Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menggelar rVirus coronaapat terbatas dengan para menterinya membahas kelanjutan antisipasi mudik Lebaran 2020 di tengah pandemi virus corona atau Covid-19.

Saat membuka rapat terbatas secara video konferensi di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (2/4/2020), Jokowi mengingatkan lagi menteri, kepala daerah hingga pemimpin desa agar satu visi dan strategi dengan pemerintah pusat dalam menyelesaika masalah corona.
Pemerintah pusat sudah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam menangani corona.

“Pertama saya ingin mengingatkan kita telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dan PSBB sebagai rujukan bersama,” kata Jokowi.

“Perlu saya tegaskan lagi mulai dari Presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai kepala desa, lurah, harus satu visi yang sama dan satu strategi yang sama, satu cara yang sama dalam menyelesaikan persoalan yang kita hadapi sekarang ini.”Virus corona.

Menurutnya rujukan dan prosedurnya sudah jelas karena telah ada Peraturan Pemerintah PSBB.

“Nanti Menkes segala mengatur lebih rinci dalam peraturan menteri apa kriteria daerah yang bisa diterapkan PSBB, apa yang bisa dilakukan oleh daerah, saya minta dalam waktu maksimal 2 hari peraturan menteri itu sudah selesai,” kata Presiden.(*/Ad)

JAKARTA – Pemerintah Arab Saudi meminta umat Islam menunggu kabar terbaru sebelum menyusun rencana keberangkatan haji tahun ini. Menteri Urusan Haji dan Umrah Arab Saudi Mohammed Saleh Benten mengatakan, pihaknya sangat siap melayani jamaah haji maupun umrah.

”Namun, dengan kondisi saat ini, kerajaan memilih untuk memprioritaskan perlindungan kesehatan umat Islam dan warga kami. Jadi, kami meminta muslim seluruh dunia untuk menunggu sebelum membuat kontrak sampai situasinya jelas,” katanya kepada stasiun TV Al-Ekhbariya kemarin (1/4/2020).

Awal bulan lalu, Saudi sudah membuat keputusan besar dengan menutup pintu jamaah yang hendak umrah. Tindakan itu memunculkan kondisi ketidakpastian soal haji. Selain umrah, pemerintah Saudi menutup akses penerbangan internasional. Mulai pekan lalu, mereka juga menutup pintu masuk menuju sejumlah kota, termasuk Makkah dan Madinah.

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Achmad Rizal Purnama menegaskan, hingga saat ini belum ada keputusan dari otoritas Saudi. Dari berbagai komunikasi yang dilakukan, baik dengan Kedutaan Saudi di Jakarta maupun KBRI di Riyadh, informasi yang disampaikan baru seputar imbauan penundaan komitmen baru terkait pembayaran haji.

Kendati demikian, lanjut dia, Saudi berjanji segera memberikan keputusan. Mereka terus mengikuti dan mencermati perkembangan pandemi Covid-19 sebelum mengambil keputusan. ”Yang jelas, isu ini kerap kita angkat karena berkaitan dengan hajat masyarakat. Dan, pemerintah Saudi menekankan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan.”

Juru Bicara Kementerian Agama (Kemenag) Oman Fathurahman mengatakan, yang disampaikan menteri haji dan umrah Arab Saudi itu adalah permintaan umat Islam di penjuru dunia untuk menunda pembayaran kontrak apa pun sampai ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Konteksnya adalah kontrak pelayanan haji, seperti tiket penerbangan, hotel, dan katering.

Oman mengingatkan bahwa Kemenag mendapatkan mandat undang-undang sebagai penyelenggara ibadah haji. Untuk itu, Kemenag berkomitmen menyelenggarakan haji dengan maksimal. ”Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, kami tetap menjalani proses yang ada,” tuturnya.

Sementara itu, di tengah terus bertambahnya kasus penularan korona di Indonesia, Kemenag mengubah skema pelunasan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag membatasi pelunasan BPIH hanya melalui mekanisme online atau non-teller sampai 21 April.

