Politik dan Keamanan

JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) menyambangi Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (10/3/2020). Kedatangan Zulhas disambut langsung oleh Ketum Nasdem Surya Paloh.

Pantauan dilapangan, Zulhas datang didampingi sejumlah petinggi PAN seperti Hatta Rajasa, Eddy Soeparno, Yandri Susanto, Asman Abnur, Viva Yoga.

“Selamat datang di Partai Nasdem, kami berbesar hati, atas kunjungan dari para sahabat. Apalagi dengan kehadiran bung Hatta, kita yang sudah kenal lebih dari bertahun-tahun,” kata Paloh menyambut Zulhas dan kawan-kawan.

Zulkifli menyerahkan langsung undangan pelantikan pengurus DPP PAN hasil Kongres di Kendari kepada Surya Paloh. Pelantikan rencananya dilaksanakan, Rabu 25 Maret 2020.

“Silaturahmi pertama pasca-kongres kemarin, Alhamdulillah semua telah berlangsung lancar. Pertama, kita ingin memberikan undangan pelantikan, 25 Maret nanti,” ujar Zulhas.

Menanggapi undangan itu, Surya Paloh mengucapkan terima kasih dan selamat kepada PAN yang telah menyelesaikan Kongres dan masalah internalnya dengan baik.

“Apalah artinya, ada kemelut dalam internal. Harus hadir matahari yang merubah itu semua. Seperti bung hat dan adik saya ini,” tutur Surya Paloh.

Selain itu, Surya Paloh juga mengajak PAN bersama-sama merawat harmoni dalam berkompetisi. Bagaimana mengubah stigma-stigma pandangan yang merusak bangsa dan negara.

“Ini saya fikir bisa menjadi modal yang patut kita syukuri, tatantangan kita berpartai itu bukan semakin mudah tetapi semakin sulit semakin berat. Itu lah yang harus kita selesaikan dalam internal partai masing-masing. Supaya bisa merubah pandangan masyarakat, terhadap institusi partai politik saat ini,” katanya.

Saat ini pertemuan antara dua Ketua Umum Partai tersebut masih berlangsung. Pertemuan itu berlangsung di lantai 5 kantor DPP Nasdem.(*/Di)

JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).

Dalam pertemuan yang dilakukan secara tertutup itu, Airlangga mengatakan salah satu yang dibahas adalah peluang koalisi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Menurutnya, dalam dalam pemilihan kepala daerah itu kedua partai bisa memiliki titik temu sehingga bisa saling bekerjasama untuk memenangkan satu calon tertentu.

“Kebijakan Partai Golkar maupun Partai Nasdem dalam Pilkada tentu mengupayakan kerja bersama,” kata Airlangga usai pertemuan.

Sementara itu Surya Paloh mengungkapkan, bahwa Nasdem dan Golkar sepakat untuk mengupayakan agar sinergitas keduanya dalam Pilkada 2020 bisa berjalan dengan baik.

Bahkan kata Paloh, dalam pertemuan itu mereka sudah sepakat untuk mendukung calon yang memiliki kapabilitas dan elektabilitas.

“Ada dua hal sebagai aspek konsideran bagi kami, pertama aspek kapabilitas daripada calon yang akan kami dukung bersama, kedua aspek elektabilitasnya jadi ini kesepahaman,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama seluruh komponen lainnya tengah mempersiapkan operasi kemanusiaan di Pulau Galang, termasuk rencana pembangunan rumah sakit khusus untuk menangani wabah Virus Corona atau Covid-19 oleh pemerintah atau instansi terkait.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, didampingi Kapolri Jenderal Idham Azis saat memberikan pengarahan pada 540 Prajurit TNI-Polri di Desa Sijantung, Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau, Minggu (8/3/2020).

Panglima TNI menjelaskan Pulau Galang adalah salah satu tempat ideal yang nantinya akan dibangun satu rumah sakit khusus yaitu rumah sakit yang memiliki fasilitas sebagai observasi dan fasilitas isolasi.

Tempatnya dinilai sangat ideal karena berada di tengah hutan.

