Politik dan Keamanan

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan hal itu saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa (23/1/2024).

“Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum dan konstitusi,” kata Anies di Yogyakarta, Selasa.

Anies menjelaskan, ketika PDIP memenangkan Pemilihan Presiden (pilpres) 1999 dan Megawati bertugas sebagai presiden, putri Proklamator Sukarno itu menjalankan Pemilu 2024 dengan netral. “Bahkan, sebagai presiden, di dalam pemilu itu beliau bukan jadi pemenang,” ucap Anies merujuk Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya, ketika PDIP tidak menang di pilpres pun Megawati tetap setia dan menjadi oposisi. Menurut Anies, oposisi itu dijalankan dengan tabah sampai kemudian PDIP dan Megawati kembali ke pemerintahan lagi pada 2014.

“Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Bu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita,”tuturnya.(*/Ag)

JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan menilai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merupakan sosok yang konsisten menjaga demokrasi di Indonesia. Anies mengatakan hal itu saat diminta tanggapan terkait hari ulang tahun (HUT) ke-77 Megawati pada Selasa (23/1/2024).

“Beliau (Megawati) adalah pribadi yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Rekam jejaknya menunjukkan sikap hormat pada aturan hukum dan konstitusi,” kata Anies di Yogyakarta, Selasa.

Anies menjelaskan, ketika PDIP memenangkan Pemilihan Presiden (pilpres) 1999 dan Megawati bertugas sebagai presiden, putri Proklamator Sukarno itu menjalankan Pemilu 2024 dengan netral. “Bahkan, sebagai presiden, di dalam pemilu itu beliau bukan jadi pemenang,” ucap Anies merujuk Megawati dikalahkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Selanjutnya, ketika PDIP tidak menang di pilpres pun Megawati tetap setia dan menjadi oposisi. Menurut Anies, oposisi itu dijalankan dengan tabah sampai kemudian PDIP dan Megawati kembali ke pemerintahan lagi pada 2014.

“Izinkan kami menyampaikan selamat ulang tahun untuk Ibu Megawati. Semoga Bu Mega selalu sehat, dipanjangkan umurnya, selalu dalam kebahagiaan, keberkahan, dan terus menjadi tiang kokoh tegar dalam menjaga konstitusi dan demokrasi kita,”tuturnya.(*/Ag)

JAKARTA – Tingkah calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Gibran Rakabuming Raka selama debat keempat Pilpres 2024 menuai beragam reaksi. Menurut data lembaga monitoring media sosial Binokular pada acara Debar Trijaya, Gibran meraih kemurkaan netizen hingga 7,6 persen.

Sebagaimana diketahui, cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto itu dalam beberapa kesempatan menunjukkan air muka dan gestur ‘meledek’ dua kandidat lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Bahkan, kata seperti songong juga sempat trending mewakili Gibran.

“Trust paling tinggi Pak Mahfud, warna merah (anger) yang paling tinggi untuk Gibran. Songong juga sempat trending, beberapa netizen mengatakan Gibran sedang mempermalukan diri sendiri,” kata Nicko Maryadi selaku Project Manager Binokular.

Menurut Nicko, kalau Gibran melakukan pengecekan survei konsultan politik, maka dia tahu netizen sensitif dengan serangan personal di dalam debat.

“Di debat itu tidak suka serangan personal. dan netizen menilai Gibran sedang melakukan serangan personal karena yang dilihat catatan, bukan public policy seperti yang disebut Cak Imin dan Pak Mahfud ngomong itu omongan receh. Saya kira ini sangat disayangkan dan menimbulkan anger yang cukup gede,” imbuh Nicko.

Di sisi lain, Founding Chairman Nusantara One Indonesia’s SDGs Movement Charles Bonar Sirait menilai jika apa yang dipertontonkan Gibran dalam debat tidak mengedukasi.

“Kalau soal tontonan kita harus berterima kasih kepada yang membuat gimmick. Tapi yang kita cari cuma sekadar rame apa edukasi? Kalau tujuan debat adalah to educate the public, saya pikir cara-cara yang tadi agak nggak biasa yang Gibran t tonjolkan di masyarakat kita,” ujar Charles.(*/Ad)

JAKARTA – Calon presiden (capres) Anies Baswedan menilai penampilan pasangannya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengesankan saat proses debat keempat pemilihan presiden (pilpres) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta,Minggu (21/1/2024) malam. Tak hanya Cak Imin, Anies juga memuji penampilan Mahfud MD.

