Politik dan Keamanan

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah atau karantina kesehatan adalah kewenangan penuh pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. Presiden pun meminta agar pemimpin daerah memiliki visi yang sama dengan pemerintah pusat dalam menangani dan mencegah penularan virus corona atau Covid-19 ini.

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat bukan kewenangan pemerintah daerah,” jelas Presiden dalam rapat terbatas, Senin (30/3/2020).

Jokowi menilai, keputusan karantina wilayah harus dihitung dengan baik dampaknya. Baik dampak kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Karenanya, Jokowi meminta setiap pemimpin daerah berhati-hati dalam menerbitkan kebijakan terkait penyebaran infeksi virus corona ini.

“Saya berharap seluruh menteri, memastikan pemerintah pusat dan Pemda memiliki visi yang sama, satu visi yang sama kebijakan yang sama, semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung baik dari dampak kesehatan maupun sosial ekonomi yang ada saya rasa itu sebagai pengantar,” jelas Jokowi.

Desakan kepada pemerintah pusat agar memberlakukan karantina wilayah memang terus berdatangan, seiring dengan bertambahnya jumlah pasien Covid-19. Bahkan fenomena lockdown mandiri juga terjadi di Yogyakarta.

Sejumlah dusun di sana memilih menutup akses keluar-masuk desanya demi mencegah penularan Covid-19.

Para pengusaha beras yang tergabung dalam Perpadi (Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras) juga mengusulkan kepada pemerintah agar lebih memilih opsi karantina wilayah dibanding lockdown. Dengan karantina wilayah, diharapkan distribusi beras tetap bisa dilakukan.(*/Ad)

JAKARTA – Komisi II DPR menggelar rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/3). Hasilnya, DPR menyepakati usulan penundaan pilkada serentak 2020.

“Sepakat pilkada ditunda,” kata Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

Penundaan pelaksanaan pilkada tersebut meliputi tahapan pilkada serentak 2020, baik yang belum selesai maupun yang belum dapat dilaksanakan, termasuk tahapan pemungutan suara. Terkait sampai kapan pilkada serentak ditunda, Arwani mengatakan, nantinya hal tersebut akan dibicarakan lebih lanjut.

“Nanti akan diputuskan oleh KPU, pemerintah, DPR. Kita tidak ada yang tahu sampai kapan pendemi Covid-19 ini akan berakhir,” ujarnya.

Arwani mengungkapkan, Komisi II DPR meminta kepada pemerintah agar segera menyiapkan payung hukum dalam bentuk perppu. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua DPR lainnya, Yaqut Cholil Qoumas.

“Mekanismenya (penundaan) akan menggunakan perppu,” ucap Yaqut.

Terkait sampai kapan penundaannya, Yaqut mengungkapkan, hal itu akan dibicarakan lebih lanjut. Namun, ia menilai penundaan paling logis dilakukan hingga tahun depan. “Antara bulan Juni-September (2021), tergantung perkembangan penanganan wabah Covid-19,” katanya.

Ia juga mengungkapkan, tidak ada satu pun fraksi yang menolak penundaan tersebut. Prinsipnya, semua fraksi setuju untuk menunda pelaksanaan pilkada. “Semua setuju.
Kita semua konsentrasi dan fokus menghadapi pandemi corona,” kata politikus PKB itu.(*/Ad)

JAKARTA – Survei Nasional Charta Politika merilis hasil surveinya terkait dengan calon presiden (Capres) terkuat pilihan rakyat, Minggu (29/3/2020). Hasilnya, Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh dukungan rakyat terbesar untuk maju pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Dalam survey tersebut, Sandi menempati posisi unggul di berbagai bidang. Dukungan yang diberikan sebagian besar rakyat ini tentunya semakin memperkuat jalan Sandi untuk mencalonkan diri sebagai Presiden RI.