Jarak dengan penduduk kurang lebih 2-3 km dan kalau ada pasien yang harus dikirim dari luar negeri maupun dari wilayah Indonesia kapanpun bisa sampai di tempat ini, karena Pulau Galang memiliki bandara yang bisa didarati oleh pesawat kecil maupun pesawat berbadan lebar.

Pulau Galang adalah tempat yang memang menjadi satu kawasan dalam rangka operasi kemanusiaan. Sejarah telah mencatat bahwa sejak tahun 1979 sampai 1996, Pulau Galang khususnya di Desa Sijantung menjadi tempat pengungsi Vietnam dan merupakan suatu bentuk operasi kemanusiaan yang pertama kali dilakukan.

Panglima TNI memerintahkan kepada seluruh jajaran TNI-Polri agar segera melaksanakan kegiatan pengamanan, baik di jalur menuju Pulau Galang maupun pengamanan di wilayah yang akan dibangun rumah sakit, sehingga target pembangunan akan tercapai dan fasilitas akan segera tersedia.

Diharapkan rumah sakit yang dibangun dapat segera dioperasionalkan untuk menampung para WNI yang akan melakukan observasi dan isolasi, agar bisa sembuh dengan baik dan keluar dari Pulau Galang dengan selamat.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI berharap kepada masyarakat Indonesia agar tidak perlu takut untuk menghadapi wabah Covid-19, namun tetap harus waspada dan mengikuti koridor yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Indonesia dan WHO. Berbagai cara telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia tentang bagaimana menghindari wabah dari virus korona.(*/Tub)

BANDUNG – PKB dan Partai Golkar dikabarkan akan berkoalisi pada Pilbup Bandung 2020. Kabar koalisi kedua partai tersebut mencuat setelah kedua pimpinan partai menggelar pertemuan.

Ketua DPC PKB Kabupaten Bandung Cucun Ahmad Syamsurijal bertemu di rumah Ketua DPD Golkar Kabupaten Bandung, Dadang M Naser di Ciparay, Sabtu (7/3/2020).

Ketua Tim Penjaringan Calon Bupati/Wakil Bupati Bandung dari Partai Golkar, Cecep Suhendar membenarkan adanya pertemuan tersebut. Kata dia, pertemuan kedua pimpinan partai tersebut adalah membuat nota kesepahaman untuk berkoalisi.

“Sebenarnya Golkar dengan PKB ini melanjutkan kerjasama lima tahun ke belakang. Dan malam tadi (atas pertemuan kedua ketua partai) melahirkan sebuah nota kesepahaman,” kata Cecep di Soreang, Minggu (8/3/2020).

Dalam nota kesepahaman itu, kata Cecep, kedua partai sepakat memperkuat koalisi nasional Indonesia Satu. Artinya, di daerah kedua partai sepakat untuk merumuskan calon bupati/wakil bupati untuk Pilbup Bandung 2020.

“Jadi intinya Golkar dan PKB kerjasama dan berkoalisi. Itu sudah tertuang dalam nota kesepahaman malam tadi,” ujarnya.

Cecep menjelaskan, meski koalisi kedua partai sudah lebih dari cukup memenuhi syarat (kursi) untuk mengusung calon. Namun Partai Golkar tetap membuka peluang pada partai lainnya untuk berkoalisi. Komunikasi dengan partai lain pun tetap dilakukan Partai Golkar.

“Kami tetap akan membuka dan menjalin koalisi dengan partai lain. Walaupun dengan PKB sudah cukup,”tandasnya.(*/Hen)

SURABAYA – Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Partai Golkar Jawa Timur di Hotel Utami, Sidoarjo, Jumat (6/3/2020) akhirnya memilih dan menetapkan aklamasi Muhammad Sarmuji sebagai Ketua DPD Golkar Jatim 2020–2025.

Sarmuji merupakan ketua DPP Partai Golkar dan juga anggota FPG DPR RI dari dapil Blitar. Terpilihnya Sarmuji ini dibacakan oleh Ketua DPP Partai Golkar yang menjadi pimpinan sidang pleno, yakni Yahya Zaini.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya ketok, Pak Sarmuji sebagai Ketua Partai Golkar Jatim periode 2020-2025,” ujar Yahya Zaini yang disambut tepuk tangan peserta Musda yang berasal dari DPD II, 38 kabupaten/kota di Jatim.

