Politik dan Keamanan

JAKARTA – Keputusan terkait internal Partai Golakar dan juga revisi peraturan pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 terkait pemberian remisi terhadap terpidana kejahatan luar biasa. Komisi III DPR menjadwalkan pemanggilan terhadap Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pada Selasa (31/3).

Wakil Ketua Komisi III DPR Trimedya Panjaitan mengatakan, selain ditanyai soal revisi PP Nomor 99 Tahun 2012, Menkumham juga akan diminta menjelaskan keputusannya terkait konflik internal Partai Golkar.

“Saya yakin pasti agenda utama besok soal surat Pak Laoly terkait Partai Golkar. Bahwa ada soal remisi itu agenda kedua. Pasti yang ramai soal Golkar,” kata Trimedya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (30/3).

Trimedya, juga mengatakan, pemanggilan terhadap Menkumham Yasonna telah diagendakan oleh Komisi III sejak minggu lalu. Namun, lanjut dia, yang bersangkutan berhalangan hadir.

“Seharusnya minggu kemarin. Tapi Pak Laoly tidak bisa, jadi hari Selasa, besok. Kalau ada paripurna, setelah paripurna. Kalau tidak ada ya jam 10.00 WIB,” terangnya.

“Teman-teman Koalisi Merah Putih (KMP) pasti akan meminta penjelasan soal Golkar setelah mendengar penjelasan Pak Yasonna Laoly soal PP 99 Tahun 2012,” jelasnya.

Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini menambahkan, Menkumham telah memastikan bakal hadir memenuhi panggilan Komisi III.

“Kalau yang saya dengar dari sekretariat Komisi III tadi, katanya akan hadir,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Setelah menyerahkan hak angket untuk Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly kepada pemimpin DPR. Partai Golkar yakin hak angket yang digulirkannya lolos di paripurna.

“Dalam politik tidak seluruhnya apa yang diucapkan itu yang dimaksud. Kami optimis hak angket akan didukung mayoritas anggota DPR,” kata Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Soesatyo di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.

Bambang mengatakan, meski ada sejumlah partai politik yang melarang anggotanya menandatangani hak angket, namun masih ada sejumlah anggota fraksi yang meneken draf tersebut. Salah satunya adalah Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juarno.

“Amien Rais menyampaikan tegas dan keras sebagai pendiri PAN akan mendorong dan dukung hak angket. Kepentingan bangsa tidak bicara Golkar dan PPP. Tapi kepentingan bangsa yang sedang hadapi ancaman rusaknya demokrasi,” jelasnya.(*Fad)

JAKARTA – Terkait dengan rencana kongres Partai Demokrat Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bertemu dengan sejumlah pendiri Partai Demokrat.

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok mengatakan pertemuan SBY dengan Pendiri Partai akan digelar hari ini.

“Masih tentatif, (dengan) beberapa orang pendiri,” kata Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok, Selasa (24/3).

Mubarok juga mengatakan, SBY ingin meminta masukan para pendiri partai menjelang kongres tahun ini. Namun, dia tidak merinci masukan yang dibutuhkan oleh SBY.

“Ya minta masukan, ke depan bagaimana,” katanya.

Menjelang kongres, menurutnya, dinamika internal Demokrat masih kondusif.

“Biasa saja, semuanya karena masih ada Pak SBY. Pusatnya masih Pak SBY. Pak SBY orangnya kan demokrastis, pendiri diminta masukan,” tandasnya (*Adit)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan hingga kini DPR belum menerima surat pergantian Fraksi Partai Golkar yang di wacanakan Ketua Umum Partai Golkar produk Musyawarah Nasional (Munas) Ancol, Agung Laksono yang ingin merombak struktur Fraksi Golkar di DPR.

“Sampai saat ini surat pergantian fraksi Partai Golkar itu belum sampai ke pemimpin DPR,” kata Agus Hermanto di Gedung DPR Jakarta, Jumat (20/3).

Agus juga mengatakan, Seandainya surat itu masuk ke pemimpin DPR, belum bisa dipastikan apakah diterima atau ditolak. Menurutnya, hal tersebut akan ditentukan oleh rapat paripurna DPR.

“Surat itu bisa juga masuk pas rapat paripurna haru Senin nanti. Seperti hal yang lain, surat akan dibacakan ke rapat paripurna dan akan diproses sesuai undang-undang,” jelasnya.(*Har)

JAKARTA – Kerjasama militer Indonesia dengan militer Amerika Serikat yang selama ini telah berjalan dengan baik terus ditingkatkan kedua negara tersebut sepakat perangi ISIS (Islamic State of Iraq and Syria).

