Politik dan Keamanan

JAKARTA – Virus corona atau Covid-19 sudah menyebar ke 34 provinsi di Indonesia. Gorontalo yang sebelumnya masih dianggap bebas corona, ternyata hari ini sudah ditemukan satu pasien positif terinfeksi virus yang menyerang saluran pernapasan tersebut.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat, hingga Jumat (10/4/2020) sore, jumlah orang terkena corona di Indonesia 3.512 pasien dan sudah tersebar di seluruh provinsi.

“Ada penambahan kasus positif sebanyak 219 kasus baru sehingga total 3.512 kasus, sementara yang sembuh bertambah 30 pasien dan angka kematian naik 26 kasus,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Achmad Yurianto dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta.

DKI Jakarta masih menjadi episentrum wabah corona di Indonesia dengan catatan kasus sekitar 50 persen dari jumlah nasional, yakni sebanyak 1.753 orang yang infeksi dan 154 kasus kematian.

Dalam kurun waktu 24 jam, dilaporkan sebanyak 47 orang terinfeksi dan 12 pasien meninggal dunia di Jakarta, mengingat angkanya per hari kemarin masing-masing 1.706 kasus positif COVID-19 dan 142 kasus kematian.

Dari data Kemenkes juga terlihat bahwa penambahan kasus terbanyak selanjutnya terjadi di Jawa Timur dengan 33 kasus baru dan Sulawesi Selatan dengan 29 kasus baru.

Kemudian di Banten dan Jawa Barat dengan penambahan masing-masing sebanyak 25 dan 12 kasus baru.

Adapun rincian total kasus positif Covid-19 di Indonesia yaitu Aceh lima kasus, Bali 75 kasus, Banten 243 kasus, Bangka Belitung tiga kasus, DI Yogyakarta 41 kasus, DKI Jakarta 1.753 kasus, Jambi dua kasus.Jawa Barat 388 kasus, Jawa Tengah 144 kasus, Jawa Timur 256 kasus, Kalimantan Barat 10 kasus, Kalimantan Timur 35 kasus, Kalimantan Tengah 24 kasus, Kalimantan Selatan 29 kasus, Kalimantan Utara 16 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 21 kasus, NTB 25 kasus, Sumatera Selatan 21 kasus, Sumatera Barat 31 kasus, Sulawesi Utara 13 kasus, Sulawesi Tenggara 15 kasus, Sulawesi Selatan 167 kasus, Sulawesi Tengah 14 kasus dan Sumatera Utara 59 kasus.

Selanjutnya di Lampung 20 kasus, Riau 13 kasus, Maluku Utara dua kasus, Maluku tiga kasus, Papua Barat dua kasus, Papua 38, Sulawesi Barat tiga kasus, NTT satu kasus serta Gorontalo satu kasus.(*/Ad)

SERANG – Fungsionaris Golkar di Banten Bergerak Perangi Covid-19 DPD Partai Golkar Provinsi Banten beserta pengurus tingkat kabupaten/kota, turun tangan memerangi virus corona atau covid-19. Berbagai upaya dilakukan, mulai dari penyemprotan disinfektan, membuat sarana pencuci tangan, pembagian hand sanitizer, hingga pembagian sembako.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten Ratu Tatu Chasanah mengatakan, sesuai arahan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto, seluruh fungsionaris Partai Golkar dari tingkat pusat hingga daerah harus turut memerangi covid-19.

“Termasuk, membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi,” kata Tatu usai teleconference dengan Airlangga, Rabu malam (8/4).

Tatu memerintahkan seluruh anggota DPRD Banten dari Fraksi Partai Golkar untuk membantu Pemprov Banten dalam penanggulangan covid-19. Termasuk melakukan tugas pengawasan agar program yang dilakukan berjalan dengan baik.