Mayoritas Masyarakat memilih Sandiaga Uno dan menempati posisi teratas untuk maju Pilpres 2024 saat disandingkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

“Elektabilitas Sandiaga Uno di Indonesia sebesar 29,2%, sementara Anies Baswedan sebesar 27,3%, serta Ganjar Pranowo sebesar 21,9%.” ujar Direktur Riset Charta Politika Muslimin, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2020).

Tidak hanya itu, berdasarkan hasil survei yang diselenggarakan pada 20–27 Februari 2020 silam, Sandiaga Uno juga dipilih mayoritas masyarakat sebagai tokoh yang mampu menekan angka pengangguran yang tinggi di Indonesia.

Kesuksesannya dalam bidang bisnis membuat rakyat percaya bahwa Sandiaga merupakan pemimpin yang dapat mengatasi permasalahan pengangguran yang sudah mengakar di Indonesia.

“Sebanyak 23,2% rakyat memilih Sandiaga Uno. Kemudian, disusul oleh Prabowo Subianto 11,8%, Anies Baswedan 11,4%, Ridwan Kamil 10,3%, Ganjar Pranowo 9,2%, Tri Rismaharini 5,3%, Agus Harimurti Yudhoyono 3,2%, dan Puan Maharani 0,8%,” kata Muslimin.
Saat rakyat ditanya “Siapa calon pemimpin yang mampu menurunkan harga bahan pokok?”, pengusaha sekaligus mantan Wagub DKI Jakarta tetap dipilih rakyat sebagai tokoh yang paling mumpuni dengan jumlah dukungan sebesar 13,2%.

Jumlah tersebut mengungguli dua tokoh yang pernah berpasangan dengannya pada Pilpres 2019 dan Pilgub DKI Jakarta 2017, seperti Prabowo Subianto dengan jumlah suara sebesar 12,8% dan Anies Baswedan dengan jumlah suara 12,7%. Lalu, Ganjar Pranowo 9,6%, Ridwan Kamil 9%, Tri Rismaharini 7,3%, serta Agus Harimurti Yudhoyono 2,9%.

Sementara itu, saat rakyat ditanya siapa pemimpin yang paling mewakili generasi muda, sebanyak 27,5% jumlah responden memilih Sandiaga Uno menempati posisi pertama, unggul dari Ridwan Kamil yang hanya mendapatkan dukungan sebesar 13%, Anies Baswedan 9,8%, Prabowo Subianto 7,9%, Ganjar Pranowo 7,9%, Agus Harimurti Yudhoyono 7,8%, dan Tri Rismaharini 2,9%.

Dia menjelaskan, survei tersebut menggunakan metode wawancara tatap muka secara langsung (face to face interview) dengan 1.200 responden yang dipilih secara acak (random sampling) dengan margin of error yang hanya sebesar 2,84%.

Keunggulan Sandi yang berturut-turut ini semakin memperkuat jalannya untuk maju bersaing di Pilpres 2024. ”Yang paling mengejutkan adalah dukungan rakyat terhadap Sandiaga Uno berada di atas Anies Baswedan yang dulu pernah menjadi pasangannya sebagai gubernur di Pilgub Jakarta,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Partai Golkar meluncurkan gerakan ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ sekaligus menyerahkan alat pencegahan dan penanggulangan virus corona berupa alat-alat medis ke sejumlah rumah sakit dan masyarakat.

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto mengungkapkan, penyaluran bantuan alat medis dilakukan melalui ormas pendiri dan yang didirikan oleh Partai Golkar serta DPD Partai Golkar tingkat provinsi seluruh Indonesia.

“Ini baru tahap awal. Gerakan Golkar Peduli Lawan Covid-19 akan diikuti oleh DPD-DPD seluruh Indonesia. Saya juga menginstrusikan ke DPD-DPD Partai Golkar tingkat provonsi dan kabupaten/kota untuk juga membantu masyarakat melawan Covid-19,” kata Airlangga Hartarto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (29/3/2020).

Pada acara launching ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ pada Sabtu 29 Maret 2020 kemarin, turut hadir sejumlah pengurus DPP Partai Golkar di antaranya Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar di antaranya, Roem Kono, Azis Syamsuddin, Rizal Mallarangeng, Ahmad Doli Kurnia, Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR Kahar Muzakir.

