Politik dan Keamanan

JAKARTA – Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Sirojudin Abbas mengatakan, penurunan kualitas demokrasi di Indonesia saat ini diperlihatkan melalui menguatnya nepotisme. Hal itu merujuk keterlibatan keluarga Presiden Jokowi di berbagai posisi penting pemerintahan.

“Sistem politik yang eksklusif ini tidak memberi ruang untuk kepercayaan dan kompetisi yang terbuka serta adil bagi semua warga negara,” ujarnya dalam webinar Moya Institute bertema ‘Demokrasi Indonesia: Terjerembab ke Dalam Dinasti Politik’ di Jakarta pada Jumat (26/1/2024).

Menurut Sirojudin, yang dominan saat ini adalah ekonomi ekstraktif yang dikelola oleh klien atau kroni politik. Sebagai contoh, sambung dia, meskipun Presiden Jokowi menekankan pentingnya industrialisasi, kebijakan impor beras yang besar-besaran dianggap sebagai indikator kegagalan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian.

Sirojudin menganggap, kritik seperti itu semakin diperkuat oleh kenyataan bahwa output ekonomi Indonesia yang dijual ke luar negeri lebih banyak berasal dari industri ekstraktif dengan para pemain yang terbatas, ketimbang dari industri yang melibatkan sumber daya manusia secara masif.

Direktur Negarawan Center, Johan Silalahi menganggap, kritik terhadap praktik politik dinasti oleh Jokowi dan keluarganya, serta koalisinya dengan Ketum DPP partai Gerindra Prabowo Subianto, mengkhawatirkan masa depan demokrasi dan ekonomi Indonesia. Hal itu memunculkan risiko besar terhadap integritas politik dan keadilan sosial di Indonesia.

Menurut Johan, bergabungnya Prabowo ke dalam pemerintahan pada awalnya dianggap untuk kepentingan persatuan bangsa. Namun, koalisi tersebut kini justru dipandang sebagai strategi untuk memperkuat kekuasaan politik.

Merujuk pada pandangan mengenai negara gagal yang digambarkan oleh ekonom Daron Acemoglu dan ilmuwan politik James A Robinson, Johan menilai, demokrasi adalah indikator untuk menjadi negara maju. Pasalnya, keterbukaan dalam negara demokrasi mencakup keterbukaan dalam bidang ekonomi.

Dia menilai, pemerintahan Jokowi pada periode kedua, merupakan ancaman bagi perekonomian. “Semakin otoriter pemerintahan, maka akan semakin miskin dan suram masa depan negara itu. Indonesia sudah lampu kuning. Makanya situasi kita sedang tidak baik-baik saja. Demokrasi sudah terancam, dipicu oleh skandal MK,” ungkapnya.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyampaikan aturan teknis dan format debat kelima Pilpres 2024 masih sama seperti debat-debat sebelumnya meskipun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan acara debat tanpa ada penonton.

“Format debat, termasuk penyelenggaranya, tetap. Tetap ada tim sukses pasangan calon yang jumlahnya 75 orang. Jadi, tetap,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Kamis.

Hasyim menjelaskan bahwa KPU telah mengevaluasi penyelenggaraan debat keempat yang berlangsung pada 21 Januari 2024. Masing-masing pasangan calon telah menyampaikan catatannya dalam rapat evaluasi itu.

“Nanti dalam kesempatan berikutnya, KPU akan melakukan rapat dengan TV penyelenggara debat terakhir yang kelima, dan nanti juga akan ada rapat selanjutnya yang mempertemukan antara KPU, tim pasangan calon, dan pihak televisi yang akan menyelenggarakan debat,” kata Hasyim.

Debat kelima, yang bakal menampilkan tiga calon presiden di atas panggung, menjadi sesi debat resmi terakhir yang digelar oleh KPU RI selama masa kampanye Pilpres 2024. Debat kelima itu dijadwalkan berlangsung pada tanggal 4 Februari 2024.

Beberapa tema yang diangkat dalam debat terakhir itu, di antaranya soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye, mulai 28 November 2023 sampai dengan 10 Februari 2024.

