Politik dan Keamanan

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) berharap tidak ada aksi masa di jalanan, dan sekarang ini fokus untuk lebih pada mengawal proses persidangan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi di Jakarta, Selasa (28/5). “Sebab itu saya minta hakim MK bertindak terbuka, jujur, fair, dan independen. Karena hakim jadi pertaruhan. Saya yakin hakim MK akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut,” kata Zainut.

Itu disampaikannya menanggapi langkah advokasi BPN Prabowo-Sandi yang sudah mengajukan gugatan sengketa Pemilu Presiden 2019 ke MK.

Zainut menilai apalagi anggota Hakim MK dipilih dari orang yang terhormat dan kenegarawanan. Ada dari DPR eksekutif dan yudikatif. Para hakim ini menempatkan sebagai negarawan yang tidak bisa diintervensi.

Zainut menambahkan pihaknya patut bersyukur bahwa tahapan Pemilu itu sudah berjalan dengan baik. Dan sekarang pasca penetapan hasil rekapitulasi oleh KPU memang sempat ada gejolak dan insiden sangat kita prihatin.

“Karena ada korban jiwa maupun luka. Dengan kesigapan petugas akhirnya gejolak massa yang anarkis bisa diselesaikan dengan baik,” tandasnya.

Menurut Zainut, harapannya ke depan tidak ada lagi tindakan anarkis yang mencederai demokrasi kita. Apalagi sekarang prosesnya sudah masuk tahap menentukan, yaitu melalui mekanisme jalur hukum.

“Ini merupakan pilihan yang bijak dari pasangan capres /cawapres 02. Sehingga bisa mengalihkan konsentrasi massa dari jalanan ke persidangan,” Zainut menambahkan. (*/El)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan kriteria untuk calon menteri pada Kabinet Kerja periode mendatang. Dua hal penting disampaikan Jokowi yaitu mampu mengeksekusi dan memiliki kemampuan manajerial yang baik.

“Yang paling penting itu, mampu mengeksekusi, memiliki kemampuan manajerial yang baik. Dua hal yang penting itu,” kata okowi usai menghadiri acara Silaturahmi Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Minggu (26/5) malam.

Yang lain, lanjut Jokowi, memiliki integerita dan memiliki kapabilitas.

Mengenai kemampuan mengeksekusi, Jokowi mengaku sudah menyampaikannya berkali-kali, yaitu mampu mengeksekusi program-program yang ada. “Kemampuan eksekutor itu yang paling penting,” tegasnya.

Sedangkan mengenai kemampuan manajerial, Presiden Jokowi menjelaskan karena ini mengelola sebuah ekonomi, baik ekonomi makro maupun ekonomi daerah.

“Mampu me-manage dari setiap masalah, problem, persoalan-program yang ada dengan program dan eksekusinya benar,” ujar Presiden.

Saat ini, lanjut Presiden, penyusunan kabinet untuk periode 2019-2024 sedang dimatangkan, dan terus dimatangkan.

Ia menegaskan, tidak bicara apakah calon menteri mendatang dari partai politik atau tidak. “Yang paling penting kemampuan,” paparnya. (*/Ag)

JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, mengumumkan pembatasan layanan media sosial seperti WhatsApp dan facebook menyusul kericuhan yang terjadi. Langkah ini diambil pemerintah, untuk mempersempit adalah pengiriman dalam bentuk video dan foto yang dikhawatirkan dapat memicu emosi.

“Teman teman akan mengalami pelambatan kalau download dan upload video. Karena viralnya yang negatif mudharotnya ada di sana (layanan medsos-red). Pembatasan ini bersifat sementara dan bertahap,” ujar Rudiantara di kantor Menkopolhukam, Jakarta, Rabu (22/5/20190.

“Fitur-fitur media sosial tidak semuanya dan messaging system juga. Kita tahu modusnya adalah posting di medsos. FB, Instagram dalam bentuk video, meme, foto. Kemudian screen capture hoax itu disebarkan melalui WhatsApp. Dan karena viralnya makanya kita batasi,” jelasnya lagi..

Hal senada sebelumnya juga disampaikan Menkopolhukam, Wiranto, di tempat yang sama. Wiranto mengatakan bahwa pembatasan akses untuk menghindari provokasi.

“Sementara untuk hindari provokasi kita melakukan pembatasan akses di media tertentu agar tidak diaktifkan. Akses media sosial untuk jaga hal-hal negatif yang disebarkan masyarakat,” kata Menkopolhukam. (*/Ridz)

BOGOR – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan tak akan memberi kesepatan perusuh untuk merusak negara.

“Kita tak tak akan memberi ruang untuk perusuh-perusuh yang akan merusak negeri kita, merusak negara kesatuan republik Indonesia,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Rabu (22/5/2019).

