Politik dan Keamanan

JAKARTA – Sebelumnya mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang dipecat karena terlibat kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Anggota DPR Fraksi PDIP.

Kini Evi Novida Ginting Manik yang diberhentikan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) karena kasus pergeseran suara caleg DPRD provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Kedua kasus ini dinilai oleh Jaringan Pendidikan Pemilih Pemilu untuk Rakyat (JPPR) sebagai tamparan keras bagi KPU karena otomatis, kepercayaan masyarakat kian memudar terhadap KPU dan segala produk pemilu yang dihasilkan.

“Kalau kita lihat putusan DKPP yang baru ini, selain memecat Evi, DKPP juga memberikan peringatan keras terakhir kepada Ketua dan Komisioner lainnya. Bahwa sebelumnya juga banyak putusan, kenapa bu Evi dipecat karena sebelumnya ada kasus dipecat dari jabatan koorbidnya kemudian dipindahkan,” kata Koordinator Nasional (Koornas) JPPR Alwan Ola Riantobi kepada Media di Jakarta, Kamis (19/3/2020).

Menurut Alwan, tentu saja kasus ini berdampak besar terhadap kelembagaan KPU. Kasus Wahyu sebelumnya pun telah membuat citra KPU luntur, belum selesai KPU berbenah, sudah ditambah dengan kasus ini.

“Memang ini berdampak besar, dampaknya tadi JPPR melihat karena kasus pak WS itu melunturkan citra baiknya KPU, integritas kelembagaan KPU hilang. Maka, kasus ini saya kira memang sangat berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga akan berkurang,” ujarnya.

Dia menilai, wajar jika publik kian meragukan KPU karena di satu sisi, semua elite berharap masyarakat pemilih ini percaya terhadap KPU, menerima hasil, tidak boleh melakukan kekerasan, kerusuhan, anarkisme ataupun kecurangan. Tapi di sisi lain, terbukti bahwa KPU melakukan konspirasi politik.

“Akhirnya orang tidak percaya lagi kepada KPU, kepercayaan publik akan berkurang,” imbuh Alwan.

Kemudian Alwan melanjutkan, saat ini KPU pusat dan daerah tengah mempersiapkan tahapan Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah, tentu akan sulit bagi KPU untuk melakukan kerja-kerjanya di daerah karena kepercayaan yang kian memudar.

“Karena itu, KPU harus membuka diri terutama kepada teman-teman pemantau, teman-teman NGO yang konsentrasi dengan isu-isu pemilu dan pemantau ini agar kita sama-sama menyelaraskan gerakan-gerakan, mengesampaikan kepentingan-kepentingan politik,” pungkasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Kementerian Agama Republik Indonesia memastikan persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1441 hijriah/2020 masehi terus berjalan. Bahkan mulai hari ini, Kamis 19 Maret, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (bipih) juga sudah dibuka hingga 17 April.

“Persiapan haji terus berjalan, baik di dalam negeri maupun proses pengadaan layanan di Arab Saudi,” terang Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Nizar Ali dalam keterangannya, Kamis (19/3/2020).

Ia menyatakan ada surat dari Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang ditujukan ke Menag Fachrul Razi. Surat itu, jelas dia, terkait permohonan untuk menunggu (bersabar) dalam menyelesaikan kewajiban baru hingga jelasnya masalah virus corona (Covid-19).
“Saudi melalui suratnya hanya minta agar pembayaran uang muka terkait kontrak layanan ibadah haji 1441 hijriah di Arab Saudi ditunda. Sebab, mereka tengah melakukan kebijakan lockdown untuk mencegah wabah virus corona atau Covid-19,” terang Nizar.

“Jadi proses penyiapan haji terus berjalan,” sambungnya.
Ia mengatakan pihaknya juga sudah menjalin komunikasi dengan Direktur Kantor Urusan Haji Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi Husni Busthoji. Dari komunikasi itu dipastikan proses penyediaan layanan di Saudi tetap dilanjutkan, hanya proses pembayarannya yang ditunda.

Proses pengadaan layanan bagi jamaah haji Indonesia, baik di Tanah Air maupun di Arab Saudi, terus berjalan. Nizar mengatakan saat ini tim akomodasi sudah mendapat kesepakatan dengan sejumlah penyedia hotel di Makkah dan Madinah. Bahkan, sejumlah hotel di Madinah juga sepakat untuk sistem sewa penuh satu musim.

“Tim ini masih terus bekerja untuk memenuhi target yang dibutuhkan. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Kantor Urusan Haji juga belum tanda tangan kontrak sama sekali. Jadi proses pembayaran memang belum dilakukan,” paparnya.

