Politik dan Keamanan

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Fahcrul Razi mengungkapkan pihaknya bakal menggelar program Mubaligh bersertifikat pada tahun ini. Dia menegaskan program ini bukan suatu hal yang memaksa para mubaligh untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Fachrul juga mengungkapkan program ini sudah diputuskan pada rapat kabinet beberapa waktu lalu di bawah pimpinan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin untuk bisa dilaksanakan pada tahun ini.

“Mudah-mudahan saya kira dalam beberapa bulan ke depan ini bisa dilaksanakan. Kembali saya garis bawahi, bagi yang mau, bagi yang enggak, enggak masalah,” kata Fachrul, dalam jumpa pers, di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Selasa (18/2/2020).

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Ditjen Bimas Islam Tarmizi Tohor menambahkan, dalam program ini nantinya Kemenag akan menggelar bimbingan teknis (Bimtek) kepada para mubaligh yang bersedia mengikuti program ini untuk mendapatkan sertifikat.

Menurut Tarmizi, program ini bukanlah sertifikasi mubaligh. Bimtek itu nantinya terkait pemahaman wawasan kebangsaan dari para mubaligh itu sendiri. “Sertifikasi ada UU nya, ada lembaganya. Ini namanya Bimtek, (ada) peningkatan kompetensi mubaligh, terutama di bidang wawasan kebangsaan.

Nanti setelah mereka Bimtek, mereka dikasihkan sertifikat. Jadi bukan sertifikasi mubaligh, tapi mubaligh bersertifikat,” tegas Tarmizi.

Dalam program ini, kata Tarmizi, pihaknya telah menyediakan kuota sebanyak 100 mubaligh per provinsinya. Diharapkan, program ini sudah mulai berjalan sebelum masuknya Bulan Suci Ramadan. “Saya ingin secepatnya. Paling-paling sebelum Ramadan sudah terlaksana,” jelasnya.

Sebab menurutnya para mubaligh sangat perlu untuk mendapatkan pemahaman terkait wawasan kebangsaan. Sehingga, tidak hanya paham di bidang agama, tapi juga secara aturan perundang-undangan juga para mubaligh mengetahuinya.

“Semua ustaz paham dengan zakat, tapi tentang kenegaraan kan mereka tau gak keterkaitan dengan Undang-Undangnya. Nah seperti itulah contohnya,” tandasnya.(*/Adyt)

JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengatakan, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk menindak pertambangan tanpa izin atau ilegal di seluruh Indonesia. Satgas tersebut terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.

Hal itu disampaikan Ma’ruf usai rapat koordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Wakapolri Komjen Gatot Eddy, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

“Kemudian pembentukan tim terpadu, atau satgas yang melibatkan TNI-Polri dalam penegakan hukumnya. Kemudian penguatan peraturan perundang-undangan yang terkait,” kata Ma’ruf di rumah dinasnya, Jakarta Pusat, Senin (17/2/2020).

Nantinya akan diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan digunakan untuk percepatan dan penguatan koordinasi untuk penutupan tambang ilegal.

Selain itu, dalam rapat juga dibahas mengenai akibat kerusakan lahan yang ditimbulkan oleh pertambangan, seperti longsor serta peredaran bahan-bahan kimia di tengah masyarakat.

“Yang kita bahas masalah dampak akibat terjadinya kerusakan-kerusakan lahan pasca-tambang, longsor dan bencana. Kemudian juga akibat merkuri, yang mengakibatkan banyak masyarakat yang cacat, lahir cacat. Ini semua kemudian menjadi apa yang harus kita atasi, kita hadapi,” ucapnya.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Kementerian LHK, lahan tambang tanpa izin di seluruh Indonesia sebanyak 8.683 titik, dengan luas 146.545 hektare per April 2017.(*/Nia)

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet mengapresiasi Jaksa Agung ST Burhanuddin yang telah menetapkan Direktur PT Maxima Integra Joko Hartono Tirto sebagai tersangka baru kasus korupsi di tubuh PT Asuransi Jiwasraya.

Dengan ditetapkannya Joko Hartono Tirto sebagai tersangka, berarti sudah ada enam tersangka yang ditahan Kejaksaan Agung. Di mana 5 tersangka sebelumnya yang sudah ditahan adalah Direktur Utama PT Hanson International Tbk.

