nusantara

BANTEN – Kemarau panjang yang terjadi selama ini mengakibatkan sebagian besar wilayah Provinsi Banten mengalami kekeringan. Catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten, kekeringan terjadi di 80 Kecamatan di Provinsi Banten. Kekeringan di Provinsi Banten saat ini menjadi perhatian serius pemerintah.

Kepala BPBD Banten, Komari mengatakan dengan kondisi seperti ini pemerintah telah memperpanjang masa tanggap darurat bencana kekeringan yang semula 1 hingga 15 September diperpanjang dari 15 hingga 30 September 2015 mendatang. Untuk mengatasi dampak kekeringan, kata Komari, Pemprov Banten akan mengirimkan pasokan air bersih ke lokasi-lokasi yang mengalami kekeringan.

“Untuk masalah ini, BPBD Banten menyewa 74 unit tangki dari pihak ketiga dengan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 750 ribu per unit per hari,” jelas Komari.

Kendati demikian, lanjut Komari, pihaknya tetap menghawatirkan dengan kondisi sumber-sumber air yang semakin hari mulai berkurang. Dalam hitungannya, sudah hampir 50 persen mata air berkurang, seperti di pintu air 10 Tangerang yang biasa 400 tangki per harinya sekarang hanya tinggal 200 tangki per hari. Wilayah lain bahkan lebih parah, yaitu dalam posisi nol atau kosong seperti di Pelamunan, Sempu, dan Mauk.

“Yang masih ada sumber air yaitu di Baros, Pandeglang dan Serpong,” ungkapnya.

Dikatakan Komari, pemerintah melalui BNPB dan BPPT juga akan membantu hujan buatan. Hujan buatan tersebut akan dilakukan dalam waktu dekat. “Insya Allah dalam minggu-minggu ini kita dapat bantuan hujan buatan dengan metode penyemaian awan, terutama di wilayah Pantura dan Banten Selatan,” pungkasnya,(23/9).(*Eln)

SUKABUMI – Krisis air bersih di Kabupaten Sukabumi, (12/9) semakin meluas. Bahkan tiga pekan pejabat bupati Sukabumi, Achadiat Supratman, menyatakan darurat bencana krisis air bersih telah menerjang delapan belas kecamatan. Padahal sebelumnya, krisis air bersih hanya menerjang tiga belas kecamatan.

Bahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi telah melakukan pemetaan diperkiarakan akan terus bertambah. Potensi bencana menerjang kecamatan lainnya, sangat besar mengingat hampir seluruh debit sumber mata air, sungai dan sumur milik masyarakat berkurang.

“Dan kalaupun masih ada diperkirakan hanya akan bertahan hingga sepekan. Karena itu, diperkirakan wilayah yang mengalami krisis air akan bertambah karena musim kemarau diprediksi berlangsung hingga akhir tahun in,” kata Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi, Usman Susilo, (12/9).

Sementara itu, kata Usman Susilo, status darurat bencana siaga kekeringan ditetapkan telah ditetapkan hingga November 2015 mendatang. Tapi jika musim kemarau lebih lama, maka statusnya akan diperpanjang hingga Desember mendatang. “Tapi kami berharap hujan akan segera tiba memasuki Oktober mendatang,” kata Usman Susilo.

Dari hasil pemetaan sementara, BPBD telah melakukan inventarisi sejumlah daerah krisis air bersih. Diantaranya, disejumlah desa di Kecamatan Cimanggu, Cidolog, Cidadap, Cikakak, Cikembar, Pabuaran, Palabuhanratu, Kalibunder, Bantargadung, Cireunghas, Gegerbitung, Cicurug, Cidahu, Nyalindung, dan di Kecamatan Ciemas.

Untuk mengatasi masalah krisis air bersih, kata Usman Susilo, BPBD telah menyalurkan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami kekeringan.

Hampir setiap hari BPBD menyalurkan bantuan air bersih menggunakan dua tangki berkapasitas 5.000 liter. “Airnya disuplai dari PDAM, kita yang menyalurkan ke warga yang membutuhkannya,” katanya

Karena keterbatasan sarana pendukung, kata Usman Susilo, hanya lima wilayah yang dibantu penyaluran air bersih. Diantaranya, di Kecamatan Simpenan, Palabuhanratu, Gegerbitung, Bantargadung, serta di Kecamatan Cireunghas.