“Para anggota Fraksi Golkar di DPRD Banten mayoritas sudah turun tangan. Mulai dari penyemprotan disinfektan, hingga pembagian masker. Kemudian harus diikuti oleh anggota fraksi Partai Golkar di tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Kata Tatu, DPP Partai Golkar telah mengirimkan bantuan kepada DPD Golkar Banten berupa 300 alat pelindung diri (APD) dan 100 dus sabun cuci tangan. “Akan kami distribusikan kepada tenaga medis dan masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Berdasarkan hasil teleconference, DPP Partai Golkar juga akan mengirimkan bantuan masker, sembako, dan alat penyemprotan disinfektan sesuai kebutuhan wilayah yang terdampak covid-19. “Dua pekan lagi, kami akan kembali melakukan koordinasi, untuk memastikan semua program berjalan baik. Dan membantu masyarakat menjelang Ramadan,” ujarnya.

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Banten Bahrul Ulum usai mendampingi teleconference menambahkan, pihaknya akan menggelar bakti sosial, berupa pembagian masker hingga penyemprotan disinfektan. “Sebelum Ramadan, program ini ditargetkan selesai dilakukan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Serang ini.(*/Dul)

JAKARTA – Pemerintah melakukan perubahan hari libur nasional dan cuti bersama 2020. Tujuannya untuk memutus mata rantai penularan virus corona atau Covid-19.

Keputusan revisi hari libur nasional dan cuti bersama itu diambil dalam rapat koordinasi tingkat menteri (RTM) yang dipimpin Menko PMK Muhadjir Effendy, Kamis 9 April 2020.

RTM dilakukan melalui video conference dan diikuti oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menpan RB Tjahjo Kumolo, Menaker Ida Fauziyah, Menag Fachrul Razi, Menparekraf Wisnutama, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo, Kapolri Idham Aziz dan perwakilan K/L terkait lainnya.

“Kebijakan ini menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas Antisipasi Mudik Lebaran pada tanggal 2 April 2020 terkait Himbauan Tidak Mudik dan Penggantian Libur Lebaran tahun 2020,” ucap Muhadjir dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2020).

Perubahan hari libur dan cuti bersama 2020 ini mengubah Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020 dan Nomor 01 Tahun 2020.

Muhadjir menuturkan, perubahan hari libur nasional dan cuti bersama ini dituangkan kembali dalam Revisi SKB 3 Menteri Nomor 391 Tahun 2020, Nomor 02 Tahun 2020 dan Nomor 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 728 Tahun 2019, Nomor 213 Tahun 2019, Nomor 01 Tahun 2019 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020.

Muhadjir meminta masyarakat senantiasa taat terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Ia juga meminta masyarakat tidak mudik dan piknik dalam kondisi seperti ini.

“Mari kita terapkan protokol kesehatan untuk melawan Covid-19” imbuhnya.

Berdasarkan kesepakatan rapat, beberapa perubahan cuti bersama adalah sebagai berikut:

– Libur Hari Raya Idul Fitri tetap pada tanggal 24-25 Mei 2020.

– Tambahan Cuti Bersama Maulid Nabi Muhammad SAW tanggal 28 Oktober 2020.

– Tambahan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri semula sejak tanggal 26-29 Mei 2020, dicabut dan digeser ke akhir tahun pada tanggal 28-31 Desember 2020.

“Pergeseran cuti bersama di akhir tahun dilakukan dengan pertimbangan bahwa Covid-19 Insya Allah telah tertangani dengan baik. Selain itu akhir tahun anak-anak libur sekolah. Keluarga juga punya waktu cukup untuk merencanakan liburannya,” tutup Muhadjir.(*/Ag)

JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid meminta kepada seluruh lembaga pemerintahan, badan ataupun instansi agar lebih memperhatikan perlindungan kesehatan wartawan di saat terjadinya pandemi Covid-19 di Indonesia.

Menurut Meutya, salah satu caranya adalah dengan tidak menggelar konferensi pers secara berkerumun. Mengingat, dalam protokol kesehatan pemerintah jaga jarak atau physical distancing menjadi upaya memangkas mata rantai penyebaran virus corona.