Benny Tjokrosaputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013-2018 Hary Prasetyo, Direktur Utama Jiwasraya periode 2008-2018 Hendrisman Rahim dan eks Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya Syahmirwan.
“Langkah tegas Kejaksaan Agung tidak boleh berhenti sampai di sini. Pemeriksaan skandal Jiwasraya dan ASABRI harus diusut tuntas sesegera mungkin.

Termasuk mengumumkan hasil penggeledehan yang dilakukan di berbagai tempat beberapa waktu lalu.
Siapapun yang menikmati uang yang dikumpulkan dari rakyat dan prajurit harus diungkap ke publik dan mendapatkan balasan setimpal melalui penegakan hukum,” ujar Bamsoet di Jakarta, Minggu (16/2/2020).

Mantan Ketua DPR RI itu menuturkan, dari taksiran sementara Kejaksaan Agung, dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya bertambah menjadi sekira Rp17 triliun.

Sedangkan dugaan korupsi di ASABRI mencapai Rp16,7 triliun. Jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah, karena masih menunggu hasil akhir audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, langkah Kejaksaan Agung yang telah menggeledah dan menyita berbagai dokumen dari beberapa perusahaan securitas atau perusahaan pendanaan swasta, termasuk perusahaan-perusahaan milik tersangka Benny Tjokrosaputro, juga patut diapresiasi.

Benny yang diketahui memiliki 500 perusahaan, bukanlah orang yang kebal terhadap hukum. Selain PT Rimo International TBK dan PT Armadian, tak menutup kemungkinan masih banyak perusahaan Benny lainnya yang dipakai untuk mencuci uang hasil korupsi tersebut.

“Jika Benny sebagai otak kejahatan sudah ditangkap, Kejaksaan Agung harus memperluas proses penegakan hukum hingga ke pengelola dan pemilik perusahaan-perusahaan pendanaan swasta atau sucuritas penikmat dana Jiwasraya dan Asabri. Karena rasanya tak mungkin hanya enam pelaku saja yang melakukan kejahatan luar biasa dan tersistematis itu,” tuturnya.

Pengungkapan skandal Jiwasraya dan ASABRI, kata Bamsoet, menjadi pertaruhan besar bagi Kejaksaan Agung untuk memperlihatkan profesionalitas kinerjanya di mata rakyat. Hukum bukanlah milik mereka yang punya uang atau kekuasaan. Hukum adalah milik mereka yang tergores rasa keadilannya.

“Skandal Jiwasraya dan ASABRI sekaligus menjadi peringatan bagi siapapun agar tak main-main dengan hukum. Memperkaya diri sendiri dan golongan dengan cara mengambil uang rakyat, bukan hanya semata tindakan melawan hukum. Melainkan juga tindakan amoral, menunjukan pelaku dan penikmat kejahatan sudah lagi tak mempunyai hati nurani. Karenanya, ganjaran yang setimpal patut mereka terima,” tandasnya.(*/Tub)

INDRAMAYU – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat kembali menemukan masalah kala mengunjungi kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu.

Dalam kunjungannya, anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Rozak Muslim menemukan ternyata gedung yang ditempati Bawaslu masih berstatus sewa dan dikhawatirkan masalah nonteknis tersebut dapat mengganggu kinerja anggota Bawaslu.

Apalagi sebelumnya masalah serupa juga terjadi di KPU Kabupaten Cianjur, Depok dan Sukabumi.

“Bawaslu Kabupaten Indramayu, gedungnya masih kontrak, sehingga ini akan berpengaruh pada kinerja Bawaslu. Tentunya harus mendapat perhatian dari Pemprov dan Bawaslu Jabar,” ucap Abdul Rozak kala mengunjungi KPU Indramayu, (14/2/2020).

Selain itu Abdul Rozak juga berharap, ada perhatian khusus dari Pemprov Jabar dalam distribusi anggaran untuk persiapan Pilkada. Sebab hal ini kata dia, dapat memengaruhi kesiapan KPU, dalam menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

Meski menurut Abdul Rozak, sejauh ini kinerja yang ditunjukkan KPU Kabupaten Indramayu sesuai dengan harapan.

“Kami mengapresiasi atas kesiapan KPU, yang sudah melalui tahapannya dengan baik. Serta kami juga mendorng Pemprov Jabar untuk lebih memerhatikan penyelenggaraan ini, terutama masalah anggaran agar berjalan baik dan lancar (Pilkada,-red),” tandasnya. (*/As)

JAKARTA – Kakorlantas Polri Irjen Istiono berpesan pada seluruh jajaran Polisi Lalu Lintas (Polantas) di Indonesia dalam pelaksaan hari terakhir Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Lalu Lintas tahun 2020.

