Politik dan Keamanan

JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Istiono berpesan pada seluruh jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Indonesia dalam pelaksaan hari terakhir Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas tahun 2020.

“Kita juga mesti kembali kepada jati diri kita. Ingatkan anggota-anggota, bahwa sejak awal kita menjadi polisi. Maka sejak pagi, sudah ditancapkan nilai-nilai Tribrata pada diri kita. Jangan sampai lupa, dari kepala, dada, perut, hingga kaki kita ada Tribrata semua,” kata Istiono, Jumat (14/2/2020).

Istiono mengaku bangga terhadap jajarannya, khususnya kepada panitia dan tuan rumah pelaksanaan Rakernis yang di gelar di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan, mulai 11 hingga 13 Februari 2020.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah kita lakukan rakernis di Pusdiklantas, dan kalian harus bangga. Karena ini salah satu tempat yang telah membesarkan kita semua,” ujar Istiono.

Menurutnya, pelayanan yang sudah ke sistem digital seperti ETLE, IRSMS, ERI, Cyber Cops, Smart Management, Smart City, Big Data, ini adalah program pelayanan masa depan kepolisian yang harus ditempuh dan dilakukan bersama-sama.

“PR masih panjang, dan kalianlah yang nanti mewarnai dan mengembangkan semuanya ke depan,” ucap dia.

Dirinya juga kembali mengingatkan pesan Kapolri saat membuka Rakernis, bahwa membangun perubahan pelayanan yang prima titik beratnya adalah masalah reformasi kultural.

“Reformasi kultural itu kita harus berbenah. Tentang pelayanan publik kita itu harus bagus, kinerja kita harus baik, tidak banyak komplain dari masyarakat, kita harus membuat trust, kepercayaan publik dengan kerja keras, dan komitmen moral,” papar dia.

Istiono melanjutkan, ada penegasan dari Kapolri, jangan sampai ada lagi Kapolres apalagi Dirlantas yang dicopot karena bekerja main-main.

“Saya ingat di bulan Desember, kita bersama-sama membuat deklarasi komitmen moral untuk pelayanan SIM dan BPKB serta barang bukti. Saya meminta tolong hal itu dilaksanakan,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Kapolri Jendral Idham Azis memimpin rapor kenaikan pangkat 42 perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak dua dari 42 pati yang naik pangkat adalah polisi wanita atau polwan.

Kedua polisi wanita itu adalah mantan Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sri Handayani yang meraih pangkat Irjen. Satu lagi, Apriastini Bakti Bugiansri meraih pangkat Brigjen.

Dalam sambutannya, Idham menuturkan kenaikan pangkat polwan sebagai bentuk kesetaraan yang sama dengan Polisi Lelaki.

“Jangan salah kalau 2-3 bulan ke depan ada Polwan yang mungkin saya angkat jadi Kapolda,” katanya dalam sambutannya di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamis (14/2/2020).

Dengan adanya kesetaraan di Korps Bhayangkara, Idham menegaskan tidak akan memberikan ruang kepada personel yang nakal untuk mencari pangkat dengan tidak memiliki prestasi yang jelas.

“Agar siapa yang terbaik dia yang naik, bukan dengan kasak-kusuk, bukan dengan cara ‘menghadap’, bekerjalah yang terbaik. Karena kalau kalian bekerja terbaik, organisasi yang akan mencari kalian,” tuturnya.

Hal ini dibuktikan dari ke-42 Pati Polri mendapatkan kenaikan pangkat lantaran prestasinya yang patut diapresiasi, bukan karena kedekatan secara emosional.

“Tidak ada satupun yang ketemu saya, tidak ada satupun juga yang WA (WhatsApp) saya, semua melalui mekanisme wanjak, ada yang KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa). Itu juga karena prestasinya,” kata Idham.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal membeberkan bahwa institusi kepolisian memberikan hak yang sama bagi Polwan untuk tetap bisa merintis jenjang karier sampai ke atas.“Kan sudah terbukti ada bintang 2 yang belum bintang 3 saja,” paparnya.(*/Ridz)

PEKANBARU – Sesuai dengan informasi atau prediksi dari BMKG, bahwa musim kemarau tahun 2020 ini cukup panjang dimulai sejak pertengahan Maret sampai dengan bulan Oktober, berpotensi terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang disebabkan oleh faktor manusia dan alam.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto di hadapan 149 peserta Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor Karhutla) jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Provinsi Riau, bertempat di Gedung Daerah Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (12/2/2020).

