Politik dan Keamanan

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut bencana banjir dan longsor di Lebak, Banten karena aktivitas tambang ilegal.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Agus Wibowo mengatakan, pihaknya telah melakukan pemantauan dari udara guna mengetahui penyebab banjir bandang dan longsor di lokasi.

“Maraknya alih fungsi lahan menjadi jenis tanaman musiman menyebabkan wilayah tersebut kehilangan kekuatan, dan pengendali vegetasi alami sehingga tak heran apabila akhirnya, ada enam kecamatan yang terdampak mulai Kecamatan Sajira, Cipanas, Lebakgedong, Curugbitung, Maja dan Cimarga,” ujar Agus dalam keterangannya, Rabu (15/1/2020).

“Selain itu, BNPB juga menemukan lokasi tambang emas ilegal di hulu Sungai Ciberang, Gunung Julang yang masuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Lebakgedong,” tambahnya.

Agus menjelaskan, di sepanjang bantaran sungai dan lembah ditemukan kondisi permukiman penduduk, yang semakin padat sehingga hal tersebut sekaligus menyebabkan wilayah kerentanan terhadap bencana semakin tinggi.

Menurut catatan BNPB, terdapat 30 desa di 46 titik lokasi banjir dan longsor. Sebanyak 2.162 rumah mengalami kerusakan mulai dari kriteria rusak berat, sedang hingga ringan. Selain itu ada 24 jembatan putus, 1 kantor kecamatan rusak dan 3 kantor desa rusak.

Banjir bandang tersebut juga menyebabkan 1.392 Kepala Keluarga yang terdiri dari 5.106 jiwa mengungsi. Sebanyak 9 orang meninggal dunia dan 2 dinyatakan hilang.

“Dampak banjir bandang juga terlihat hingga Waduk Karian. Dalam pantauan terdapat banyak material kayu yang terbawa arus banjir dari banyaknya kerusakan hutan,” tandasnya.(*/Di)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) Mulfachri Harahap menyatakan bakal maju di Kongres Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai Calon Ketua Umum. Untuk memuluskan rencananya, dia terus menggalang dukungan dari DPW.

“Kami terus berusaha menggalang dukungan dari teman-teman daerah, itu saja,” ujar Mulfachri di Kompelks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/1/2020).
Ia juga terus berkeliling melakukan sosialisasi guna menyampaikan pemikiran dan gagasan bagaimana mengelola PAN ke depan.

“Kami juga harus menumbuhkan optimisme lah bahwa Insya Allah kalau dikelola dengan baik Partai ini ke depan akan lebih baik,” kata dia.

Mulfachri mengatakan, jika terpilih menjadai Ketua Umum PAN, dirinya akan menempatkan Hanafi Rais sebagai Sekretaris Jenderal. Ia ingin membuat tradisi baru dengan mempersiapkan posisi Sekjen sebelum mencalonkan bertarung di Kongres.

“Bukan sudah disiapkan, memang kami, saya dan Hanafi Rais sudah memulai atau mencoba membangun tradisi baru, di mana pasangan ketum dan sekjen sudah kami tentukan sejak awal,”paparnya.

“Kalau dalam kongres sebelumnya, sekretaris jenderal biasanya diambil dari formatur yang dipilih dari suara terbanyak setelah ketua formatur terpilih,” imbuhnya.

Di sisi lain, Mulfachri hingga kini dia belum mengetahui jadwal definitif pelaksaan kongres PAN. Sebelumnya Ketum PAN Zulkifli Hasan menyatakan jika pelaksaan bakal dilakukan pada 12 Februari di Sulawesi Tenggara.(*/Adyt)

JAKARTA – Pemerintah berencana mencabut subsidi 3 kg alias gas melon. Kebijakan tersebut akan dilakukan mulai awal semester II-2020.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto mengingatkan pemerintah agar jangan sembrono mencabut subsidi LPG 3 kilogram (kg), karena kebijakan tersebut akan berdampak luas bagi masyarakat.

“PKS pada dasarnya memaklumi rencana kebijakan tersebut. Asalkan pada saat yang sama pemerintah menyediakan kompensasi langsung kepada masyarakat,” ucap Mulyanto di Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Ia menambahkan PKS sepakat bahwa subsidi diberikan kepada masyarakat miskin yang membutuhkan, bukan pada komoditas yang disalurkan.

“Untuk itu kita minta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM menghitung secara cermat besaran jumlah masyarakat miskin calon penerima kompensasi pencabutan subsidi LPG 3 kg, sehingga pemberian kompensasi tersebut lebih tepat sasaran,” ujar Mulyanto.