“Kita juga mesti kembali kepada jati diri kita. Ingatkan anggota-anggota, bahwa sejak awal kita menjadi polisi. Maka sejak pagi, sudah ditancapkan nilai-nilai Tribrata pada diri kita. Jangan sampai lupa, dari kepala, dada, perut, hingga kaki kita ada Tribrata semua,” kata Istiono, Jumat (14/2/2020).

Istiono mengaku bangga terhadap jajarannya, khususnya kepada panitia dan tuan rumah pelaksanaan Rakernis yang di gelar di Pusdik Lantas Serpong, Tangerang Selatan, mulai 11 hingga 13 Februari 2020.

“Ini pertama kalinya dalam sejarah kita lakukan rakernis di Pusdiklantas, dan kalian harus bangga. Karena ini salah satu tempat yang telah membesarkan kita semua,” ujar Istiono.

Menurutnya, pelayanan yang sudah ke sistem digital seperti ETLE, IRSMS, ERI, Cyber Cops, Smart Management, Smart City, Big Data, ini adalah program pelayanan masa depan kepolisian yang harus ditempuh dan dilakukan bersama-sama.

“PR masih panjang, dan kalianlah yang nanti mewarnai dan mengembangkan semuanya ke depan,” ucap dia.

Dirinya juga kembali mengingatkan pesan Kapolri saat membuka Rakernis, bahwa membangun perubahan pelayanan yang prima titik beratnya adalah masalah reformasi kultural.

“Reformasi kultural itu kita harus berbenah. Tentang pelayanan publik kita itu harus bagus, kinerja kita harus baik, tidak banyak komplain dari masyarakat, kita harus membuat trust, kepercayaan publik dengan kerja keras, dan komitmen moral,” papar dia.

Istiono melanjutkan, ada penegasan dari Kapolri, jangan sampai ada lagi Kapolres apalagi Dirlantas yang dicopot karena bekerja main-main.

“Saya ingat di bulan Desember, kita bersama-sama membuat deklarasi komitmen moral untuk pelayanan SIM dan BPKB serta barang bukti. Saya meminta tolong hal itu dilaksanakan,” tandasnya.(*/Nia)

JAKARTA – Kapolri Jendral Idham Azis memimpin rapor kenaikan pangkat 42 perwira tinggi (Pati) Polri di Rupatama Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak dua dari 42 pati yang naik pangkat adalah polisi wanita atau polwan.

Kedua polisi wanita itu adalah mantan Calon Pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sri Handayani yang meraih pangkat Irjen. Satu lagi, Apriastini Bakti Bugiansri meraih pangkat Brigjen.

Dalam sambutannya, Idham menuturkan kenaikan pangkat polwan sebagai bentuk kesetaraan yang sama dengan Polisi Lelaki.

“Jangan salah kalau 2-3 bulan ke depan ada Polwan yang mungkin saya angkat jadi Kapolda,” katanya dalam sambutannya di Rupatama Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kamis (14/2/2020).

Dengan adanya kesetaraan di Korps Bhayangkara, Idham menegaskan tidak akan memberikan ruang kepada personel yang nakal untuk mencari pangkat dengan tidak memiliki prestasi yang jelas.

“Agar siapa yang terbaik dia yang naik, bukan dengan kasak-kusuk, bukan dengan cara ‘menghadap’, bekerjalah yang terbaik. Karena kalau kalian bekerja terbaik, organisasi yang akan mencari kalian,” tuturnya.

Hal ini dibuktikan dari ke-42 Pati Polri mendapatkan kenaikan pangkat lantaran prestasinya yang patut diapresiasi, bukan karena kedekatan secara emosional.

“Tidak ada satupun yang ketemu saya, tidak ada satupun juga yang WA (WhatsApp) saya, semua melalui mekanisme wanjak, ada yang KPLB (Kenaikan Pangkat Luar Biasa). Itu juga karena prestasinya,” kata Idham.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal membeberkan bahwa institusi kepolisian memberikan hak yang sama bagi Polwan untuk tetap bisa merintis jenjang karier sampai ke atas.“Kan sudah terbukti ada bintang 2 yang belum bintang 3 saja,” paparnya.(*/Ridz)

PEKANBARU – Sesuai dengan informasi atau prediksi dari BMKG, bahwa musim kemarau tahun 2020 ini cukup panjang dimulai sejak pertengahan Maret sampai dengan bulan Oktober, berpotensi terjadi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang disebabkan oleh faktor manusia dan alam.