Panglima TNI mengingatkan dengan adanya kemarau yang panjang apabila tidak segera menyiapkan dan mengantisipasi, maka potensinya sangat kuat untuk bisa terjadi kebakaran hutan.

Beberapa upaya yang sudah disiapkan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 di Riau, yaitu sudah adanya Posko Terpadu yang akan menerima dan memberikan informasi-informasi Karhutla di lapangan.

Adanya jaringan yang bagus antar komponen masyarakat, akan terjadi sinergi sampai ke daerah-daerah, sehingga setiap ada api pasti langsung bisa dipadamkan oleh unsur masyarakat, mahasiswa, ormas-ormas termasuk satuan-satuan komponen masyarakat lainnya. Bukan hanya TNI dan Polri saja yang memiliki kewajiban untuk memadamkan api, tapi kewajiban seluruh lapisan masyarakat.

Panglima TNI mengatakan akan menyebarkan kekuatan-kekuatan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mencegah oknum yang akan melakukan pembakaran. TNI-Polri juga akan melakukan patroli rutin melalui udara dan di darat dalam rangka pengamanan jangan sampai terjadi kebakaran akibat ulah manusia.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa serta upaya yang kuat untuk menghalau agar kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini bisa ditekan sampai 0 %. Itu adalah upaya yang kita lakukan, paling tidak jangan sampai masyarakat di Provinsi Riau terganggu karena menghisap asap.

Di akhir pengarahannya, Panglima TNI menghimbau para tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat sekalian bersinergi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini dengan dua kegiatan.(*/Gint)

Pertama, penegakan hukum dan kedua adalah bagaimana caranya mencegah terjadinya kebakaran hutan. Untuk itu, mari sama-sama berniat menyelamatkan hutan dan bumi demi masa depan cucu-cucu generasi penerus bangsa. (ril/win)

JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengakui alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menjaga perairan Indonesia masih kurang. Karena itu, ke depan dirinya akan meningkatkan kemampuan peralatan tersebut.

“Dan yang terakhir saya akan meningkatkan peralatan. Dan tentunya yang ditanyakan teman-teman masalah alutsista. Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku Kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya,” kata Aan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Aan menuturkan, adanya kekurangan pada alutsista akan diganti dengan kehadiran fisik yang lebih sinergis, semisal di daerah rawan seperti Natuna Utara.

“Minggu ini saya akan menghadap ke beberapa kementerian, beberapa menteri yang terkait dengan tugas saya. Minggu depan saya akan ke Natuna, nanti saya ajak teman-teman,” jelas dia.

Mantan Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf TNI AL (KSAL) ini berujar, pihaknya akan menjawab tantangan global maritim di seluruh perairan Indonesia. Aan akan mensinergikan semua kekuatan yang ada demi menjaga lautan. Sinergi itu bisa direalisasikan apabila Omnibus Law keamanan laut sudah rampung.

“Sesuai dengan UU yang ada, nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi pak Jokowi sudah bilang masalah Omnibus Law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama,” jelas Aan.

Terkait dengan penebalan kekuatan di Natuna, Aan bakal meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bakamla. Pasalnya, SDM yang ada di institusinya berasal dari satuan berbeda-beda. Misalnya saja dari TNI AL, Polri, TNI AD, TNI AU, Kejaksaan, dan PNS.

“Saya mau membuat standarisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla mereka pengetahuan contoh tentang hukum laut, tentang hukum Internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua,” ucap Aan.

Aan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan untuk menjabat posisi Kabakamla menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiqoerrochman yang memasuki masa pensiun. Pengangkatan Aan sebagai Kabakamla berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2020.

“Mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, dan tentunya juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang sudah mempercayakan amanah ini kepada saya,” tandasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya menindak tegas pelaku intoleransi. Hal itu dikatakannya merespons peristiwa penolakan renovasi gereja di Kabupaten Karimun, Riau, serta perusakan musala di Minahasa Utara.

“Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Jokowi tidak ingin praktik intoleransi terus terjadi. Pemerintah daerah (Pemda) semestinya bisa menyelesaikan polemik ini. Namun, Kepala Negara melihat tidak ada pergerakan dari para punggawa di daerah.

Dengan begitu, pemerintah pusat mesti turun tangan.