Kemenag juga memperpanjang masa pelunasan BPIH tahap pertama. Semula 19 April diperpanjang sampai 30 April. Jika sampai penutupan pelunasan tahap pertama masih ada sisa kursi, dibuka pelunasan tahap kedua pada 12–20 Mei.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah telah menetapkan Covid-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dia pun menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

“Oleh karenanya pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat,” katanya saat konferensi pers, Selasa (31/3/2020).
Terkait hal tersebut, Jokowo mengaku telah meneken Peraturan Presiden (PP) dan Keputusan Presiden (Keppres) terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSSB). Dia mengatakan bahwa pemerintah telah memilih opsi PSSB sebagai langkah penanganan virus corona.

“Baru saja saya tanda tangani PP-nya dan Keppresnya yang berkaitan dengan itu. Kita harapkan dari yang setelah ditandatangani, PP dan Keppres itu mulai efektif berjalan,” ujarnya

Dia mengatakan bahwa sesuai dengan undang-undang, status ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan yang berkoordinasi dengan kepala Gugus Tugas Covid-19 dan kepala daerah. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang No.6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Oleh sebab itu saya berharap agar provinsi, kabupaten dan kota sesuai UU yang ada silakan berkoordinasi dengan ketua Satgas Covid-19 agar semuanya kita memiliki sebuah aturan main yang sama yaitu UU PP dan Keppres yang tadi baru saja saya tanda tangani,” paparnya.

Dengan terbitnya PP ini, Jokowi mengingatkan agar para kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Dia meminta agar kebijakan di daerah harus sesuai dengan koridor yang ada.

“Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP, serta Keppres tersebut,” ungkapnya.

Jokowi menyebut bahwa Polri juga dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang. Hal ini agar pembatasan sosial berskala besar berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa dalam penanganan virus corona memang harus belajar dari negara lain. Namun begitu bukan berarti Indonesia harus meniru begitu saja.

“Sebab semua negara memiliki ciri khas masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing. Baik itu luas wilayah, jumlah penduduk, kedisiplinan, kondisi geografis, karakter dan budaya, perekonomian masyarakatnya, kemampuan fiskalnya, dan lain-lain,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Yusril Ihza Mahendra menilai pasal-pasal di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 yang mengatur Darurat Sipil tak relevan dengan situasi saat ini.

Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang.

“Tidak relevan dengan upaya untuk melawan merebaknya wabah virus corona. Pengaturannya hanya efektif untuk mengatasi pemberontakan dan kerusuhan, bukan mengatasi wabah yang mengancam jiwa setiap orang,” jelas Yusril melalui keterangan tertulisnya, Selasa (31/3/2020).

Yusril menilai, satu-satunya pasal yang relevan dalam Perppu tersebut dalam situasi saat ini ialah pasal yang berkaitan dengan kewenangan Penguasa Darurat Sipil untuk membatasi orang ke luar rumah. Ketentuan-ketentuan lain hanya relevan dengan situasi pemberontakan dan kerusuhan, seperti melakukan razia dan penggeledahan.

“Begitu juga pembatasan penggunaan alat-alat komunikasi yang biasa digunakan sebagai alat untuk propaganda kerusuhan dan pemberontakan juga tidak relevan,” katanya.

Yusril juga menyebutkan, di dalam Perppu tersebut, keramaian-keramaian masih diperbolehkan sepanjang memiliki izin dari Penguasa Darurat Sipil. Bahkan, terdapat pasal yang kontraproduktif karena Penguasa Darurat Sipil tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan, termasuk pengajian.

“Penguasa Darurat tidak bisa melarang orang berkumpul untuk melakukan kegiatan keagamaan termasuk pengajian-pengajian. Aturan-aturan seperti ini tidak relevan untuk menghadapi wabah corona,” ucapnya.