Menurut dia, Cak Imin dan Mahfud sama-sama kompak menjaga alur debat. Pasalnya, debat itu adalah proses berpikir bersama, di mana lawan debat harus dianggap sebagai teman berpikir.

“Jadi Pak Mahfud menjaga derajat perdebatan jadi proses yang terhormat. Ini sama-sama jaga kehormatan,” kata Anies usai debat di JCC Senayan, Ahad.

Ia menilai, dalam perdebatan tentu ada perbedaan pandangan. Namun, perbedaan itu harus disampaikan dengan senyum, rasa hormat, dan saling menghargai.

“Walaupun isinya bisa jadi bukan sesuatu yang nyaman didengar, tapi etik dalam prosesnya dijaga. Itu Gus Imin dan Pak Mahfud nampak keliatan sama. Sama-sama bawa etik yang tinggi,” kata dia.

Dalam pelaksanaan debat, aksi saling serang memang tak jarang terjadi. Aksi saling serang itu banyak dilakukan antara Cak Imin dan Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, aksi saling serang juga terjadi antara Mahfud dan Gibran.(*/Ag)

JAKARTA – Pasca-debat Capres pada 7 Januari 2024, wacana bersatunya kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mencuat. Bahkan, hal tersebut tak dipungkiri karena kedua kubu juga membangun komunikasi.

Menurut Pengamat politik dan Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, memang perlu menjaga batas yang jelas antara penguasa dan rakyat. Kemudian, di antara mereka yang ingin terus berkuasa dengan mereka yang mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi.

Pentingnya pemisahan yang tegas antara mereka yang mendukung semangat reformasi 98 dengan mereka yang berupaya melawan perubahan tersebut. Sebab itu, menurutnya, komunikasi antara kedua kubu bersama rakyat, masyarakat sipil, dan pelaku demokrasi harus ditingkatkan.

Hal ini menjadi sangat penting dalam menghadapi kelompok yang berusaha mempertahankan kekuasaan dan yang berupaya merusak reformasi.

“Komunikasi antara rakyat, antar kubu 01-03 (Anies dan Ganjar), dan antar para pelaku demokrasi harus diperkuat dan diwujudkan dalam implementasinya,” ujar Hendri Satrio dalam keterangannya kepada wartawan, dikutip Kamis (19/1/2024).

Hendri Satrio mengungkapkan hal tersebut menanggapi kemungkinan kolaborasi antara kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, dan kubu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md pada putaran kedua Pilpres 2024.

Munculnya wacana kerjasama antara kubu Anies dan Ganjar usai keduanya bersama-sama mengkritik kebijakan pertahanan RI yang dipimpin calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, pada 7 Januari 2024. Di mana, Prabowo juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan.

Peluang kedua kubu untuk bersatu jika melaju ke putaran kedua Pilpres 2024 mendapat respons positif. Baik dari Anies maupun Ganjar.

Anies pun tak sungkan untuk memuji Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat HUT ke-51 PDIP. Ia menilai sebagai sosok yang konsisten dan berani menjaga demokrasi di Indonesia. Senada juga diungkapkan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang terang terangan memuji Ganjar.

Pujian itu dilontarkan ke Ganjar atas narasi perubahan yang disampaikannya dalam pidato peringatan HUT ke-51 PDI-P. “Itu baru top. Top.” ujar Cak Imin beberapa waktu lalu.

Pada Pilpres 2024 diketahui ada tiga pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan pasangan calon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD.(*/Nu)

BANDUNG – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, data penerimaan bantuan tunai dengan bantuan beras 10 kilogram berbeda. Menurut dia, ada selisih jumlah antara penerima bansos beras dengan bantuan langsung tunai dari pemerintah.

Airlangga sempat keheranan dengan pengakuan sebagian masyarakat yang mengaku tidak menerima bansos beras pada bulan sebelumnya, tapi menerima pada bulan ini. Pengakuan ini muncul saat masyarakat di Kecamatan Batununggal, Bandung, melakukan temu wicara dengan Menko Airlangga di Kantor Kecamatan Batununggal, pada Jumat (19/1/2024).

Saat ditanya Airlangga, sejumlah calon penerima bantuan beras 10 kg yang datang ke kantor Kecamatan Batununggal mengaku belum pernah menerima bantuan. Padahal, data penerimaan bantuan didasarkan data yang sudah ada dari DTKS.