Terkait perkembangan ISIS di Indonesia, Panglima TNI Jenderal Moeldoko kembali menegaskan bahwa ISIS merupakan ancaman potensial bagi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga harus dikelola dengan baik.

Untuk itu, Panglima TNI terus melakukan komunikasi dengan para pimpinan agama Islam dan beberapa komponen lain di Indonesia guna menyatukan persepsi yang sama dan menempatkan ISIS menjadi musuh bersama.

“ISIS tidak boleh berkembang, tidak boleh tumbuh di satu wilayah pun di Indonesia, ini sudah menjadi suatu keputusan. Untuk itu TNI akan menggelar latihan dalam jumlah yang relatif besar di Poso,karena saya mewaspadai Poso, saya tidak ingin Poso menjadi tempat yang nyaman bagi tumbuhnya ISIS setelah mereka kembali dari Suriah dan Irak,” kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

“Saya punya keyakinan penuh bahwa dalam kepemimpinan Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia dapat membangun komunikasi yang sangat baik dengan TNI khususnya, dan dapat membuahkan hal-hal baru dalam konteks hubungan antara kedua Angkatan Bersenjata,” tambahnya.

Panglima TNI juga menyampaikan bahwa pada saat pertemuannya dengan Panglima Militer Amerika Serikat Jenderal Martin Dempsey terkait prospek hubungan kedua Angkatan Bersenjata, bahwa Indonesia dan Amerika Serikat memiliki pandangan yang sama untuk membangun kekuatan dan hubungan yang semakin kuat.

Demikian ditegaskan Panglima TNI Jenderal Moeldoko saat menerima kunjungan Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat Mr. Robert O. Blake beserta Staf, di ruang tamu Panglima TNI Jl. Merdeka Barat No. 2 Jakarta Pusat, Kamis (19/3).

Sementara itu, Dubes Amerika Serikat mengatakan sangat menghargai atas ketegasan Panglima TNI terkait masalah ISIS, dan mengharapkan Indonesia dapat mengawasi ISIS dengan baik serta dapat bekerjasama dengan negara ASEAN.

Dubes Amerika menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya yang selama ini telah berjalan dengan baik.

“Saya berkeinginan untuk dapat mengundang para perwira-perwira di kawasan ASEAN, untuk membicarakan tentang perkembangan ISIS ke depan dan bagaimana dalam menyikapinya,” kata Mr. Robert O. Blake

Dalam kesempatan tersebut, Dubes Amerika juga menyampaikan penggunaan landasan di Lanud Ranai, Natuna, dapat digunakan sebagai tempat pengisian BBM pesawat dalam mendukung pelaksanan latihan gabungan militer Indonesia dengan Amerika.(*Did)

JAKARTA – Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) membuat beberapa kebijakan fraksi di DPR akan disesuaikan dengan pemerintah.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Jakarta, Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku tengah mempersiapkan untuk melaksanakan tugas setelah ditunjuk menjadi pimpinan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

“Kami hari ini berkumpul, mereka-mereka yang kami proyeksikan menjadi calon pimpinan poksi di masing komisi dan strategi dan goal yang ingin kita capai,”kata Agus di Kantor DPP Golkar, di Jakarta, Kamis (19/3).

Golkar sebagai anggota koalisi baru di KIH, kata Agus akan berkoordinasi dengan fraksi lain di DPR. Baik fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, NasDem maupun Hanura.

“Tentunya pada tahap awal sebagai anggota terbaru dari fraksi pemerintah kami akan lakukan penyesuain. Kami juga akan berkoordinasi dengan fraksi lain yang pada awalnya sudah menddukung pemerintah,” terangnya.

Saat ditanya lebih lanjut apakah kubu Agung akan merangkul kubu Aburizal Bakrie dalam penyusunan alat kelengkapan dewan, Agus mengaku akan mengakomodir.

Menurutnya, kader partai berlambang beringin mempunyai banyak potensi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Saya tegaskan disini kami mengakomodir mereka-meraka kader Golkar yang punya potensi yang belum sempat bergabung dengan Agung Laksono,”pungkasnya. (*Fad)

JAKARTA – Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono melakukan roadshow politik mengunjungi pimpinan partai politik.

Agung Laksono yang ditemani Sekjen Zainuddin Amali dan tiga waketum, yaitu Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang tiba di kediaman Megawati Soekarnoputri di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat sekitar pukul 14.00 WIB.

Agung yang mengenakan jas berwarna kuning keluar dari rumah Megawati setelah melakukan pertemuan terutup sekitar 60 menit.

