Politik dan Keamanan

JAKARTA – Susunan kepengurusan partai Golongan Karya (Golkar) di bawah Ketua Umum Airlangga Hartarto telah rampung. Dalam struktur tersebut ada bekas nama pesaingnya yakni Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Wakil Ketua Umum, beserta beberapa koleganya masuk menjadi bagian kepengurusan.

Sekadar diketahui, beberapa orang dekat Bamsoet yang masuk kepengurusan adalah Nusron Wahid, Elvis Junaedi, dan Robert Jopie Kardinal.

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono menyatakan, susunan kepengurusan partai Golkar saat ini untuk mengakomodir berbagai macam kepentingan dan tidak untuk bagi-bagi jabatan, serta bukan hanya mengakomodir kubu Bamsoet saja.

“Ya, itu memang mengakomodir berbagai macam kubu ya, enggak cuma Pak Bamsoet aja juga mengakomodir semua kepentingan yang ada di Golkar,” ujar Dave saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Dave melihat susunan kepengurusan di bawah Ketum Airlangga untuk periode 2019-2024 untuk membuat Partai Golkar semakin kuat dalam menghadapi even-even politik ke depannya.

“Jadi, memang harus agak sedikit banyak jumlah pengurusnya, tapi kan mengumpulkan semua kekuatan kekuatan di dalam Golkar,” katanya.

Karena itu, anggota Komisi I DPR RI ini pun menganggap wajar jika jumlah kepengurusannya lebih banyak demi kebaikan partai ke depannya. Bukan sekadar untuk bagi-bagi jabatan untuk kelompok tertentu.

“Ya, tentunya itu untuk kekuatan Golkar, jangan dipikir itu bagi-bagi jabatan. Kalau bagi-bagi jabatan itu ya berarti enggak akan kerja dan harus dievaluasi lagi nanti, tidak bisa perform dan harus diganti,” ungkapnya.(*/Adyt)

SUKABUMI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi, Jawa Barat, memprioritaskan pembangunan ke arah pertanian dan pariwisata karena kabupaten ini mempunyai potensi yang melimpah dari dua sektor bidang ekonomi tersebut.

“Pembangunan pertanian dan pariwisata ini terus kami genjot karena potensinya masih banyak yang bisa digali dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sukabumi,” kata Bupati Marwan Hamami , Kamis (16/1/2020).

Menurutnya, pada sektor pertanian langkah yang dilakukan pihaknya untuk menggenjot produksi adalah membangun infrastruktur lanjutan seperti pergudangan dan akses transportasi pertanian.

Apalagi saat ini Kabupaten Sukabumi tidak hanya meningkatkan produksi beras saja, tapi tengah mengembangkan tanaman bawang putih dengan menggunakan teknologi pertanian tepat guna melalui pemupukan. Hasilnya pun memuaskan, produksinya meningkat drastis, dan ke depannya Kabupaten Sukabumi bisa menjadi salah satu daerah sentra bawang putih.

Selain itu, untuk pemasaran pun sangat mendukung dengan berkembangnya infrastruktur yang dibangun pemerintah pusat seperti Jalan Tol Bocimi, Jalur Ganda Kareta Api Sukabumi-Bogor, dan dalam waktu dekat juga dibangun Bandara Sukabumi, sehingga akan lebih memudahkan produk pertanian mencapai pasar.

Sementara, untuk di sektor pariwisata Kabupaten Sukabumi mempunyai segudang objek wisata mulai gunung, rimba, laut, pemandangan, hutan dan lainnya tentunya potensi tersebut harus dimaksimalkan dan pihaknya juga mengolaborasikan antara pertanian dan pariwisata.

“Kami sangat mendukung pemanfaatan lahan pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian seperti dengan menggunakan pupuk yang ramah terhadap tanah, sehingga kesuburan tanah tetap terjaga dan panen lebih cepat, produksinya melimpah,” ungkapnya.

Marwan mengatakan pertanian dan pariwisata menjadi unggulan Kabupaten Sukabumi saat dan ia menginginkan warga bisa memanfaatkan potensi yang ada di daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan serta tidak lagi mengandalkan bekerja di pabrik. (*/Yan)

SUKABUMI – Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara dipastikan turut masuk bursa pencalonan di Pilkada Kabupaten Sukabumi 2020. Kepastian itu setelah Yudha mendaftarkan diri ke partai besutan Partai Prabowo Subianto, Gerindra, pada Rabu (15/1/2020) malam.

Diantar oleh ratusan pendukung dan didampingi ayahnya, H Ervi Sukmaji bersama istri Asti Aisyah Wulandari, Yudha berseragam putih dan berpeci hitam masuk ke ruangan DPC.