Selain itu, Yusril menyampaikan, Darurat Sipil terkesan represif. Dalam situasi tersebut, militer memainkan peran yang sangat penting untuk mengendalikan keadaan. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini ialah ketegasan dan persiapan matang dalam melawan wabah untuk menyelamatkan nyawa rakyat. Karena itu, pemerintah harus berpikir ulang dalam mewacanakan Darurat Sipil.

“Keadaan memang sulit, tapi kita, terutama para pemimpin jangan sampai kehilangan kejernihan berpikir menghadapi situasi. Tetaplah tegar dan jernih dalam merumuskan kebijakan dan mengambil langkah serta tindakan,” katanya.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah atau karantina kesehatan adalah kewenangan penuh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Presiden pun meminta agar pemimpin daerah memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat dalam menangani dan mencegah penularan virus corona atau Covid-19 ini.

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah,” jelas Presiden dalam rapat terbatas, Senin (30/3/2020).

Jokowi menilai, keputusan karantina wilayah harus dihitung dengan baik dampaknya. Baik dampak kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Karenanya, Jokowi meminta setiap pemimpin daerah berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan terkait penyebaran infeksi virus corona ini.

“Saya berharap seluruh menteri, memastikan pemerintah pusat dan Pemda memiliki visi yang sama, satu visi yang sama kebijakan yang sama, semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada saya rasa itu sebagai pengantar,” jelas Jokowi.

Desakan kepada pemerintah pusat agar memberlakukan karantina wilayah memang terus berdatangan, seiring dengan bertambahnya jumlah pasien Covid-19. Bahkan fenomena lockdown mandiri juga terjadi di Yogyakarta.

Sejumlah dusun di sana memilih menutup akses keluar-masuk desanya demi mencegah penularan Covid-19.

Para pengusaha beras yang tergabung dalam Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) juga mengusulkan kepada pemerintah agar lebih memilih opsi karantina wilayah dibanding lockdown. Dengan karantina wilayah, diharapkan distribusi beras tetap bisa dilakukan.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3). Hasilnya, DPR menyepakati usulan penundaan pilkada serentak 2020.

“Sepakat pilkada ditunda,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan pilkada serentak 2020, baik yang belum selesai maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara. Terkait sampai kapan pilkada serentak ditunda, Arwani mengatakan, nantinya hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.

“Nanti akan diputuskan oleh KPU, pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pendemi Covid-19 ini akan berakhir,” ujarnya.

Arwani mengungkapkan, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk perppu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya, Yaqut Cholil Qoumas.

“Mekanismenya (penundaan) akan menggunakan perppu,” ucap Yaqut.

Terkait sampai kapan penundaannya, Yaqut mengungkapkan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, ia menilai penundaan paling logis dilakukan hingga tahun depan. “Antara bulan Juni-September (2021), tergantung perkembangan penanganan wabah Covid-19,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, tidak ada satu pun fraksi yang menolak penundaan tersebut. Prinsipnya, semua fraksi setuju untuk menunda pelaksanaan pilkada. “Semua setuju.
Kita semua konsentrasi dan fokus menghadapi pandemi corona,” kata politikus PKB itu.(*/Ad)

JAKARTA – Survei Nasional Charta Politika merilis hasil surveinya terkait dengan calon presiden (Capres) terkuat pilihan rakyat, Minggu (29/3/2020). Hasilnya, Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh dukungan rakyat terbesar untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dalam survey tersebut, Sandi menempati posisi unggul di berbagai bidang. Dukungan yang diberikan sebagian besar rakyat ini tentunya semakin memperkuat jalan Sandi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI.

Mayoritas Masyarakat memilih Sandiaga Uno dan menempati posisi teratas untuk maju Pilpres 2024 saat disandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Elektabilitas Sandiaga Uno di Indonesia sebesar 29,2%, sementara Anies Baswedan sebesar 27,3%, serta Ganjar Pranowo sebesar 21,9%.” ujar Direktur Riset Charta Politika Muslimin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2020).

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan pada 20–27 Februari 2020 silam, Sandiaga Uno juga dipilih mayoritas masyarakat sebagai tokoh yang mampu menekan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.