Debat pertama, yang diikuti para capres, mengangkat tema hukum, hak asasi manusia (HAM), pemerintahan, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga.

Debat yang kedua diikuti para cawapres, mengangkat tema ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan.

Debat ketiga, yang kembali diikuti para capres, mengangkat tema pertahanan dan keamanan, geopolitik, hubungan internasional; dan globalisasi. Kemudian, debat keempat, yang berlangsung pada akhir pekan lalu, diikuti para cawapres. Tiga cawapres membahas isu-isu seputar masyarakat adat, pedesaan, lingkungan hidup, energi, dan reforma agraria.

Sebelumnya, KPU RI menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.(antara)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menanggapi pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa Presiden boleh berkampanye dan boleh pula berpihak pada paslon tertentu dalam Pilpres 2024. Anies menyerahkan pernyataan RI 1 itu kepada masyarakat untuk mencerna dan menilainya.

“Menurut saya, masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut, karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai,” ujar Anies kepada wartawan usai melakukan kegiatan kampanye akbar di Jawa Tengah, dikutip dari Jakarta, (24/1/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai pernyataan Jokowi yang menyebutkan bahwa para menteri juga diperbolehkan berpihak pada paslon tertentu? Anies menekankan konsep negara hukum. Ia mengaitkan pula dengan aturan-aturan yang mesti dijalani untuk tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan paslon tertentu.

“Sebenarnya kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk kepada aturan hukum bukan merujuk kepada selera, bukan merujuk kepada kepentingan yang mungkin menempel pada dirinya atau kelompoknya. Bernegara itu mengikuti aturan hukum, jadi kita serahkan kepada aturan hukum, menurut aturan hukumnya bagaimana, ini kan bukan selera, saya setuju atau tidak setuju, karena kita ingin negara ini negara hukum,” katanya menjelaskan.

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan seorang Presiden juga diperbolehkan melakukan kampanye saat pemilu berlangsung. Selain itu, Jokowi menyebut seorang Presiden juga boleh memihak pasangan calon tertentu.

“Yang penting, presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (24/1/2024).

Selain merupakan pejabat publik, kata dia, presiden juga merupakan pejabat politik. Kendati demikian, Jokowi menegaskan dalam berkampanye, Presiden tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masak gini nggak boleh, berpolitik nggak boleh, Boleh. Menteri juga boleh,” kata Jokowi.

Untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan, Jokowi pun menekankan agar dalam berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara. Saat ditanya apakah ia akan menggunakan kesempatan berkampanye itu, Jokowi tidak menjawab jelas.”Ya boleh saja saya kampenye tapi yang penting tidak gunakan fasilitas negara,” kata dia.

Ia hanya mengatakan akan melihat waktu yang tepat untuk berkampanye. “Ya nanti dilihat,” ujarnya.

Selain itu, Jokowi juga sempat ditanya apakah dirinya sudah memihak kepada satu paslon tertentu. Namun ia justru bertanya balik kepada awak media. “Itu yang saya mau tanya, memihak ndak,” kata Jokowi sambil tertawa kecil.(*/Ag)

JAKARTA – Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) ikut menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa seorang Kepala Negara boleh berkampanye atau memihak di dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebelumnya, pada pertengahan tahun 2023 lalu, Presiden Jokowi juga menyatakan akan “cawe-cawe” dalam Pilpres 2024. PSHK FH UII pun menilai bahwa pernyataan Jokowi telah memperkeruh dan membuat gaduh kontestasi lima tahunan itu.

“Pernyataan dan sikap yang demikian telah memperkeruh dan membuat gaduh suasana kampanye Pemilu dan Pilpres 2024 yang sudah berjalan secara relatif demokratis selama akhir 2023 dan menjelang Februari 2024,” kata Direktur PSHK FH UII, Dian Kus Pratiwi dalam keterangan resminya, (24/1/2024).

Sementara itu, Dian menjelaskan pemahaman bahwa Presiden berhak untuk berpihak bahkan ikut serta dalam kampanye Pemilu 2024 karena didasarkan pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) UU HAM serta Pasal 281 dan 304 UU Pemilu yang intinya bahwa Presiden masih berhak memilih dan berpihak serta ikut serta melaksanakan kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara dan dalam kondisi cuti di luar tanggungan negara adalah pemahaman yang salah kaprah dalam etika demokrasi yang sehat serta bentuk pelanggaran atas asas-asas Pemilu.

