Politik dan Keamanan

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komarudin, menilai wajar apabila nantinya Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari koalisi pendukung capres Prabowo Subianto dan mendukung capres petahana Joko Widodo (Jokowi).

“Nah inilah secara psikologis arah politik atau arah koalisi itu bertumpu pada presiden yang menang itu. Oleh karena itu sangat wajar, sangat rasional ketika Demokrat dan PAN itu langsung berbalik badan katakanlah mendekat ke kubu 01,” kata Ujang (8/6/2019).

Menurut Ujang, sepertinya tak ada keuntungan politik yang signifikan saat Pileg 2019 didapat dari Partai Demokrat dan PAN mendukung Prabowo-Sandi.

Bahkan putra SBY yang juga Komandan Kogasma Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tak dipilih sebagai cawapres pendamping Prabowo juga sebagai salah satu hal yang merugikan Demokrat.

“Karena begini, PAN dan Demokrat dalam konteks koalisi dengan 02 kan tidak ada untungnya. Misalkan Demokrat, suaranya disalip oleh PKS, NasDem, apalagi oleh PKB, dimana kita tau mereka itu kan dulu partai-partai koalisi SBY, dulu di bawahnya SBY. Nah hari ini Demokrat suaranya di bawah mereka.

Itu menurut saya tamparan keras bagi Demokrat, artinya ketika berada di 02 pileg kemarin tidak menguntungkan,” pungkasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Menko Polhukam Wiranto tidak mempersoalkan keraguan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu terkait dirinya jadi target pembunuhan pada kesusahan 22 Mei lalu. Dia menilai siapa saja dapat memberikan pendapatnya.

Namun dia meminta agar semua pihak tidak berspekulasi saat ini.

“Saya kira begini, ini kan proses hukum jalan, jadi gak usah kita berspekulasi, tokoh manapun boleh mengatakan ini itu,” ujarnya di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat Jumat (31/5/2019).

Dia meminta agar semua masyarakat menunggu proses hukum yang tengah berjalan. Mantan Pangab ini menyebut analisa akhir diketahui usai proses hukumnya telah selesai dilakukan.

“Karena proses hukum berjalan, kita tunggu aja proses hukum berjalan. Nanti kita akan ketahui dari alur analisa hukum, alur BAP, alur pembuktian. Nanti akan ketahuan dengan jelas. Masyarakat akan tahu, gak usah kita berspekulasi ini dan itu dan sebagainya,” tandas mantan Ketua Umum Partai Hanura itu.

Sebelumnya Ryamizard meragukan upaya pembunuhan terhadap empat tokoh nasional yakni Wiranto, Menteri Koordinator Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan dan Staf Khusus Presiden bidang Intelijen Gorries Mere.

Upaya pembunuhan empat tokoh itu diungkap Kapolri Jenderal Tito Karnavian usai melakukan pemeriksaan terhadap enam orang tersangka terkait kerusuhan 22 Mei lalu. (*/Di)

JAKARTA- Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan untuk tetap menyelesaikan penghitungan suara pemilu dalam Sistem Informasi Penghitungan (Situng), meski hasil resmi pemilu telah ditetapkan.

Diketahui, KPU telah menetapkan hasil resmi pilpres dan pileg pada Selasa (21/5/2019) dini hari lalu. Namun, hingga hari ini, penghitungan perolehan suara pilpres dalam Situng di KPU baru mencapai 95,68 persen.

Komisioner KPU, Ilham Saputra mengatakan pihaknya tengah mengupayakan penghitungan suara di Situng dapat maksimal mendekati 100 persen.

“Kalau nggak mungkin ya, kami berusaha mungkin 98 persen maksimal,” kata Ilham di kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (28/5/2019).

Ia menambahkan, data dalam Situng perlu diselesaikan lantaran datanya dapat menjadi pertanggung jawaban bagi masyarakat yang ingin mengetahui data lengkap penghitungan suara.