Turut hadir pula Sekjen DPP Ormas MKGR Adies Kadir serta Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini Meutya Hafid.

Dia berharap, gerakan menyalurkan masker, Alat Pelindung Diri (APD) bagi paramedis, hand sanitizer, alat peralatan disinfektan, serta peralatan rapid test ini dapat membantu meringankan beban pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat yang tidak mampu untuk mencegah penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu menyebut, Partai Golkar akan terus mengumpulkan peralatan pencegahan penyebaran Covid-19 dalam bentuk peralatan melalui DPRD tingkat Provinsi masing-masing ke DPD Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota Partai Golkar.

“Diharapkan dari DPD Provinsi akan menstimulasi masing-masing DPD Kabupaten/Kota, sehingga ini menjadi gerakan nasional. Sebab, penanganan virus Corona ini butuh partisipasi masyarakat, partisipasi organisasi masyarakat, pengusaha dan seluruh partai politik untuk bersama-sama kita perangi,” paparnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Roem Kono mengatakan, saat ini APD dan alat penyemprotan disinfektan cukup sulit ditemukan.

Aksi ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ berupa penyerahan alat bantuan pencegahan di antaranya 9.000 APD paramedis, 6.000 masker, 400 liter hand sanitizer, 100 google glass dan 100 boks alat rapid test.”Jumlah ini akan terus bertambah dan segera diikuti secara nasional,” kata Roem.

Di tempat yang sama, Ketua DPP Partai Golkar bidang Media dan Penggalangan Opini, Meutya Hafid mengungkapkan, gerakan ‘Golkar Peduli Lawan Covid-19’ juga akan direalisasikan dalam bentuk pembangunan posko.

“Ini adalah bentuk bakti Partai Golkar pada negara untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, bahkan sebelumnya kader- kader partai Golkar lainnya di pusat dan daerah juga sudah ada yang melakukan gerakan ini,”ungkapnya.(*/Ad)

JAKARTA – Penyebaran virus corona atau Covid-19 di Indonesia terus meluas. Hingga, Minggu (30/3/2020) sore, kasus corona sudah ditemukan di 30 provinsi dengan jumlah pasien positif 1.285 orang, dan 114 di antaranya meninggal dunia.

Berdasarkan data dari Gugus Tugas Nasional Penanggulangan Covid-19, DKI Jakarta masih di peringkat pertama provinsi terbanyak kasus corona.

Hingga pada pukul 12.00 WIB tadi tercatat ada 675 orang yang dinyatakan postif.

Posisi kedua Jawa Barat di mana ada 149 orang terinfeksi corona. Peringkat ketiga Banten dengan 106 warga dinyatakan positif Covid-19. Keempat Jawa Timur dengan 90 kasus corona. Disusul Jawa Tengah di mana ada 63 pasien positif Covid-19.

Kemudian Sulawesi Selatan 47 kasus, Yogyakarta 22 kasus, Kalimantan Timur 17 kasus, Bali 10 kasus, Papua sembilan kasus, Sumatera Utara dan Kalimantan Barat masing-masinng delapan kasus, Kalimantan Tengah tujuh kasus.

Berikutnya Aceh, Sumatera Barat, dan Kepulauan Riau masing-masing memiliki lima kasus positif corona. Lampung empat kasus, Sulawesi Tenggara tiga kasus.

Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Riau, Papua Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Barat masing-masing terdapat dua kasus Covid-19.

Sisanya ditemukan di Jambi, Kalimantan Selatan, Maluku Utara dan Maluku masing-masing satu kasus.(*/Ag)

JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengharapkan pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) untuk menghambat penyebaran virus Corona (COVID-19) ke daerah.

Juru Bicara PKS Handi Risza Idris mengatakan, terus memburuknya kondisi perekonomian nasional dalam beberapa hari terakhir ini, berbanding lurus dengan cara pemerintah dalam penanganan penyebaran virus Corona.