“Salah kaprah juga tercermin dari betapa sulitnya memisahkan fakta antara figur seorang Joko Widodo sebagai personal individu yang tetap memiliki hak berpolitik dan sebagai Presiden yang menjalankan kekuasaan pemerintahan dan pelayanan publik sehingga dibatasi kekuasaannya termasuk hak politiknya,” ujarnya.

Dian mengatakan bahwa salah kaprah juga terlihat dari inkonsistensi sikap Presiden selama ini yang selalu menekankan netralitas Presiden, bahkan mengajak kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), POLRI dan TNI untuk bersikap netral, tetapi pucuk pimpinannya yakni Presiden justru ingin melenggang dengan berpihak dan berkampanye dalam Pemilu.

Oleh karena itu, Dian mengatakan PSHK FH UII pun merekomendasikan pertama, Presiden bersikap negarawan dengan tetap memegang teguh netralitas dan menghormati asas-asas Pemilu dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945.

Pada pasal itu intinya menyebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan harus tunduk pada konstitusi; bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya dan berbakti kepada nusa dan bangsa serta Pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjurdil).

“Kedua, Presiden tetap fokus dalam menyelesaikan sisa tugasnya sampai akhir tahun 2024 dan tidak melakukan manuver-manuver yang justru memperkeruh dan membuat gaduh proses Pemilu 2024,”.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan hal itu saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa (23/1/2024).

“Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum dan konstitusi,” kata Anies di Yogyakarta, Selasa.

Anies menjelaskan, ketika PDIP memenangkan Pemilihan Presiden (pilpres) 1999 dan Megawati bertugas sebagai presiden, putri Proklamator Sukarno itu menjalankan Pemilu 2024 dengan netral. “Bahkan, sebagai presiden, di dalam pemilu itu beliau bukan jadi pemenang,” ucap Anies merujuk Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya, ketika PDIP tidak menang di pilpres pun Megawati tetap setia dan menjadi oposisi. Menurut Anies, oposisi itu dijalankan dengan tabah sampai kemudian PDIP dan Megawati kembali ke pemerintahan lagi pada 2014.

“Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Bu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita,”tuturnya.(*/Ag)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan hal itu saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa (23/1/2024).

“Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum dan konstitusi,” kata Anies di Yogyakarta, Selasa.

Anies menjelaskan, ketika PDIP memenangkan Pemilihan Presiden (pilpres) 1999 dan Megawati bertugas sebagai presiden, putri Proklamator Sukarno itu menjalankan Pemilu 2024 dengan netral. “Bahkan, sebagai presiden, di dalam pemilu itu beliau bukan jadi pemenang,” ucap Anies merujuk Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya, ketika PDIP tidak menang di pilpres pun Megawati tetap setia dan menjadi oposisi. Menurut Anies, oposisi itu dijalankan dengan tabah sampai kemudian PDIP dan Megawati kembali ke pemerintahan lagi pada 2014.

“Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Bu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita,”tuturnya.(*/Ag)

JAKARTA – Tingkah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka selama debat keempat Pilpres 2024 menuai beragam reaksi. Menurut data lembaga monitoring media sosial Binokular pada acara Debar Trijaya, Gibran meraih kemurkaan netizen hingga 7,6 persen.

Sebagaimana diketahui, cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu dalam beberapa kesempatan menunjukkan air muka dan gestur ‘meledek’ dua kandidat lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Bahkan, kata seperti songong juga sempat trending mewakili Gibran.

“Trust paling tinggi Pak Mahfud, warna merah (anger) yang paling tinggi untuk Gibran. Songong juga sempat trending, beberapa netizen mengatakan Gibran sedang mempermalukan diri sendiri,” kata Nicko Maryadi selaku Project Manager Binokular.

Menurut Nicko, kalau Gibran melakukan pengecekan survei konsultan politik, maka dia tahu netizen sensitif dengan serangan personal di dalam debat.