“Nah, itu justru yang belum kebagian, kita lihat datanya. Biasanya yang disalahkan kepala desanya,” tutur Airlangga usai pembagian bantuan beras 10 kg, di Bandung, (19/1/2024).

Airlangga menambahkan, bantuan pangan berupa beras 10 kg diberikan pada masyarakat di seluruh Indonesia. Jumlah penerimanya berdasarkan data pemerintah yakni 22 juta orang. Jumlah itu berdasarkan survei terakhir DTKS.

“Sementara yang BLT (jumlahnya) 18,8 juta. Jadi ada bedanya, tidak semua (penerima) bantuan pangan menerima BLT,” ujar Airlangga.

Di Kecamatan Batununggal, Bandung, Menko Airlangga membagikan langsung bantuan pangan pemerintah berupa beras 10 kg kepada 5.580 penerima. Airlangga menuturkan, berdasarkan hasil temu wicara dengan masyarakat Batununggal, rerata kebutuhan beras mereka dalam satu bulan sekitar 25 hingga 40 kg.

“Jadi, ini signifikan, dan alokasi beras di Jabar ini untuk 4.445.601 penerima bantuan,” tutur Airlangga.

Airlangga yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, stok beras bulog di Bandung sekitar 9.950 ton. Dengan jumlah ini, diprediksi cadangan beras untuk Bandung mencukupi untuk menjalankan program bantuan pangan ini.

“Stok Bulog di Bandung ada 9.950, sehingga tentu kita lihat Bulog mempunyai cadangan cukup untuk menjalankan program ini,”jelasnya.(*/Hen)

JAKARTA – Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ menanggapi santai pernyataan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Saifullah Yusuf atau Gus Ipul yang meminta warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk tidak memilih paslon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir. Menurut Timnas AMIN, warga berhak memilih siapa pun berdasarkan hati nurani.

“Saya pikir kita sudah memberikan banyak tagline perubahan, gagasan, rekam jejak dari Pak Anies dan Pak Muhaimin, itu saja yang dinilai, jadi kita enggak terpengaruhlah yang begitu-begitu,” kata Kapten Timnas Pemenangan AMIN Muhammad Syaugi, dikutip Kamis (18/1/2024).

Syaugi mengatakan, pihaknya tidak berurusan dengan adanya pandangan atau pendapat semacam itu. Fokusnya adalah terus menyosialisasikan berbagai visi-misi perubahan kepada masyarakat. Menurut Syaugi, pilihan capres-cawapres sepenuhnya menjadi hak warga.

“Saya pikir serahkan pada masyarakat saja, masyarakat kan punya hati nurani, mana dilihat yang terbaik buat mereka itu saya pikir yang harus dipilih,” tuturnya.

Diketahui, Gus Ipul meminta warga NU menggunakan hak pilih dengan memilih calon presiden yang mencerminkan cara berpikir NU. Ia pun mengimbau untuk menyaring informasi agar tak terjebak hoaks terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Ia juga meminta warga NU tak memilih calon yang didukung oleh orang yang berseberangan. Gus Ipul kemudian menyinggung pasangan calon yang didukung oleh Abu Bakar Ba’asyir.

“Kita harus waspada pada kelompok lain yang berseberangan dengan NU apalagi cuma diiming-imingi posisi wakil presiden. Jangan mau pilih kelompok ini,” ujar Gus Ipul.

Abu Bakar Ba’asyir diketahui mendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024. Dukungan itu mengemuka lewat rekaman suaranya di akun TikTok @aniesvisioner, awal pekan ini.(*/Dy)

JAKARTA – Aktivis 98, Syafieq Alieha menyebutkan, capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan pasangan bermasalah. Maka itu, dia khawatir dengan demokrasi Indonesia jika sampai keduanya menjadi Presiden-Wakil Presiden berikutnya.

“Bagaimana dengan masa depan demokrasi dan kemanusiaan, masa depan kekuasaan kita. Saya bisa katakan kalau Prabowo yang masa lalunya dipenuhi dengan beragam pelanggaran, beragam pengabaian struktur komando, yang dipenuhi oleh karakter abuse of Power, saya yakin ketika dia menjadi Presiden dia akan cenderung abuse dan semenang-wenang,” ujarnya dalam Diskusi Kebangsaan bertajuk Pemilu 2024, Ancaman Demokrasi dan Kejahatan Kekuasaan digelar Gerakan Aktivis 98 di Posko Gerak 98, Jalan Tegal Parang Utara I, Mampang, Jakarta Selatan pada Rabu (17/1/2024).