“Masyarakat dapat mengakses datanya. Jadi, sebagai database jika orang bertanya tentang C1 misalnya, kami bisa menunjukkan bahwa Situng bisa menunjukkannya,” tutupnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Pengamat Politik Fachry Ali menyebutkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak akan memenangi Pilpres 2019 jika tak mendapat dukungan dari Nahdlatul Ulama (NU).

“Keuntungan Jokowi adalah NU juga mencari tempat. Jadi tanpa NU Jokowi tidak mungkin menang,” ucapnya dalam diskusi LP3ES dengan tema ‘Perbandingan dan Praktek Demokrasi Liberal 1955 dan 2019’ di Hotel Falatehan, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2019).

Menurut Fachry, NU merupakan kelompok yang merasa paling terancam dengan kemunculan Islam kota. Apalagi, menurutnya, NU telah mengakami proses priyaisasi.

“Jadi kalau Aqil Siradj mengatakan rebut masjid, KUA dan lain-lain itu refleksi ketakutan nyata bahwa Islam kota sudah menguasai masjid-masjid semua,” katanya.

“Nah persoalannya bagi NU adalah mereka mengalami proses priyaisasi memang dunia pesantren itu priai kita memanggil Abdurrahman Wahid sebagai gus itu kita mengakui dia sebagai hierarki sosial lebih tinggi dari kita. Mereka mengalami proses priaisasi itu melalui partai politik terutama PKB,” tandasnya. (*/Di)

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap tidak ada aksi masa di jalanan, dan sekarang ini fokus untuk lebih pada mengawal proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (28/5). “Sebab itu saya minta hakim MK bertindak terbuka, jujur, fair, dan independen. Karena hakim jadi pertaruhan. Saya yakin hakim MK akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut,” kata Zainut.

Itu disampaikannya menanggapi langkah advokasi BPN Prabowo-Sandi yang sudah mengajukan gugatan sengketa Pemilu Presiden 2019 ke MK.

Zainut menilai apalagi anggota Hakim MK dipilih dari orang yang terhormat dan kenegarawanan. Ada dari DPR eksekutif dan yudikatif. Para hakim ini menempatkan sebagai negarawan yang tidak bisa diintervensi.

Zainut menambahkan pihaknya patut bersyukur bahwa tahapan Pemilu itu sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU memang sempat ada gejolak dan insiden sangat kita prihatin.

“Karena ada korban jiwa maupun luka. Dengan kesigapan petugas akhirnya gejolak massa yang anarkis bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Menurut Zainut, harapannya ke depan tidak ada lagi tindakan anarkis yang mencederai demokrasi kita. Apalagi sekarang prosesnya sudah masuk tahap menentukan, yaitu melalui mekanisme jalur hukum.

“Ini merupakan pilihan yang bijak dari pasangan capres /cawapres 02. Sehingga bisa mengalihkan konsentrasi massa dari jalanan ke persidangan,” Zainut menambahkan. (*/El)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kriteria untuk calon menteri pada Kabinet Kerja periode mendatang. Dua hal penting disampaikan Jokowi yaitu mampu mengeksekusi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

“Yang paling penting itu, mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal yang penting itu,” kata okowi usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam.

Yang lain, lanjut Jokowi, memiliki integerita dan memiliki kapabilitas.

Mengenai kemampuan mengeksekusi, Jokowi mengaku sudah menyampaikannya berkali-kali, yaitu mampu mengeksekusi program-program yang ada. “Kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” tegasnya.

Sedangkan mengenai kemampuan manajerial, Presiden Jokowi menjelaskan karena ini mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi daerah.

“Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-program yang ada dengan program dan eksekusinya benar,” ujar Presiden.

Saat ini, lanjut Presiden, penyusunan kabinet untuk periode 2019-2024 sedang dimatangkan, dan terus dimatangkan.

Ia menegaskan, tidak bicara apakah calon menteri mendatang dari partai politik atau tidak. “Yang paling penting kemampuan,” paparnya. (*/Ag)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengumumkan pembatasan layanan media sosial seperti WhatsApp dan facebook menyusul kericuhan yang terjadi. Langkah ini diambil pemerintah, untuk mempersempit adalah pengiriman dalam bentuk video dan foto yang dikhawatirkan dapat memicu emosi.