Disambut yel-yel kemenangan, Yudha langsung diterima Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Bappda), Usep Wawan dan Sekretaris DPC Partai Gerindra, Agus Firmansyah dan pengurus lainnya.

“Keterpanggilan saya untuk Sukabumi sejahtera, adil dan makmur. Saya terlahir dari rahim Partai Gerindra, dari hati nurani memastikan maju sebagai petarung di Pilkada Kabupaten Sukabumi,” ujar Yudha yang menjabat Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi ini.

Tak lupa, Yudha menyampaikan rasa hormatnya kepada para pendukung dan jajaran pengurus DPC. “Pertarungan sudah kita uji, mulai Pilgub, Pilpres dan Pileg. Alhamdulillah kita memenangkannya di Sukabumi,” imbuhnya.

Ketua Bappda Partai Gerindra Kabupaten Sukabumi, Usep Wawan menegaskan sosok Yudha merupakan tokoh muda. Namun, sejauh ini belum bisa dipastikan apakah Yudha akan menjadi calon F1 atau F2.

“Semua yang mengambil formulir itu ada 25 orang. Kang Yudha yang terakhir di waktu terakhir, yang sudah mengembalikan formulir ada 19 orang. Waktu pendaftaran sudah resmi ditutup,” terangnya.

Mengenai siapa sosok yang akan diusung, Usep masih belum membeberkannya. Nantinya, dari belasan bakal calon bupati atau wakil bupati akan digodok.

“Kita akan serahkan ke DPD tiga orang. Nanti kami akan menggodoknya terlebih dahulu,” ungkapnya.

Terkait koalisi, baik Yudha maupun Usep belum menjelaskannya. Namun, mereka memberikan kode nantinya akan dibangun koalisi nasionalis-religius. “Nanti saja, sama semua parpol komunikasi dengan beberapa parpol masih terus terjalin. Ada waktunya akan diumumkan,” tandas Ketua Fraksi Partai Gerindra ini. (*/Yan)

JAKARTA – Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Pusat Hari Pers Nasional (HPN) 2020 bertemu dengan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo/Istimewa

Menjelang Hari Pers Nasional (HPN) yang akan digelar bulan depan, pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Panitia Pusat HPN 2020 berkunjung ke kantor Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (15/1/2020).

Kunjungan tersebut sekaligus untuk mengundang Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo menghadiri HPN 2020 yang akan berlangsung di Kalimantan Selatan pada Jumat (7/2) hingga Minggu (9/2).

Selain itu, dikatakan Ketua umum PWI Pusat, Atal S. Depari, PWI juga mengusulkan ada kolaborasi dengan Kementerian PANRB terkait pelayanan inovasi kepada publik.

“Kegiatan tersebut kami usulkan untuk mengembangkan prinsip good governance di dalam pelayanan publik serta untuk meningkatkan inovasi dan kreatifitas dalam pemerintahan, baik Provinsi Kalimantan Selatan atau Indonesia pada umumnya,” ujarnya.

Kunjungan rombongan PWI dan panitia HPN 2020 itupun mendapat apresiasi dari Tjahjo. Politisi PDIP itu bahkan langsung menyetujui usulan yang diberikan Atal.

Dia mengungkapkan, Forum Inovasi Pelayanan Publik yang menjadi bagian HPN nanti akan dihadiri oleh SKPD se-Kalimantan Selatan.

“Forum ini juga tujuannya sangat baik agar program tersebut selaras juga dengan visi Presiden RI, agar seluruh pihak di tempat bekerja mampu mengembangkan keterampilan yang dapat mempermudah melakukan setiap pekerjaannya,” jelas Tjahjo.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir pula Sekjen PWI Pusat, Mirza Zulhadi; Ketua Panitia HPN, Auri Jaya; Wakil Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat, Abdul Aziz; Wasekjen PWI Pusat, Suprapto; Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, Nurjaman Mochtar; Adhy Trisnanto Bidang Pameran HPN; Humas HPN, Mercys Charles Loho; dan Luthfi Harisma.

Menerima kunjungan tersebut, Tjahjo juga didampingi oleh Staf Ahli bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Kementerian PANRB, Jufri Rahman; Staf Ahli bidang Budaya Kerja Kementerian PANRB, Teguh Widjinarko; serta Kepala Bagian Komunikasi Publik dan Pelayanan Informasi Kementerian PANRB, Elfansuri.(*/Du)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana banjir dan longsor di Lebak, Banten karena aktivitas tambang ilegal.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Agus Wibowo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan dari udara guna mengetahui penyebab banjir bandang dan longsor di lokasi.