Kesuksesannya dalam bidang bisnis membuat rakyat percaya bahwa Sandiaga merupakan pemimpin yang dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang sudah mengakar di Indonesia.

“Sebanyak 23,2% rakyat memilih Sandiaga Uno. Kemudian, disusul oleh Prabowo Subianto 11,8%, Anies Baswedan 11,4%, Ridwan Kamil 10,3%, Ganjar Pranowo 9,2%, Tri Rismaharini 5,3%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,2%, dan Puan Maharani 0,8%,” kata Muslimin.
Saat rakyat ditanya “Siapa calon pemimpin yang mampu menurunkan harga bahan pokok?”, pengusaha sekaligus mantan Wagub DKI Jakarta tetap dipilih rakyat sebagai tokoh yang paling mumpuni dengan jumlah dukungan sebesar 13,2%.

Jumlah tersebut mengungguli dua tokoh yang pernah berpasangan dengannya pada Pilpres 2019 dan Pilgub DKI Jakarta 2017, seperti Prabowo Subianto dengan jumlah suara sebesar 12,8% dan Anies Baswedan dengan jumlah suara 12,7%. Lalu, Ganjar Pranowo 9,6%, Ridwan Kamil 9%, Tri Rismaharini 7,3%, serta Agus Harimurti Yudhoyono 2,9%.

Sementara itu, saat rakyat ditanya siapa pemimpin yang paling mewakili generasi muda, sebanyak 27,5% jumlah responden memilih Sandiaga Uno menempati posisi pertama, unggul dari Ridwan Kamil yang hanya mendapatkan dukungan sebesar 13%, Anies Baswedan 9,8%, Prabowo Subianto 7,9%, Ganjar Pranowo 7,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 7,8%, dan Tri Rismaharini 2,9%.

Dia menjelaskan, survei tersebut menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak (random sampling) dengan margin of error yang hanya sebesar 2,84%.

Keunggulan Sandi yang berturut-turut ini semakin memperkuat jalannya untuk maju bersaing di Pilpres 2024. ”Yang paling mengejutkan adalah dukungan rakyat terhadap Sandiaga Uno berada di atas Anies Baswedan yang dulu pernah menjadi pasangannya sebagai gubernur di Pilgub Jakarta,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Golkar meluncurkan gerakan ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ sekaligus menyerahkan alat pencegahan dan penanggulangan virus corona berupa alat-alat medis ke sejumlah rumah sakit dan masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyaluran bantuan alat medis dilakukan melalui ormas pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar serta DPD Partai Golkar tingkat provinsi seluruh Indonesia.

“Ini baru tahap awal. Gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 akan diikuti oleh DPD-DPD seluruh Indonesia. Saya juga menginstrusikan ke DPD-DPD Partai Golkar tingkat provonsi dan kabupaten/kota untuk juga membantu masyarakat melawan Covid-19,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2020).

Pada acara launching ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ pada Sabtu 29 Maret 2020 kemarin, turut hadir sejumlah pengurus DPP Partai Golkar di antaranya Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di antaranya, Roem Kono, Azis Syamsuddin, Rizal Mallarangeng, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir.

Turut hadir pula Sekjen DPP Ormas MKGR Adies Kadir serta Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Meutya Hafid.

Dia berharap, gerakan menyalurkan masker, Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedis, hand sanitizer, alat peralatan disinfektan, serta peralatan rapid test ini dapat membantu meringankan beban pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang tidak mampu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar akan terus mengumpulkan peralatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam bentuk peralatan melalui DPRD tingkat Provinsi masing-masing ke DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar.

“Diharapkan dari DPD Provinsi akan menstimulasi masing-masing DPD Kabupaten/Kota, sehingga ini menjadi gerakan nasional. Sebab, penanganan virus Corona ini butuh partisipasi masyarakat, partisipasi organisasi masyarakat, pengusaha dan seluruh partai politik untuk bersama-sama kita perangi,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Roem Kono mengatakan, saat ini APD dan alat penyemprotan disinfektan cukup sulit ditemukan.