“Jangan sampai intoleransi ada. Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan kapolri tegas ini harus diselesaikan,” jelasnya.

“Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain,” sambung Jokowi.

Konstitusi, kata Jokowi, telah menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Karena itu, hal tersebut mesti dilindungi.

“Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi II DPR menetapkan I Dewa Wiarsa Raka Sandi sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Wahyu Setiawan lewat Pengganti Antar Waktu (PAW).

Wahyu mundur dari KPU setelah terjerat kasus suap yang melibatkan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. Kasus tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dipilihnya Sandi menggantikan Wahyu sudah sesuai aturan. Saat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) komisioner KPU pada 2017 silam, Sandi mendapat peringkat delapan dengan 21 poin.

Sementara di atasnya ada Pramono Ubadi Tanthowi (55) Wahyu Setiawan (55), Ilham Saputra (54), Hasyim Asy’ari (54), Viryan (52), Evi Novida Ginting Manik (48), dan Arief Budiman (30) yang menjabat sebagai Komisioner KPU 2017-2022.

”Sesuai undang-undang yang diikutkan fit and proper test ini kan 14 orang, kemudian diranking menjadi tujuh komisioner yang menjabat. Ketika ada kejadian seperti ini, yang menggantikan ya ranking setelahnya. Jadi penetapan I Dewa tidak ada kendala,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

I Dewa Wiarsa Raka Sandi adalah mantan Ketua KPU Bali dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali.

Doli berharap, masuknya Sandi bisa semakin mengakselerasikan kinerja KPU yang kini tengah mempersiapkan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serenak 2020.

Kasus Wahyu hendaknya juga jadi cerminan bagi komisioner KPU saat ini untuk berhati-hati dan senantiasa menjaga integritas. Jika hal seperti ini berulang bukan tidak mungkin akan berimbas pada penyelenggaraan Pemilu ke depan.

”Kita tidak mau tindakan oknum ini merusak institusi bahkan penyelenggaraannya. Kita kan berharap tingkat partisipasi publik tinggi seperti Pemilu kemarin mencapai 80 persen. Kalau ini berlarut-larut akan membuat publik tidak percaya pada penyelenggaraan Pilkada. Jadi, mari sama-sama bangun lagi pemulihan citra KPU,” ucap dia.

Setelah ditetapkan di Komisi II, nama Sandi segera dikirimkan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada presiden untuk kemudian dikeluarkan keputusan presiden (Keppres) pelantikan Sandi.

”Kami berharap pimpinan DPR bisa segera mengirimkan surat ke pemerintah untuk segera melakukan proses pergantian,” kata dia.
I Dewa Wiarsa Raka Sandi adalah mantan Ketua KPU Bali dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali.(*/Adyt)

KENDARI – Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali terpilih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025. Hal ini berdasarkan hasil rekapitulasi suara pemilihan pada Kongres V PAN, di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/2) malam.

Mantan Ketua MPR RI ini menang dengan jumlah 331 suara dari 563 total suara sah pada kongres tersebut.

Berbeda dengan lawan beratnya, yaitu Mulfachri Harahap, hanya mendapatkan 225 suara. Dirinya kalah 106 suara dari Zulkifli Hasan.

Sementara itu, calon ketua lainnya, Dradjad Wibowo hanya mendapatkan 6 suara. Kemudian jumlah suara yang tidak sah ada tiga. Dengan kemenangan ini Zulkifli Hasan akan menakhodai kembali PAN selama 5 tahun kedepan periode 2020-2025.

Sebelumnya, kongres tersebut berlangsung menegangkan, karena sempat ricuh baik di dalam ruang kongres maupun di luar hotel tempat kongres tersebut. Dimana, kubu antara Zulkifli Hasan dan Mulfachri Harahap sempat terjadi cekcok dan pergesekan fisik. Akibatnya terdapat berapa peserta kongres dari kubu Mulfachri Harahap mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit.

Namun seiring berjalannya waktu, proses pemilihan ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) periode 2020-2025 kembali berjalan kondusif, meskipun sebelumnya terjadi kericuhan.

Pemilihan yang dilaksanakan di hotel Clarion, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa, ini hanya diikuti tiga calon ketua umum, yakni Zulkifli Hasan, Drajad Wibowo dan Mulfachri Harahap.