Ia didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), Mekopohukkam WIranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Sekretaris kabinet, Pramono Anung, kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Pernyataan itu diucapkan Jokowi terkait kerusuhan 22 Mei 2019. “tak ada polihan TNI dan Polri akan menindak tegas sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, situasi saat ini masih terkendali. Ia minta masyarakat tak perlu khawatir.

“Saya mengajak, mari kita merajut kembali persatuan kita, merajut kembali persaudaraan kita, kerukunan kita karena Indonesia adalah rumah kita bersama,” katanya. (*/Ag)

JAKARTA – Prabowo Subianto mengucapkan belasungkawa atas kerusuhan yang terjadi di Jakarta saat ini. Ia pun meminta semua pihak untuk menahan diri.

“Inalillahi wainna lillahi roji’un, kami mengucapkan belasungkawa atas meninggalnya enam orang dan terlukanya ratusan masyarakat yang menjadi korban kekerasan pada malam hari dan dini hari yang baru lalu,” ucap Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5/2019).

Selain itu, Prabowo menyebut mendukung semua penggunakan hak konstitusional yang berakhlak, yang damai dan tanpa kekerasan dalam perjuangan politik kebangsaan mereka.

“Oleh sebab itu, saya mengimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik.

Termasuk kepada seluruh pejabat publik, pejabat kepolisian, politisi, tokoh masyarakat, tokoh agama, netizen, dan seluruh anak bangsa untuk menghindari kekerasan verbal pun yang dapat memprovokasi apalagi di bulan ramadan yang baik dan suci ini,” paparnya.

Prabowo melakukan jumpa pers didampingi Sandiaga Uno, Amien Rais, Hanafi Rais, Neno Warisman, Fadli zon, Salim Segaf, Dahnil Anzar, dan tokoh-tokoh lainnya.

Sebelumnya, kerusuhan terjadi di kawasan tanah Abang, Jakarta Pusat, sejak Selasa (21/5/2019) tengah malam. Siang tadi, suasana juga memanas di Slipi serta Petamburan, Jakarta Pusat. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan, hasil yang diumumkan pada dini hari tadi bukanlah penetapan capres dan cawapres pemenang pemilu 2019.

Komisioner KPU Hasyim Asyari meminta publik agar tidak salah memahami pengumuman hasil rekapitulasi suara final yang diumumkannya sebagai penetapan presiden serta wakil presiden terpilih.

“Ini belum penetapan hasil pemilu calon terpilih. Sekarang ini masih hasil pemilu masih berupa perolehan suara,” ujar Hasyim, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Ia menambahkan pengumuman hasil perolehan suara ini masih bisa digugat oleh pihak yang tidak puas ke Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, belum dapat dinyatakan sebaga penetapan pemenang.

“Jadi, belum sampai penetapan calon terpilih paslon pilpres. Jika ada gugatan, maka KPU tidak akan segera mengumumkan penetapan pasangan calon terpilih,” tandasnya.

Diketahui, KPU mengumumkan hasil pemilu 2019 dini hari tadi, usai merampungkan seluruh rekapitulasi suara nasional untuk pemilihan presiden.

Hasilnya, jumlah suara sah secara nasional 154.257.601. Perolehan suara pasangan capres cawapres nomor urut satu Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebanyak 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional.

Sedangkan, jumlah suara sah pasangan calon nomor urut dua, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Dengan demikian, Jokowi-Maruf dinyatakan menang perolehan suara di pemilu 2019. Ketua Arief Budiman menampik dipercepatnya pengumuman pemilu karena khawatir dengan aksi 22 Mei yang ramai menjadi sorotan publik dan media massa. (*/Adyt)

JAKARTA – Hingga Selasa sore , di sekitar Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat masih sepi dari massa yang hendak melakukan unjuk rasa menolak rekapitulasi suara yang telah dirampungkan oleh KPU.

Sebelumnya, beredar informasi pendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno hendak mendatangi KPU untuk menolak hasil rekapitulasi suara Pemilu 2019 yang dinilai sarat akan kecurangan.

Dari pantauan dilapangan, hingga pukul 17.00 WIB hanya terlihat puluhan pengunjuk rasa yang mendatangi KPU RI di Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (21/5/2019).

Mereka pun tidak melakukan orasi, hanya berkerumun di pinggir jalan sembari berbincang satu sama lainnya. Beberapa diantaranya justru duduk di beton pembatas jalan yang dijadikan penutup jalan.

Keberadaan mereka tidak mengganggu arus lalu lintas. Meski dua jalur Jalan Imam Bonjol depan KPU RI ditutup total namun arus kendaraan di Jalan Hos. Cokroaminoto nampak lancar. Polisi Lalu Lintas nampak mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan.

Sepinya KPU dari pengunjuk rasa karena massa memusatkan aksi di depan gedung Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jalan MH. Thamrin.

