kami datang hari ini menyampaikan aspirasi, bukan benci tapi untuk mengingatkan pemerintah,” jelasnya.

Di halaman Kantor Gubernur, nyak-nyak yang mayoritas korban konflik turut meramaikan aksi ini. Sejumlah dari mereka mengaku sangat terpukul uang proposal tidak lagi dapat diterima.

“Saya sangat sedih tidak dapat menerima uang bantuan yang sudah dijanjikan sebesar 500 ribu, padahal saya sudah ada nomor agenda,” imbuh Sabariah, dari urueng inong Aceh korban konflik.

Bahkan, tegasnya, demi mendapatkan uang dan bisa berangkat dari Lhoksumawe ke Banda Aceh terpaksa ngutang sama tetangga. “Saya mohon pemerintah ada perhatian bagi kami janda yang korban konflik,” tambanya. (FAD)

BATURAHA – Keluarga Fahim Ahkam dan Laras -dua dari 5 CPNS yang dibatalkan kelulusannya oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) OKU, Sumsel, -mengaku kecewa. Mereka menuntut Pemerintah setempat agar mendampingi mereka datang ke BKN dan Menpan-RB guna mempertanyakan pembatalan tersebut.

“Kita minta Pemerintah mendampingi kami untuk menghadap BKN Pusat dan Menpan-RB. Hal ini sudah saya sampaikan kepada Wakil Bupati OKU, Drs H Kuryana Aziz, saat melakukan pertemuan dengan BKD di rumah dinasnya,” papar Latif, saudara Fahim.

Permintaan keluarga tak mendapat jawaban memuaskan dari Wabup OKU. Pasalnya, Wabup akan koordinasi dengan Bupati OKU, Drs H Yulius Nawawi sebelum mengabulkan permintaan pihak keluarga untuk didampingi menghadap BKN dan Menpan-RB.

“Kita hanya minta didampingi. Masalah ongkos dan okomudasinya biar kami menanggung. Tujuan kami menemui BKD dan Menpan-RB, untuk menjelaskan apa yang terjadi. Proses penerimaan dan pengumuman CPNS di OKU tidak profesional,” jelasnya.

Laras, peserta CPNS lainnya mengaku, tidak puas dengan jawaban Wabup. “Kami minta didampingi. Tapi jawaban Wabup tadi minta berkoordinasi dengan bupati terlebih dahulu. Jadi intinya, belum ada kepastian,” tegas Laras.

Laras menjelaskan, BKD OKU harus konsisten. Ia berharap BKD OKU bekerja profesional. “Saya berharap tetap diluluskan menjadi CPNS sesuai pengumuman awal sebelum revisi. BKD harus konsisten dan profesional,” jelasnya.

Sementara, BKD OKU dan Wakil Bupati OKU belum bisa dihubungi terkait persoalan tersebut. Di sisi lain, kejadian memalukan ini, membuat pejabat BKD OKU menjadi perbincangan hangat. Kecaman dan kekecewaan terhadap Kepala BKD OKU terus keluar dari mulut masyarakat Baturaja.

Ketua DPD KNPI OKU, Imron HS ST MSi misalnya. Orang nomor satu di tubuh organisasi kepemudaan ini, ikut angkat bicara. Imron menilai, kesalahan yang terjadi adalah tanggung jawab BKD. Beban moril yang ditanggung CPNS OKU yang dibatalkan kelulusannya, menurut dia, tidak dapat diukur dengan materi.

“Alangkah baiknya Kepala BKD OKU, Sahimi mengambil langkah terhomat secara legowo mengundurkan diri sebagai tanggungjawab moral menyikapi permasalahan ini,” imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi I Yopie Sahruddin mengatakan, dalam waktu dekat akan memanggil BKD OKU. Tujuannya, untuk mendengar penjelasan kesalahan pengumuman CPNS. “Secepatnya kita panggil untuk mendengar penjelasan mereka,” tutupnya.(adi)

PONTIANAK – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak mengimbau agar kapal-kapal barang dan penumpang tidak melakukan pelayaran selama beberapa hari ke depan. Hal ini dikarenakan tingginya gelombang di perairan Kalbar. Suhardi selaku Kepala Seksi Keselamatan Berlayar, Pencegahan dan Patroli, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Pontianak menuturkan, angin kencang dan gelombang tinggi sangat membahayakan pelayaran.