Sementara itu, calon ketua umum, Asman Abnur memilih untuk mundur dari pemilihan ketua umum dengan pertimbangan menjaga kekompakan dan mengarahkan dukungannya ke petahana, yakni Zulkifli Hasan.

Dalam proses pemilihan, setiap voters atau yang berhak menyalurkan suaranya yakni Ketua DPW dan DPD. Dimana saat pemilihan masing-masing DPW dan DPD dipanggil satu persatu dan diverikasi terlebih dahulu sebelum melakukan pemilihan.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah (SC) Kongres V PAN Eddy Soeparno mengatakan proses pemilihan Ketua Umum PAN periode 2020-2025 dipercepat karena terjadi dinamika yang berujung bentrokan fisik. “Tadi rapat sempat diskors karena tidak terlalu kondusif lalu kami memutuskan untuk membuka skors dan langsung mengubah tatib dengan mengajukan agenda pemilihan caketum yang tadinya agenda keenam menjadi agenda pertama,” kata Edd direna Kongres V PAN.

Eddy menjelaskan, diperkirakan sebelum magrib proses pemilihan telah selesai sehingga Rabu (12/2) hanya melakukan pembahasan-pembahasan di komisi-komisi tentang AD/ART, program-program kerja dan lain-lain.

Eddy juga mengatakan dari 590 pemilih dalam pemilihan Ketua Umum PAN tersebut, namun ada 22 DPD PAN yang memiliki sengketa kepengurusan sehingga diputuskan dibekukan kepesertaannya.

Langkah itu menurut dia untuk menghindari proses pemilihan berkutat pada sengketa dan berujung pada tindakan hukum dalam bentuk gugatan, atau lain-lain di kemudian hari.(*/Ag)

KENDARI  – Kongres V Partai Amanat Nasional (PAN) berlangsung ricuh. Kursi peserta kongres berterbangan dalam kericuhan tersebut.

Dalam video yang beredar nampak antar pendukung Caketum PAN Ricuh. Kursi-kursi yang seharusnya menjadi tempat duduk para Voters justru menjadi bahan untuk melempar ke arah pendukung lainnya.

Keributan terjadi di arena Kongres PAN di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra), Selasa (11/2/2020). Massa meminta steering committee atau panitia pengarah Kongres PAN agar menutup pendaftaran peserta kongres.

Hentikan pendaftaran!” teriak salah seorang yang naik ke lantai 2 hotel.

Suara seperti barang dibanting juga terdengar. Sesaat kemudian aparat kepolisian yang berjaga di hotel tersebut mengamankan situasi.

Sejumlah peserta kongres mengalami luka-luka akibat kericuhan tersebut. Saat ini polisi masih menjaga ketat jalannya kongres PAN.(*/Ag)

JAKARTA – Kepolisian Republik Indonesia bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat penerbitan SIM, STNK dan BPKB dilakukan oleh Polri. Kesepatan itu sekaligus membantah wacana yang berkembang penerbitan surat kendaraan tersebut akan diambil alih Kemenhub.

“Saya sudah duduk bicara ketika ratas dengan Menhub Budi Karya. Intinya tidak ada wacana itu dan pengelolaan SIM, STNK dan BPKB di tangan Polri,” kata Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (11/2/2020).

Mantan Kapolda Metro Jaya ini mengakui memang ada wacana dari Kemenhub untuk mengambil dua peran. Satu peran di terminal kedua jembatan timbang. Tapi, kata dia, pihaknya akan duduk bersama membangun komunikasi apakah akan dituangkan dalam peraturan pemerintah (PP) atau perubahan UU. “Kami sudah siapkan tim kajian untuk duduk bersama,” ungkapnya.

Menhub Budi Karya sebelumnya mengatakan, wacana tersebut seharusnya tak dilakukan. Pasalnya, pengelolaan SIM, STNK dan BPKB sudah terstruktur baik oleh Kepolisian RI.

“Lebih bagus yang punya kelembagaan, kalau di daerah saya enggak punya lembaga, menjadi tidak efisien membuat lembaga baru di sana tentang efisiensi dan kompetensi,” ujar Budi Karya di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (7/2/2020).

Dalam hal ini, Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II ini justru meminta bantuan dalam memantau jembatan timbang hingga terminal. Sehingga, jika terjadi pelanggaran bisa langsung ditindak.