Aksi ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 9.000 APD paramedis, 6.000 masker, 400 liter hand sanitizer, 100 google glass dan 100 boks alat rapid test.”Jumlah ini akan terus bertambah dan segera diikuti secara nasional,” kata Roem.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Meutya Hafid mengungkapkan, gerakan ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ juga akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan posko.

“Ini adalah bentuk bakti Partai Golkar pada negara untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, bahkan sebelumnya kader- kader partai Golkar lainnya di pusat dan daerah juga sudah ada yang melakukan gerakan ini,”ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus meluas. Hingga, Minggu (30/3/2020) sore, kasus corona sudah ditemukan di 30 provinsi dengan jumlah pasien positif 1.285 orang, dan 114 di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta masih di peringkat pertama provinsi terbanyak kasus corona.

Hingga pada pukul 12.00 WIB tadi tercatat ada 675 orang yang dinyatakan postif.

Posisi kedua Jawa Barat di mana ada 149 orang terinfeksi corona. Peringkat ketiga Banten dengan 106 warga dinyatakan positif Covid-19. Keempat Jawa Timur dengan 90 kasus corona. Disusul Jawa Tengah di mana ada 63 pasien positif Covid-19.

Kemudian Sulawesi Selatan 47 kasus, Yogyakarta 22 kasus, Kalimantan Timur 17 kasus, Bali 10 kasus, Papua sembilan kasus, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat masing-masinng delapan kasus, Kalimantan Tengah tujuh kasus.

Berikutnya Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau masing-masing memiliki lima kasus positif corona. Lampung empat kasus, Sulawesi Tenggara tiga kasus.

Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Papua Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat masing-masing terdapat dua kasus Covid-19.

Sisanya ditemukan di Jambi, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Maluku masing-masing satu kasus.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk menghambat penyebaran virus Corona (COVID-19) ke daerah.

Juru Bicara PKS Handi Risza Idris mengatakan, terus memburuknya kondisi perekonomian nasional dalam beberapa hari terakhir ini, berbanding lurus dengan cara pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona.

“Semenjak diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, praktis kondisi ekonomi nasional terus memburuk,” ujar Handi kepada wartawan,dikutif dari Sindonews, Jumat (27/3/2020).

Dia melanjutkan, salah satu indikator ekonomi makro yang terus turun adalah nilai tukar rupiah. ”Pada Senin (2/3) nilai tukar rupiah terhadap USD masih berada pada level Rp14.413, hanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu, Kamis (27/3) nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp16.305 atau mengalami depresiasi sebesar 14,32%, terburuk sepanjang semenjak Reformasi 1998,” katanya.
Dia mengatakan, ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sehingga terus terpuruk. “Ada indikasi terjadinya sentimen negatif kepada nilai tukar rupiah, akibat kekecewaan pasar dalam melihat lambatnya respons Pemerintah dalam menangai penyebaran COVID-19, sehingga akhirnya pasar merespons secara negatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, lambatnya kinerja pemerintah juga terlihat dalam membuat kebijakan yang penting untuk mengantisipasi penyebaran virus yang makin meluas ini. “Sudah sampai hari ke-26, pemerintah baru membuat Kepres Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sehingga menyebabkan pemerintah gagal dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD),” ujarnya.

Selain itu, kata dia, juga menjadi bahan spekulasi bagi para oknum dalam mempermainkan harga, akibatnya ketersediaan APD menjadi langka di rumah sakit. “Kami berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jabodetabek, untuk menghambat penyebaran COVID-19 ke daerah. Kami menenggarai warga yang dari Jabodetabek sebagai carrier untuk beberapa daerah,” imbuhnya.

Dia pun mengutip pernyataan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam beberapa kesempatan. “Kepastian penangganan COVID-19 dengan segera memberlakukan lockdown, diharapkan akan mampu meredam sentimen negatif bagi perekonomian nasional,” tandasnya.(*/Ag)