Ia menegaskan sedikitnya ada dua hal yang perlu diperhatikan pemerintah dalam pendistribusian kompensasi penarikan subsidi LPG 3 kg. Pertama, kompensasi diberikan kepada “orang yang membutuhkan” dengan data by name by address yang akurat.

Kedua, lanjut dia, kelebihan anggaran subsidi LPG 3 kg dapat dialihkan untuk subsidi listrik sehingga harga listrik untuk golongan rumah tangga tidak mampu 900 VA tidak naik.

“Kami juga berharap pada saat yang sama pemerintah gencar mengembangkan jaringan gas alam. Agar kebutuhan gas yang murah bagi masyarakat tetap terpenuhi. Ini akan mengurangi secara signifikan ketergantungan kita pada impor gas, dan dengan demikian defisit transaksi berjalan dan penggerusan devisa karena impor LPG dapat dikurangi,” tegas Mulyanto.

Sebelumnya Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto, di Jakarta, Selasa (14/1) mengatakan Kementerian ESDM akan mencabut subsidi elpiji 3 kg.(*/Ag)

JAKARTA – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC), Jakarta Musni Umar, ikut mengomentari soal curah hujan yang tinggi di Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir menyebabkan tiga wilayah kebanjiran. Yakni, di Kabupaten Barru, Pinrang dan Kota Parepare.

Meski demikian, akibat pristiwa tersebut tak membuat warganya menyeruhkan upaya mencopot Gubernur Sulawesi Selatan.

Bila di Jakarta, justru adanya kejadian bencana alam tersebut dinilai Musni, dimamfaatkan kelompok tertentu untuk menyuarakan pencopotan Anies Baswedan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

“Alhamdulillah banjir hebat di tiga Kabupaten di Sulawesi Selatan tdk dijadikan sarana utk buat tagar copot Gub. Sulsel. Tidak becus kerja. Kalau di DKI banjir seperti di Sulsel entah apa yg bakal terjadi pada Anies,” akun Twitter @musniumar, dikutip Senin (13/1/2020).

Musni juga menduga banjir di Jakarta digiring untuk memojokkan Anies, sehingga banyaknya kritik banjir di Jakarta disinyalir bermotif politik.

“Banjir di DKI telah digoreng utk pojokkan Anies. Patut diduga motifnya politis. Kalau banjir parah di Jateng sy pastikan tdk akan digoreng karena satu kubu,” tulis dia. (*/Tya)

JAKARTA – Praktik curang yang melibatkan penyelenggara pemilu diyakini tidak akan berhenti pada kasus suap terhadap Komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan hal itu bisa terjadi berulang selama sistem elektronik voting (e-voting) belum diterapkan pada pemilu.

Emrus berpandangan kualitas demokrasi Indonesia akan terus tercoreng karena ulah oknum-oknum yang berpengaruh baik dari dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sendiri maupun para aktor politik yang haus kekuasaan.

“Persoalan ‘cawe-cawe’ di KPU Pusat dan KPU Daerah, saya berhipotesa, tidak akan berhenti sepanjang negeri ini tidak melakukan e-voting dengan menggunakan E-KTP dalam semua aktivitas kepemiluan kita, termasuk kemungkinkan pada Pilkada 2020,” ujarnya kepada wartawan, Senin (13/1/2020).

Dia menambahkan sebagai negara demokrasi, kedaulatan ada di tangan rakyat yang mutlak harus dijaga pihak terkait, terutama penyelenggara yaitu KPU dan peserta pemilu. Karena itu Emrus menilai kasus dugaan suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan merupakan kejahatan yang luar biasa dalam demokrasi.

“Jadi, jika ada oknum baik sebagai individu maupun kolektif merusak kedaulatan rakyat, seperti yang diduga dilakukan oleh komisioner KPU, WS, sebagai kejahatan luar bisa dalam berdemokrasi karena ada upaya mentransaksionalkan suara rakyat dengan dana operasional mencapai 900 juta rupiah. Sangat aneh, rakyat pemilik kedaulatan, WS mendapat dana operasional ratusan juta rupiah. Menyedihkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan ini berharap agar Kementrian Dalam Negeri segera menyelesaikan persoalan e-KTP, setidaknya pertengahan Februari 2020. E-KTP yang dilengkapi dengan seperangkat teknologi, imbuhnya, sehingga merupakan identitas tunggal bagi pemiliknya bisa digunakan dalam semua aktivitas sosial, termasuk di dalamnya untuk e-voting pada setiap kegiatan kepemiluan.