Larangan berlayar ini menyusul adanya prakiraan cuaca yang ekstrim di wilayah perairan Kalbar, yaitu terjadinya angin kencang dan gelombang tinggi yang mencapai 3-4 meter, terutama di wilayah Laut Cina Selatan dan Selat Karimata. Suhardi menjelaskan larangan berlayar terutama bagi kapal-kapal mesin yang di bawah 3000 gross ton, sementara kapal-kapal di atas 3000 gross ton akan diberikan izin apabila kondisi kapal benar-benar memungkinkan.

Suhardi menjelaskan, kantor kesyahbandaran dan otoritas pelabuhan pontianak lebih mengutamakan keselamatan berlayar, untuk itu pihaknya terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pontianak, guna memantau perkembangan cuaca.

“Kita terus melakukan koordinasi dengan BMKG untuk memantau prakiraan cuaca. Kita juga sudah berikan imbauan kepada perusahaan-perusahaan kapal. Namun begitu, saat ini ada beberapa kapal yang diperbolehkan untuk berlayar, seperti kapal-kapal penumpang tujuan Jakarta dan Semarang. Untuk tujuan Ketapang, mulai hari (kemarin) ini juga ada sebagian yang sudah berangkat,” papar Suhardi.

Suhardi menambahkan, akibat cuaca ekstrim ini, ada sebuah kapal tujuan Semarang-Pontianak yang terkena hantaman gelombang sehingga barang muatannya mengalami kerusakan. “Kemarin, ada kapal dari Semarang tujuan Pontianak terkena hantaman gelombang, sehingga barang muatannya mengalami kerusakan. Kebetulan kapal itu mengangkut truk dan mobil. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu,” tegas Suhardi.

Sebelumnya, Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geofisika Balai Besar Wilayah II Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak merilis dalam kondisi cuaca ekstrim saat ini, gelombang tinggi di perairan Kalbar mencapai ketinggian hingga 7 meter. Berdasarkan pantauan BMKG Balai Besar Wilayah II Stasiun Meteorologi Maritim Pontianak tinggi gelombang mencapai 3 hingga 7 meter di beberapa perairan di Indonesia, khususnya di perairan Kalbar. Untuk itu, pihaknya memperingatkan sejumlah kapal yang akan melakukan pelayaran.

Berdasarkan pemantauan tersebut diperkirakan tujuh hari ke depan ketinggian gelombang berkisar 3-7 meter. Dan cuaca tersebut dapat dikatakan ekstrim untuk pelayaran. Gelombang tertinggi terjadi di wilayah Utara Kalbar meliputi perairan Laut Cina Selatan, kepulauan Natuna 5 – 7 meter termasuk wilayah perairan Anambas. Sementara itu yang juga patut diwaspadai yaitu wilayah perairan Singkawang Sambas dengan ketinggian gelombang 4 -5 Meter dan tingginya gelombang disebabakan adanya pengaruh adanya pusaran angin diwilayah Singkawang dan Sambas.(har)

BANDUNG – Ifrastruktur yang baik dan menunjang segala aspek hal ini sangat begitu penting sebab semua desa di Jawa Barat akan mendapat bantuan dana dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah daerah setemat dengan total Rp1 miliar pada tahun 2015.

Dengan adanya dana itu, setiap desa diharapkan akan jauh lebih maju dalam berbagai aspek.

“Pada 2015 akan dapat dana pengelolaan desa (dari pemerintah pusat) sebanyak Rp750 juta (per desa),” jelas Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, di Bandung, Jawa Barat, (24/12).

Selain itu, dana untuk desa akan berasal dari Pemprov Jawa Barat di antaranya sekira Rp100 juta per tahun plus dana ADB dari pemerintah daerah setempat. “Jadi kelihatannya bantuan yang diterima rata-rata Rp1 miliar per desa per tahun,” ungkapnya.

Fokus dari penggunaan dana itu diharapkan dipakai untuk membangun infrastruktur dan berbagai hal bermanfaat lainnya. Hal itu diharapkan menunjang perekonomian desa ke arah yang lebih baik.

“Harapan yang ingin dicapai adalah infrastruktur desa bagus, perekonomian desa terdongkrak. Dampaknya masyarakat desa kan akan lebih makmur,” paparnya.

Jika desa menjadi makmur dan perekonomiannya tumbuh dengan baik, hal itu diharapkan bisa menekan lajur urbanisasi. Warga desa akan bertahan di desanya masing-masing tanpa harus memadati perkotaan.

Tapi Aher memberi penekanan khusus untuk penggunaan anggaran itu. “Semua pihak harus saling mengawasi satu sama lain sehingga dana tersebut digunakan tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara untuk pembangunan infrastruktur desa, Pemprov Jawa Barat mengalokasikan Rp100 juta per tahun untuk sejumlah desa. “Kemudian tahun 2014 akan kita lanjutkan,” ucapnya.