“Teman teman akan mengalami pelambatan kalau download dan upload video. Karena viralnya yang negatif mudharotnya ada di sana (layanan medsos-red). Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap,” ujar Rudiantara di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu (22/5/20190.

“Fitur-fitur media sosial tidak semuanya dan messaging system juga. Kita tahu modusnya adalah posting di medsos. FB, Instagram dalam bentuk video, meme, foto. Kemudian screen capture hoax itu disebarkan melalui WhatsApp. Dan karena viralnya makanya kita batasi,” jelasnya lagi..

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Menkopolhukam, Wiranto, di tempat yang sama. Wiranto mengatakan bahwa pembatasan akses untuk menghindari provokasi.

“Sementara untuk hindari provokasi kita melakukan pembatasan akses di media tertentu agar tidak diaktifkan. Akses media sosial untuk jaga hal-hal negatif yang disebarkan masyarakat,” kata Menkopolhukam. (*/Ridz)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan memberi kesepatan perusuh untuk merusak negara.

“Kita tak tak akan memberi ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negeri kita, merusak negara kesatuan republik Indonesia,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

Ia didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Mekopohukkam WIranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris kabinet, Pramono Anung, kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pernyataan itu diucapkan Jokowi terkait kerusuhan 22 Mei 2019. “tak ada polihan TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, situasi saat ini masih terkendali. Ia minta masyarakat tak perlu khawatir.

“Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan kita, kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” katanya. (*/Ag)

JAKARTA – Prabowo Subianto mengucapkan belasungkawa atas kerusuhan yang terjadi di Jakarta saat ini. Ia pun meminta semua pihak untuk menahan diri.

“Inalillahi wainna lillahi roji’un, kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya enam orang dan terlukanya ratusan masyarakat yang menjadi korban kekerasan pada malam hari dan dini hari yang baru lalu,” ucap Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Selain itu, Prabowo menyebut mendukung semua penggunakan hak konstitusional yang berakhlak, yang damai dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan mereka.

“Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik.

Termasuk kepada seluruh pejabat publik, pejabat kepolisian, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen, dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovokasi apalagi di bulan ramadan yang baik dan suci ini,” paparnya.

Prabowo melakukan jumpa pers didampingi Sandiaga Uno, Amien Rais, Hanafi Rais, Neno Warisman, Fadli zon, Salim Segaf, Dahnil Anzar, dan tokoh-tokoh lainnya.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi di kawasan tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak Selasa (21/5/2019) tengah malam. Siang tadi, suasana juga memanas di Slipi serta Petamburan, Jakarta Pusat. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, hasil yang diumumkan pada dini hari tadi bukanlah penetapan capres dan cawapres pemenang pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari meminta publik agar tidak salah memahami pengumuman hasil rekapitulasi suara final yang diumumkannya sebagai penetapan presiden serta wakil presiden terpilih.

“Ini belum penetapan hasil pemilu calon terpilih. Sekarang ini masih hasil pemilu masih berupa perolehan suara,” ujar Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Ia menambahkan pengumuman hasil perolehan suara ini masih bisa digugat oleh pihak yang tidak puas ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, belum dapat dinyatakan sebaga penetapan pemenang.

“Jadi, belum sampai penetapan calon terpilih paslon pilpres. Jika ada gugatan, maka KPU tidak akan segera mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih,” tandasnya.

Diketahui, KPU mengumumkan hasil pemilu 2019 dini hari tadi, usai merampungkan seluruh rekapitulasi suara nasional untuk pemilihan presiden.

Hasilnya, jumlah suara sah secara nasional 154.257.601. Perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut satu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Sedangkan, jumlah suara sah pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Dengan demikian, Jokowi-Maruf dinyatakan menang perolehan suara di pemilu 2019. Ketua Arief Budiman menampik dipercepatnya pengumuman pemilu karena khawatir dengan aksi 22 Mei yang ramai menjadi sorotan publik dan media massa. (*/Adyt)