“Di debat itu tidak suka serangan personal. dan netizen menilai Gibran sedang melakukan serangan personal karena yang dilihat catatan, bukan public policy seperti yang disebut Cak Imin dan Pak Mahfud ngomong itu omongan receh. Saya kira ini sangat disayangkan dan menimbulkan anger yang cukup gede,” imbuh Nicko.

Di sisi lain, Founding Chairman Nusantara One Indonesia’s SDGs Movement Charles Bonar Sirait menilai jika apa yang dipertontonkan Gibran dalam debat tidak mengedukasi.

“Kalau soal tontonan kita harus berterima kasih kepada yang membuat gimmick. Tapi yang kita cari cuma sekadar rame apa edukasi? Kalau tujuan debat adalah to educate the public, saya pikir cara-cara yang tadi agak nggak biasa yang Gibran t tonjolkan di masyarakat kita,” ujar Charles.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden (capres) Anies Baswedan menilai penampilan pasangannya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengesankan saat proses debat keempat pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta,Minggu (21/1/2024) malam. Tak hanya Cak Imin, Anies juga memuji penampilan Mahfud MD.

Menurut dia, Cak Imin dan Mahfud sama-sama kompak menjaga alur debat. Pasalnya, debat itu adalah proses berpikir bersama, di mana lawan debat harus dianggap sebagai teman berpikir.

“Jadi Pak Mahfud menjaga derajat perdebatan jadi proses yang terhormat. Ini sama-sama jaga kehormatan,” kata Anies usai debat di JCC Senayan, Ahad.

Ia menilai, dalam perdebatan tentu ada perbedaan pandangan. Namun, perbedaan itu harus disampaikan dengan senyum, rasa hormat, dan saling menghargai.

“Walaupun isinya bisa jadi bukan sesuatu yang nyaman didengar, tapi etik dalam prosesnya dijaga. Itu Gus Imin dan Pak Mahfud nampak keliatan sama. Sama-sama bawa etik yang tinggi,” kata dia.

Dalam pelaksanaan debat, aksi saling serang memang tak jarang terjadi. Aksi saling serang itu banyak dilakukan antara Cak Imin dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, aksi saling serang juga terjadi antara Mahfud dan Gibran.(*/Ag)

JAKARTA – Pasca-debat Capres pada 7 Januari 2024, wacana bersatunya kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mencuat. Bahkan, hal tersebut tak dipungkiri karena kedua kubu juga membangun komunikasi.

Menurut Pengamat politik dan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, memang perlu menjaga batas yang jelas antara penguasa dan rakyat. Kemudian, di antara mereka yang ingin terus berkuasa dengan mereka yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Pentingnya pemisahan yang tegas antara mereka yang mendukung semangat reformasi 98 dengan mereka yang berupaya melawan perubahan tersebut. Sebab itu, menurutnya, komunikasi antara kedua kubu bersama rakyat, masyarakat sipil, dan pelaku demokrasi harus ditingkatkan.

Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan yang berupaya merusak reformasi.

“Komunikasi antara rakyat, antar kubu 01-03 (Anies dan Ganjar), dan antar para pelaku demokrasi harus diperkuat dan diwujudkan dalam implementasinya,” ujar Hendri Satrio dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Kamis (19/1/2024).

Hendri Satrio mengungkapkan hal tersebut menanggapi kemungkinan kolaborasi antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada putaran kedua Pilpres 2024.

Munculnya wacana kerjasama antara kubu Anies dan Ganjar usai keduanya bersama-sama mengkritik kebijakan pertahanan RI yang dipimpin calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, pada 7 Januari 2024. Di mana, Prabowo juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Peluang kedua kubu untuk bersatu jika melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 mendapat respons positif. Baik dari Anies maupun Ganjar.

Anies pun tak sungkan untuk memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-51 PDIP. Ia menilai sebagai sosok yang konsisten dan berani menjaga demokrasi di Indonesia. Senada juga diungkapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang terang terangan memuji Ganjar.

Pujian itu dilontarkan ke Ganjar atas narasi perubahan yang disampaikannya dalam pidato peringatan HUT ke-51 PDI-P. “Itu baru top. Top.” ujar Cak Imin beberapa waktu lalu.