“Tidak boleh lagi ada wartawan berkerumun dan dibiarkan sehingga dapat menjadi potensi penyebaran Covid-19,” kata Meutya dalam jumpa pers di Gedung Graha BNPB, Jakarta, Jumat (10/4/2020).

Politikus Partai Golkar itu menyatakan bahwa, insan Pers adalah pilar keempat bangsa ini. Oleh sebab itu, keselamatan dan perlindungan mereka juga harus diperhatikan.

Apalagi, awak media menjadi corong terdepan dalam menyampaikan segala kebijakan ataupun sosialisasi pemerintah ke masyarakat di saat pandemi Covid-19 ini.

“Dan sampai saat ini kami tahu wartawan menjadi pilar yang amat penting untuk menyampaikan informasi yang penting kepada masyarakat terkhusus dalam kondisi pandemi Covid-19,” ujar Meutya.

Imbauan dilontarkan Meutya, karena dirinya mendapatkan informasi adanya wartawan yang telah positif terjangkit virus corona.

“Kerisauan kami menerima informasi bahwa saya terutama informasi ada beberapa wartawan yang memang juga sudah dinyatakan positif Covid,” tandasnya.(*/Tub)

JAKARTA – Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menilai penerapan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai bentuk penanganan virus corona di Jakarta sudah tepat. Namun ia menyoroti sosialisasi yang dilakukan Pemprov DKI dan pendistribusian bantuan yang menurutnya belum maksimal.

“Saya kira PSBB ini menjadi keputusan yang paling bijak dari Kementerian Kesehatan untuk Jakarta, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana penerapannya di Jakarta, khususnya bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan,” kata Prasetyo kepada wartawan. Kamis (9/4/2020).

Prasetyo menambahkan hingga saat ini pihaknya masih menemukan warga yang belum mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI, bahkan penyemprotan disinsfektan, masyarakat harus mengeluarkan dana pribadi.

“Saya turun langsung ke masyarakat kemarin, warga mengaku belum dapat bantuan apapun dari pemerintah. Sedihnya, mereka tahu dari berita DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp3 triliun. Ini uangnya mana? Malah ada warga bilang kesusahan untuk penyemprotan disinfektan di RT-nya. Karena tidak ada bantuan akhirnya mereka urunan,” ungkapnya.

Baca Juga : Gugus Tugas Covid-19: Orang Tanpa Gejala bak “Pembunuh” Potensial

Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan hingga saat ini dirinya belum berkomunikasi kembali terkait anggaran yang akan digunakan untuk penanganan covid-19 di Jakarta.

“Saya enggak tahu. karena belum ada komunikasi sama sekali. Kalau belum dikomunikasikan bagaimana saya mau menyetujui anggaran-anggaran apa yang mau direalokasi. Intinya gini, anggaran bantuan itu harus cepat diberikan kepada warga yang membutuhkan. Karena banyak sekali ini yang terdampak,” tandasnya.(*/Tya)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi memutuskan larangan mudik bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri dan pegawai BUMN. Hal itu bertujuan memutus mata rantai virus corona atau Covid-19.

“Kebijakan mengenai mudik ini yang pertama hari ini tadi sudah kita putuskan bahwa untuk ASN, TNI, Polri serta pegawai BUMN dilarang mudik,” kata Jokowi dalam jumpa pers yang disiarkan lewat video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Sementara itu, untuk masyarakat umum, Jokowi menganjurkan agar mereka tidak mudik. Dengan adanya mobilitas orang maka itu berpotensi memperluas penularan virus corona.

“Untuk itu sekali lagi, pemerintah menganjurkan untuk tidak mudik,” ucapnya.

Kepada masyarakat di kawasan Jabodetabek, pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial (bansos) untuk mencegah arus mudik.

“Penyaluran bantuan sosial khususnya di Jabodetabek kita berikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik,” tutur Jokowi.(*/Ad)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui saat ini tidak bisa melarang warga dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) untuk mudik di tengah pandemi Covid-19.