Menurutnya, kala Prabowo memegang kekuasan yang lebih kecil dibandingkan Presiden dahulu, dia sudah menyalahgunakan kekuasaannya. Bahkan, berdasarkan sepanjang karir militer saja, dia sudah menyalahgunakan kekuasaan, padahal dia bukan panglima TNI.

“Dua kandidat yang sudah menyimpan masalah, yang satu menyimpan masalah di masa lalunya dan satunya juga menyimpan masalah karena berhasil maju lewat putusan MK yang dibuktikan juga memang bermasalah sehingga ketuanya dicopot dari Ketua MK. Artinya, itu jelas bermasalah,” tuturnya.

Maka itu, tambahnya, dia khawatir dengan demokrasi Indonesia jika sampai Capres-cawapres Prabowo-Gibran bisa menjadi Presiden dan Wakil Presiden berikutnya menggantikan Jokowi.

“Kita bisa bayangkan dari ketiga kandidat saya kira demokrasi paling terancam yang kalau menang 02. Prabowo tak punya track record menghargai demokrasi, dia hanya memanfaatkan kebebasan politik tuk membuat partai demi mengejar kepentingannya sendiri,”tandasnya.(okzone)

JAKARTA – Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa mengatakan, jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 masih menjadi masalah yang harus dibicarakan bersama. Sebab, ia melihat sembilan fraksi yang ada di DPR tak semuanya sepakat untuk mempercepat pilkada dari November ke September.

Ia sendiri berkaca pada pengalaman pembahasan jadwal pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang pembahasannya memakan waktu hingga setahun lebih. Jika Pilkada 2024 benar dipercepat ke September, tentu harus dipertimbangkan bagaimana beban penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentu beban pekerjaan yang begitu besar akan berimplikasi terhadap kualitas, kualitas pemilu maupun pilkada. Kita di DPR juga terbelah,” ujar Saan dalam rapat kerja dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Jelasnya, DPR sendiri telah menetapkan revisi Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Pilkada), menjadi usul inisiatif DPR. Namun, DPR belum menerima surat presiden (surpres) untuk membahasnya.

Revisi UU Pilkada disebutnya bisa dibahas oleh Komisi II, Badan Legislasi (Baleg), ataupun panitia khusus (pansus). Namun harapannya, ide dipercepatkan Pilkada serentak 2024 ke September harus mempertimbangkan beban kerja dari penyelenggara Pemilu 2024.

“Ini harus menjadi pertimbangan dalam nanti membuat tahapan yang nanti surpresnya turun ke DPR, tetap bahwa ini harus menjadi pertimbangan dan pemikiran tersendiri,” ujar Saan.

Diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menuturkan, jika Pilkada Serentak 2024 tak dipercepat pemungutan suaranya, akan ada potensi kekosongan kepada daerah di banyak daerah. Sebab kondisi saat ini, terdapat 101 daerah dan empat daerah otonomi baru di Papua yang diisi oleh penjabat kepala daerah sejak 2022.

“Dan terdapat 170 daerah yang diisi oleh penjabat kepala daerah pada 2023. Serta terdapat 270 kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang akan berakhir pada 31 Desember 2024,” ujar Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (21/9/2023) malam.

“Berdasarkan data ini, maka terdapat potensi akan terjadi kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 dan jika ini terjadi maka pada 1 Januari 2023 terdapat 545 daerah yang berpotensi tidak memiliki kepala daerah definitif,” katanya.

Karenanya, pemerintah perlu diambil langkah yang sifatnya strategis dan mendesak untuk menghindari kekosongan kepala daerah tersebut. Terlebih lagi adanya perbedaan kewenangan antara kepala daerah definitif dan penjabat (Pj).

“Di samping tentunya legitimasi yang tentu akan lebih kuat kalau diisi oleh kepala daerah hasil Pilkada,” kata Tito.(Republika)

JAKARTA – Cara cek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Pemilu 2024. Hal itu perlu diperhatikan agar saat pemilu Anda bisa mencoblos salah satu calon pasangan Presiden dan Legislatif.