Setiap tahun, pemerintah pusat juga mengucurkan bantuan untuk Program Pembangunan Infrastruktur Desa (PPIP) yang berasal dari pemerintah pusat. Sejak 2005 hingga 2013 sudah ada 3.379 desa yang mendapat bantuan PPIP atau sekira 63,5 persen dari 5 ribuan desa di Jawa Barat.

Kepala Dinas Permukiman dan Perumahan Jawa Barat, Bambang Rianto, mengatakan PPIP sudah memberdayakan sekira 2,5 juta penduduk desa.

“Dana alokasi PPIP di Jawa Barat sampai 2013 ini sudah mencapai Rp844,75 miliar. Tahun 2013 ini Jawa Barat juga mendapat bantuan untuk 1.294 desa dengan nilai dana sebesar Rp323,5 miliar,” pungkasnya.(*Asp)

YOGYAKARTA – Hingga Senin (23/12) ini, belum ada satupun partai politik peserta Pemilu 2014 di Kota Yogyakarta yang melaporkan dana kampanyenya ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

Padahal sesuai dengan Peraturan KPU 17/ 2013 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, parpol harus sudah menyerahkan laporan dana kampanye ke KPU sebelum 27 Desember 2013 mendatang.

“Hingga hari ini (Senin) belum ada yang menyerahkan laporannya ke kami. Kalau sekedar konsultasi pelaporan banyak tetapi belum menyerahkan,” tegas Ketua KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budianto, Senin (23/12).

Pihaknya memperkirakan Parpol baru akan menyerahkan laporan dana kampanyenya ke KPU pada hari terakhir atau 27 Desember mendatang. Apalagi kata dia, pada 25 dan 26 Desember mendatang ada hari libur nasional.

Menurut dia, pada berkas laporan dana kampanye tersebut, parpol juga harus melampirkan data caleg yang menerima sumbangan untuk kegiatan kampanyenya. Begitu pula dengan pemberi sumbangan, baik untuk parpol maupun caleg harus jelas identitasnya.

“Jika terdapat sumbangan yang tidak jelas sumbernya, maka tidak boleh dipergunakan,” ujarnya.

KPU kata dia, akan melakukan pengawasan intensif secara periodik terkait penggunaan dana kampanye tersebut.

Terpisah, Humas DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Yogyakarta Ardianto mengatakan, partainya saat ini tengah melakukan finalisasi

berkas laporan dana kampanye. Sebelum batas akhir, katanya, laporan sumbangan dana kampanye tersebut sudah diserahkan ke KPU.

Menurut Ardianto, sumbangan dana kampanye hingga saat ini hanya didominasi dari caleg serta kader partai. Besarannya bervariasi, mulai Rp 5 ribu hingga Rp 30 juta. Sedangkan penyumbang dari pihak lain, masih belum ada.

“Kami terbuka. Sumbangan juga tidak mengikat karena itu tergantung dengan kemampuan masing-masing,” imbuhnya.

Sementara itu Ketua DPD Hanura Kota Yogyakarta, Edy Jarkasih mengatakan, untuk bantuan kampanye partainya hingga kemarin belum mendapatkan bantuan dalam bentuk dana dari pihak manapun. Bantuan yang diterima baru dari internal partai berupa bendera dan kaos kampanye.

Sementara untuk bantuan yang diterima caleg, hingga kemarin masih dalam proses pengumpulan. “Secara teknis belum siap dilaporkan karena masih dalam proses,” paparnya.

Pihaknya juga tengah berusaha menyerahkan laporan dana kampanye tersebut sebelum ketentuan batas akhir yaitu 27 Desember 2013.(fad)

BANTEN – Kurangnya lapangan kerja dan juga SDM yang tidak menunjang salah satu penyebab tingginya pengangguran di Banten .Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno mengaku, angka pengangguran di Provinsi Banten masih cukup besar.

Hal itu disampaikannya saat memberikan sambutan, di acara peresmian pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco, Cilegon, Provinsi Banten, (23/12).

Acara tersebut dihadiri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri BUMN Dahlan Iskan, serta beberapa pejabat lainnya.

Rano Karno mengatakan, investasi yang ditanamkan di proyek tersebut, rencananya cukup besar, mencapai Rp6 miliar dolar Amerika.

“Nilai investasi yang cukup besar tersebut, diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi Banten.