“Demikian juga dengan layanan konsumsi dan transportasi. Semuanya masih proses pengadaan, belum pada pembayaran,” ungkapnya.

Di dalam negeri, persiapan haji memasuki tahap pelunasan bipih 1441 hijriah/2020 masehi. Pelunasan tahap pertama dibuka pada 19 Maret sampai 17 April 2020. Tahap kedua pada 30 April hingga 15 Mei.

Namun untuk penyelenggaraan manasik saat ini dihentikan sementara karena untuk meminimalisasi kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencegah penyebaran Covid-19 sehingga kesehatan jamaah calon haji bisa tetap terjaga.

Sesuai rencana perjalanan haji (RPH) yang telah disusun Kemenag, jamaah asal Indonesia akan mulai masuk asrama pada 25 Juni 2020 dan berangkat ke Tanah Suci pada 26 Juni.(*/Di)

BANDUNG – DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung akan mengusung kadernya yang dipilih DPP Pertai Gerindra untuk menjadi Calon Bupati Bandung pada kontestasi Pilkada Serentak 2020.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bandung, Yayat Hidayat mengatakan, dengan mengantongi 7 kursi di perlemen, sangat wajar jika DPC Partai Gerindra menginginkan posisi calon bupati.

“Enggak muluk muluk, kami pengennya Bandung 1. Ngapain Bandung 2, wajar dong. Apalagi saya ketua partai, pasti ingin yang terbaik,” kata Yayat di Soreang, Kamis (19/3/2020).

Yayat yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bandung tersebut menjelaskan jika Gerindra sudah menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik lainnya. Namun untuk menentukan koalisi, Yayat mengaku belum berani melangkah lebih jauh. Sebab, untuk berkoalisi, DPC Partai Gerindra harus menunggu rekomendasi calon dari DPP Partai Gerindra.

“Komunikasi tetap jalan, tapi kami belum berani melangkah. Masih menunggu calon yang akan direkomendasi,” ujarnya.

Terlebih, untuk tahapan penjaringan selanjutnya, saat ini pihaknya masih menunggu agenda DPD Partai Gerindra Jabar untuk melakukan fit and propper test terhadap bakal calon Bupati/Wakil Bupati Bandung dari Partai Gerindra.

Menurut Yayat, untuk koalisi, Partai Gerindra tidak pernah memandang figur yang akan diusung oleh partai lainnya. Begitupun dengan figur kader partainya. Yang terpenting, ujarnya, figur tersebut harus memiliki komitmen untuk membangun Kabupaten Bandung agar lebih maju.

“Karena visi dan misi kami adalah Gerindra akan tetap bersama rakyat. Untuk koalisi, kami juga tidak menutup pintu. Kami akan membuka selebar-lebarnya pintu jalinan koalisi. Yang penting satu visi dan misi,” katanya.

Yayat melanjutkan, hinga saat ini dirinya belum pernah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan partai manapun untuk koalisi.

Terkait pertemuan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Edhi Prabowo dengan Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bandung, Dadang M Naser beberapa waktu lalu di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Yayat mengaku itu hanya undangan silaturahmi saja.

Yayat juga mengaku dirinya diundang dalam acara silaturahmi tersebut. Dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan masalah politik maupun koalisi dengan Partai Golkar menghadapi Pilbup Bandung.

“Itu silaturahmi saja, kan tidak ada larangan kalau silaturahmi. Yang jelas, sampai hari ini kami belum koalisi dengan siapapun,” tandasnya.(*/Hend)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pilkada serentak tetap digelar pada 23 September 2020 sesuai rencana. Agenda politik tersebut hingga kini tidak terdampak mewabahnya virus korona (Covid-19) dan belum perlu ada perubahan jadwal.

“Tidak ada perubahan rencana. Jadwal pilkada September masih terjadwal seperti biasa,” kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa (17/3/2020).
Ia menyatakan segala persiapan terkait pilkada serentak sudah dilakukan. Tidak ada hambatan sampai sekarang.

“Persiapan teknis operasionalnya, persiapan politisnya, persiapan keamanan dan hukumnya berjalan seperti biasa,” jelas Mahfud MD.

Dia pun meminta tidak ada pihak-pihak yang dengan sengaja mengembuskan adanya penundaan Pilkada Serentak 2020 dampak mewabahnya virus corona.

“Tidak perlu mengembangkan spekulasi akan ada penundaan, apakah di sebagian wilayah, apalagi di seluruh wilayah Indonesia,” paparnya.(*/Ad)

BANDUNG – Merebaknya virus corona atau covid-19, menjadi teror tersendiri yang nyata bagi masyarakat Tanah Air. Berbagai antisipasi dari pemerintah terus digalakan pemerintah untuk menekan pernyebaran virus corona.