“Saya sudah konsultasi dengan Kapolri saya minta tolong di jembatan timbang terminal kami memiliki keamanan dengan polisi karena di situ kami melakukan law enforcement tentunya nanti diback up oleh polisi supaya jangan mengganggu tim dari Polri. Dua tempat aja terminal dan jembatan timbang,” ucapnya.

Seperti diketahui, revisi Undang-Undang (RUU) No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas 2020. Dalam pembahasan itu berkembang wacana pengalihan penerbitan surat-surat tersebut.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menilai wacana pengalihan penerbitan SIM, STNK dan BPKB dari Polri ke Kemenhub dinilai kurang tepat. Pasalnya, kewenangan penerbitan tersbut sedianya berada dibawah institusi kepolisian. “Sudah benar kok Polri pegang semua komando tersebut,” ujar Sahroni.

Legislator Partai Nasdem ini sepakat penerbitan SIM, STNK hingga BPKB lebih baik di bawah kewenangan Polri. Sebab, mereka lebih berpengalaman dari Kemenhub jika wacana tersebut digulirkan.

“Kemenhub sudah bicara itu tugas polisi. Saya sangat sependapat, sesuai tupoksinya,”pungkasnya. (*/Tub)

JAKARTA – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Danjen Akademi TNI dari Laksdya TNI Aan Kurnia kepada Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono dan Asops Panglima TNI dari Letjen TNI Ganip Warsito kepada Mayjen TNI Arios Tiopan Aritonang.

Upacara serah terima jabatan itu berlangsung di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (10/2/2020).

Panglima TNI dalam sambutannya menyampaikan bahwa peran Akademi TNI untuk membentuk perwira TNI yang berkualitas dan memiliki potensi pengembangan yang luas dan positif.

“Para perwira TNI tersebut nantinya akan diisi dengan pengalaman melalui berbagai tugas serta pengetahuan dan keterampilan melalui berbagai jenjang pendidikan dan latihan sebagai pemimpin-pemimpin TNI di masa mendatang,” kata Marsekal Hadi.

Ke depan, lanjut dia, TNI akan menghadapi spektrum ancaman yang jauh lebih kompleks dan mungkin belum terbayangkan saat ini.
Dalam bidang operasi, Panglima TNI mengatakan bahwa operasi yang dilaksanakan oleh TNI harus lebih bersifat multidimensi.

“Saat ini sulit ditemukan operasi yang tidak membutuhkan ataupun terkait dengan lintas matra dan bahkan lintas kementerian dan lembaga. Konsep operasi tersebut harus mampu menjawab bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh semua pihak yang terkait, tentunya hal ini akan semakin mudah dengan adanya Kogabwilhan TNI yang telah mulai operasional,” tuturnya.

Mantan Irjen Kemhan ini mengingatkan bahwa upaya mewujudkan TNI yang profesional, modern, dan tangguh memerlukan pemahaman yang utuh dan konsistensi pelaksanaan program yang telah ditetapkan.

Rapim TNI menjadi titik tolak melaksanakan program-program tahun 2020 dengan melihat evaluasi program yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.

Program-program tersebut telah dirumuskan dengan proyeksi TNI harus dapat melaksanakan tugas pokoknya dihadapkan pada perkembangan lingkungan strategis serta spektrum ancaman yang kian kompleks.

Program tersebut telah dicanangkan oleh Panglima TNI dan masuk dalam 11 program prioritas sejak tahun 2017. Untuk memenuhi 11 program prioritas tersebut dibutuhkan upaya yang lebih intensif seperti penyempurnaan organisasi, peningkatan kualitas prajurit dan sistem manajemen pengelolaannya, pengembangan sistem operasi tri matra terpadu, penguatan diplomasi militer, pembangunan ketiga matra dan seterusnya harus dicermati agar berjalan secara maksimal.

Dalam acara sertijab tersebut, pejabat baru melakukan penandatanganan Pakta Integritas dan Berita Acara Serah Terima Jabatan, dilanjutkan dengan Pengambilan Sumpah Jabatan yang dipimpin langsung oleh Panglima TNI.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di akhir sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas dedikasi, loyalitas dan pengabdian Letjen TNI Ganip Warsito dan Laksdya TNI Aan Kurnia.

Selanjutnya, Laksdya TNI Aan Kurnia menjabat sebagai Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), sementara Letjen TNI Ganip Warsito menjabat sebagai Pangkogabwilhan III. (*/Ag)