Tetapi juga dapat memberikan kontribusi terhadap pengurangan jumlah penganggguran di Provinsi Banten, yang sementara ini masih cukup besar, yaitu mencapai 9,90 persen,” kata Wakil Gubernur dari PDIP ini.

Oleh karena itu, Rano memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT Krakatau Posco, yang sementara ini memberikan porsi kesempatan kerja yang cukup luas kepada warga Banten untuk bekerja di PT Krakatau Posco.

Seperti diketahui, pabrik baja terpadu PT Krakatau Posco itu diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Terkait hal itu, lantaran Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah mendekam di rumah tahanan (Rutan) Pondok Bambu Jakarta, maka Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno mendampingi kegiatan Presiden SBY tersebut.(*Dul)

PURWAKARTA – Disebabkan kurangnya pengiriman terjadinya kelangkaan gas elpiji 3 kg menyebabkan kaum ibu kesulitan untuk memasak .

Menjelang akhir tahun, warga di sebagian kecamatan di Kab Purwakarta, Jawa Barat, kesulitan memperoleh elpiji 3 kg.

Sejauh ini, warga belum mengetahui penyebab kelangkaan tersebut. Hanya saja diperoleh keterangan dari sejumlah pemilik warung penyedia elpiji 3 kg, bahwa ada pengurangan stok dari pangkalan.

Neneng, 35, warga Desa Palinggihan, Kec Plered mengaku, kelangkaan gas di kampungnya sudah terjadi lebih dari sepekan terakhir.

Sekalipun ada, diakuinya, elpiji tersebut dijual dengan harga yang cukup mahal dari harga biasanya.

“Biasanya saya membeli dengan harga Rp17.000/tabung.

Tapi sekarang harganya bisa mencapai Rp18 ribu sampai Rp 19 ribu/tabung,”terangnya.

Kondisi serupa juga dialami warga Desa Mekarsari Kec Darangdan. Wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat itu juga dilanda kelangkaan elpiji 3 kg.

Kelangkaan elpiji 3 kg dirasakan warga sudah hampir dua minggu terakhir. Kondisi tersebut membuat warga meradang. Pasalnya, warga harus mencari gas menggunakan kendaraan sejauh lebih dari satu sampai dengan dua kilometer dari tempat tinggalnya.

“Kemarin saya mencari gas dari warung satu ke warung lainya hingga ke perbatasan kecamatan ini, akhirnya nemu dengan harga selangit,” jelas Ny Dede, 45.

Diah, 37, pemilik warung penjulan elpiji 3 kg, menyebutkan tidak mengetahui penyebab kelangkaan. Hanya saja, diakuinya, terjadi pengurangan jatah pengiriman. Biasanya dikirim 10-15 tabung per tiga hari sekali, sekarang hanya diberi jatah 5 tabung.

Bahkan pengiriman tidak tepat waktu.(Eln)

LAMPUNG  – Kondusifitas prioritas utama sebab itu jelang Natal dan Tahun Baru 2014, Polda Lampung kerahkan 1.410 personel untuk menjaga keamanan.

Dari jumlah tersebut sebanyak 676 personel diprioritaskan menjaga gereja dan tempat hiburan rakyat yang berada di Lampung.

Kapolda Lampung, Brigjen Heru Winarko, mengatakan, sebanyak 1.410 personel akan melaksanakan tugas menjaga keamanan di 63 titik rawan di wilayah hukum Polda Lampung.

Sementara untuk menjaga gereja dan lainnya akan dikerahkan 676 personel.

Mengenai jumlah personel di setiap gereja, bervariasi tergantung besar kecilnya bangunan dan jumlah jemaat yang merayakan Natal di gereja tersebut.

Jika bangunan gereja besar dan jumlah jemaatnya banyak, akan menugaskan sebanyak 30 personel untuk menjaga keamanan.

Personel-personel tersebut bersenjata lengkap dan memiliki keahlian di bidangnya.

Tidak hanya di gereja atau lokasi hiburan saja, personel juga akan disiagakan dan menjaga sejumlah titik yang dianggap rawan kejahatan dan kecelakaan seperti terminal, bandara, pelabuhan dan jalan. Penjagaan kemanan Natal dan Tahun Baru 2014, sama dengan penjagaan keamanan arus mudik dan balik perayaan Idul Fitri lalu.

”Saya berharap kepada seluruh masyarakat untuk mendukung tugas ini, dengan mengutamakan keselamatan, berhati-hati, dan selalu waspada saat menempuh perjalanan mudik dan  saat liburan,” tandasnya.(*Ckis)