Setelah pengesahan, disusul pengucapan kesediaan Sarmuji sambil diserahkan bendera Partai Golkar ke Sarmuji yang diberikan Yahya Zaini.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya menerima amanat sebagai Ketua DPD I Golkar Jatim. Saya berjanji akan saya kibarkan setinggi tingginya dan seluas luasnya panji panji Partai Golkar ke seluruh wilayah Jawa Timur,” ucap Sarmuji sambil menerima bendera Partai Golkar.

Terpilihnya Sarmuji yang masih tercatat sebagai salah satu Ketua DPP Partai Golkar ini telah diprediksi sejak awal pelaksanaan Musda berlangsung. Ini tampak pada pernyataan plt Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Zainudin Amali, dalam sambutan pembukaan pelaksanaan Musda Ke X Golkar Jatim.

“Saya dengar informasi dengan kedewasaan politik akhirnya Pak Sahat (Sahat Tua Simanjuntak) dan Pak Gatot Sudjito mau mundur dan memberikan kesempatan kepada Pak Sarmudji. Mudah-mudah informasi yang diterima Menpora tidak salah,” ujar Zainuddin Amali.

Zainuddin Amali berharap DPD Partai Golkar Jatim tetap solid dalam melaksanakan Musda X dengan cara Jawa Timuran yakni guyub, rukun dan adem. Jika Musda ini menghasilkan satu keputusan memilih pemimpinnya secara aklamasi, maka itu adalah cara partai golkar berdemokrasi.

“Jangan dianggap permufakatan dalam demokrasi akan menghasilkan satu pilihan yang aklamasi itu tidak demokratis. Itu sesungguhnya adalah wujud dari demokrasi Pancasila,” tegas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora).(*/Gio)

TANGERANG – Pilkada 2020 baru saja merampungkan tahap pendaftaran calon independen yang resmi berakhir pada 20 Februari 2020 lalu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun sudah menyerahkan data Comma Separated Values (CSV) syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, pada Pemilihan Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Ketua KPU, Arief Budiman menyatakan, jadwal tahapan penyerahan syarat bagi bakal calon tersebut, sudah selesai dilakukan untuk bakal calon perseorangan dalam pemilihan gubernur, dan wakil gubernur pada 20 Februari lalu.

“Jadwal tahapan sudah selesai dari tanggal 16-20 Februari, dan untuk jadwal pengecekan itu berakhir 23 Februari untuk provinsi gubernur dan wakil gubernur,” ujar Arief di KPU beberapa waktu lalu.

Melihat Pilkada 2020 yang semakin dekat, salah satu tokoh agama, Ustadz Yusuf Mansyur meminta masyarakat Indonesia menyambut baik Pilkada serentak yang akan digelar pada September 2020 mendatang.

“Kita harus menyambut baik Pilkada serentak September 2020,” ungkap Ustadz Yusuf Mansyur, saat ditemui di kawasan Cipondoh Tangerang, Kamis (5/3/2020).

Lebih lanjut, Ustadz Yusuf Mansyur meminta publik untuk bersikap dewasa agar tidak terulang kembali peristiwa pahit pesta demokrasi yang menyebarkan berita palsu (hoax), gibah, fitnah maupun ujaran kebencian.

“Roda pemerintahan sudah berjalan, tinggal kita mencoba dewasa, jangan sampai terulang Pilkada yang menyebarkan hoax, gibah, fitnah,” tuturnya.

Lebih jauh, Ustadz Yusuf Mansyur menyarankan agar berlomba-lomba kebaikan seperti adu progam bukan adu black campain. Ia berharap Pilkada serentak tahun 2020 maupun Pilpres mendatang 2024 banyak bicara adu program bukan pembunuhan karakter.

“Mudah-mudahan Pilkada serentak 2020 dan Pilpres 2024 berbicara adu program dan bukan pembunuhan karakter,”ungkapnya.(*/Idr)

BOGOR – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman siap menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bogor.

“Kita itu harus siap. Kalau misalkan saya ditunjuk tapi tidak siap, salah.