Hal tersebut dikatakan Panglima TNI Marsekal TNI Dr (HC) Hadi Tjahjanto di hadapan 149 peserta Rapat Koordinasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Rakor Karhutla) jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) se-Provinsi Riau, bertempat di Gedung Daerah Pauh Janggi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Rabu (12/2/2020).

Panglima TNI mengingatkan dengan adanya kemarau yang panjang apabila tidak segera menyiapkan dan mengantisipasi, maka potensinya sangat kuat untuk bisa terjadi kebakaran hutan.

Beberapa upaya yang sudah disiapkan dalam rangka menghadapi kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 di Riau, yaitu sudah adanya Posko Terpadu yang akan menerima dan memberikan informasi-informasi Karhutla di lapangan.

Adanya jaringan yang bagus antar komponen masyarakat, akan terjadi sinergi sampai ke daerah-daerah, sehingga setiap ada api pasti langsung bisa dipadamkan oleh unsur masyarakat, mahasiswa, ormas-ormas termasuk satuan-satuan komponen masyarakat lainnya. Bukan hanya TNI dan Polri saja yang memiliki kewajiban untuk memadamkan api, tapi kewajiban seluruh lapisan masyarakat.

Panglima TNI mengatakan akan menyebarkan kekuatan-kekuatan untuk membantu masyarakat sekaligus juga mencegah oknum yang akan melakukan pembakaran. TNI-Polri juga akan melakukan patroli rutin melalui udara dan di darat dalam rangka pengamanan jangan sampai terjadi kebakaran akibat ulah manusia.

Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa serta upaya yang kuat untuk menghalau agar kebakaran hutan dan lahan tahun 2020 ini bisa ditekan sampai 0 %. Itu adalah upaya yang kita lakukan, paling tidak jangan sampai masyarakat di Provinsi Riau terganggu karena menghisap asap.

Di akhir pengarahannya, Panglima TNI menghimbau para tokoh masyarakat, tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat sekalian bersinergi untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan ini dengan dua kegiatan.(*/Gint)

Pertama, penegakan hukum dan kedua adalah bagaimana caranya mencegah terjadinya kebakaran hutan. Untuk itu, mari sama-sama berniat menyelamatkan hutan dan bumi demi masa depan cucu-cucu generasi penerus bangsa. (ril/win)

JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya TNI Aan Kurnia mengakui alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk menjaga perairan Indonesia masih kurang. Karena itu, ke depan dirinya akan meningkatkan kemampuan peralatan tersebut.

“Dan yang terakhir saya akan meningkatkan peralatan. Dan tentunya yang ditanyakan teman-teman masalah alutsista. Kalau ditanya kurang, ya kurang. Tapi saya selaku Kabakamla tidak langsung angkat tangan. Justru ini tantangan bagi saya,” kata Aan usai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Aan menuturkan, adanya kekurangan pada alutsista akan diganti dengan kehadiran fisik yang lebih sinergis, semisal di daerah rawan seperti Natuna Utara.

“Minggu ini saya akan menghadap ke beberapa kementerian, beberapa menteri yang terkait dengan tugas saya. Minggu depan saya akan ke Natuna, nanti saya ajak teman-teman,” jelas dia.

Mantan Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf TNI AL (KSAL) ini berujar, pihaknya akan menjawab tantangan global maritim di seluruh perairan Indonesia. Aan akan mensinergikan semua kekuatan yang ada demi menjaga lautan. Sinergi itu bisa direalisasikan apabila Omnibus Law keamanan laut sudah rampung.

“Sesuai dengan UU yang ada, nanti saya akan lebih mensinergikan seluruh stakeholder yang ada di laut. Karena sekarang ada 17 undang-undang yang tumpang tindih. Tadi pak Jokowi sudah bilang masalah Omnibus Law untuk masalah keamanan laut. Itu bisa menjawab yang permasalahan yang pertama,” jelas Aan.

Terkait dengan penebalan kekuatan di Natuna, Aan bakal meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Bakamla. Pasalnya, SDM yang ada di institusinya berasal dari satuan berbeda-beda. Misalnya saja dari TNI AL, Polri, TNI AD, TNI AU, Kejaksaan, dan PNS.

“Saya mau membuat standarisasi. Sehingga begitu masuk Bakamla mereka pengetahuan contoh tentang hukum laut, tentang hukum Internasional, tentang penegakan hukumnya harus sama semua,” ucap Aan.