Namun, pemerintah akan menggelontorkan bantuan sosial untuk mencegah mereka pulang kampung.

“Pemerintah juga mengkalkulasi bahwa ada dua kelompok pemudik yang tidak bisa begitu saja kita larang,” kata Jokowi saat jumpa pers yang disiarkan melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Dua kelompok pemudik tersebut adalah mereka yang ‘terpukul’ ekonominya akibat kebijakan pembatasan sosial dalam rangka mencegah virus corona.

Lalu, kelompok pemudik yang berpegang pada tradisi Idul Fitri.

“Yang pertama, warga yang terpaksa pulang kampung karena masalah ekonomi setelah diterapkan pembatasan sosial, sehingga penghasilan mereka turun atau bahkan tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan,” tuturnya.

“Kelompok kedua adalah warga yang mudik karena tradisi yang sudah kita miliki puluhan tahun di Indonesia,” sambungnya.

Jokowi menuturkan, saat ini pemerintah hanya bisa menganjurkan masyarakat dari Jabodetabek untuk tak mudik ke kampung halamannya.
Pasalnya, itu berpotensi untuk memperluas penyebaran virus corona. Oleh sebab itu, pemerintah akan menggelontorkan bansos dengan harapan mereka tak meninggalkan Ibu Kota.

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan evaluasi atas kebijakan mudik ini. Bukan tak mungkin ke depan akan ada larangan mudik, bukan hanya sekadar imbauan.

“Pembatasan mudik dan kemungkinan adanya larangan mudik itu akan kita putuskan setelah melalui evaluasi di lapangan yang kita lakukan setiap hari,”tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Demokrat Irwan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan dengan tegas larangan mudik jika tak ingin Pulau Jawa menjadi zona merah.

Pasalnya, DKI Jakarta sudah menjadi zona merah sejak beberapa waktu lalu karena menjadi episentrum penyebaran wabah virus Corona (COVID-19).

“Seperti diketahui, Jakarta dan sekitarnya merupakan episentrum pandemi COVID-19. Sehingga harus ada ketegasan dari pemerintah, Pak Presiden beserta jajarannya untuk tegas melarang mudik.

Jangan seperti sekarang, simpang siur,” kritik Irwan saat dihubungi, Rabu (8/4/2020).

Irwan melihat, ada disharmoni di internal pemerintah. Contoh konkret, Juru Bicara (Jubir) Praiden mengatakan boleh mudik, kemudian disanggah oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). “Jadi harus ada harmoni, sinergis antara jajaran dari pak Presiden,” pintanya.

Menurut legislator asal Kalimantan Timur ini, jika kemudian terjadi arus mudik pada Lebaran atau sebelum Ramadan ini, maka sudah dipastikan bakal mempercepat zona merah di Pulau Jawa dan akan terjadi ledakan pandemi Corona di pulau ini.

“Sehingga dengan ini, saya tegas mengatakan, Pak Presiden harus menyatakan sendiri agar mudik dilarang. Sebenarnya paling tepat lagi Pak Presiden menginstruksikan agar Jakarta di-lockdown atau karantina wilayah.

Sehingga, semua aktivitas bukan hanya mudik, dan paling penting rakyatnya dijamin oleh negara,” tandasnya.(*/Ad)

JAKARTA – Pademi COVID-19 yang saat ini melanda Indonesia dan dunia membuat masyarakat, khususnya kalangan kelas menengah ke bawah mengalami dampak ekonomi yang cukup serius.

Menyikapi hal itu, Plt Ketua Umum PPP, Suharso Monoarfa memberikan perhatian khusus dengan mengintruksikan seluruh pengurus, kader maupun konstituen di penjuru Nusantara untuk memberikan batuan kepada masyarakat guna meringankan beban ekonomi.

Selain itu, kader PPP diminta ikut ambil bagian untuk membantu memutus mata rantai penyebaran virus Corona. Di antaranya dengan membagikan masker, sanitizer, penyemprotan disinfektan.