Kendati demikian, aparat kepolisian tetap siaga berjaga mengamankan lokasi sekitar Gedung KPU RI. Sejumlah kendaraan taktis kepolisian seperti water canon, Barracuda dan mobil pengurai massa turut di siagakan. (*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) angkat bicara soal ditolaknya laporan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi soal dugaan kecurigan pemilu 2019.

Ketua KPU, Arief Budiman menegaskan bahwa ditolaknya laporan itu menunjukkan bahwa tidak ada kecurangan sebagaimana yang diduga tim sukses pasangan calon nomor urut 02 ini.

“Berarti enggak ada kecurangan. Selama ini, KPU mengerjakan semua tugasnya sesuai dengan ketentuan dan regulasi yang ada,” kata Arief di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (20/5/2019).

Ia pun menolak berkomentar lebih jauh soal ini. Dirinya menegaskan, selama ini KPU bersikap transparan dalam setiap tahapan yang dilakukan sepanjang proses pemilu.

“Hal-hal yang dituduhkan oleh kami, sebetulnya dijelaskan secara transparan apa yang sudah dikerjakan oleh kami. Disimpulkan Bawaslu tidak ada kecurangan, ya sudah,” tandasnya.

Sebagaimana diketahui, BPN Prabowo-Sandi menyampaikan laporan dugaan kecurangan kepada Bawaslu. Mereka menduga adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Menyikapi laporan ini, Bawaslu melalui sidang menyatakan bahwa tidak ada dugaan kecurangan sebagaimana yang disampaikan oleh BPN Prabowo-Sandi. (*/Adyt)

JAKARTA – Sebanyak puluhan ribu personel gabungan akan disiapkan untuk mengawal kegiatan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019 mendatang.

Personel gabungan ini terdiri dari satuan Polri, TNI dan juga Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta. Diketahui, pada 22 Mei nanti KPU akan mengumumkan hasil resmi Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres 2019) kemarin.

“Kita siapkan sementara 30 ribu personil TNI, Polri, dan gabungan untuk kegiatan tanggal 22 Mei. Sudah kita rencanakan kegiatan-kegiatan dan kita amankan ya,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono ketika dikonfirmasi wartawan pada Minggu (19/5/2019).

Tak menutup kemungkinan pada tanggal tersebut sejumlah massa akan turun ke jalan untuk melakukan aksi. Namun disinggung apakah ada titik rawan yang telah dipetakan oleh pihak kepolisian, Argo menegaskan hal itu tidak ada.

Menurutnya, personel gabungan nantinya akan melakukan pengawalan dan pengamanan di Gedung KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Tidak ada daerah rawan. Kita siapkan pengamanan di KPU dan Bawaslu ya,” tandasnya. (*/Ag)

JAKARTA – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima kunjungan silaturahmi dari Gerakan Suluh Kebangsaan (GSK) yang dipimpin oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Mahfud MD di Wisma Yani, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (17/5/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD mengatakan bahwa tak ada hal yang mengkhawatirkan selama proses pesta demokrasi yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

“Kami bertemu dengan Bapak Panglima TNI untuk mendengar kesiapan pengamanan atau menjaga yang baru saja melaksanakan pesta demokrasi dan semuanya baik, tidak ada sesuatu yang mengkhawatirkan. Kami rasanya tenang, Alhamdulillah selalu diantisipasi oleh Bapak Panglima TNI,” kata Mahfud MD.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa TNI dan Polri terus menjaga stabilitas keamanan nasional.

“Saya baru saja dikunjungi oleh senior-senior, yang dipimpin oleh Prof. Mahfud MD. Saya berkunjung ke daerah-daerah, bahwa situasi di daerah juga semuanya kondusif,” jelasnya.

Selanjutnya, Panglima TNI meminta agar para tokoh yang memiliki pengaruh untuk senantiasa mempersatukan kembali masyarakat yang sempat terpolarisasi akibat isu Pemilu.

“Saya temui beberapa tokoh, di antaranya adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh-tokoh berpengaruh, mereka sudah cair dan tidak ada masalah,” tuturnya.

“Termasuk di Jakarta pun kami juga menginginkan para tokoh masyarakat, tokoh agama juga, bisa mencairkan situasi yang beberapa hari ini terjadi polarisasi karena terbagi dua dan beda pilihan. Tentunya setelah semuanya selesai, kita juga bisa kembali bersatu dan menjaga persatuan dan kesatuan,” ucapnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menjelaskan kepada tokoh-tokoh GSK mengenai tugas-tugas TNI dan Polri dalam menjaga keamanan, tak hanya pada tanggal 22 Mei, tetapi hingga selesainya proses pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2019.

Dalam pertemuan ini, hadir pula Komaruddin Hidayat, Romo Magniz Suseno, serta Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna. (*/Ag)