Aan mengucapkan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kepercayaan untuk menjabat posisi Kabakamla menggantikan Laksamana Madya TNI A Taufiqoerrochman yang memasuki masa pensiun. Pengangkatan Aan sebagai Kabakamla berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17/TPA/2020.

“Mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, dan tentunya juga kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi yang sudah mempercayakan amanah ini kepada saya,” tandasnya.(*/Ridz)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya menindak tegas pelaku intoleransi. Hal itu dikatakannya merespons peristiwa penolakan renovasi gereja di Kabupaten Karimun, Riau, serta perusakan musala di Minahasa Utara.

“Tadi juga sudah saya perintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, untuk menjamin terlaksananya kebebasan dalam beribadah dan menindak tegas kelompok-kelompok atau masyarakat yang mengganggu berjalannya sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Jokowi tidak ingin praktik intoleransi terus terjadi. Pemerintah daerah (Pemda) semestinya bisa menyelesaikan polemik ini. Namun, Kepala Negara melihat tidak ada pergerakan dari para punggawa di daerah.

Dengan begitu, pemerintah pusat mesti turun tangan.

“Jangan sampai intoleransi ada. Mestinya daerah bisa menyelesaikan ini, tapi saya lihat karena tidak ada pergerakan di daerah jadi saya perintahkan Menko Polhukam dan kapolri tegas ini harus diselesaikan,” jelasnya.

“Baik yang berkaitan dengan gereja yang ada Karimun Tanjung Balai, maupun masjid yang ada di Minahasa Utara, harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik bisa menjalar ke daerah lain,” sambung Jokowi.

Konstitusi, kata Jokowi, telah menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Karena itu, hal tersebut mesti dilindungi.

“Jelas itu konstitusi kita memberikan payung kepada seluruh masyarakat,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi II DPR menetapkan I Dewa Wiarsa Raka Sandi sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggantikan Wahyu Setiawan lewat Pengganti Antar Waktu (PAW).

Wahyu mundur dari KPU setelah terjerat kasus suap yang melibatkan politisi PDI Perjuangan, Harun Masiku. Kasus tersebut ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia, dipilihnya Sandi menggantikan Wahyu sudah sesuai aturan. Saat proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) komisioner KPU pada 2017 silam, Sandi mendapat peringkat delapan dengan 21 poin.

Sementara di atasnya ada Pramono Ubadi Tanthowi (55) Wahyu Setiawan (55), Ilham Saputra (54), Hasyim Asy’ari (54), Viryan (52), Evi Novida Ginting Manik (48), dan Arief Budiman (30) yang menjabat sebagai Komisioner KPU 2017-2022.

”Sesuai undang-undang yang diikutkan fit and proper test ini kan 14 orang, kemudian diranking menjadi tujuh komisioner yang menjabat. Ketika ada kejadian seperti ini, yang menggantikan ya ranking setelahnya. Jadi penetapan I Dewa tidak ada kendala,” kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).

I Dewa Wiarsa Raka Sandi adalah mantan Ketua KPU Bali dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali.

Doli berharap, masuknya Sandi bisa semakin mengakselerasikan kinerja KPU yang kini tengah mempersiapkan gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serenak 2020.

Kasus Wahyu hendaknya juga jadi cerminan bagi komisioner KPU saat ini untuk berhati-hati dan senantiasa menjaga integritas. Jika hal seperti ini berulang bukan tidak mungkin akan berimbas pada penyelenggaraan Pemilu ke depan.

”Kita tidak mau tindakan oknum ini merusak institusi bahkan penyelenggaraannya. Kita kan berharap tingkat partisipasi publik tinggi seperti Pemilu kemarin mencapai 80 persen. Kalau ini berlarut-larut akan membuat publik tidak percaya pada penyelenggaraan Pilkada. Jadi, mari sama-sama bangun lagi pemulihan citra KPU,” ucap dia.

Setelah ditetapkan di Komisi II, nama Sandi segera dikirimkan kepada pimpinan DPR. Selanjutnya, pimpinan DPR akan mengirimkan surat kepada presiden untuk kemudian dikeluarkan keputusan presiden (Keppres) pelantikan Sandi.

”Kami berharap pimpinan DPR bisa segera mengirimkan surat ke pemerintah untuk segera melakukan proses pergantian,” kata dia.
I Dewa Wiarsa Raka Sandi adalah mantan Ketua KPU Bali dan Anggota Badan Pengawas Pemilu Provinsi Bali.(*/Adyt)