“Sedangkan wilayah lainnya, relatif sulit dijangkau karena jarak dari sumber air ke daerah yang mengalami krisis air cukup jauh. Tapi kita bantu dengan pemasangan pipa, seperti di Kecamatan Ciemas,” katanya.

Pejabat Bupati Sukabumi Achadiat Supratman, mengatakan Pemkab Sukabumi telah berupaya meminimalisir dampak kekeringan. Termasuk mencari solusi jangka panjang mengantisipasi musim kemarau. Karena kemarau merupakan siklus tahunan, maka sangat diperlukan penanganan lebih serius.

“Perlu dipikirkan bagaimana mengatasi permasalahan krisis air saat musim kemarau. Termasuk mengantisipasi bila musim kemarau panjang, sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan berarti,”tutupnya. (*Yan)

BANDUNG – Kota yang terkenal dengan sebutan varis van java begitu banyak cafe yang bermunculan namun tak seiring dengan perijinan yang diperbolehkan oleh pemerintah daerah .

Kota Bandung dikenal dengan wisata kulinernya. Kafe-kafe dengan berbagai konsep dan menu menarik, mudah dijumpai. Sayangnya masih banyak kafe-kafe yang tak berizin.

Untuk itu Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memerintahkan Satpol PP Kota Bandung untuk menindak tegas kafe-kafe yang tak berizin.

“Saya minta Satpol PP menyisir kafe tak berizin khususnya yang memberikan dampak negatif kepada tetangga,” jelas Emil di Balai Kota Bandung, Jalan Wastukancana, (26/8).

Kafe tidak berizin itu akan diberi surat peringatan dulu sebanyak tiga kali. Jika tak menggubris, maka akan langsung disegel.

“Akan dikasih surat dulu tiga kali, baru ditutup. Banyak sekali salah satunya di Jalan Nyland. Sudah saya instruksikan ke Satpol PP, tinggal monitor saja sama wartawan,” tuntasnya. (*Her)

SERANG – Tim Penanganan Orang Asing (Timpora) Provinsi Banten meminta menejemen PT Cemindo Gemilang terbuka dan transparan dalam perekrutan tenaga kerja yang diperkerjakan di pabrik semen Merah Putih. Permintaan itu berkaitan dengan informasi banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang dipekerjakan di pabrik semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak.

“Kita ingin adanya transparansi soal perekrutan tenaga kerja asing. Ini sangat perlu agar kami dapat menjelaskan informasi yang nyata soal tenaga kerja asing di pabrik semen ini kepada masyarakat,” kata Ramli, Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Banten bersama Timpora Banten dalam kunjungan mendadak ke pabrik semen Merah Putih, (20/8).

Dikatakan Ramli, untuk transparansi keluar masuknya tenaga kerja asing, pihak perusahaan diminta untuk membuat rekapitulasi. Ini, kata Ramli, berkaitan dengan jabatan serta masa kerja. “Rekapitulasi ini bisa dibuat setiap bulan, kemudian disampaikan kepada instansi terkait untuk disampaikan kepada masyarakat. Nah instansi ini yang akan membantu ,” kata Ramli didampingi Kepala Imigrasi Serang, MT Satiawan.

Di sela-sela pertemuan, Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten, Susy Susilawati sempat menegur menejemen PT Cemindo Gemilang agar semua karyawan baik lokal maupun asing menggunakan bahasa Indonesia.

“Tadi saya mendengar banyak karyawan menggunakan bahasa Tiongkok. Kedepan, saya pingin suasana Indonesia, jadi semua yang ada di perusahaan menggunakan bahasa Indonesia,” tutur Susi.

Menanggapi Timpora, CSR Manager PT Cemindo Gemilang Sigit Indrayana mengakui ada sekitar 400 orang tenaga asal China yang berizin dari perusahaan Siomas dan China Harbour Indonesia. Sinoma telah dikenal sebagai kontraktor di bidang Engineering, Procurement, dan Construction (EPC), sedangkan China Harbour Indonesia merupakan kontraktor besar dalam infrastruktur mulai dari jalan hingga pelabuhan laut.

“Mereka adalah pekerja asing yang memiliki keahlian khusus untuk mempercepat penyelesaian pabrik semen Merah Putih plus dermaga. Setelah kontrak selesai itu semua pekerja projek akan kembali ke negaranya,” jelas Sigit.