“Kami (datang) merupakan bagian silaturahim yang berjalan beberapa hari. Kami temui langsung pimpinan parpol, disamping perkenalkan diri kami telah diakui sah Menkumham,” kata Agung di kepada wartawan, Senin (16/3) kemarin.

Agung juga mengatakan, ke depan pihaknya ingin bekerjasama dengan PDIP.

“Di parlemen dan berbagai hal, banyak UU yang harus diselesaikan, begitu juga Pilkada. Terima kasih kepada Ibu Megawati yang telah menerima dengan baik,” kata Agung.

Setelah Agung menyampaikan keterangannya, Agung bersalaman dengan Megawati untuk pamit pulang. Agung didampingi Sekjen Zainuddin Amali dan tiga waketum, yaitu Yorrys Raweyai, Priyo Budi Santoso, dan Agus Gumiwang bersalaman dengan politikus senior PDIP Pramono Anung, dan Wasekjen Hasto Kristiyanto (*Fad)

JAKARTA – Dalam pembacaan mosi tidak percaya dari Koalisi Merah Putih (KMP) terhadap Menkumham Yasonna Laoly atas keputusannya yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat tidak tampak

Meski demikian, Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo tetap optimis, hak angket yang akan digulirkan pihaknya akan didukung fraksi KMP di DPR.

“Kami tidak memaksakan kepada semua pihak. PAN sendiri hingga kini belum mendapatkan persetujuan dari Menkumham,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/3).

Bambang juga memahami anggota KMP yang lainnya masih menjaga diri. Namun Politikus yang biasa di sapa Bamsoet ini tetap bulat dan yakin hak angket twap bergulir.

“Sehingga dapat dipahami jika kemudian masih menjaga diri dulu. Sementara kami yang lain ini tetap bulat dan yakin bahwa menteri ini harus diluruskan jalannya,” imbuh politikus yang biasa disapa Bamsoet ini.

Untuk menggulirkan hak angket di DPR, menurut Bambang KMP diatas kertas telah mencapai 50 persen lebih. Meski PAN dan Demokrat belum menunjukkan dukungannya, Bambang mengaku tetap optimis hak angket dapat digulirkan.

“Kami akan maju terus hak angket ini, tak menunggu siapapun. Kalau kita belajar dari yang lalu itu lebih 50 persen itu sudah kita buktikan saat pemilihan ketua DPR di parlemen. Politik tidak matematis. Yang dibutuhkan adalah kepiawaian politik,” pungkasnya.(*Fad)

JAKARTA – Anggota Mahkamah Partai (MP) Muladi mengaku bingung dengan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Ancol, Jakarta.

“Saya sebagai anggota Mahkamah Partai agak bingung, kerena Mahkamah Partai tidak pernah memutuskan siapa yang menang,” kata Muladi di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, Menkumham mengesahkan kepengurusan partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali. Pengesahan tersebut dituangkan keputusan Menteri Nomor M.HH.AH.11.03-02-26 Tanggal 10 Maret 2015.

Muladi menegaskan, tidak pernah membuat keputusan yang memenangkan kubu Aburizal Bakrie (Ical) atau kubu Agung Laksono saat sidang perselisihan internal Golkar, di Kantor DPP Golkar.

“Secara yuridis kita belum menentukan siapa yang menang,” pungkasnya. (*Did)

JAKARTA – Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengesahkan kepengurusan Partai Golkar dibawah kepemimpinan Agung Laksono dan Sekjen Zainuddin Amali. Pengesahan tersebut dituangkan dalam keputusan Menteri Nomor M.HH.AH.11.03-02-26 Tanggal 10 Maret 2015.

Agung Laksono menyambut baik putusan Yasona yang mengacu kepada hasil sidang Mahkamah Partai. Bahkan Agung berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK).

“Kepada Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla kami haturkan terima kasih dan perhargaan yang setinggi-tingginya,” kata Agung di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Selasa (10/3).

Ucapan terima kasih Agung, karena pemerintah telah mengesahkan kepengurusan DPP Golkar sesuai keputusan Mahkamah Partai tanggal 3 Maret 2015. Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen yang tinggi untuk mendorong kemandirian partai politik.

Agung menegaskan, keberadaan Mahkamah Partai diatur dalam peraturan organisasi Golkar Nomor 13 Tahun 2011 tentang disiplin, saksi organisasi dan pembelaan kader.

“Mahkamah Partai telah menjalankan perintah Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas UU No 2 Tahun 2008,” pungkasnya. (*Fad)