“Jika E-KTP ini telah valid dan berfungsi maksimal untuk menyalurkan pilihan dalam suatu kepemiluan, saat itu KPU Pusat dan KPU Daerah dapat dibubarkan,” tandasnya. (*/Adyt)

JAKARTA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut salah satu faktor penyebab banjir di Jabodetabek adalah curah hujan yang tinggi.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Agus Wibowo mengatakan, informasi curah hujan yang disampaikan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memicu terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya.

“Bahkan curah hujan kali ini merupakan tertinggi dibanding lebih dari 1,5 abad lalu,” tegas Agus kepada wartawan, Minggu (12/1/2020).

Ia menambahkan, pintu air ini adalah pemegang kendali luapan air di Ibukota terdiri dari dua bangunan pintu air, yaitu Pintu Air Ciliwung Lama dan Pintu Air Banjir Kanal Barat (BKB).

“Sejarah Pintu Air Manggarai telah memberi peringatan kepada kita semua, bahwa banjir besar di Jakarta sudah terjadi bahkan sejak tahun 1600-an. Pintu Air Manggarai adalah saksi bisu bencana banjir Jakarta, sejak dahulu kala,” tambahnya.

Pintu ini dibangun oleh Pemerintah Hindia Belanda, dalam hal ini Departement Waterstaat dari tahun 1920 sampai tahun 1922. Pintu air dibangun dua tahun setelah banjir besar yang melanda Batavia tahun 1918.

“Alhasil, dalam banjir-banjir besar berikutnya yang antara lain terjadi tahun 1930, 1942, 1976 hingga 1 Januari 2020, perannya tetap vital,” tuntasnya.(*/Adyt)

Agus pun merinci sejarah curah hujan dari 1,5 abad lalu.

* 1866: Curah hujan 185,1 mm/hari
* 1918: Curah hujan 125,2 mm/hari
* 1979: Curah hujan 198 mm/hari
* 1996: Curah hujan 216 mm/hari
* 2002: Curah hujan 168 mm/hari
* 2007: Curah hujan 340 mm/hari
* 2008: Curah hujan 250 mm/hari
* 2013: Curah hujan >100 mm/hari
* 2015: Curah hujan 277 mm/hari
* 2016: Curah hujan 100-150 mm/hari
* 2020: Curah hujan 377 mm/hari

BANTUL – Partai Golkar terus berusaha menjadi parpol yang bisa diterima semua kalangan. Kali ini 600 kader muda milenial Golkar DIY digembleng untuk pengkaderan parpol yang sempat berjaya di era orde baru tersebut.

Politisi senior Golkar, Gandung Pardiman mengatakan, saat ini Golkar terus berbenah dan siap mengembalikan kejayaan. Bahkan kaum muda milenial mulai tertarik untuk bergabung guna kemenangan parpol.

“Ini bukti bahwa Golkar bisa diterima golongan milenial,” tandasnya saat Pengkaderan Fungsional Pemuda Golkar Milenial di Grha Gandung Pardiman Center (GPC) di Bantul, Minggu (12/1/2020).

Dijelaskannya, setiap generasi memiliki perbedaan gaya sesuai dengan eranya. Begitu juga dengan tantangan yang dihadapi. “Setiap generasi akan memiliki tantangan tersendiri dan saat ini tantangan teknologi komunikasi menjadi hal penting,” kata anggota Komisi VII DPR ini. Untuk itu kader milenial Golkar wajib menguasai teknologi informasi. Hal ini penting untuk menjawab tantangan zaman digital dan juga revolusi industri 4.0.

Ketua panitia pengkaderan, Syarif Guska Laksana mengemukakan sebanyak 600 kader milenial hadir dalam agenda pengkaderan kali ini. Para pemuda tersebut berasal generasi muda Golkar dari semua kabupaten/kota se-DIY. “Generasi muda milenial memang harus mendapatkan pendidikan politik, harus mampu memahami politik dengan benar. Ini menjadi bekal utama kader muda Golkar,” ulasnya.

Dilanjutkannya, sebuah pemahaman politik yang harus ditanamkan bahwa menjadi pemimpin bukanlah hal instan. Namun diperlukan proses panjang dan berjenjang. “Pemuda Golkar harus paham. Hal ini bukanlah perkara mudah, harus melewati sistem yang ada di partai politik,” tandasnya.

Dalam agenda tersebut juga menghadirkan pengamat politik UGM Arie Sujito. Menurut Arie, politik adalah seni memahami kekuasaan. Dengan kemajuan politik saat ini membutuhkan peran anak muda atau generasi muda .