Usai dengar pendapat, Timpora yang terdiri dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), Kepolisian, Kemenkum Ham, diberi kesempatan untuk melihat lokasi pabrik, pelabuhan dan mess warga asing. Peninjuan ini dimaksudkan untuk membuktikan tidak ada eksodus pekerja asing asal Tiongkok di pabrik semen PT Cemindo Gemilang. (*Yan)

CIREBON – Sedikitnya 7.500 hektare lahan pertanian di Kabupaten Cirebon yang ditanami hingga kini terancam puso akibat kekeringan.

Kepala Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kehutanan (Distanbunnakhut) Kabupaten Cirebon Dedi Nurul, Minggu (16/8) menyebutkan, dari sekitar 53 ribu hektare, hanya 31.589 hektare yang bisa ditanami. Dari luas tersebut, setidaknya 3.517 hektare kekeringan.

“Ada potensi kekeringan seluas 7.565 hektare, hanya untuk perhitungan kerugian materil masih belum kami hitung,”katanya.

Kondisi itu, menurutnya, telah dilaporkan kepada Kementerian Pertanian. Distanbunakhut pun telah mengajukan kompensasi lahan puso bagi para petani kepada pemerintah pusat.

Namun, besaran kompensasinya belum diketahui.(*Rez)

SUKABUMI – Ratusan karyawan PT Alpindo Mitra Baja kembali berunjukrasa di halaman pabriknya Kampung Cibatu RT 15/4, Desa Cibatu, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi, (14/8).

Aksi kali kedua ini merupakan bentuk kekecewan mereka terhadap manajemen perusahaan yang melanggar komitmen untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran lalu dan dua bulan gaji yakni Juni dan Juli.

Padahal dalam unjukrasa pada Rabu (5/8) lalu, perusahaan yang memproduksi suku cadang kendaraan ini berjanji akan melunasi hak-hak karyawan pada tanggal 14 Agustus.

Para karyawan juga kecewa kepada perusahaan lantaran diduga tidak membayarkan iuran BPJS ketenagakerjaan selama tujuh bulan. Penyelewengan lainnya, perusahaannya ini juga diduga memakai kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) mereka untuk dijadikan jaminan pinjaman ke salah satu bank.

Aksi unjukrasa yang digelar dari pukul 08.00 WIB dan dilanjutkan sehabis Salat Jumat ini sempat memanas. Para demonstran melempari pabriknya dengam tomat. Bahkan, mereka juga membakar baju seragam perusahaan. Beruntung aksi ini dapat diredam petugas kepolisian dan TNI.

Ajil, 35, karyawan PT Alpindo Mitra, mengatakan perusahaan tidak menetapi kesepakatan bersama antara perwakilan karyawan, disnakertrans serta pihak kepolisian. Padahal, kesepakatan itu sudah tertuang dalam tulisan pada 5 Agustus lalu bahwa semua hak-hak karyawan akan dibayar pada 14 Agustus.

“Perusahaan melanggar komitmen yang sudah dibuat. Kalau dengan sekarang perusahaan sudah dua kali melanggar komitmen. Kami akan membawa permasalahan ini ke jalir hukum. Perusahaan harus bertanggungjawab secara hukum karena sudah melanggar undang-undang ketenagakerjaan,” jelas karyawan yang mengaku sudah lima tahun bekerja di perusahaannya.

Aming, 28, karyawan lainnya menambahkan perusahaan selain belum membayar sisa THR dan dua bulan gaji juga belum membayarkan tunggakan BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 832 karyawan. Tunggakan tersebut terhitung Januari sampai Juli. Padahal, tiap bulannya perusahaan memotong gaji karyawannya untuk iuran BPJS.

“Belum lagi ada kartu identitas para karyawan yang digunakan perusahaan sebagai jaminan untuk meminjam uang ke bank,” tuturnya.

Sementara itu, informasinya pihak perusahaan kembali berjanji akan membayar semua hak karyawan pada 28 Agustus mendatang. Apabila komitmen ini kembali dilanggar, para buruh berjanji akan kembali berunjukrasa dengan massa yang lebih banyak.