“Pandemi virus Corona sudah membuat masyarakat sengsara. Banyak orang yang kehilangan penghasilannya gara-gara wabah ini. Kita harus ikut membantu meringankan beban masyarakat,” ujar Suharso, Rabu (8/4/2020).

Bagi kader yang tidak mampu menyumbang Alat Pelindung Diri (APD) atau alat kesehatan lainnya, Suharso menginstruksikan untuk ikut menyosialisasikan social distancing. “Ajak masyarakat agar jaga jarak.

Ajak mereka menggunakan masker setiap keluar rumah,” tuturnya.

Intruksi DPP PPP itu langsung mendapat respons dari sejumlah pengurus dan kader. Pengurus DPC PPP Gowa Sulawesi Selatang misalnya, membagikan ribuan paket ADP di semua zona merah di kabupaten tersebut.

“Benar, hari ini atas arahan Pak Amir Uskara Ketua Fraksi PPP di Senayan kami mendampingi Pak Imam Fauzan selalu anggota DPRD Sulsel akan membagikan bantuan kepada seluruh tim medis di Kabupaten Gowa khususnya di area zona merah,”urai Sekretaris DPC PPP Gowa Arifuddin Jarung.(*/Ad)

JAKARTA – Surat telegram Polri yang berisi tentang patroli siber untuk memonitor perkembangan situasi, opini dan hoaks terkait wabah virus Corona (COVID-19), termasuk juga menindak tegas penghina Presiden dan pejabat yang menangani pandemi tersebut mendapat kritikan keras dari sejumlah pihak, termasuk juga DPR.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengritik keras surat telegram tersebut. Menurutnya, ketentuan soal penghina Presiden dan pejabat itu berpotensi besar menjadi abuse of power atau penyalaghunaan kekuasaan, terutama karena Kabareskrim sendiri adalah mantan ajudan Presiden Jokowi ketika beliau masih menjabat sebagai Wali Kota Solo.

“Aturan ini berbahaya sekali. Karena kan kita tahu bahwa Pak Bareskrim dulunya ajudan Pak Jokowi. Ini berpotensi abuse of power. Nanti ada kritisi dikit, langsung ditindak polisi.

Kita ini kan negara Demokrasi, masyarakat berhak dong untuk melakukan keritik kepada pemerintah,” ujar Sahroni dalam siaran persnya, Selasa (7/4/2020).

Sahroni menjelaskan, dalam situasi yang memprihatinkan seperti saat ini, polisi justru harus berfokus dan berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan yang optimal dan melindungi masyarakat luas.

“Polisi harus ingat, bahwa mereka ini digaji rakyat, bekerja untuk rakyat. Dalam situasi sulit seperti saat ini, polisi justru harus berada di garda terdepan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat,” tegas politisi Nasdem ini.

Selain itu, Sahroni juga meminta pihak kepolisian untuk berfokus dalam melayani warga yang terdampak wabah COVID-19, baik dari segi kesehatan maupun pendapatan ekonominya. Serta, memastikan bahwa social atau physical distancing berjalan dengan baik.

“Polisi mending fokus aja sama bantuin masyarakat yang lagi susah. Dibantu agar mereka merasa aman dan terlindungi di lingkungannya, sambil perketat pengawasan di lapangan untuk orang-orang yang masih keluar nggak pakai masker, atau yang belum melakukan social distancing. Itu lebih bermanfaat menurut saya,” pintanya.

Perlu diketahui, salah satu isi dari surat telegram tersebut berbunyi “Melaksanakan patroli siber untuk monitoring perkembangan situasi, serta opini di ruang siber, dengan sasaran penyebaran hoaks terkait COVID-19, Hoaks terkait kebijakan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran wabah COVID-19, penghinaan kepada penguasa/presiden dan pejabat pemerintah”. Surat telegram ini ditandatangani oleh Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo.(*/Ad)