Jangan masuk partai jika tidak siap diamanahkan menjadi pimpinan,” tegas Usep kepada Jurnal Metro.com, Rabu (4/3/2020).

Politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, dirinya telah melakukan konsolidasi semenjak menjadi wakil rakyat di legislatif Kabupaten Bogor.

“Selalu konsolidasi terhadap konstituen tentang pokok-pokok pikiran yang harus saya perhatikan,” katanya.

Pria yang baru menjabat satu periode di DPRD Kabupaten Bogor ini menerangkan, dorongan dari para kader partai Ka’bah di wilayah Bumi Tegar Beriman itu memiliki pengaruh terhadap pimpinan.

“Dorongan dari bawah itu menjadi pertimbangan untuk pimpinan partai di tingkat kabupaten, provinsi dan pusat, untuk menjadi ketua DPC,” terangnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, semua kader harus siap jika dipercayakan untuk menjadi ketua partai. “Bukan hanya Usep, tapi semua kader harus siap pimpin PPP Kabupaten Bogor,” ungkapnya.(T Abd)

BANDUNG – Politisi Ade Barkah secara aklamasi terpilih sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya Jawa Barat (Golkar Jabar) periode 2020-2025 pada Musyawarah Daerah (Musda) X yang berlangsung 1-2 Maret 2020 kemarin di Hotel Le-Eminence, Cipanas, Cianjur, Jawa Barat.

Terpilihnya Ade Barkah sebagai ketua DPD Partai Golkar sudah diprediksi jauh sebelum Musda dibuka. Dalam kontestasi kali ini tidak ada kandidat lain yang mencalonkan diri menjadi ketua, sehingga forum musda menetapkan Ade Barkah secara aklamasi. Serta yang tentunya perlu diapresiasi musda ini berjalan lancar sesuai tahapan acara musda dan dengan penuh kekeluargaan.

Selain menetapkan Ade Barkah, beberapa DPD Golkar mengusulkan nama ketua DPD Golkar Garut Ade Ginanjar untuk dipilih dan ditetapkan oleh formatur sebagai sekretaris. Usulan tersebut mendapat dukungan 22 DPD Golkar Tingkat II.

Di bawah nahkoda Ade Barkah yang didampingi oleh Ade Ginanjar sebagai sekretaris, diharapkan Partai Golkar Jawa Barat akan mampu mencapai kejayaan serta mampu memenangkan pilkada-pilkada dan pemilu 2024.

“Di masa kepemimpinan saya lima tahun ke depan, saya mengajak semua para kader Golkar untuk membangun dan membesarkan Partai Golkar di Jawa Barat,” kata Ade Barkah, Rabu (3/3/2020).

Meskipun belum menetapkan target kemenangan secara pasti, akan tetapi kader-kader partai Golkar Jawa Barat optimis kepemimpinan Ade Barkah akan mampu memberi angin segar untuk kemajuan Golkar di Jabar.

Menghadapi perubahan perilaku pemilih dan munculnya segmen pemilih baru di tengah masyarakat, AB mengemban tugas berat untuk menghadirkan inovasi dalam tubuh partai Golkar Jabar.

“Saya juga akan merangkul suara-suara Golkar mulai dari tingkat perdesaan, dengan begitu ke depan Golkar akan semakin besar,” tegasnya. (*/He)

JAKARTA – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR Jazuli Juwaini menyampaikan, partainya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja jika merugikan rakyat nantinya.

Hal itu disampaikannya saat melakukan serap aspirasi masyarakat pada Masa Reses DPR di Kecamatan Tunjungteja, Banten, Minggu (1/3/2020).

Dalam acara itu, Jazuli mengumpulkan tokoh masyarakat dari 6 Kecamatan Tunjungteja, Petir, Cikeusal, Baros, Bandung dan Pamarayan di Rumah Makan Saung Kuring Tunjungteja Petir.

Secara khusus kata dia, para tokoh masyarakat terutama kalangan pekerja (buruh) menyoroti RUU Omnibus Law yang mereka dengar hanya berpihak pada investor dan pemodal.

“Aspirasi ini kami perhatikan betul terutama menyangkut Omnibus law. Bagi Fraksi PKS keberpihakan pada rakyat kecil tidak bisa ditawar-tawar,” ujarnya.