Pihak manajemen perusahaan belum memberikan keterangan terkait tuntutan ratusan karyawannya ini. Manajemen perusahaan tidak memberikan jawaban ketika dikonfirmasi oleh sejumlah awak media. (*Yan)

BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengungkap temuan mengejutkan dalam proses terkait pembangunan Waduk Jatigede, di Kabupaten Sumedang. Dia menemukan dugaan pungli alias pungutan liar oleh sejumlah oknum terhadap warga.

Setiap kepala keluarga di sana dipungut biaya rata-rata Rp300 ribu. Jumlah itu menjadi sangat besar karena jumlah kepala keluarga di sana ada sekira 11.000.

“Kalau dikumpulin Rp300 ribu dari 11 ribu kepala keluarga itu Rp3,3 miliar. Itu sangat besar, dan ini enggak benar,” kata Deddy, di Gedung Sate, Kota Bandung, kemarin.

Dia dan tim masih menelusuri apa motif dan modus di balik pungutan tersebut. Pelaku pungli pun belum diketahui. “Wallahualam. Itu enggak tahu oknum dari mana,” cetusnya.

Deddy pun heran mengingat pungutan yang dilakukan dengan cara tersendiri. Pungutan ditarik secara langsung, bukan dipotong dari uang ganti rugi yang diberikan pemerintah untuk warga. Alhasil, hal itu makin sulit diungkap.

“Pasti bukan pemotongan. Tapi ada kelompok yang menekan (menarik pungutan),” jelasnya.

Dia pun mengimbau kepada para pelaku untuk segera mengembalikan uang pungli kepada masing-masing kepala keluarga. “Kalau enggak (dikembalikan) akan kami tindak tegas,” ujarnya.

Pungutan seperti itu menurutnya tidak sepantasnya dilakukan, apalagi jika pelakunya oknum dari pemerintahan. “Sudah rakyat susah, dibikin susah. Ini enggak manusiawi,” tegasnya.

Hal senada juga dikemukakan Ketua Komnas HAM Nur Kholis. Dia meminta uang segera dikembalikan sebelum permasalahan yang ada semakin pelik.

“Saya minta begini soal pungutan ini. Karena kita akan berkejaran dengan waktu (penggenangan), misal mereka ada diminta uang urusan administrasi dan lain sebagainya, sebelum terlalu jauh, Komnas HAM cuma minta tolong ini dikembalikan saja deh,” tandasnya.(*Hen)

MALANG – Kemarau panjang membuat sumber mata air menjadi mengering lebih dari 19 desa di 8 Kecamatan di Kabupaten Malang mengalami kekeringan. Akibatnya, ribuan penduduk kekurangan air bersih.

“Data di kami memang 19 desa di delapan kecamatan itu alami kekeringan, tetapi sampai saat ini belum ada permohonan air bersih dari desa maupun kecamatan yang dilanda kekeringan,” jelas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang Eka Hafi Lutfi, Rabu (5/8).

Dijelaskan Lutfi, 19 desa yang mengalami kekeringan itu diantaranya, Desa Wonorejo Kecamatan Singosari, Desa Putukrejo Kecamatan Kalipare, Desa Gampingan, Desa Sumberejo, dan Desa Pagak. Ketiganya Kecamatan Pagak. Juga Desa Donomulyo, Desa Purwodadi, Desa Tlogosari, Desa Sumberoto, Desa Banjarejo, Desa Kedungsalam, Desa Tempursari, Desa Purworejo dan Desa Mentaraman. Kesembilan Desa itu Kecamatan Donomulyo.

“Selain diatas juga Desa Sidoluhur Kecamatan Lawang dan di Desa Jabung dan Desa Kemiri keduanya Kecamatan Jabung. Serta di Desa Karangkates Kecamatan Sumberpucung dan Desa Sumberagung Kecamatan Sumbermanjing Wetan juga mengalami hal serupa,” paparnya.

Dikatakan, Ke 19 desa di delapan Kecamatan itu hampir tiap tahun mengalami kekeringan. Saat ini BPBD Kabupaten Malang Sudah membuka Posko selama satu bulan untuk mengatasi bencana kekeringan tersebut.

“Langkah kami sekarang sudah melaksanakan posko yang sifatnya situasional selama satu bulan,” ungkapnya.

Namun, sejak Posko dibuka hingga saat ini belum ada permohonan dari kecamatan maupum Desa yang mengajukan kebutuhan air bersih. Prinsipnya, BPBD sudah mempersiapkan sarana prasarana untuk menangani kekeringan tersebut.