“Semenjak diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret 2020 lalu, praktis kondisi ekonomi nasional terus memburuk,” ujar Handi kepada wartawan,dikutif dari Sindonews, Jumat (27/3/2020).

Dia melanjutkan, salah satu indikator ekonomi makro yang terus turun adalah nilai tukar rupiah. ”Pada Senin (2/3) nilai tukar rupiah terhadap USD masih berada pada level Rp14.413, hanya dalam waktu kurang lebih tiga minggu, Kamis (27/3) nilai tukar rupiah jatuh pada level Rp16.305 atau mengalami depresiasi sebesar 14,32%, terburuk sepanjang semenjak Reformasi 1998,” katanya.
Dia mengatakan, ada faktor-faktor eksternal yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah sehingga terus terpuruk. “Ada indikasi terjadinya sentimen negatif kepada nilai tukar rupiah, akibat kekecewaan pasar dalam melihat lambatnya respons Pemerintah dalam menangai penyebaran COVID-19, sehingga akhirnya pasar merespons secara negatif,” ungkapnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, lambatnya kinerja pemerintah juga terlihat dalam membuat kebijakan yang penting untuk mengantisipasi penyebaran virus yang makin meluas ini. “Sudah sampai hari ke-26, pemerintah baru membuat Kepres Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019. Sehingga menyebabkan pemerintah gagal dalam penyediaan Alat Pelindung Diri (APD),” ujarnya.

Selain itu, kata dia, juga menjadi bahan spekulasi bagi para oknum dalam mempermainkan harga, akibatnya ketersediaan APD menjadi langka di rumah sakit. “Kami berharap pemerintah segera mengambil keputusan untuk melakukan lockdown di beberapa kota besar, terutama kawasan Jabodetabek, untuk menghambat penyebaran COVID-19 ke daerah. Kami menenggarai warga yang dari Jabodetabek sebagai carrier untuk beberapa daerah,” imbuhnya.

Dia pun mengutip pernyataan Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman dalam beberapa kesempatan. “Kepastian penangganan COVID-19 dengan segera memberlakukan lockdown, diharapkan akan mampu meredam sentimen negatif bagi perekonomian nasional,” tandasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memberhentikan Evi Novida Ginting Manik secara tidak hormat dari jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Evi diberhentikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 pada tanggal 23 Maret 2020.

Evi Novida Ginting Manik mengaku telah menerima salinan putusan pemberhentiannya tersebut. “Iya, sudah saya terima hari ini,” kata Evi dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 itu menyatakan telah ditetapkan pemberhentian dengan tidak hormat anggota Komisi Pemilihan Umum atas nama Dra Evi Novida Ginting ManikMSP.

Keppres yang ditandatangani Presiden Jokowi dan Plt Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama tersebut ditujukan kepada Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) Muhammad.

Pemberhentian tersebut didasarkan atas putusan DKPP yang menyatakan Evi melanggar kode etik selaku penyelenggara pemilu dalam kasus penghitungan perolehan suara calon anggota legislatif Partai Gerindra Daerah Pemilihan Kalimantan Barat VI.

Evi pun sempat menyatakan keberatannya terhadap Putusan DKPP atas perkara nomor 317-PKE-DKPP/X/2019 tersebut.

Evi Novida Ginting menjadi komisioner kedua KPU RI periode 2017-2022 yang diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo. Dalam kurun waktu tiga bulan, dua anggota KPU RI diberhentikan secara tidak hormat karena pelanggaran berat.

Sebelumnya, pada 16 Januari 2020, Presiden Jokowi memberhentikan Wahyu Setiawan dari jabatan Anggota KPU RI. Wahyu ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena diduga menerima suap untuk caleg PDI Perjuangan.(*/Ag)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengimbau beberapa pemerintah daerah meminta warganya menunda mudik saat momen Lebaran tahun ini. Hal ini untuk mengurangi risiko penularan corona virus disease atau covid-19.