Pada Pilpres 2024 diketahui ada tiga pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.(*/Nu)

BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, data penerimaan bantuan tunai dengan bantuan beras 10 kilogram berbeda. Menurut dia, ada selisih jumlah antara penerima bansos beras dengan bantuan langsung tunai dari pemerintah.

Airlangga sempat keheranan dengan pengakuan sebagian masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos beras pada bulan sebelumnya, tapi menerima pada bulan ini. Pengakuan ini muncul saat masyarakat di Kecamatan Batununggal, Bandung, melakukan temu wicara dengan Menko Airlangga di Kantor Kecamatan Batununggal, pada Jumat (19/1/2024).

Saat ditanya Airlangga, sejumlah calon penerima bantuan beras 10 kg yang datang ke kantor Kecamatan Batununggal mengaku belum pernah menerima bantuan. Padahal, data penerimaan bantuan didasarkan data yang sudah ada dari DTKS.

“Nah, itu justru yang belum kebagian, kita lihat datanya. Biasanya yang disalahkan kepala desanya,” tutur Airlangga usai pembagian bantuan beras 10 kg, di Bandung, (19/1/2024).

Airlangga menambahkan, bantuan pangan berupa beras 10 kg diberikan pada masyarakat di seluruh Indonesia. Jumlah penerimanya berdasarkan data pemerintah yakni 22 juta orang. Jumlah itu berdasarkan survei terakhir DTKS.

“Sementara yang BLT (jumlahnya) 18,8 juta. Jadi ada bedanya, tidak semua (penerima) bantuan pangan menerima BLT,” ujar Airlangga.

Di Kecamatan Batununggal, Bandung, Menko Airlangga membagikan langsung bantuan pangan pemerintah berupa beras 10 kg kepada 5.580 penerima. Airlangga menuturkan, berdasarkan hasil temu wicara dengan masyarakat Batununggal, rerata kebutuhan beras mereka dalam satu bulan sekitar 25 hingga 40 kg.

“Jadi, ini signifikan, dan alokasi beras di Jabar ini untuk 4.445.601 penerima bantuan,” tutur Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, stok beras bulog di Bandung sekitar 9.950 ton. Dengan jumlah ini, diprediksi cadangan beras untuk Bandung mencukupi untuk menjalankan program bantuan pangan ini.

“Stok Bulog di Bandung ada 9.950, sehingga tentu kita lihat Bulog mempunyai cadangan cukup untuk menjalankan program ini,”jelasnya.(*/Hen)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ menanggapi santai pernyataan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Timnas AMIN, warga berhak memilih siapa pun berdasarkan hati nurani.

“Saya pikir kita sudah memberikan banyak tagline perubahan, gagasan, rekam jejak dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, itu saja yang dinilai, jadi kita enggak terpengaruhlah yang begitu-begitu,” kata Kapten Timnas Pemenangan AMIN Muhammad Syaugi, dikutip Kamis (18/1/2024).

Syaugi mengatakan, pihaknya tidak berurusan dengan adanya pandangan atau pendapat semacam itu. Fokusnya adalah terus menyosialisasikan berbagai visi-misi perubahan kepada masyarakat. Menurut Syaugi, pilihan capres-cawapres sepenuhnya menjadi hak warga.

“Saya pikir serahkan pada masyarakat saja, masyarakat kan punya hati nurani, mana dilihat yang terbaik buat mereka itu saya pikir yang harus dipilih,” tuturnya.

Diketahui, Gus Ipul meminta warga NU menggunakan hak pilih dengan memilih calon presiden yang mencerminkan cara berpikir NU. Ia pun mengimbau untuk menyaring informasi agar tak terjebak hoaks terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia juga meminta warga NU tak memilih calon yang didukung oleh orang yang berseberangan. Gus Ipul kemudian menyinggung pasangan calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir.

“Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-imingi posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini,” ujar Gus Ipul.

Abu Bakar Ba’asyir diketahui mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Dukungan itu mengemuka lewat rekaman suaranya di akun TikTok @aniesvisioner, awal pekan ini.(*/Dy)