Oleh karena itu saat ini penting bagi partai politik termasuk Golkar melakukan pendidikan politik bagi generasi muda. “Ini penting agar mampu memiliki nilai positif dalam memahami peran dan fungsi partai politik,” ujarnya

Arie melanjutkan memperjuangkan demokrasi tidak hanya sekedar pemilu yang sukses saja. Namun lebih dari itu, harus berhasil menyejahterakan rakyat.

“Partai politik menjadi salah satu pilar demokrasi, jika kita percaya demokrasi maka kita harus membangun partai politik. Generasi milenial harus dihadapkan pada politik yang humanis dan toleransi yang kuat, sehingga konsep politik yang tumbuh adalah politik yang humanis dan toleransi. generasi milenial harus hadir baik itu sebagai subjek dan objek politik,” tandasnya.(*/D Tom)

JAKARTA – Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengakui dirinya menandatangani surat permohonan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.Dalam surat tersebut, Harun Masiku menggantikan posisi anggota DPR RI Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Demikian disampaikan Hasto di sela Rakernas I dan HUT PDIP ke-47 di Jiexpo Kemayoran, Minggu (12/1/2020).

“Kalau tanda tangannya betul. Karena itu sudah dilakukan secara legal,” kata Hasto.Hasto menyatakan, bahwa penandatanganan surat PAW itu memang adalah tugas sekjen parpol.

Di sisi lain, Hasto menilai PDIP menjadi korban framing dalam kasus tersebut.

Terkait PAW, jelasnya, merupakan kedaulatan penuh partai dan sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Karena itu ia menegaskan bahwa tidak ada yang salah jika PDIP mengajukan Harun Masiku.“Itu merupakan bagian dari kedaulatan partai politik,” kata Hasto.

Politisi asal Yogyakarta itu juga menyatakan bahwa pengajuan PAW itu telah disampaikan tapi ditolak KPU pada 7 Januari 2020.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Wanita Persatuan Pembangunan (WPP) memberikan bantuan kepada korban banjir di Jalan Kapuk Muara RW 05, Penjaringan Jakarta Utara, Jumat (10/1/2020).

Bantuan yang diberikan di antaranya paket sembako, mi instan, matras, obat-obatan dan lainnya.

Ketua WPP PPP Wardatul Asriah menyebut walaupun banjir sudah surut, namun korban banjir masih membutuhkan sejumlah bantuan. Banyak barang kebutuhan rumah tangga yang belum bisa dipakai, seperti kasur dan lainnya. Bantuan makanan juga diperlukan di sejumlah titik.

“Kami datang ke Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara karena ini merupakan salah satu daerah yang mengalami banjir cukup besar beberapa waktu lalu. Sejumlah bantuan yang kami bawa diharapkan bisa meringankan beban korban,” tutur perempuan yang biasa disapa Indah ini.

Indah mengimbau para korban banjir untuk mewaspadai munculnya penyakit pascabanjir seperti penyakit kulit, cacar, pencernaan dan lainnya.

“Penyakit pascabanjir itu terutama bisa menyerang para balita dan anak-anak. Makanya, mari kita jaga lingkungan bersama-sama. Jaga kebersihan agar kita tetap sehat,” tutur perempuan yang biasa disapa Indah ini.

Indah menyebut pihaknya akan terus memberikan bantuan ke beberapa tempat yang menjadi lokasi banjir di Jabodetabek.Dana bantuan yang diberikan kepada korban selain berasal dari anggota WPP yang juga berasal dari para fungsionaris PPP.(*/Nia)

JAKARTA – Pemerintah akan membangun pangkalan militer di sejumlah wilayah. Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengatakan salah satunya akan dibangun di Natuna, Kepulauan Riau.

“Wah tidak hanya di Natuna kita mau bikin pangkalan. di Natuna, di Indonesia timur di beberapa tempat,” kata Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Tak hanya di Natuna, pangkalan militer juga akan dibangun di wilayah timur Indonesia. Namun, Prabowo enggan menjelaskan di mana saja wilayah yang akan dibangun pangkalan militer tersebut.

“Ya saya bilang kita akan bangun pangkalan tidak hanya di Natuna. Di beberapa tempat strategis seluruh Indonesia,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Menko Polhukam Mahfud Md. Mahfud mengatakan rencana pembangunan pangkalan laut ini juga sudah dibahas dengan menteri terkait, seperti Kepala Bappenas Suharso Monoarfa.

“Menteri Pertahanan sudah punya rencana-rencana ini. Bappenas mau membangun pangkalan angkatan laut ini rasanya membangun pangkalan angkatan laut di Natuna kata tadi Pak Suharso Monoarfa bicara ke saya. Oh bagus juga saya bilang. Biar hidup di sana,” kata Mahfud.(*/Ag)