“Kebijakan diam di rumah, work from home, mengurangi perjalanan ke luar kota, physical distancing, dan meniadakan acara kerumunan orang banyak yang sudah dicanangkan oleh Kemendagri ke seluruh pemda. Sebenarnya juga bermakna sama dengan anjuran penundaan untuk mudik massal dalam rangka jelang Lebaran yang sudah mendekat itu,” kata Staf Khusus Kemendagri Kastorius Sinaga dalam keterangannya, Jumat (27/3/2020).

Mendagri Tito Kaenavian, kata dia, mengapresiasi langkah dan pendekatan pemda seperti dilakukan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang mengimbau warganya menunda mudik Lebaran.

“Juga Mendagri Tito menilai positif langkah terobosan Gubernur Jateng itu yang membangun komunikasi dan kerja sama dengan provinsi asal mudik, seperti Jabodetabek dan Jabar, untuk sosialisasi gerakan tunda mudik tahun ini. Tentu dalam tingkat implementasi, kita paham juga bahwa upaya tersebut tidak berarti akan mampu mencegah arus mudik secara keseluruhan,” terangnya.

Menurut Kastorius, pemerintah akan melarang acara mudik bareng yang biasanya banyak digelar saat momen hari raya Idul Fitri karena sudah menjadi tradisi di masyarakat.

“Dari data yang kita miliki, bila kita dapat mereduksi secara signifikan jumlah dan frekuensi program mudik bareng maka volume arus mudik dari kota-kota besar seperti Jabodetabek, yang merupakan episentrum persebaran Covid-19, akan dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.

Ia menerangkan, Kemendagri bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 akan melakukan pembatasan secara ketat acara mudik bareng pada tahun ini. Bahkan, imbuh dia, pihaknya sedang mempertimbangkan matang pelarangan mudik bareng sebagai kebijakan.

“Biasanya mudik bareng sangat identik dengan pengumpulan massa besar yang berdesakan, baik di saat pemberangkatan, di perjalanan, hingga di ketibaan. Seperti kita tahu, mudik bareng cukup melelahkan dan pastinya mengakibatkan stamina ketahanan tubuh peserta mudik drastis ngedrop dan menjadi sasaran empuk serangan Covid-19,” imbuhnya.

Laporan riset WHO telah menunjukkan bahwa penularan Covid-19 sudah bersifat aerosol, yaitu transmisi lewat tumpangan partikel di udara. Secata otomatis mudik bareng, utamanya lewat moda transportasi darat, kereta api yang memakan waktu berjam-jam di perjalanan dengan kondisi sesak penumpang tentu menjadi ground field penularan Covid-19 secara masif.

“Dalam berbagai surat edaran dan juga kunker Mendagri Tito ke empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, dan Sumatera Selatan sudah mengingatkan para gubernur untuk segera mengambil langkah-langkah detail di lapangan untuk antisipasi mudik jelang Lebaran,” ungkap Kastorius.

Ia menambahkan, rapid test Covid-19 sudah mulai dilakukan di daerah-daerah, khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Mendagri pun mengingatkan agar kepala daerah benar-benar mengikuti protokel rapid test secara saksama guna menghindari efek penularan akibat berdesakan di saat tes.

“Mendagri menyatakan bahwa rapid test ini akan otomatis berdampak pada menurunnya mobilitas arus mudik karena mereka yang positif dan masuk kategori ODP dan tentu akan tertunda mobilitasnya karena akan mengikuti program pengawasan atau karantina. Proses ini akan juga menghambat penularan ke desa tujuan mudik,” tutur Kastorius.

Dia menjelaskan, Kemendagri bersama Gugus Tugas Covid-19 dan pemda serta instansi lainnya akan bekerja maksimal dalam mencegah penularan virus corona saat Lebaran tahun ini.

“Ini merupakan pembelajaran penting bagi birokrasi pusat dan daerah untuk menerapkan aneka kebijakan bersifat makro kita implementasikan secara detail dan terkendali hingga di tingkat praksis dan mikro,”pungkasnya.(*/Ag)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menunda tiga tahapan Pilkada Serentak tahun 2020, usai pandemi Covid-19 atau corona merebak di tanah air.

Wasekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan, penundaan tiga tahapan Pilkada Serentak itu tak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemungutan suara pada bulan September nanti.

“Sejauh ini penundaan 3 tahapan pilkada tersebut tak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pemungutan suara. Memang pada saatnya nanti harus ada limitasi waktu,” kata Baidowi kepada wartawan, Kamis (26/3/2020).

Hanya saja Baidowi mengingatkan, agar pihak-pihak terkait dapat melihat perkembangan Corona di tanah air menjelang Pilkada Serentak 2020.

Jika hingga bulan Juni wabah tersebut belum bisa teratasi, maka menurutnya bisa saja opsi penundaan perhelatan pemilihan kepala daerah itu ditunda.

“Kita lihat dl perkembangam covid-19. Jika hingga juni belum mereda maka opsi penundaan bisa dilakukan,” terang Baidowi.

Sekadar informasi imbas wabah virus corona atau covid-19, Komisi Pemilihan Umum (KPU) memutuskan untuk menunda tiga tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020.
“Menunda 3 tahapan penyelenggaraan pilkada,” ujar Komisioner KPU Viryan Aziz.(*/Ag)

CIANJUR – Tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 terpaksa diundur. Sedikitnya ada empat tahapan yang diputuskan untuk diundur. Pengunduran empat tahapan ini tak lepas dari dampak pandemi Covid-19 yang tengah mewabah di seluruh negara dunia.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Cianjur, Selly Nurdinah mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan keputusan penundaan beberapa tahapan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur tahun 2020 sebagai bentuk tindak lanjut dari Keputusan KPU RI No. 179 tahun 2020 dan Surat Edaran KPU RI No. 8 tahun 2020.

Beberapa tahapan yang ditunda berdasarkan keputusan KPU Cianjur No. 101 yakni masa kerja PPS yang telah dilantik tanggal 22 Maret, verifikasi dukungan Bapaslon Perseorangan dan Pembentukan PPDP.

“Serta pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih,” ujarnya.

Mengenai penundaan pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur, Selly menjelaskan, bukan merupakan wewenang dari KPU Cianjur. Namun hal tersebut merupakan ranah dari KPU RI.

“KPU Kabupaten Cianjur tidak mempunyai kewenangan menjawab hal tersebut, terlebih memutuskan apakah Pilkada ditunda atau tidak imbas dari pandemi korona. Itu ranah pimpinan,” tuturnya.

Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat, Yusup Kurnia mengatakan, saat ini masih menunggu surat edaran Bawaslu Pusat terkait penghentian tahapan Pilkada 2020 di Kabupaten Cianjur.

Kalau saat ini hanya berupa jeda mengikuti tahapan yang dihentikan KPU. Jadi, tahapan KPU yang berhenti secara otomatis berakibat pada penghentian pengawasan, baik Panwascam maupun PKD tidak ada kerja pengawasan saat ini,” ungkapnya.

Menurutnya, tahapan yang terhenti akan berkonsekuensi pada anggaran. Namun pihaknya tetap menunggu surat edaran resmi dari Bawaslu pusat.

“Kemungkinan kalau bergeser atau tidaknya masih menunggu, namun di beberapa daerah masih bekerja terlepas dari kondisi, kebanyakan bekerja di rumah masing-masing,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga masih bekerja dari rumah dengan masih melakukan upload produk hukum Bawaslu di pemilu.

“Saya masih memasukkan produk hukum Bawaslu putusan administrasi sampai pada putusan sengketa, di jaringan data informasi hukum,” ungkapnya.

Menurutnya kondisi saat ini tak bisa diprediksi dan semua bertumpu pada situasi yang kembali normal.

“Kalau penindakan yang tersisa masih berjalan, tahapan terakhir yang dilakukan pengawasan adalah soal verifikasi administrasi,” tandasnya.(*/Yan)