“Maraknya alih fungsi lahan menjadi jenis tanaman musiman menyebabkan wilayah tersebut kehilangan kekuatan, dan pengendali vegetasi alami sehingga tak heran apabila akhirnya, ada enam kecamatan yang terdampak mulai Kecamatan Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Curugbitung, Maja dan Cimarga,” ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (15/1/2020).

“Selain itu, BNPB juga menemukan lokasi tambang emas ilegal di hulu Sungai Ciberang, Gunung Julang yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Lebakgedong,” tambahnya.

Agus menjelaskan, di sepanjang bantaran sungai dan lembah ditemukan kondisi permukiman penduduk, yang semakin padat sehingga hal tersebut sekaligus menyebabkan wilayah kerentanan terhadap bencana semakin tinggi.

Menurut catatan BNPB, terdapat 30 desa di 46 titik lokasi banjir dan longsor. Sebanyak 2.162 rumah mengalami kerusakan mulai dari kriteria rusak berat, sedang hingga ringan. Selain itu ada 24 jembatan putus, 1 kantor kecamatan rusak dan 3 kantor desa rusak.

Banjir bandang tersebut juga menyebabkan 1.392 Kepala Keluarga yang terdiri dari 5.106 jiwa mengungsi. Sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 2 dinyatakan hilang.

“Dampak banjir bandang juga terlihat hingga Waduk Karian. Dalam pantauan terdapat banyak material kayu yang terbawa arus banjir dari banyaknya kerusakan hutan,” tandasnya.(*/Di)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Mulfachri Harahap menyatakan bakal maju di Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Calon Ketua Umum. Untuk memuluskan rencananya, dia terus menggalang dukungan dari DPW.

“Kami terus berusaha menggalang dukungan dari teman-teman daerah, itu saja,” ujar Mulfachri di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Ia juga terus berkeliling melakukan sosialisasi guna menyampaikan pemikiran dan gagasan bagaimana mengelola PAN ke depan.

“Kami juga harus menumbuhkan optimisme lah bahwa Insya Allah kalau dikelola dengan baik Partai ini ke depan akan lebih baik,” kata dia.

Mulfachri mengatakan, jika terpilih menjadai Ketua Umum PAN, dirinya akan menempatkan Hanafi Rais sebagai Sekretaris Jenderal. Ia ingin membuat tradisi baru dengan mempersiapkan posisi Sekjen sebelum mencalonkan bertarung di Kongres.

“Bukan sudah disiapkan, memang kami, saya dan Hanafi Rais sudah memulai atau mencoba membangun tradisi baru, di mana pasangan ketum dan sekjen sudah kami tentukan sejak awal,”paparnya.

“Kalau dalam kongres sebelumnya, sekretaris jenderal biasanya diambil dari formatur yang dipilih dari suara terbanyak setelah ketua formatur terpilih,” imbuhnya.

Di sisi lain, Mulfachri hingga kini dia belum mengetahui jadwal definitif pelaksaan kongres PAN. Sebelumnya Ketum PAN Zulkifli Hasan menyatakan jika pelaksaan bakal dilakukan pada 12 Februari di Sulawesi Tenggara.(*/Adyt)

JAKARTA – Pemerintah berencana mencabut subsidi 3 kg alias gas melon. Kebijakan tersebut akan dilakukan mulai awal semester II-2020.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar jangan sembrono mencabut subsidi LPG 3 kilogram (kg), karena kebijakan tersebut akan berdampak luas bagi masyarakat.

“PKS pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat,” ucap Mulyanto di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Ia menambahkan PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan.

“Untuk itu kita minta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg, sehingga pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” ujar Mulyanto.

Ia menegaskan sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada “orang yang membutuhkan” dengan data by name by address yang akurat.

Kedua, lanjut dia, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.

“Kami juga berharap pada saat yang sama pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas, dan dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi,” tegas Mulyanto.

Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, di Jakarta, Selasa (14/1) mengatakan Kementerian ESDM akan mencabut subsidi elpiji 3 kg.(*/Ag)

JAKARTA – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Jakarta Musni Umar, ikut mengomentari soal curah hujan yang tinggi di Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir menyebabkan tiga wilayah kebanjiran. Yakni, di Kabupaten Barru, Pinrang dan Kota Parepare.

Meski demikian, akibat pristiwa tersebut tak membuat warganya menyeruhkan upaya mencopot Gubernur Sulawesi Selatan.

Bila di Jakarta, justru adanya kejadian bencana alam tersebut dinilai Musni, dimamfaatkan kelompok tertentu untuk menyuarakan pencopotan Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Alhamdulillah banjir hebat di tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan tdk dijadikan sarana utk buat tagar copot Gub. Sulsel. Tidak becus kerja. Kalau di DKI banjir seperti di Sulsel entah apa yg bakal terjadi pada Anies,” akun Twitter @musniumar, dikutip Senin (13/1/2020).