“Sarpras yang sudah kami siapkan seperti tangki dan tandon air serta kebutuhan lainnya,” katanya.

Dia merinci, sarpras dimaksud antara lain, tiga tandon dan satu mobil tangki dari BPBD, dua unit mobil tangki dari PMI, tiga unit mobil tangki dari Dinas Cipta Karya dan tata ruang, dan 5 unit mobil tangki dari PDAM.
(@det/bag)

BENGKULU – Puluhan warga memblokir jalan keluar masuk Perumahan Betungan Indah Lestari (BIL) di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Jumat (12/6).

Warga menanam pisang di badan jalan yang berlobang serta dipenuhi air. Sehingga warga tidak bisa masuk dan keluar perumahan. Kejadian ini berlangsung selama satu jam, menyebabkan belasan kendaraan antre dari kedua arah.

Ketua RT 29 Kelurahan Betungan Romi Sugara (32) mengungkapkan, jalan di perumahannya sudah ada sebelum perumahan BIL dibangun. Tapi sampai perumahan dibangunpun, jalan tak kunjung diperbaiki.
Kondisi ini memicu warga kesal, hingga melakukan pemblokiran jalan.

“Sudah diajukan perbaikan kepada Pemerintah Kota Bengkulu, namun tidak juga diperbaiki. Padahal jalan sepanjang 2 kilometer dan lebar 6 meter ini dilintasi oleh ratusan Kepala Keluarga (KK),” katanya, kemarin.

Romi, juga mengatakan, jalan yang tidak jauh dari Bandara Fatmawati Kota Bengkulu ini becek dan tergenang air ketika turun hujan serta berdebu jika panas.

“Apabila tidak juga diperbaiki, kami tidak akan ikut andil setiap kegiatan Pemerintahan Kota Bengkulu, termasuk tidak ikut andil Pilkada nanti. Percuma memilih kepala daerah, setelah terpilih jalan di perumahan kami saja tidak diperhatikan,” terangnya.

Sementara itu, Rahmawan (36) warga perumahan setempat mengaku kesal dengan kondisi jalan becek ketika turun hujan serta berdebu ketika panas.

“Dalam waktu dekat kami akan mendatangi kantor DPRD Kota Bengkulu, guna menyampaikan kondisi jalan rusak di perumahan kami yang tidak kunjung diperbaiki,” sebutnya.

“Jika setelah disampaikan ke anggota dewan khususnya Dapil Selebar, tetapi jalan kami tidak juga diperbaiki. Maka kami pindah domisili saja, menjadi warga Kabupaten Seluma,” jelasnya.(*Bag)

DENPASAR – Konflik senjata yang terjadi di Yaman yang terus meningkat intensitasnya belakangan ini mengganggu keamanan Warga Negara Indonesia (WNI) yang berada di Yaman.

sebanayak 42 Mahasiswa asal Makassar dan Surabaya yang berada di Yaman di pulangkan lewat Bandara Ngurahrai Bali Karena kehabisan tiket untuk tujuan Bandara Soekarno-Hatta.

Ke-42 mahasiswa tersebut, dipulangkan dari Yaman bersama 68 WNI lainya yang mendarat langsung di Bandara Soekarno-Hatta Jakara.

“42 WNI yang kesemuanya mahasiswa asal Makassar dan Surabaya ini terpaksa pulang lewat Bali, karena tidak mendapatkan tiket tujuan Jakarta. Tapi tidak masalah, yang penting lancar,” kata Koordinator Pemulangan WNI dari Yaman Gatot Abdullah Mansyur.

Gatot mengatakan, cukup berat memulangkan WNI dari Yaman, karena harus berpindah-pindah dari daerah konflik ketempat yang aman.

“Secapatnya semua WNI yang ada di daerah konflik akan segera dievakuasi. Lebih cepat lebih baik karena situasi sangat membahayakan,” terangnya.

Saat ini, lanjut Gatot, yang dari Surabaya langsung dipulangkan menggunakan bus, sementara yang dari Makasar masih menunggu pesawat selanjutnya.

“Anak-anak yang dari Makassar masih nginap di sini dulu, karena pesawat ke Makassar adanya besok pagi,” pungkasnya.(*Yan)