“Jika nanti setelah pembahasan Omnibus Law tidak berpihak pada rakyat, tidak berkeadilan, atau membuat pemerintah semena-mena dalam membuat kebijakan dengan tegas kita akan tolak,” tambahnya.

Legislator asal daerah pemilihan Banten II ini memaparkan posisi PKS yang semakin kokoh di Parlemen karena memilih tidak bergabung dengan Kabinet Presiden Jokowi.

Dia menambahkan, Fraksi PKS di DPR lebih objektif dan all out dalam memperjuangkan kepentingan rakyat bangsa dan negara. “Alhamdulillah berkah suara PKS di Pusat naik 10 dari 40 kursi menjadi 50 kursi,” ungkapnya.

“Ini bukti PKS semakin dipercaya rakyat, termasuk dari Bapak/Ibu sekalian. Atas nama DPP dan keluarga PKS Banten kami ucapkan terima kasih. Kami akan jaga amanah itu dengan semaksimal mungkin berjuang untuk membela kepentingan rakyat dan menolak kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” sambungnya.

Anggota Komisi I DPR ini mencontohkan Fraksi PKS lah yang terdepan menolak kenaikan iuran BPJS kelas III mandiri, menolak rencana kenaikan harga Gas Elpiji 3kg, mendesak penyelidikan (hak angket) skandal Jiwasraya yang merugikan negara lebih dari 13 triliun.

Jazuli juga melaporkan, keberhasilan Fraksi PKS bersama Fraksi lain menggegolkan UU Pesantren, serta mengusulkan RUU keumatan antara lain RUU Perlindungan Simbol dan Tokoh Ulama, RUU Ketahanan Keluarga, dan lain-lain.(*/Adyt)

YOGYAKARTA – DPD Golkar DIY menyiapkan suksesi kepengurusan melalui musyawarah daerah (Musda). Musda yang bakalan digelar 4 Maret mendatang ini merupakan Musda yang dipercepat.

Ketua SC Musda 10 Golkar DIY Dedy Suwadi Siregar mengatakan, agenda Musda yang digelar ini dimulai dengan penjaringan bakal calon ketua DPD Golkar DIY. Selain itu sesuai dengan hasil Munas, maka musda dilaksanakan paling lambat tiga bulan setelah Munas.

“Jadi kalau melihat jadwal berakhirnya kepengurusan Golkar di bawah pak Haryadi Suyuti pada bulan Oktober, maka ini adalah Musda yang dipercepat, ” terangnya kepada wartawan di kantor DPD Golkar DIY Senin (2/3/2020).

Dijelaskannya, pihaknya membuka kesempatan semua kader untuk mendaftarkan diri menjadi ketua DPD Golkar DIY. Namun demikian kandidat calon ketua harus didukung minimal 30 persen pemilik suara di Musda. “Hari ini kita buka pengambilan formulir dan besok (3/3/2020) jam 12. 00 WIB kita tunggu siapa yang mendaftarkan,” tandasnya.

Dalam pengambilan formulir hari ini, Janu Ismadi mengambilkan formulir untuk Gandung Pardiman. Nama Politisi senior Golkar Gandung Pardiman disebut sebagai kandidat kuat untuk menggantikan Haryadi Suyuti untuk memegang nahkoda partai yang sempat berjaya di era orde baru tersebut.

Terlebih lagi, arus bawah Golkar seperti pemuda partai Golkar sudah lama menyuarakan musda luar biasa. Mereka meminta Wali Kota Yogyakarta tersebut segera dilengserkan karena dianggap kinerjanya buruk dalam membawa partai dengan semakin tergerusnya suara Golkar di Pemilu lalu.

Belum lagi kasus dugaan korupsi proyek saluar air hujan. Nama Haryadi Suyuti disebut menerima aliran dana. Hingga saat ini Haryadi Suyuti juga diperiksa di Pengadilan Tindak Pidana korupsi (Tipikor) sebagai saksi dalam dugaan korupsi dengan tersangka Jaksa Fungsional Kejari Yogyakarta Eka Safitra.(*/D Tom)