Musni juga menduga banjir di Jakarta digiring untuk memojokkan Anies, sehingga banyaknya kritik banjir di Jakarta disinyalir bermotif politik.

“Banjir di DKI telah digoreng utk pojokkan Anies. Patut diduga motifnya politis. Kalau banjir parah di Jateng sy pastikan tdk akan digoreng karena satu kubu,” tulis dia. (*/Tya)

JAKARTA – Praktik curang yang melibatkan penyelenggara pemilu diyakini tidak akan berhenti pada kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan hal itu bisa terjadi berulang selama sistem elektronik voting (e-voting) belum diterapkan pada pemilu.

Emrus berpandangan kualitas demokrasi Indonesia akan terus tercoreng karena ulah oknum-oknum yang berpengaruh baik dari dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri maupun para aktor politik yang haus kekuasaan.

“Persoalan ‘cawe-cawe’ di KPU Pusat dan KPU Daerah, saya berhipotesa, tidak akan berhenti sepanjang negeri ini tidak melakukan e-voting dengan menggunakan E-KTP dalam semua aktivitas kepemiluan kita, termasuk kemungkinkan pada Pilkada 2020,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Dia menambahkan sebagai negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat yang mutlak harus dijaga pihak terkait, terutama penyelenggara yaitu KPU dan peserta pemilu. Karena itu Emrus menilai kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan kejahatan yang luar biasa dalam demokrasi.

“Jadi, jika ada oknum baik sebagai individu maupun kolektif merusak kedaulatan rakyat, seperti yang diduga dilakukan oleh komisioner KPU, WS, sebagai kejahatan luar bisa dalam berdemokrasi karena ada upaya mentransaksionalkan suara rakyat dengan dana operasional mencapai 900 juta rupiah. Sangat aneh, rakyat pemilik kedaulatan, WS mendapat dana operasional ratusan juta rupiah. Menyedihkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini berharap agar Kementrian Dalam Negeri segera menyelesaikan persoalan e-KTP, setidaknya pertengahan Februari 2020. E-KTP yang dilengkapi dengan seperangkat teknologi, imbuhnya, sehingga merupakan identitas tunggal bagi pemiliknya bisa digunakan dalam semua aktivitas sosial, termasuk di dalamnya untuk e-voting pada setiap kegiatan kepemiluan.

“Jika E-KTP ini telah valid dan berfungsi maksimal untuk menyalurkan pilihan dalam suatu kepemiluan, saat itu KPU Pusat dan KPU Daerah dapat dibubarkan,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut salah satu faktor penyebab banjir di Jabodetabek adalah curah hujan yang tinggi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Agus Wibowo mengatakan, informasi curah hujan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memicu terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya.

“Bahkan curah hujan kali ini merupakan tertinggi dibanding lebih dari 1,5 abad lalu,” tegas Agus kepada wartawan, Minggu (12/1/2020).

Ia menambahkan, pintu air ini adalah pemegang kendali luapan air di Ibukota terdiri dari dua bangunan pintu air, yaitu Pintu Air Ciliwung Lama dan Pintu Air Banjir Kanal Barat (BKB).

“Sejarah Pintu Air Manggarai telah memberi peringatan kepada kita semua, bahwa banjir besar di Jakarta sudah terjadi bahkan sejak tahun 1600-an. Pintu Air Manggarai adalah saksi bisu bencana banjir Jakarta, sejak dahulu kala,” tambahnya.

Pintu ini dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Departement Waterstaat dari tahun 1920 sampai tahun 1922. Pintu air dibangun dua tahun setelah banjir besar yang melanda Batavia tahun 1918.

“Alhasil, dalam banjir-banjir besar berikutnya yang antara lain terjadi tahun 1930, 1942, 1976 hingga 1 Januari 2020, perannya tetap vital,” tuntasnya.(*/Adyt)

Agus pun merinci sejarah curah hujan dari 1,5 abad lalu.

* 1866: Curah hujan 185,1 mm/hari
* 1918: Curah hujan 125,2 mm/hari
* 1979: Curah hujan 198 mm/hari
* 1996: Curah hujan 216 mm/hari
* 2002: Curah hujan 168 mm/hari
* 2007: Curah hujan 340 mm/hari
* 2008: Curah hujan 250 mm/hari
* 2013: Curah hujan >100 mm/hari
* 2015: Curah hujan 277 mm/hari
* 2016: Curah hujan 100-150 mm/hari
* 2020: Curah hujan 377 mm/hari