Saat ini Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan proses pencocokan dan penelitian daftar pemilih. Setelah proses rampung, masyarakat bisa mengecek sendiri apakah sudah terdaftar atau belum di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Lantas bagaimana cara cek apakah nama kita sudah terdaftar sebagai pemilih tetap di Pemilu 2024? Salah satunya bisa membuka website KPU yakni membuka link https://cekdptonline.kpu.go.id/. Setelah itu masukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan pilih cari. Jika sudah, maka nama Anda muncul beserta dengan lokasi TPSnya.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengunggah foto daftar pemilih sementara melalui akun resmi instagram @kpu_ri, terdapat 205 juta pemilih pada Pemilu 2024. Dari angka keseluruhan itu, Generasi milenial mendapat hak suara tertinggi sebanyak 69 juta pemilih.Dalam foto itu dijelaskan, kategori usia pre-boomer (sebelum 1945), baby boomer (1946-1964), gen x (1965-1980), milenial (1981-1996), gen z (1997-2002). Gen x menduduki urutan kedua dengan jumlah pemilih sebanyak 57.748.353.

“Daftar pemilih sementara 205.853.518. Milenial 69.061.943 pemilih, gen x 57.748.353,” tulis keterangan foto @kpu_ri, Rabu (17/5/2023).

Posisi ketiga diisi gen z dengan pemilih 47.020.295, dan baby boomer 28.377.425 pemilih. Di posisi terakhir adalah pre-boomer dengan 3.645.502.

“Pre-boomer 1.77 persen, baby boomer 13.79 persen, gen z 22.84 persen,” sambungnya.

Adapun jumlah 205 juta total pemilih itu terbagi dari laki-laki di dalam negeri dan luar negeri sebanyak 102.847.040 orang sedangkan perempuan di dalam negeri dan luar negeri sebanyak 103.006.478 pemilih. Sebaran lokasi pemilihi diantaranya, dalam negeri 203.927.534, lokasi khusus 351.247, luar negeri 1.574.737.

Keterangan foto itu juga menyebutkan total pemilih disabilitas. Diantaranya, intelektual 55.362 pemilih, mental 266.026 pemilih, sensorik 299.784 pemilih dan fisik 493.200 pemilih.
“Total pemilih disabilitas 1.114.372,” ujarnya.(*/Ri)

MAKASSAR – Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Jusuf Kalla menilai tayangan videotron pasangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang diturunkan di beberapa daerah merupakan sebuah pelanggaran.

“Itu semua (kampanye) ada aturannya, yakni tidak boleh saling mengganggu. Jadi, selama ada izinnya (videotron), (penurunan videotron AMIN) itu adalah pelanggaran,” kata JK kepada wartawan di kediamannya di Jalan Haji Bau, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/1/2024).

Dengan demikian, JK berharap kasus penurunan videotron AMIN itu dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang bertugas mengawasi seluruh tahapan Pemilu 2024.

“Jadi, nanti lapor ke Bawaslu saja, karena itu ada aturannya,” kata JK sebelum berangkat mendampingi capres Anies Baswedan berkampanye ke Lapangan Bola, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Sebelumnya, Anies Baswedan mendapatkan dukungan sukarela dari pemilik akun media sosial platform X, yakni @aniesbubble dan @olpproject, berupa videotron yang ditayangkan di Bekasi dan Jakarta.

Namun, baru tayang beberapa jam, videotron tersebut dikabarkan tidak ditayangkan, padahal jadwal penayangannya seharusnya selama sepekan.

Sementara itu, Anies Baswedan berada di Sulawesi Selatan untuk berkampanye dan menginap di kediaman pribadi JK di Kota Makassar pada Selasa malam (16/1).

Sebelum ke Kabupaten Bone, Rabu pagi, Anies Baswedan menceritakan sajian menu sarapan spesial yang disajikan istri JK, Mufidah Kalla.

“Pagi ini, sarapan enak sekali. Menu lengkap, ada nasi kuning, coto Makassar, telur, dan pepaya yang dibagi dua. Pokoknya jadi energi kami buat hari ini,” tutur Anies didampingi istrinya, Fery Farhati.

Anies​​​​​​​ berada di Sulawesi Selatan untuk berkampanye ke Kabupaten Bone dan menghadiri undangan dari JK ke acara hari jadi Pesantren DDI Mangkoso di Kabupaten Barru.(Antara)