Menanggapi penyebaran fenomena pandemi corona ini, Sekretaris MUI Jabar Rafani Achyar, mengimbau masyarakat untuk mengurangi kegiatan keagamaan termasuk untuk salat di mesjid.

“Menghindari kegiatan yang sifatnya menghadirkan massa. Upamanya tabligh akbar yah, kalau bisa di tunda dulu. Salat bisa dilakukan di rumah yah, ke masjid, tapi tidak terlalu banyak. Mengurangi aktivitas,” kata Rafani, saat dikonfirmasi, Selasa (17/3/2020).

Termasuk soal salat Jumat, Rafani mengimbau untuk dilakukan, namun waktunya di persingkat.

“Kalau salat Jumat dipersingkat, khutbah jangan panjang-panjang, termasuk bacaannya salat enggak usah panjang-panjang lah. Kemudian masyarakat yang salat Jumat itu yah artinya sudah mengetahui soal virus corona yah, jangan terlalu berdesak-desakan shaf itu kalau disunahkan memang rapat, tapi situasinya gini bisa saja diatur,” ucap dia.

Ia juga meminta para DKM untuk melakukan upaya penyemprotan disinfektan.

“Kemudian masjid besar dan kecil kalau mampu ada upaya penyemprotan setiap mesjid lantai karpet lingkungannya kalau mungkin ada tindakan kesehatan untuk cuci tangan tinggal kesadaraan jamaahnya, kalau sudah wudhu juga dianjurkan lebih baik,”ungkapnya.(*/Hend)

JAKARTA – Dampak penyebaran virus corona (Covid-19) di Indonesia membuat aktivitas seseorang dibatasi. Salah satu imbasnya, yaitu sebanyak 106 anggota DPRD DKI Jakarta dilarang untuk melakukan kunjungan kerja (kunker), baik itu ke luar kota maupun luar negeri.

Hal itu tertuang dalam surat bernomor 287/-079.71. Di mana sejak Senin 17 Maret 2020 peraturan itu mulai berlaku kepada seluruh anggota parlemen Kebon Sirih.

“Sehubungan dengan wabah Covid-19 yang telah menyebar di berbagai daerah Indonesia, maka untuk kegiatan kunjungan kerja dalam dan luar negeri untuk alat kelengkapan dewan sampai dengan batas waktu yang belum dapat ditentukan, kiranya pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan kunjungan kerja,” tulis surat larangan itu yang dikutip Okezone, Selasa (17/3/2020).

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Dewan DKI Jakarta, Hadameon Aritonang mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan larangan itu akan berlaku sampai kapan. Sebab, itu diberlakukan untuk menjaga anggota DPRD terpapar virus Covid-19.

“Sampai batas waktu yang belum ditentukan,” kata dia.

Seperti diketahui, jumlah pasien Covid-19 bertambah 17, yakni dari 117 menjadi 134 orang. Pemerintah menyatakan pasien baru berasal dari empat daerah.

“Dari Provinsi Jawa Barat satu orang, Banten satu, Jawa Tengah satu dan DKI 14,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto.(*/Ag)

JAKARTA – Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat 2020-2025 secara aklamasi karena dapat dukungan suara lebih dari 70 persen dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan Sidang Kongres V Partai Demokrat EE Mangindaan di Jakarta Convention Center, Senayan, Minggu (15/3/2020).

“Setelah kami melakukan verifikasi administrasi calon ketua umum dan dikatakan memenuhi persyaraatan, maka berdasarkan Pasal 25 ayat 6 dan ayat 7 peraturan tatib kongres telah ditetapkan secara aklamasi,” ucap Mangindaan.

Seluruh peserta yang berada di ruang sidang langsung bersorak meneriakkan nama AHY ketika ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat yang baru.

Tak lama kemudian, suami dari Anisa Pohan tersebut pun lansung naik ke panggung sembari membawa bendera Partai Demokrat.

Sekadar diketahui, AHY resmi menggantikan posisi sang Ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjabat sebagai ketua umum partai Partai Demokrat sejak 2013.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat Irwan menyebutkan bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapatkan dukungan suara 90 persen dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) untuk menjadi ketua umum Demokrat.

“Sementara baru AHY yang mendaftar dengan dukungan di atas 90%. Syarat minimum mendaftar 35% dukungan pemegang hak suara,” ucap Irwan di sela Kongres V Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (15/3/2020).

Anggota DPR ini mengungkapkan bahwa mayoritas Ketua DPD dan DPC Partai Demokrat menginginkan AHY disahkan sebagai ketua umum secara aklamasi. Namun, lanjut Irwan, keputusan akhirnya akan terlihat di sidang paripurna nanti.

“Sebanyak 75 persen dukungan pemilihan diarahkan aklamasi. Tapi nanti kita lihat hasil prosesnya pada sidang paripurna,” katanya.

Dengan perolehan suara sebanyak itu, maka AHY pun diprediksi akan menggantikan posisi sang ayah, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua Umun Partai Demokrat untuk periode 2020-2025.

Diketahui sebelumnya, sebelum acara Kongres V Demokrat yang diselenggarakan di JCC Senayan dimulai, AHY secara resmi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum Partai Demokrat.

Berdasarkan pantauan Okezone, AHY pun nampak menyerahkan surat-surat rekomendasi dari DPD dan DPC untuk dilakukan tahap verifikasi dalam sidang Kongres V Demokrat.

“Ini surat rekomendasi dari DPD dan DPC seluruh Indonesia,” ungkap AHY di dalam hall JCC, Jakarta.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Demokrat akan melaksanakan Kongres V Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta pada Minggu 15 Maret besok.

Dalam Kongres, Demokrat mengusung konsep New Leader karena akan ada penyerahan tongkat estafet kepemimpinan Demokrat dari Ketua Umum (Ketum) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah menjadi tokoh senior kepada pemimpin yang baru.

Demokrat juga menyinggung soal masih banyaknya hasrat dari para politisi tua di sejumlah partai untuk terus ingin berkuasa memimpin partai. “Sebagai bagian dari proses demokrasi tentu Kongres ini adalah momentum nasional juga sebagai momentum Partai Demokrat menghasilkan terobosan-terobosan dalam demokrasi untuk kepemimpinan baru (new leader).

Semoga Kongres berjalan tertib, lancar dan aman,” ujar Juru Bicara Kongres V Demokrat Irwan dalam siaran pers yang diterima SINDOnews di Jakarta, Sabtu (14/3/2020).

Ketua Departemen ESDM Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa inti dari demokrasi Indonesia adalah musyawarah mufakat. Dan hal ini tentu disadari oleh semua pemegang daulat suara di dalam Kongres Demokrat yang mendukung adanya konsep pemimpin baru yang digagas oleh SBY.

“New Leader adalah sebuah terobosan Partai Demokrat dalam demokrasi Indonesia di tengah masih menguatnya hasrat tokoh politik tua di luar Partai Demokrat untuk terus berkuasa,” terang Anggota Komisi V DPR ini.

Menurut Irwan, regenerasi dalam tubuh partai politik pada dasarnya sangat dibutuhkan sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi demokrasi di Indonesia. Memberikan kesempatan bagi para pemimpin muda dan kompeten.

“SBY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan Presiden RI dua periode sangat menyadari itu dan dimulai dengan regenerasi di pucuk pimpinan Partai Demokrat,” tandasnya.(*/Tub)

JAKARTA – Partai Demokrat akan menggelar Kongres V di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu 15 Maret 2020. Dalam kongres ini, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bakal melepas jabatannya sebagai ketua umum Partai Demokrat.

“Kongres ini adalah kongres lima tahunan yang memperbincangkan dan ambil keputusan pemimpin baru Partai Demokrat,” kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2020).

Hinca menambahkan, SBY akan memberikan kesempatan kepada kader-kader Demokrat untuk maju di kongres nanti. “Pak SBY ketum dan kami timnya akan selenggarakan kongres untuk memberi kesempatan baru untuk pemimpin baru di Partai Demokrat,” tuturnya.

Baca Juga: Kongres V Partai Demokrat Tidak Mengundang Jokowi dan Elite Parpol Lain

SBY akan menyerahkan sepenuhnya kepemimpinan di Partai Demokrat. Namun, bukan berarti keluar dari Partai Demokrat. SBY akan tetap berada di dalam partai berlambang bintang mercy itu.

“Beliau sampaikan bahwa jika sebagai presiden 2 periode 10 tahun soft landing dia menyentuh garis finish sampai ujung, dia juga akan melakukan soft landing di dalam kongres yang kami buat Kongres V Partai Demokrat di Jakarta,” ujarnya.

Saat ditanya apakah kedua putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) berpeluang mengantikan SBY. Hinca mengelak karena menurutnya nama-nama calon ketua umum akan diketahui pada saat Kongres V Partai Demokrat.

“Jangan kau tanya hasil pertandingan lah, nanti datang aja pas kongres, pokoknya semua (kader) memiliki peluang,” ungkapnya.(*/Ag)